cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 19   20   21   22   23 
Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Dan Umrah Firabi AS, Rayhanah; Bima, Muhammad Rinaldy; Aswari, Aan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis peran Kementerian Agama dalam mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta mengkaji implementasi kebijakan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Makassar. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengawasan dalam menjamin kualitas pelayanan, keamanan, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif, mengacu pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kota Makassar telah menjalankan fungsi pengawasan melalui bimbingan teknis, inspeksi lapangan, dan evaluasi berkala terhadap kinerja PPIU. Namun demikian, ditemukan pula sejumlah tantangan, seperti keterbatasan SDM, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta perlunya penguatan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sistem digital SISKOPATUH secara maksimal, dan kolaborasi intensif antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang aman dan profesional. This study aims to analyse the role of the Ministry of Religious Affairs in supervising the implementation of Hajj and Umrah, and to examine the implementation of oversight policies for Umrah Travel Organisers (PPIU) in Makassar City. The background of this research is based on the urgency of supervision to ensure service quality, safety, and compliance with regulations in the organisation of Hajj and Umrah. This study employs a juridical-sociological approach using a descriptive qualitative method, referring to regulations such as Law Number 8 of 2019 on the Organisation of Hajj and Umrah and Minister of Religious Affairs Regulation Number 5 of 2021. The results indicate that the Ministry of Religious Affairs in Makassar has carried out its supervisory function through technical guidance, field inspections, and periodic evaluations of PPIU performance. However, several challenges persist, including limited human resources, suboptimal use of technology, and the need to strengthen intersectoral coordination. The study recommends enhancing human resource capacity, maximising the use of the digital SISKOPATUH system, and fostering intensive collaboration between the Ministry of Religious Affairs and local governments to ensure a safe and professional Hajj and Umrah implementation.
Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masyarakat Yang Masih Menggunakan Rincik Sebagai Alas Hak Atas Tanah A’yuni, Qurrata; Rahman, Abd; Poernomo, Sri Lestari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis secara sosiologis dan yuridis mengenai fenomena masih digunakannya rincik sebagai alas hak atas tanah oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Meskipun rincik bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang diakui secara sah menurut hukum positif di Indonesia, kenyataannya dokumen ini masih dianggap memiliki kekuatan legitimasi oleh sebagian masyarakat. Hal ini menimbulkan problematika hukum, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap masyarakat yang masih menggunakan rincik sebagai bukti kepemilikan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rincik dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, minimnya akses informasi, kepercayaan terhadap adat dan dokumen lama, serta ketidakefisienan layanan administrasi pertanahan. Ditemukan pula bahwa terjadi jurang antara hukum formal dan hukum yang hidup (living law) di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan sosiologis dan kebijakan inklusif dalam reformasi pertanahan agar hukum dapat diterima secara substantif oleh masyarakat. The research objective is to analyse both sociologically and juridically the phenomenon of communities still using rincik (land tax documents) as the basis of land ownership, particularly in rural areas. Although rincik is not legally recognised as a valid proof of land ownership under Indonesian positive law, it continues to be perceived as a legitimate document by segments of society. This creates legal challenges, particularly in terms of legal certainty and land rights protection. The study employs a socio-legal approach using descriptive qualitative methods. Data were collected through literature review and interviews with community members who still rely on rincik as evidence of land ownership. The findings reveal that the continued use of rincik is influenced by various factors such as economic limitations, lack of access to legal information, strong cultural attachment to traditional documents, and inefficiencies in land administration services. The study also finds a gap between formal law and the living law within society. Therefore, a sociological approach and inclusive policy reform in land affairs are needed to ensure that law is substantively embraced by the people.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Korbannya Adalah Istri Ditinjau Dari Hukum Islam Rosdianah, Siti; Husen, La Ode; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya adalah istri merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang masih marak terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, perlakuan kasar terhadap istri merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat perempuan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan suami terhadap istri dari perspektif hukum Islam dan menelaah peran aparat penegak hukum serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan mengkaji literatur keislaman, regulasi nasional, dan hasil penelitian empiris. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri dan mengedepankan prinsip musyawarah serta penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan dan edukasi yang holistik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai Islam, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis dan terbebas dari kekerasan. Domestic violence (DV) targeting wives remains a pervasive social and legal issue in Indonesian society. From the perspective of Islamic law, abusive behaviour toward wives constitutes a violation of the principles of justice, compassion, and the dignity of women, as emphasised in the Qur’an and Hadith. This study aims to explore the phenomenon of husband-to-wife violence through the lens of Islamic law and examine the roles of law enforcement agencies and society in preventing and addressing such cases. The research adopts a normative approach by analysing Islamic legal texts, national regulations, and relevant empirical studies. The findings reveal that Islam strictly prohibits all forms of violence against wives and promotes conflict resolution through peaceful dialogue and mutual understanding. Moreover, there is a crucial need for collaboration among law enforcement, religious leaders, and community organisations to establish an integrated system of protection and education. Through a comprehensive and Islam-based approach, this paper advocates for the formation of harmonious families free from violence and rooted in mutual respect and responsibility.
Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dalam Perkawinan Poligami Perspektif KUH Perdata & Kompilasi Hukum Islam Husain, Ahmad Yani; Zainuddin, Zainuddin; Buana, Andika Prawira
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diakui secara terbatas dalam hukum di Indonesia menimbulkan sejumlah implikasi hukum, khususnya terkait kedudukan anak kandung dan hak waris para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak kandung dalam perkawinan poligami menurut KUHPerdata dan KHI, serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata cenderung memberikan pengakuan terbatas terhadap anak dalam poligami yang tidak dicatat secara resmi, sedangkan KHI mengakui status anak sepanjang perkawinan sah secara agama. Dalam hal warisan, terdapat perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan hukum bagi anak dan istri dari istri kedua atau ketiga. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar hak-hak anak kandung dan ahli waris dalam perkawinan poligami dapat terlindungi secara adil dan menyeluruh. Polygamous marriage, as a form of marriage recognised in a limited sense within Indonesian law, creates several legal implications, particularly regarding the legal status of biological children and the inheritance rights of parties involved. This study aims to analyse the legal status of biological children in polygamous marriages under the KUHPerdata and KHI, and to examine the legal implications for heirs resulting from such marital relationships. This research uses a normative juridical approach by examining legislation, jurisprudence, and legal doctrines. The findings indicate that the Civil Code tends to offer limited recognition to children from unregistered polygamous marriages, while KHI grants recognition as long as the marriage is religiously valid. In terms of inheritance, differing treatments may result in legal injustice for children and wives from subsequent marriages. Thus, regulatory harmonisation is essential to ensure fair and comprehensive protection of the rights of biological children and heirs in polygamous marriages.
Pelaksanaan Program “Sidang Keliling” Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Sebagai Upaya Peningkatan Acces to Justice Seftyana, Dea Angela; Rahman, Sufirman; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa, khususnya dari aspek pembiayaan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Sidang keliling merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan peradilan yang ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dari wawancara langsung dengan pihak pengadilan, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pelaksanaan sidang keliling cukup efisien dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti terbatasnya dukungan logistik, kondisi geografis yang sulit, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Adapun faktor pendukung meliputi komitmen aparatur pengadilan, partisipasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran dan penguatan koordinasi lintas lembaga guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program sidang keliling dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Polygamous. This study aims to analyse the effectiveness of the mobile court program conducted by the Sungguminasa Religious Court, with a focus on financial aspects as well as supporting and inhibiting factors in its implementation. The mobile court represents a judicial service innovation designed to enhance access to justice, especially for communities in remote and hard-to-reach areas. Using a qualitative method with a case study approach, data were collected through interviews with court officials, field observations, and a review of official documents. The results indicate that the cost of conducting mobile court sessions is relatively efficient and provides significant economic relief to justice seekers. Nevertheless, several challenges persist, including logistical limitations, difficult geographical conditions, and suboptimal inter-agency coordination. Supporting factors include the commitment of judicial officers, community participation, and favourable legal regulations. This study recommends increasing budgetary allocations and strengthening inter-institutional coordination to ensure the continuity and effectiveness of mobile court services in realising the principles of swift, simple, and low-cost justice.
Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Tahir, Rinaldyn Septihady; Thalib, Hambali; Qahar, Abdul
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan salah satu masalah kompleks yang sering terjadi di masyarakat dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam urusan pertanahan, Kantor Pertanahan diberi kewenangan untuk memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa memiliki peran yang cukup efektif sebagai mediator, ditandai dengan sejumlah kasus sengketa yang berhasil diselesaikan secara damai. Namun demikian, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kompetensi mediator, regulasi yang mendukung, dan kemauan para pihak, serta faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya literasi hukum masyarakat, dan intervensi eksternal. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta sosialisasi hukum sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi mediasi pertanahan di masa depan. This study aims to analyse the effectiveness of the Land Office of Gowa Regency as a mediator in resolving land disputes. Land disputes are complex issues that frequently arise in society and require fair and sustainable settlement mechanisms. As a technical agency responsible for land affairs, the Land Office is authorised to facilitate mediation between disputing parties by Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 11 of 2016. This research employs a socio-legal approach with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Land Office of Gowa Regency plays an effective role as a mediator, as evidenced by several dispute cases that were successfully resolved through peaceful agreements. However, the effectiveness of this role is influenced by several supporting factors, such as the competence of mediators, supportive regulations, and the willingness of disputing parties, as well as inhibiting factors such as limited resources, lack of legal literacy among the community, and third-party interventions. The study recommends strengthening institutional capacity, enhancing human resources quality, and conducting legal literacy programs as strategic steps to improve the mediation function of land offices in the future.
Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Mimika Arwijayah, Nasrid; Pawennei, Mulyati; Hasyim, Satrih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Mimika serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Mimika telah mulai mengimplementasikan konsep keadilan restoratif dalam beberapa perkara penganiayaan yang tergolong ringan dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penerapan ini dilakukan melalui pendekatan mediasi penal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, yang bertujuan mencapai perdamaian dan pemulihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, keterbatasan jumlah jaksa terlatih, serta belum optimalnya regulasi teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan edukasi kepada masyarakat guna menciptakan ekosistem hukum yang mendukung keadilan restoratif sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan. This research aims to analyse the implementation of restorative justice as a resolution mechanism for assault crimes at the Mimika District Prosecutor's Office and to identify the challenges faced in its execution. The study employs an empirical juridical approach, utilising data collection methods such as interviews, observations, and document studies. The findings reveal that the Mimika District Prosecutor's Office has begun to apply restorative justice principles in minor assault cases that meet the criteria stipulated in the Regulation of the Prosecutor General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020. The implementation involves penal mediation by facilitating dialogue between the perpetrator, victim, and community, aiming to achieve reconciliation and restoration. However, the process still encounters several obstacles, including limited public understanding of restorative justice, an insufficient number of trained prosecutors, and the lack of detailed technical regulations. Therefore, policy strengthening, capacity building for law enforcement officials, and public legal education are essential to develop a legal ecosystem that supports restorative justice as an alternative solution for criminal case settlement, oriented toward recovery and peace.
Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah Pada Perbankan Di Indonesia Ferdiansyah, Ferdiansyah; Zainuddin, Zainuddin; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan tanggung jawab hukum perbankan dalam menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah di Indonesia, seiring dengan meningkatnya risiko kebocoran data di era digital. Perlindungan terhadap data pribadi nasabah merupakan bagian dari hak privasi yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi pustaka yang menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip kerahasiaan, namun masih terdapat celah implementasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak privasi nasabah. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi serta peningkatan pengawasan dan keamanan sistem teknologi informasi di sektor perbankan. Tanggung jawab hukum bank tidak hanya terbatas pada aspek preventif, tetapi juga harus mencakup tindakan korektif dan pemulihan bagi nasabah yang dirugikan akibat kebocoran data. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan mekanisme pengawasan khusus dan peningkatan literasi hukum data pribadi dalam praktik perbankan. This study aims to analyse the application and legal responsibilities of banks in protecting customers' personal data confidentiality in Indonesia, amidst the growing risks of data breaches in the digital era. Protection of customers’ data is part of the right to privacy guaranteed by several legal instruments, including Law No. 10 of 1998 on Banking and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. This research employs a normative-juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings indicate that, although regulations uphold the principle of confidentiality, there are still implementation gaps that may lead to violations of customer privacy rights. Therefore, regulatory harmonisation as well as enhanced supervision and information technology system security in the banking sector are essential. The bank's legal responsibility should not only be preventive but also include corrective actions and compensation for customers affected by data breaches. This study recommends the establishment of a specialised oversight mechanism and increased legal literacy on personal data protection in banking practices.
Sistem Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian dalam Konteks Keadaan Memaksa (Overmacht) dalam Hukum Pidana Arifin, Sri Rinjani; Razak, Askari; Mursyid, Mursyid
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep overmacht (keadaan memaksa) dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan karena keterpaksaan, serta potensi penerapan Restorative Justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara normatif, Pasal 48 KUHP dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakui keadaan memaksa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Namun dalam praktik, banyak pelaku tindak pidana ringan seperti pencurian makanan karena kelaparan tetap dikenai hukuman, akibat penafsiran hukum yang kaku dan kurang mempertimbangkan latar belakang sosial. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice, yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021, dinilai lebih relevan karena menekankan pada dialog, pemulihan, dan keadilan substantif. Artikel ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia perlu lebih progresif dan humanistik dalam menangani kasus-kasus yang dilatarbelakangi oleh kondisi darurat sosial. Selain itu, dibutuhkan integrasi antara konsep overmacht dan Restorative Justice dalam tataran normatif dan praktik agar hukum tidak kehilangan sisi keadilannya. This research examines the application of the concept of overmacht (force majeure) in theft offences committed under coercive circumstances and explores the potential of Restorative Justice as an alternative approach in the Indonesian criminal justice system. Normatively, Article 48 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 45 of Law Number 1 of 2023 recognise overmacht as an excuse that can eliminate criminal responsibility. However, in practice, many perpetrators of minor crimes—such as stealing food due to hunger—are still subjected to prosecution and punishment due to rigid legal interpretations that fail to consider the socio-economic background of the offender. Therefore, the Restorative Justice approach, as regulated in the Prosecutor General's Regulation No. 15 of 2020 and Police Regulation No. 8 of 2021, is considered more relevant as it emphasises dialogue, recovery, and substantive justice. This article concludes that Indonesia’s criminal law system needs to be more progressive and humanistic in dealing with offences driven by social emergencies. Moreover, the normative and practical integration of Overmacht and Restorative Justice is crucial to ensure that justice remains equitable and humane.
Efektivitas Pasal 185 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Nurfajri, Muhammad; Rahman, Sufirman; Risma, Andi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm yang berkaitan dengan penetapan ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus utama terletak pada analisis yuridis terhadap penerapan norma hukum dalam perkara kewarisan bertingkat, di mana cucu menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat lebih dahulu dari pewaris. Penelitian ini menemukan bahwa majelis hakim secara sistematis merumuskan pertimbangan hukum yang menyeluruh, mencakup aspek kronologi kematian, identifikasi harta warisan, serta validitas kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Melalui pendekatan normatif-empiris dan analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini menegaskan efektivitas Pasal 185 KHI sebagai ijtihad hukum positif dalam menjawab problematika kewarisan Islam kontemporer. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan integrasi antara hukum tertulis dan prinsip keadilan substantif dalam peradilan agama. Oleh karena itu, penguatan kapasitas hakim dan legislasi ulang terhadap KHI menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin kepastian hukum dan keseragaman praktik yudisial dalam perkara waris Islam. This study examines the legal considerations of the panel of judges in the Religious Court of Sungguminasa Decision Number 1173/Pdt.G/2021/PA.Sgm concerning the determination of substitute heirs under Article 185 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The primary focus lies in the juridical analysis of how legal norms are applied in layered inheritance cases, where a grandchild replaces their deceased parent who passed away before the original heir. The findings reveal that the judges systematically constructed comprehensive legal reasoning, encompassing the chronology of deaths, identification of the inherited assets, and the legitimacy of the grandchild's status as a substitute heir. Through a normative-empirical approach and case law analysis, this research affirms the effectiveness of Article 185 KHI as a form of positive legal ijtihad that addresses contemporary Islamic inheritance issues. Furthermore, the decision illustrates a balanced integration between statutory norms and substantive justice within the religious court system. Therefore, enhancing judicial capacity and formally legislating the KHI are urgent measures needed to ensure legal certainty and consistency in the application of Islamic inheritance law in Indonesia.

Page 22 of 23 | Total Record : 229

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue