Journal of Lex Philosophy (JLP)
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
229 Documents
<![CDATA[Refungsionalisasi Dan Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Dan Pengawasan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Rudianto Rudianto]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan peneltian menganalisis pengaturan mengenai pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Pengaturan mengenai pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termuat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan legitimasi kepada DPRD untuk membentuk dan mengawasi arah kebijakan otonomi daerahnya serta sebagai representasi dari Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 UUD NKRI Tahun 1945. 2). Implikasi hukum pembentukan dan pengawasan peraturan daerah oleh DPRD Kota Makassar sebagai refungsionalisasi dan reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan menimbulkan dualism terhadap pengawasan Peraturan Perda yakni antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintahan pusat. The research objective is to analyze the arrangements regarding the formation and supervision of regional regulations by the Makassar City DPRD as the re-functionalization and repositioning of the Regional People's Legislative Assembly. This type of research is normative. Research results in the authors find that: 1). Arrangements regarding the establishment and supervision of regional regulations by the Makassar City DPRD as re-functionalization and repositioning of the Regional People's Representative Council, are contained in the Regional Government Law which gives legitimacy to the DPRD to form and oversee the direction of its regional autonomy policy and as a representation of Article 18 paragraph (3) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 2). The legal implications for establishing and supervising regional regulations by the Makassar City DPRD as re-functionalization and repositioning of the Regional People's Legislative Assembly, will lead to dualism in the oversight of Regional Regulations, namely between the Regional People's Representative Council and the central government.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Diana Amir]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1493
<![CDATA[Tujuan penelitian ini sebagai berikut (1) Untuk rnengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian (1) aktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasanadalah kondisi ekonomi, pendidikan tidak dan kurangnya pemahaman ajaran agama yang dianutnya. (2) Upaya-upaya penanggulangan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah: a. Upaya preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap wilayah yang rawan terjadinya suatu pencurian dan mengadakan patroli setiap saat pada jam-jam tertentu. b. Upaya represif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh arapat penegak hukum untuk mengadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. The research objective is to analyze the (1) To find out and analyze what factors lead to violent theft in Gowa Regency. (2) To find out and analyze the efforts made to deal with violent theft in Gowa Regency. The research method used is an empirical legal research method. The results of the study (1) the actors causing theft by violence are economic conditions, lack of education and a lack of understanding of the teachings of the religion they adhere to. (2) Efforts to prevent theft by violence are a. Preventive efforts, namely an effort made by law enforcement and the community before the occurrence of violent theft to establish an environmental security system, improve the handling of areas prone to theft and conduct patrols at any time at certain hours. b. Law enforcement officers make repressive efforts to hold arrests for perpetrators of theft with violence in the Gowa Regency and be processed in accordance with applicable law.]]>
<![CDATA[Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmat Rahadi]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Muhammad Rinaldy Bima]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1494
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis urgensi penggunaan metode Omnibus Law kedalam sistem penataan peraturan perundang-undangan Indoensia dan bagaimana penerapan Omnibus Law dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis, yuridis komparatif dan sosiologis serta pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Urgensi penggunaan metode Omnibus Law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai bentuk salah satu strategi dalam penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali dan semrawut selama ini di Indonesia. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menggunakan metode Omnibus Law sebagai terobosan baru dalam membentuk Undang-Undang. The research objective is to analyze the urgency of using the Omnibus Law method in the Indonesian statutory regulatory system and how the Omnibus Law is implemented in the Indonesian statutory system. This research uses a historical approach, comparative juridical, sociological, and qualitative approaches. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the urgency of using the Omnibus Law method in the system for forming laws and regulations is a form of strategy in simplification, harmonization and synchronization of laws and regulations towards the formation of uncontrolled and chaotic rules so far in Indonesia. The government and the House of Representatives passed Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation which uses the Omnibus Law method as a new breakthrough in forming a Law.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Makassar-Parepare Di Kabupaten Maros ]]>
<![CDATA[Muhammad Yunus]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1495
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Kebijakan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Maros. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang timbul dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala yang timbul dalam pengadaan tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Makasar-Parepare di Kabupaten Maros, diakibatkan oleh Harga Lahan yang menurut pihak berhak terlalu rendah, tidak layak dan tidak adil, ketetapan harga yang menjadi acuan tersebut adalah hasil Kerja Tim penilai (Appraisal), hasil mana menuai protes yang berkepanjangan hingga saat dibuatnya penelitian ini. Kendala lainnya adalah musyawarah penetapan ganti kerugian yang hanya sepihak, tahapan-tahapan pelaksanaan proses penyelengaraan pengadaan tanah yang dilakukan pihak yang berkepentingan dengan pendekatan legalistik (formalitas) semata atau hanya menjadi terompet undang-undang tanpa menghiraukan pelanggaran asas-asas dan tujuan dari kebijakan atau undang-undang itu sendiri. The research objective is to analyze the policy of implementing land acquisition for the construction of the Railway Line in Maros Regency. (2) To find out and analyze the obstacles that arise in the implementation of land acquisition for the construction of the Railway Line in Maros Regency. The research method used is the Juridical Empirical approach. The results of the study show that the obstacles that arise in land acquisition for the construction of the Makasar-Parepare Railway in Maros Regency, are caused by land prices which, according to the rightful party, are too low, inappropriate and unfair, the reference price is the result of teamwork. appraiser (Appraisal), which results reaped prolonged protests until the time this research was made. Other obstacles are deliberations on the determination of compensation which are only unilateral, the stages of implementing the land acquisition process carried out by interested parties using a legalistic approach (formality) alone or only being trumpets of laws regardless of violations of the principles and objectives of policies or laws. -the law itself.]]>
<![CDATA[Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua ]]>
<![CDATA[Marthinus B. Sampe]]>;
<![CDATA[Muhammad Ilyas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1496
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peranan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi pada pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Tinggi Papua. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan diversi dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Pelaksanaan diversi dilakukan JPU kurang efektif sehingga anak yang melakukan tindak pidana proses hukumnya berlanjut sampai di Pengadilan Negeri. 2). Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hukum adalah faktor substansi hukum, keterbatasan sumber daya manusia aparat penegak hukum dari kuantitas aparat penegak hukum yang memiliki kapabalitas hukum dalam pelaksanaan diversi, belum lengkapnya sarana dan prasarana seperti ruang musyawarah anah, Balai Pemasyarakatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), kesadaran dan budaya hukum masyarakat belum optimal. The research objective is to analyze the role of the Public Prosecutor in implementing diversion to perpetrators of child crimes at the Papua High Court. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is analytical and descriptive. The results of this study indicate that: 1). Implementation of diversion is carried out at all levels of examination, namely from investigation, prosecution, and examination at trial to the implementation stage of the decision. The implementation of diversion by the Public Prosecutor is intended to reduce the negative impact of children's involvement in the judicial process. The implementation of diversion by the public prosecutor was less effective so that the child who committed a criminal act had the legal process proceed to the District Court. 2). Factors that influence the implementation of diversion by the Public Prosecutor with the law are the factor of legal substance, the limited human resources of law enforcement officials from the quantity of law enforcement officers who have the legal capability in implementing diversion, incomplete facilities and infrastructure such as child deliberation rooms, Correctional Centers, Homes Child Social Protection (RPSA), awareness and legal culture of a society are not optimal.]]>
<![CDATA[Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice ]]>
<![CDATA[Reski Anisari]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1497
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan keadilan restorative sebagai upaya meminimalisasi penggunaan pidana bagi anak pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restorative dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan empiris atau social legal research. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa keadilan restorative pada tahap penuntutan di Kejaksaan belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kemampuan SDM Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum anak. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of restorative justice as an effort to minimize the use of punishment for juvenile offenders at the prosecution stage and to identify and analyze the factors that influence the application of restorative justice in dealing with children in conflict with the law. This type of research is research with an empirical approach or social legal research. The results of the research have found that restorative justice at the prosecution stage at the Attorney General's Office has not been effectively implemented as an effort to minimize the use of criminal sanctions for children in conflict with the law. Factors that influence the implementation of restorative justice in dealing with children in conflict with the law are legal substance factors, legal structure factors, and factors of the Attorney General's human resources capacity, especially the Child Prosecutor.]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Muh. Faraz Daffa]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1499
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik belum memiliki nikai pembuktian sempurna tetapi diakui eksistensinya, dan dalam praktiek peradilan mempunyai kekuatan pembuktian bebas. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian tanda tanggan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata di Pengadilan adalah faktor keabsahan hukum (legal validity), faktor integritas dan non repudiasi (integrity and non-repudiation), dan faktor pemahaman teknologi masyarakat. The research objective is to analyze the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases. (2) To find out and analyze what factors influence the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases in court. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The results of this study indicate that: (1) the evidentiary power of an electronic signature does not yet have a perfect evidentiary value but its existence is recognized, and in judicial practice, it has independent proving power. (2) Factors that affect the strength of proof of electronic signatures as evidence in civil cases in court are legal validity, integrity and non-repudiation factors, and understanding of community technology.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ]]>
<![CDATA[Farhan Sulistya]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Muh Rustam]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1458
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Bone di wilayah hukum Kabupaten Bone, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: (1). Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara. (2). Faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukumnya yaitu substansi hukum. The aim of the research is to analyze the enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers which results in traffic accidents in Bone Regency. This type of research is empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, the Bone Resort Police in the jurisdiction of Bone Regency is then carried out the quantitative analysis. Research results in the authors get that: (1). Enforcement of criminal law against the negligence of motorized vehicle drivers resulting in traffic accidents in Bone Regency is not running effectively. This is due to the lack of sufficient evidence and witnesses at the crime scene. (2). Factors that influence criminal law enforcement against the negligence of motorized vehicle drivers which result in traffic accidents in Bone Regency, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that have the most influence on law enforcement are legal substance.]]>
<![CDATA[Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Makassar ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Syahruddin Rum]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Mohammad Arif]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i1.1459
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas intelijen kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri dalam proses pemberantasan tidak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hambatan yang dialami oleh Kejari Makassar yaitu kurangnya SDM, yang terlibat terkadang sudah dimutasi kedaerah sehingga menyulitkan dalam pemanggilan untuk pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa perilaku kerja seperti kemampuan yang memadai, keterampilan individu yang tinggi dan kejelasan kinerja dalam organisasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa intelijen yang diukur dengan banyaknya pencapaian, kualitas dan kuantitas pekerjaan, kemampuan kerja sama dan tanggung jawab atas pekerjaannya. The aim of the research is to analyze the effectiveness of the Attorney's Intelligence in eradicating criminal acts of corruption and what are the obstacles experienced by the State Attorney's Office in the process of eradicating non-criminal corruption. The research method used is the empirical method. The results of this study indicate that the Intelligence Effectiveness of the Makassar District Attorney's Office in terms of eradicating criminal acts of corruption has carried out procedures in accordance with Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence and in accordance with Standard Operational Procedures of Republic of Indonesia Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Laws -Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. The obstacle experienced by the Makassar Prosecutor's Office is the lack of human resources, those involved have sometimes been transferred to the regions, making it difficult to summons for examination. This means that work behaviours such as adequate ability, high individual skills and clarity of performance within the organization related to duties and responsibilities can encourage the increased performance of intelligent prosecutors as measured by the number of achievements, quality and quantity of work, ability to cooperate and responsibility for his work.]]>
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan ]]>
<![CDATA[Anha, Ahmad Maulana]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Penetapan Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kel. Malino Kec. Tinggi Moncong Kab. Gowa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak masyarakat atas tanah terhadap penetapan kawasan hutan di Lingkungan Batu Lapisi diatur dalam Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dilakukan melalui redistribusi tanah pertanian dan non-pertanian dan penataan akses dilakukan melalui sertifikasi tanah untuk kemakmuran rakyat. Penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang menjelaskan bahwa untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan. The research objective is to analyz the Implementation of Legal Protection of Land Rights in the Determination of Forest Areas in the Batulapisi Kel. Malino District. Muzzle Height Kab. Gowa. The type of research used in this research is empirical research. The results of the research can be concluded that the form of implementation of legal protection of community rights to land regarding the establishment of forest areas in the Batu Lapisi Environment is regulated in Presidential Decree 86 of 2018 concerning Agrarian Reform as a restructuring of the structure of control, ownership, use and utilization of land that is more equitable through structuring assets are carried out through the redistribution of agricultural and non-agricultural land and access management is carried out through land certification for the prosperity of the people. Settlement of control and utilization of land in a forest area which explains that plots of land that have been controlled and utilized and/or have been given rights over them before the land plot is designated as a Forest Area is carried out by removing the land plot from within the Forest Area by changing the boundaries of the Forest Area.]]>
