cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 17   18   19   20   21 
Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi M Alatas, M Alatas; Pawennei, Mulyati; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan penelusuran aset (Aset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset; (2) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi). The research objective is to analyze the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office. This research uses primary data from field research conducted by conducting direct interviews with the Head of the Special Crimes Section of the Maros District Prosecutor's Office. The research results show that: (1) The implementation of asset tracing for perpetrators of corruption crimes at the Maros District Prosecutor's Office is carried out based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10 /2014 Regarding Asset Recovery Guidelines; (2) Factors that influence the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office are legal (the implementation of subsidiary sentences, convicts prefer to receive prison sentences rather than pay state losses) and community factors (in this case the people who referred to is a convict who committed a criminal act of corruption).
Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking Islam, Andi Abdi; Nawi, Syahruddin; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking dan untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking dapat dilihat dari Eksistensi dan Pengaturan Asas Rechtsverwerking dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia, juga bagaimana persyaratan Penerapan Asas Rechtsverwerking dalam peraturan Perundang-undangan, selain itu Asas Rechtsverwerking juga telah diterapkan dalam Yurisprudensi serta dalam kasus pertanahan di Kabupaten Wajo. dan (2) Bahwa terdapat beberapa Faktor yang mempengaruhi Penerapan Pasal 32 Ayat (2) PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Asas Rechtsverwerking di Kabupaten Wajo, yang pertama adalah Faktor Substansi Hukumnya dan yang kedua adalah Faktor Struktur Hukumnya. The research objective is to analyze the Application of Article 32 Paragraph (2) of PP 24 of 1997 concerning Land Registration Regarding Rechtsverwerking Principles and to find out, analyze and explain what factors influence the Application of Article 32 Paragraph (2) of PP 24 of 1997 concerning Land Registration Regarding Principles Rechtsverwerking. This research uses an empirical type of legal research. The results of this research show that: (1) The application of Article 32 Paragraph (2) PP 24 of 1997 concerning Land Registration regarding the Rechtsverwerking Principle can be seen from the existence and regulation of the Rechtsverwerking Principle in Land Registration in Indonesia, as well as the requirements for the Implementation of the Rechtsverwerking Principle in statutory regulations. invitation, apart from that the Rechtsverwerking Principle has also been applied in Jurisprudence and land cases in Wajo Regency. and (2) That several factors influence the implementation of Article 32 Paragraph (2) PP 24 of 1997 concerning Land Registration Regarding the Rechtsverwerking Principle in Wajo Regency, the first is the Legal Substance Factor and the second is the Legal Structure Factor
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kalsum, Nur Umniati; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. tentang sengketa hak milik atas tanah; (2) untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan studi terhadap putusan No: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. telah ditemukan adanya unsur untuk melakukan pengakuan terhadap tanah atau hak milik atas tanah, sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut membutuhkan pertimbangan yang hati-hati terhadap bukti-bukti yang ada, ketentuan hukum yang berlaku, dan fakta-fakta yang relevan. Adapun sengketa bidang pertanahan di Indonesia timbul akibat faktor hukum, seperti tumpang tindih peraturan, peradilan, serta birokrasi yang berbelit-belit, dan faktor non-hukum, seperti tumpang tindih penggunaan tanah, tingginya nilai ekonomi tanah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Interaksi antara kedua faktor ini menciptakan masalah sengketa yang kompleks, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil, sistematis, dan menyeluruh untuk mengatasinya. The research objective is to analyze the judge's considerations in deciding case number: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. regarding disputes over land ownership rights; (2) to understand and analyze the factors that cause land disputes. This research uses empirical legal methods. The research results show that based on a study of decision No: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. It has been found that there is an element of recognition of land or ownership rights to land, so resolving this problem requires careful consideration of existing evidence, applicable legal provisions, and relevant facts. Meanwhile, land disputes in Indonesia arise due to legal factors, such as overlapping regulations, judiciary, and complicated bureaucracy, and non-legal factors, such as overlapping land use, the high economic value of land, and increasing public awareness. The interaction between these two factors creates complex dispute problems, so a fair, systematic and comprehensive resolution is needed.
Efektivitas Deklarasi Desa Lengkap Sebagai Wujud Akhir Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Membangun Basis Data Di Era Transformasi Digital Alam, Saiful; Nawi, Syahruddin; Ilyas, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas deklarasi desa lengkap sebagai wujud akhir pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng belum berjalan dengan efektif. Hal ini ditunjukan dengan masih tingginya masyarakat yang belum mendaftarkan tanah miliknya. Efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng berdasarkan indikator efektivitas program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu: Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program, Pemantauan Program. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: Kesadaran Masyarakat, Sistem kompetensi yang belum sempurna, Kurangnya tenaga teknis operasional, Tanah yang belum terdaftar merupakan objek sengketa, Tidak adanya sanksi yang tegas dari Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional apabila pemilik hak atas tanah tidak mendaftaran kepemilikan tanah tersebut. The research objective is to analyze the effectiveness of the complete systematic land registration (PTSL) program to accelerate land registration at the Soppeng Regency National Land Agency office. This research is a type of empirical legal research. The results of the research show that 1) The effectiveness of a complete village declaration as the final form of implementing complete systematic land registration at the Soppeng Regency Land Office has not been carried out effectively. This is shown by the high number of people who have not registered their land. The effectiveness of the complete systematic land registration program (PTSL) in the context of accelerating land registration at the Soppeng Regency National Land Agency office is based on indicators of the effectiveness of the complete systematic land registration program as measured by 4 (four) indicators, namely: Accuracy of Program Targets, Program Socialization, Achievement of Program Objectives, Program Monitoring. 2) Factors that influence the ineffective implementation of land registration in Soppeng Regency are as follows: Public Awareness, Competency system that is not yet perfect, Lack of operational technical personnel, Land that has not been registered is the object of dispute, Lack of strict sanctions from the Government in case This is the National Land Agency if the owner of the land rights does not register the ownership of the land.
Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Riskayanti HR, Riskayanti HR; Thalib, Hambali; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Bantuan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta maka penulis menyimpulkan antara lain: Efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Kota Makassar belum efektif dan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat pemberian bantuan hukum yang efektif, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kualitas pendampingan hukum yang bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana (ABH) di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sistem peradilan yang ramah anak, faktor kualitas dan ketersediaan layanan bantuan hukum, faktor peran orang tua atau wali. Faktor yang mendukung yakni, Kesadaran Hukum, Regulasi dan Kebijakan, Lembaga Bantuan Hukum, Pendidikan dan Pelatihan dan Faktor yang menghambat yakni, Kurangnya Kesadaran Hukum, Keterbatasan Sumber Daya, Stigma dan Diskriminasi, Birokrasi dan Prosedur yang Rumit dan Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan. The research objective is to analyze the effectiveness of legal aid for children who are perpetrators of criminal acts in the justice system in Makassar City. This research uses empirical research methods. Based on the analysis of data and facts, the author concludes, among other things: That the effectiveness of legal aid for children as perpetrators of criminal acts in the justice system in Makassar City is not yet effective and still needs to be improved. This research identified several main obstacles that hinder the provision of effective legal assistance, including low public awareness, limited resources, lack of coordination between institutions, and varying quality of legal assistance. Factors that influence the effectiveness of legal aid for children as criminal offenders (ABH) in Makassar City are greatly influenced by various factors, including legal factors themselves, law enforcement factors, child-friendly justice system factors, quality factors and the availability of legal aid services. , the role of parents or guardians. Supporting factors are Legal Awareness, Regulations and Policies, Legal Aid Institutions, Education and Training and inhibiting factors are lack of Legal Awareness, Limited Resources, Stigma and Discrimination, Bureaucracy and Complicated Procedures and Lack of Training and Education.
Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Novraini, Andi Ghea; Fahmal, A. Muin; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, anak yang dilahirkan, serta hubungan status suami-istri dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahuii akibat hukum pembatalan perkawinan terlihat dari kedudukan suami istri, kedudukan terhadap anak, serta terhadap harta benda. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami istri adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya Kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan istri, dengan demikian kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak sendiri. Sedangkan akibat hukum terhadap harta benda adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta benda bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. The research objective is to analyze the effectiveness of the Religious Courts in adjudicating marriage annulment cases and the legal consequences arising from marriage annulment on joint property, children born, and the status of husband and wife with the existence of Law Number 1 of 1974. The type of research used is Normative legal research. The results of the research show that it is known that the legal consequences of marriage annulment can be seen from the position of husband and wife, position towards children, and property. The legal consequences of marriage annulment for husband and wife are that the marriage is dissolved and the parties whose marriage is annulled return to their original status because the marriage is deemed to have never existed. Children born in marriage remain legitimate children and remain the responsibility of both husband and wife, thus both parents are still obliged to educate and care for the child based on the child's interests. Meanwhile, the legal consequences for property are that property acquired during the marriage period becomes joint property and inherited property of each husband and wife. Property obtained by each as a gift or inheritance is under their respective control as long as the parties do not determine otherwise.
Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Bontongan, Trilabali; Razak, Askari; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi pelaksanaan prinsip penerapan asas ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Penerapan prinsip asas ultimum remedium dalam penanganan tindak pidana cukai hasil tembakau harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, memprioritaskan pencegahan dan pemulihan daripada langsung menghukum. Efektifitas pelaksanaan ultimum remedium terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau dalam penerapannya dianggap telah cukup efektif memberikan dampak secara materil dan moril kepada pelaku pelanggaran, karena kerugian negara yang ditimbulkan lansung dibayarkan ke negara sebesar tiga kali lipat dari nilai cukainya, dapt mengurangi jumlah kasus yang disidik dan dibawa ke Pengadilan, mengurangi biaya penegakan hukum, mengurangi over kapasitas lapas dan mengurangi dampak sosial terhadap pelaku tidak harus mengalami stigmastisasi sebagai terpidana. The research objective is to analyze the implementation of applying the principle of ultimum remedium to perpetrators of criminal acts in the field of excise on tobacco products in the Makassar Customs and Excise Service and customs service middle type B Makassar office. This research uses empirical research methods. The research results show that applying the principle of ultimum remedium in handling tobacco excise crimes must be carried out wisely, prioritizing prevention and recovery rather than direct punishment. The effectiveness of the implementation of ultimum remedium against perpetrators of criminal acts in the field of excise on tobacco products in its implementation is considered to have been quite effective in having a material and moral impact on perpetrators of violations because the state losses incurred are directly paid to the state at three times the value of the excise, able to reduce the number of cases. who are investigated and brought to court, reducing law enforcement costs, reducing prison overcapacity and reducing the social impact on perpetrators who do not have to experience stigmatization as convicts.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Peredaran Kosmetik Ilegal Ramadhan, Syahrul; Pawennei, Mulyati; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal; (2) Untuk mengetahui, menganalisis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 1 Orang Terpidana dan 11 Orang anggota Unit 3 Tipiter Satreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Makassar wawancara dilakukan di bulan November 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dilakukan dengan upaya represif dan upaya preventif oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar . (2) Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Rekomendasi penelitian : (1) Terkhusus pelaku usaha diharapkan agar dalam membuat suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut yang termasuk dalam kategori berbahaya atau tidak mempunyai izin edar tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang terjadi setelah pemakaian khususnya kosmetik. The research objective is to analyze the law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics; (2) To find out, analyze and identify factors that influence law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics. This research uses primary data through interviews with 1 convict and 11 members of Unit 3 Tipiter Satreskrim Makassar Resort Police, interviews conducted in November 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The results of this research show that: (1) Law enforcement against business actors who distribute illegal cosmetics is carried out with repressive and preventive efforts by the Makassar City Resort Police. (2) Several factors influence law enforcement, namely legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors. Research recommendations: (1) In particular, business actors are expected to not only sell products which are categorized as dangerous or do not have a distribution permit but also to consider the effects that occur after use, especially cosmetics.
Efektivitas Kompetensi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Alfaisar, Fantri; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, dan 2). Untuk mengetahui. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kota Mamuju, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju, kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan minimnya kompetensi penyidik dalam memahami nilai kerugian keuangan negara. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas kompetensi penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Kota Mamuju dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti: substansi hukum, struktur hukum, sarana, dan budaya hukum. Substansi hukum, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. The research objective is to analyze the effectiveness of investigators' competence in criminal acts of corruption in the Mamuju City Police Department, and 2). To know. This type of research is empirical juridical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Mamuju City Police, then carried out quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of the competency of investigators regarding criminal acts of corruption at the Mamuju City Police Department is not working effectively. This is due to the investigators' lack of competence in understanding the value of state financial losses. 2). Factors that influence the effectiveness of investigators' competence in criminal acts of corruption in the Mamuju City Police are influenced by various aspects such as legal substance, legal structure, facilities and legal culture. Legal substance, especially the Corruption Eradication Law, gives investigators the authority to conduct investigations.
Analisis Hukum Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Aninda MR, Aninda MR; Rahman, Sufirman; Khalid, Hasbuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah; (2) Akibat hukum dari terjadi wansprestasi dalam perjanjian jual beli rumah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli rumah bahwa: (1) Konsumen yang membeli rumah tidak sesuai yang dijanjikan dalam perjanjian maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi, dengan memberikan hak kepada konsumen. (2) Akibat hukum terjadinya wanprestasi yang dilakukan developer dalam perjanjian jual beli rumah konsumen dapat menuntut tanggungjawab dari pihak developer. Tuntutan wanprestasi dapat berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi. The research objective is to analyze the legal protection for consumers in the event of default in a house sale and purchase agreement; (2) The legal consequences of a breach of contract in the house sale and purchase agreement. This research uses a normative type of doctrinal legal research. Normative legal research is research carried out with an approach to legal norms or substance, legal principles, legal theory, legal postulates and legal comparisons. The results of the research show that there is a form of legal protection for consumers in house sale and purchase agreements that: (1) Consumers who buy a house that does not comply with what was promised in the agreement can be said to have broken their promise or defaulted, by giving rights to the consumer. (2) The legal consequences of default by the developer in the consumer's home sale and purchase agreement can demand responsibility from the developer. Claims for breach of contract can be in the form of cancellation of the agreement, fulfilment of the agreement, payment of compensation, cancellation of the agreement with compensation, or fulfilment of the agreement with compensation.

Page 19 of 23 | Total Record : 229

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue