cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 19   20   21   22   23 
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Patta, Hasnawati; Bima, Muhammad Rinaldy; Abbas, Ilham
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi Panitera dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar, Selain itu, Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi panitera dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Kota Makassar. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan pengelolaan administrasi perkara pidana kurang efektif; (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Panitera di Pengadilan Negeri Makassar, adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hokum dan budaya hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the clerk's function in resolving criminal cases at the Makassar District Court. In addition, to analyze and explain what factors influence the effectiveness of the clerk's function in resolving criminal cases at the Makassar City District Court. From the research results, it was concluded that: (1) The implementation of the Registrar's function at the Makassar District Court in managing the administration of criminal cases is less effective; (2) Factors that influence the implementation of the Registrar's functions at the Makassar District Court are legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal awareness and legal culture.
Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023 Adam, Andi Rezkyawati; Pawennei, Mulyati; Said, Muh. Fachri
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dalam peninjauan kembali yang ditinjau dari pemenuhan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa penuntut umum, sehingga kewenangan jaksa mengajukan PK yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional. Keputusan ini bertujuan melindungi hak asasi manusia terdakwa, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh jaksa, dan menjaga prinsip non-reformatio in peius serta kepastian hukum. The research objective is to analyze the authority of the public prosecutor as a case controller and the implications of the Constitutional Court's decision on the authority of the public prosecutor in judicial review in terms of fulfilling legal objectives. This research is normative legal research. The results of this research show that Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 and No. 20/PUU-XXI/2023 emphasize that Judicial Review (PK) is the exclusive right of the convict or his heirs, not the public prosecutor so that the prosecutor's authority to submit a PK as regulated in Article 30C letter h of the Prosecutor's Law is declared unconstitutional. This decision aims to protect defendants' human rights, prevent abuse of authority by prosecutors, and maintain the principle of non-reformation in peius and legal certainty.
Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Pasangkayu Naufal, M. Azharil; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan pelaksanaan diskresi kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Pasangkayu telah diterapkan dengan beberapa alasan, yakni pertama bahwa diskresi Kepolisian memang telah diatur dalam ketentuan hukum, kedua bahwa diskresi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian merupakan suatu hak untuk menyelesaikan permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas dan ketiga bahwa penetapan diskresi merupakan suatu keputusan yang tidak dapat dituntut di depan hukum. (2) Salah satu tugas dari Kepolisian Polres Pasangkayu adalah mengupayakan Harkamtibmas dan dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mempunyai hak dan wewenang untuk membuat atau mengeluarkan diskresi dalam penyelesaian setiap masalah. Diskresi telah diupayakan dalam rangka Harkamtibmas namun penerapannya belum maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the implementation of the discretion of the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the jurisdiction of the Pasangkayu Police. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show that (1) the implementation of discretion by the Indonesian National Police in the framework of Harkamtibmas in the legal area of ​​the Pasangkayu Police has been implemented for several reasons, namely firstly that police discretion has indeed been regulated in legal provisions, secondly that discretion in carrying out police duties is a right to resolve problems for broader benefits and thirdly that a discretionary determination is a decision that cannot be prosecuted before the law. (2) One of the tasks of the Pasangkayu Police is to strive for Harkamtibmas and in its implementation the police have the right and authority to make or issue discretion in resolving every problem. Discretion has been attempted within the framework of Harkamtibmas but its implementation has not been optimal because it is influenced by several factors, namely: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.
Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Hidayat M, Achmad; Thalib, Hambali; Fachri, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu bawaslu kota Makassar pada tahun 2024 dan Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar pada tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bahwa Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Kurang Efektif. (2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar Pada Tahun 2024 yaitu Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu integrated Law Enforcement Centre in 2024 and the factors that influence the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Gakkumdu Center in 2024. This research method uses the research type empirical law. The results of this research indicate that: (1) That the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center is less effective. (2) several factors cause the effectiveness of handling general election criminal violations by the Makassar City Bawaslu Integrated Law Enforcement Center in 2024, namely legal substance, legal structure and legal culture factors.
Implementasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Ammatoa Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Aman, Amriani; Khalid, Hasbuddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi hukum waris dalam pembagian warisan di masyarakat adat Ammatoa menurut perspektif kompilasi hukum Islam dan faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris Islam dalam pembagian warisan adat Ammatoa. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di Masyarakat Adat Ammatoa tidak berlandaskan petunjuk pembagian warisan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, namun pembagian warisan di Masyarakat adat Ammatoa masih mempertahankan kebiasaan pembagian warisan yang sudah ada secara turun temurun yang dipedomani oleh Masyarakat adat Ammatoa, sistem ini disebut Pasang Ri Kajang (Pesan atau Aturan Adat). The research objective is to analyze the implementation of inheritance law in the distribution of inheritance in the Ammatoa traditional community according to the perspective of a compilation of Islamic law and the factors that influence the implementation of Islamic inheritance law in the distribution of Ammatoa traditional inheritance. This research uses empirical legal research methods. The results of the research show that the distribution of inheritance in the Ammatoa Indigenous Community is not based on the instructions for the distribution of inheritance as in the Compilation of Islamic Law, however, the distribution of inheritance in the Ammatoa Indigenous Community still maintains the inheritance distribution habits that have existed for generations which the Ammatoa Indigenous Community guides, this system is called Pasang—Ri Kajang (Traditional Messages or Rules).
Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum Basir, Basir; Nawi, Syahruddin; Arsyad, Nasrullah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perbuatan dan pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan delik kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian bahwa Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum ada aspek-aspek hukum pidana dan alasan-alasan penghapus pidana yang perlu diperhitungkan secara cermat untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum, mengingat peran teknologi dan informasi yang semakin maju dalam kehidupan Masyarakat. Dalam mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi atau dirampas guna memastikan tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian. Hal ini merupakan prinsip yang mendasari hukum acara pidana dalam memberikan keadilan kepada setiap individu. The research objective is to analyze the criminal actions and responsibilities of children who conflict with the law due to traffic accidents in which the victim dies. This type of research uses normative research. The research results show that in the case of children in conflict with the law, there are aspects of criminal law and reasons for the abolition of crime that need to be carefully taken into account to ensure justice in law enforcement, considering the increasingly advanced role of technology and information in society's life. In considering the legal protection of suspects' rights during the inquiry and investigation process, it is important to ensure that these rights are not reduced or taken away to achieve justice, order, legal certainty, benefit and peace. This principle underlies criminal procedural law in providing justice to every individual.
Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah Irianti, Fitriani; Rahman, Sufirman; Sahban, Sahban
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik (digital signature) dalam surat-surat perjanjian pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1). Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) memiliki kekuatan hukum yang sah dalam surat-surat perjanjian pemerintah selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ITE dan KUHAPerdata, serta peraturan terkait. (2). Faktor penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah terdapat pada faktor aparat penegak hukum yang Dimana belum sepenuhnya menerapkan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) Dalam Surat-Surat Perjanjian Pemerintah, hal ini diakibatkan belum adanya aturan pelaksanaan yang mewajibkan pelaksanaan, belum baiknya infrastruktur teknologi, serta kebutuhan SDM yang ahli di bidang tersebut. The research objective is to analyze the legal strength of proof of electronic signatures (digital signatures) in government agreement letters. The type of research used is empirical normative legal research. The research results show that (1). Electronic Signatures (Digital Signatures) have valid legal force in government agreements as long as they meet the requirements set out in the ITE Law and the Civil Code, as well as related regulations. (2). The causal factors that influence the implementation of Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters are found in law enforcement officials who have not fully implemented Electronic Signatures (Digital Signatures) in Government Agreement Letters, this is due to the absence of implementing regulations that require implementation, the technological infrastructure is not yet good, and the need for human resources who are experts in this field.
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Amri, Amri; Razak, Askari; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pemohon ingin membuktikan pada perkara praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks ini bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon itu tidak sah, demikian halnya dengan termohon juga mengajukan pembuktian bahwa penetapan tersangka pada perkara praperadilan dimaksud itu adalah sah; (2) Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 19/Pid.Pra/2022/PN Mks yang menerima seluruh pengajuan pemohon, termasuk memutuskan bahwa penetapan tersangka atas pemohon tidak sah itu berdasarkan alasan yuridis bahwa penetapan tersangka dimaksud tidak didasari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, baik secara formil maupun berdasarkan cara perolehannya. The research objective is to analyze the judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks. The study uses a normative research method. The results of this study indicate that: (1) The applicant wants to prove in the pretrial case Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks that the determination of the suspect against the applicant is invalid, likewise the respondent also submits evidence that the determination of the suspect in the pretrial case in question is valid; (2) The judge's legal considerations regarding the pretrial case with the object of determining the suspect for a corruption crime in Decision Number 19/Pid.Pra/2022/PN Mks which accepted all of the applicant's submissions, including deciding that the determination of the suspect against the applicant is invalid based on the legal reason that the determination of the suspect in question is not based on at least 2 (two) valid pieces of evidence, both formally and based on the method of obtaining it.
Efektivitas Fungsi Intelijen Kepolisian dalam Mendeteksi Kasus Korupsi di Polda Sulawesi Selatan Erwin, Erwin; Rahman, Abd
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan dan faktor gangguan lain pelaksanaan fungsi intrlijen dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris,pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan penyidik dan tim inafis kepolisian Polda Sulawesi-Selatan yang menggunakan teknik nonprobability sampling untuk pengambilan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan telah berjalan secara efektif dalam pemenuhan penanganannya. (2) Faktor gangguan lain pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan dengan masih adanya keterangan berbelit-belit oleh pihak yang bersangkutan, dan masih adanya hambatan lain dalam pemerikasaan berkas disebabkan lambatnya penyetoran berkas dari instansi/pihak BPK maupun Kejaksaan dalam jangka waktu yang cukup lama. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the police function in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police (Case Study of the South Sulawesi Regional Police and other disruptive factors in the implementation of intelligence functions in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police (Case Study of the South Sulawesi Regional Police). This study uses an empirical research method, and data collection is carried out by interviewing investigators and the South Sulawesi Regional Police Inafis team using non-probability sampling techniques. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the police intelligence function in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police has been running effectively in fulfilling its handling. (2) Other disruptive factors in the implementation of the police intelligence function in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police with the continued existence of convoluted statements by the parties concerned, and the continued existence of other obstacles in the examination of files due to the slow submission of files from the BPK and Prosecutor's Office agencies/parties over a fairly long period.
Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidak Sesuaian Kesepakatan Pada Masyarakat Mandar Syalsyabila, Andi Aisya; Zainuddin, Zainuddin; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pembatalan perkawinan akibat ketidaksesuaian kesepakatan pada masyarakat adat Mandar, dengan fokus studi di Kecamatan Wonomulyo. Dalam tradisi Mandar, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan antara dua individu, tetapi juga simbol persatuan antar keluarga yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Namun, dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian terhadap bentuk, substansi, atau pelaksanaan kesepakatan dapat memicu pembatalan perkawinan, baik secara adat maupun melalui mekanisme hukum formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pasangan yang terlibat, dan pihak pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan sering kali berdampak pada hubungan sosial antarkeluarga, pengembalian harta benda, dan status sosial individu. Selain itu, tanggung jawab atas pembatalan perkawinan dibebankan kepada pihak yang dianggap melanggar atau tidak memenuhi unsur kesepakatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi lokal yang mengakomodasi hukum adat Mandar dalam koridor hukum nasional, serta perlunya edukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan yang tidak sesuai prosedur. The research objective is to analyse the annulment of marriage due to disagreement or incompatibility of agreements within the Mandar indigenous community, with a case study in Wonomulyo District. In Mandar tradition, marriage is not merely a union between two individuals but a symbol of alliance between families founded on mutual agreement. However, in practice, disagreement regarding the form, content, or implementation of the marriage agreement may lead to annulment, either through customary law or formal legal mechanisms. This study uses a qualitative method with a socio-legal approach, employing in-depth interviews with customary leaders, involved couples, and local government officials. The findings reveal that annulment of marriage often results in social tension between families, return of assets, and disruption to individual social status. Furthermore, responsibility for the annulment typically falls on the party deemed to have breached the agreement. The study recommends the development of local regulations that accommodate Mandar customary law within the framework of national law, as well as community education regarding the legal consequences of annulment outside proper procedures.

Page 21 of 23 | Total Record : 229

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue