cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 16   17   18   19   20 
Efektifitas Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tawuran Kelompok
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, kurang berjalasan secara efektif. Di karenakan kurangnya penyidik khusus anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang memiliki kompetensi dan kualifikasi memadai sesuai prinsip-prinsip sistem peradilan anak. 2). Faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tawuran kelompok di Polrestabes Makassar, sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: substansi hukum, sarana dan fasilitas, serta sumber daya manusia penyidik. Substansi hukum menjadi pedoman krusial yang menjamin perlindungan hak-hak anak dan mendorong pendekatan rehabilitatif dalam penyidikan, meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan. The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into children as perpetrators of group brawls at the Makassar Police. This type of research is empirical juridical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into children as perpetrators of group brawls at the Makassar Police, is not being carried out effectively. This is due to the lack of special child investigators in the Women and Children Services Unit who have adequate competence and qualifications for the principles of the juvenile justice system. 2). Factors influencing the investigation of children as perpetrators of group brawls at the Makassar Police are strongly influenced by three main factors: legal substance, means and facilities, and human resources of investigators. Legal substance is a crucial guideline that guarantees the protection of children's rights and encourages a rehabilitative approach in investigations, although its implementation still faces challenges.
Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Anak Binaan Permasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pratama, Rifqi Anan; Pawennei, Mulyati; Asriati, Asriati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II maros. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas ii maros dilakukan secara promotive, preventif, kualitatif, dan rehabilitative. Mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak pelayanan kesehatan terhadap anak binaan permasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas II maros adalah fasilitas saraamna dan prasarana rutan yang masih belum memedai, dibuktikan dengan tidak adanya ruangan khusus isolasi untuk anak yang menderita penyakit menular, dan jumlah petugas kesehatan yang minim mengakibatkan pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di lapas anak maros kurang maksimal. The research objective is to analyze the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the Maros Class II Special Development Institution for Children. This research is descriptive empirical legal research. The results of the research show that the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the special development institution for class II children in Maros is carried out in a promotive, preventive, qualitative and rehabilitative manner. Regarding the factors that influence the implementation of the right to health services for children assisted by correctional institutions at the Maros Class II Special Development Institution for Children, the prison facilities and infrastructure are still inadequate, as evidenced by the absence of special isolation rooms for children suffering from infectious diseases, and the number of officers. Poor health results in the implementation of the right to health services in the Maros children's prison being less than optimal.
Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Effendi, Achmad Fadel; Rahman, Sufirman; Arif, Mohammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia. Tujuan penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara sebanyak 5 orang personil subbidang wabprof yang menangani perkara pelanggaran kode etik profesi polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) efektivitas penegakan penegakkan pelanggaran kode etik profesi anggota kepolisian daerah sulawesi selatan adalah kurang efektif karena dengan adanya penjatuhan sanski terhadap personil polri yang terbukti melakukan pelanggaran tidak sebanding dengan pelanggaran yang diperbuat; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan pelanggaran kode etik anggota kepolisian daerah sulawesi selatan adalah faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum serta faktor kesadaran hukum karena masih banyak anggota kepolisian khususnya di kepolisian daerah sulawesi selatan banyak melakukan pelanggaran. The research objective is to analyze the effectiveness of enforcing violations of the professional code of ethics for the police of the Republic of Indonesia. This research aims to use primary data through interviews with 5 WABPROF sub-sector personnel who handle cases of violations of the National Police's professional code of ethics. The results of this research show that: (1) the effectiveness of enforcing violations of the professional code of ethics for members of the South Sulawesi regional police is less effective because the imposition of sanctions on police personnel who are proven to have committed violations is not commensurate with the violations committed; (2) factors that influence the effectiveness of enforcing violations of the code of ethics for members of the South Sulawesi regional police are legal structure factors, legal means and facilities factors as well as legal awareness factors because there are still many police members, especially in the South Sulawesi regional police, who carry out many.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Adrianto, Adrianto; Thalib, Hambali; Ilyas, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik di kepolisian daerah sulawesi selatan; (2) mengetahui. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kusioner terhadap 25 responden secara acak di polda sulsel dan wawancara sebanyak 1 orang penyidik cybercrime, 1 orang korban penipuan online, dan 1 orang ahli ite wawancara dilakukan di bulan november 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1) frekuensi dan kuantitas hasil penelitian penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi selatan masih kurang efektif dan maksimal dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. (2) beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi selatan masih yaitu faktor struktur hukum atau penegak hukum yang meliputi kualitas, pendidikan, pengetahuan, moral, dan integritras, faktor kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta faktor sarana prasarana. Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan serta didukung oleh beberapa data yang diperoleh dimana penulis meyakini bahwa faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi sehingga kurangnya efektivitas penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi Selatan. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by investigators at the South Sulawesi regional police; (2) knowing. This research used primary data through a questionnaire on 25 random respondents at the South Sulawesi Regional Police and interviews with 1 cybercrime investigator, 1 online fraud victim, and 1 item expert. Interviews were conducted in November 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that: (1) the frequency and quantity of law enforcement research results regarding online fraud criminal acts by South Sulawesi regional police investigators are still less effective and maximal due to various factors influencing it. (2) several factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by South Sulawesi regional police investigators are still legal structure or law enforcement factors which include quality, education, knowledge, morals and integrity, community awareness and legal culture factors, as well as infrastructure factors. Based on the results of research in the field and supported by several data obtained, the author believes that these factors influence the lack of effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by South Sulawesi regional police investigators.
Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Dalam Mengikutsertakan Pekerjanya Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Wardani, Indah; Qamar, Nurul; Rustan, Rustan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi tanggung jawab penyelenggara fasilitas kesehatan dalam mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan data primer melalui wawancara dan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pihak terkait dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta bahan hukum pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masih ada penyelenggara fasilitas kesehatan yang belum mengikutsertakan pekerjanya pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (2) Adapun faktor yang mempengaruhi penyelenggara fasilitas kesehatan (faskes) dalam mengikutsertakan pekerjanya pada program JKN adalah pengetahuan penyelenggara faskes tentang peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban mengikutsertakan pekerja pada program JKN, kemampuan finansial penyelenggara faskes, pekerja penyelenggara faskes telah memiliki jaminan kesehatan lainnya dan sarana dan prasarana layanan Kesehatan. The research objective is to analyze the implementation of the responsibilities of health facility administrators in involving their workers in the National Health Insurance program. This empirical research uses primary data through interviews and questionnaires distributed directly to related parties and secondary legal materials in the form of books, journals and other supporting legal materials. This research shows that: (1) There are still health facility providers who have not included their workers in the National Health Insurance (JKN) program. (2) The factors that influence health facility (fasces) administrators in including their workers in the JKN program are health facility administrators' knowledge of the laws and regulations regarding the obligation to include workers in the JKN program, the financial capacity of health facility administrators, health facility administrators' workers having other health insurance and Health service facilities and infrastructure.
Analisis Terhadap Penanganan Dugaan Korupsi Belanja Modal Liansyah, Abdul Rahman; Fahmal, A. Muin; Aswari, Aan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan Penyidik Polri dalam Perkara Korupsi belanja modal; (2) mengetahui dan mengalisis Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polri dalam perkara Korupsi belanja modal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penyidikan korupsi belanja modal oleh penyidik pada kepolisian resor wajo kurang efektif. (2) Kapasitas penyidik Polri dalam menangani kasus korupsi belanja modal dinilai bervariasi. Beberapa penyidik memiliki kompetensi yang memadai, sedangkan yang lainnya masih memerlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, baik peningkatan kemampuan akademik maupun pengembangan kualifikasi penyidik. The research objective is to analyze the implementation of investigations carried out by National Police Investigators in Capital Expenditure Corruption Cases; (2) know and analyse the factors that influence the implementation of investigations by National Police Investigators in capital expenditure corruption cases. This research was carried out in the Wajo Regency at the Wajo Resort Police Criminal Investigation Unit. The results of the research show that (1) the implementation of capital expenditure corruption investigations by investigators at the Wajo resort police was less effective. (2) The capacity of National Police investigators in handling capital expenditure corruption cases is considered to vary. Some investigators have adequate competence, while others still need further education and training, both improving academic abilities and developing investigator qualifications.
Eksistensi Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Menyesuaikan Pembentukannya Dengan Undang-Undang Yayasan Walitakhri, Andi; Rahman, Abd
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis status Yayasan Penyelenggara PTS yang berdiri sebelum Pembentukan Undang-undang Yayasan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma dan substasnsi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini bahwa Yayasan Penyelenggara PTS yang berdiri sebelum adanya UUY harus tetap dinyatakan sebagai badan hukum karena dalam UU Pendidikan Tinggi dengan tegas mensyaratkan penyelenggara PTS harus berbadan hukum, syarat badan hukum Yayasan Penyelenggara PTS sebelum terbentuknya UUY dapat diketahui dengan yuripudensi, doktrin dan kebiasaan. Setelah terbentuknya UUY, Yayasan Penyelenggara PTS harus menyesuaikan anggaran dasarnya agar dapat memperoleh status badan hukum, bagi yang tidak menyesuaian dengan UUY, Yayasan Penyelenggara PTS tidak dapat menggunakan kata ‘Yayasan” dan Yayasan tersebut dapat dibubarkan. The research objective is to analyze the status of the PTS Organizing Foundation which was established before the Establishment of the Foundation Law. The research method uses normative research methods, namely research carried out with an approach to legal norms and substance, legal principles, legal theory, legal arguments and legal comparisons. The results of this research show that the PTS Organizing Foundation which was established before the existence of UUY must still be declared a legal entity because the Higher Education Law strictly requires PTS organizers to be a legal entity, the legal entity requirements of the PTS Organizing Foundation before the formation of UUY can be known by jurisprudence, doctrine and customs. After the formation of UUY, the PTS Organizing Foundation must adjust its articles of association to obtain legal entity status. For those that do not comply with UUY, the PTS Organizing Foundation cannot use the word 'Foundation' and the Foundation can be dissolved.
Implementasi UU ITE Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Dunia Digital Kadir, Ainun Jariah A.; Pawennei, Mulyati; Asriati, Asriati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penegakan hukum terkait UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Hasil penulisan menunjukkan bahwa implementasi UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital di perlukan upaya responsif dari para penegak hukum, upaya yang dapat dilakukan yaitu Upaya Represif dan Upaya Preventif. Kebijakan penegakan hukum terkait UU ITE dalam rangka pemberantasan tindak pidana pemerasan dalam dunia digital yaitu menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (4). Dan ancaman pidana pelaku yang terbukti melanggar pasal ini yaitu pada Pasal 45 ayat (4). The research objective is to analyze the implementation of the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world; (2) To understand and analyze law enforcement policies related to the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world. This writing uses the Normative legal research method. The results of the writing show that the implementation of the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world requires responsive efforts from law enforcers, efforts that can be taken are Repressive Efforts and Preventive Efforts. The law enforcement policy related to the ITE Law in the context of eradicating criminal acts of extortion in the digital world is to ensnare perpetrators under Article 27 paragraph (4). The criminal threat for perpetrators proven to have violated this article is Article 45 paragraph (4).
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Salmiah, Salmiah; Husen, La Ode; Aswari, Aan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik Di Pengadilan Agama; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik. Di Pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 3 tahun 2022 belum berjalan dengan efektif meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, mulai dari pra mediasi hingga hasil kesimpulan dari mediasi; (2) masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama yaitu faktor penghambat dan factor pendukung. Hal ini berarti bahwa efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama memerlukan perhatian dan dukungan penuh dari pihak-pihak terkait termasuk sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencapai hasil yang maksimal. The research objective is to analyze the implementation of dispute resolution through electronic mediation in the Religious Courts; (2) knowing the factors that influence the implementation of electronic mediation in the Religious Courts. This research is empirical. The research results show: (1) the effectiveness of Dispute Resolution through Electronic Mediation. In the Religious Courts, given PERMA Number 3 of 2022, it has not been implemented effectively even though it has been carried out by the procedures, starting from pre-mediation to the conclusion of the mediation; (2) there are still factors that influence the implementation of electronic mediation in the Religious Courts, namely inhibiting factors and supporting factors. This means that the effectiveness of dispute resolution through electronic mediation in the Religious Courts requires full attention and support from the relevant parties including adequate facilities and infrastructure to achieve maximum results
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Herisandi, Herisandi; Rahman, Sufirman; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin mengakses sistem elektronik milik orang lain di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik. The research objective is to analyze the law enforcement against criminal acts of theft with weights in the Makassar City Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of criminal acts without permission to access other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police is not running effectively because during the investigation process the Investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that at the time of implementing the criminal sanctions they are then included in the Minutes of Investigation by Investigators took quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of criminal acts without permission from accessing other people's electronic systems at the Soppeng Resort Police, several aspects hinder the investigation process by Investigators, including Evidence; Witnesses; Investigator.

Page 18 of 23 | Total Record : 229

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue