Journal of Lex Philosophy (JLP)
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
229 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan ]]>
<![CDATA[Slamet Haryono Temarwud]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>;
<![CDATA[Muh. Zulkifli Muhdar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1476
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan; (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan kurang ditegakkan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam oleh Kepolisian Resor Manokwari Selatan adalah faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum masyarakat. Adapun faktor yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah faktor Budaya Hukum Masyarakat. The aim of the research is to analyze the Law Enforcement of the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police; (2) To analyze and explain the factors that influence Law Enforcement Against the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) Law Enforcement Against the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Police is not enforced. (2) The factors that influence the Law Enforcement of the Possession of Firearms Without a Permit in the Atam Tribe by the South Manokwari Resort Police are the factor of legal substance and the factor of the legal culture of the community. The most influential factor in this study is the Community Legal Culture factor.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone ]]>
<![CDATA[Fitra Darlian]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1478
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone kurang efektif, dikarenakan masih ditemukan masalah berkaitan dengan profesionalsime penyidik, seperti : Banyaknya perkara yang dihadapkan oleh seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus; Mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resort Bone yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Satuan Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Resort Bone adalah substansi hukum. The aim of the research is to analyze the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police. This type of research is empirical juridical, the results of the study the authors find that: 1). The effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police is less effective because problems are still found related to the professionalism of investigators, such as The number of cases faced by an investigator in solving issues; Experiencing difficulties in uncovering cases of motor vehicle theft because the perpetrators use a new mode so it is challenging to uncover and prove. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into motor vehicle theft at the Bone Resort Police, namely; substance, structure, and legal culture. Of these three factors, the most influential on the investigation of the crime of motor vehicle theft in the General Criminal Investigation Unit of the Bone Resort Police is the legal substance,]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi ]]>
<![CDATA[Muhammad Anis]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1479
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum tindak pidana kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehuanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H terlaksana tidak efektif, disebabkan rendahnya kualitas penegakan hukum, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum illegal loging yaitu substansi hukum, struktur hukum kurang berpengaruh terhadap penegakan hukum illegal logging, sedangkan budaya hukum, kesadaran hukum, sarana dan prasarana tersebut memberikan berpengaruh terhadap penegakan hukum bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi. The aim of the research is to analyze the law enforcement on forestry crimes in the Illegal Logging Sector of the Security and Law Enforcement Agency for the Environment and Forestry in the Sulawesi Region. This research is legal research using a juridical-sociological approach. The results of the study show the Effectiveness of Law Enforcement in the Illegal Logging Sector of the Sulawesi Region Environmental and Forestry Security and Law Enforcement Agency (BPPHLHK) according to Law Number 19 of 2004 Jo. Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning P3H are implemented ineffectively, due to the low quality of law enforcement, and low public trust in law enforcement efforts. Factors that influence the effectiveness of illegal logging law enforcement are legal substance, the legal structure has little influence on illegal logging law enforcement, while legal culture, legal awareness, facilities and infrastructure have an influence on law enforcement in the field of Illegal Logging Environmental Security and Law Enforcement Agency and Forestry (BPPHLHK) Sulawesi Region.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep ]]>
<![CDATA[Sri Widayati]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Azwad Rachmat Hambali]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1480
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep. Penelitian Ini menggunakan penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Penjatuhan Putusan Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep terlaksana kurang efektif termasuk sarana non penal yang meliputi pre-empetif, upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh hakim Efektifitas dalam Penjatuhan Putusan Pidana dalam Perkara narkotika di Pengadilan Negeri Pangkep dengan register perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN PKJ dan Identitas pelaku perkara No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ kurang efektif karna berdasarkan putusan pengadilan ada yang di rehabilitas dan di pidana kurangan 1 (satu ) tahun 6 bulan seharusnya, sebab pada penjatuhan putusan Rehabilitas adanya asesmen langsung dari pihak penyidik untuk ditindaklanjuti sehingga pihak dari penyidik sampai di kejaksaan melampirkan surat keterangan hasil asesmen sehingga perkara No.06/Pid.Sus/ 2018/PN.PKJ pada putusan terseut Rehabilitas 6 bulan, pada putusan tersebut tidak memberikan efek jerah terhadap pengguna maupun penggedar agar tidak terjadi penyalagunaan narkotika baik anak dan dewasa di wilayah Kabupaten Pangkep. The aim of the research is to analyze the effectiveness of imposing decisions in cases of narcotics crimes at the Pangkep District Court. This research using this research is included in the type of normative research. The results of the research show that the imposition of a decision in the Narcotics Crime case at the Pangkep District Court is carried out less effectively including non-penal means which include pre-emptive, preventive and repressive efforts made by the judge. case register No. 06/Pid.Sus/2018/PN PKJ and the identity of the perpetrator of the case No. 109/Pid.Sus/2021/PN PKJ is less effective because based on court decisions there are those who are rehabilitated and sentenced to less than 1 (one) year and 6 months, because in the imposition of a Rehabilitation decision there is a direct assessment from the investigator to be followed up so that the investigator arrived at the prosecutor's office attached a certificate of the results of the assessment so that case No.06/Pid.Sus/2018/PN.PKJ on the decision 6 months rehabilitation, the decision does not have a deterrent effect on users or dealers so that there is no abuse of narcotics for both children and adults in Pangkep Regency.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan ]]>
<![CDATA[Lilis Ekayani]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1485
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis efektivitas Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Phising Di Lingkungan Perbankan Wilayah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Watansoppeng. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan phising di lingkungan perbankan kantor cabang watansoppeng hanya mendapatkan perlindungan preventif dan perlindungan represif belum efektif (2) faktor yang mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum nasabah terhadap kejahatan phising adalah sistem keamanan yang masih perlu ditingkatkan, masih rendahnya pengetahuan tentang kejahatan tersebut,dan rendahnya kesadaran budaya privasi berjejaring sosial. Rekomendasi penelitian Kemampuan penegak hukum maupun sistem yang digunakan dalam menangani kejahatan siber harus mempuni untuk dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju. , The Research objective is to analyze the effectiveness of legal protection for customers against phishing crimes in the regional banking environment of Bank Rakyat Indonesia, Watansoppeng branch office. This research uses the empirical law method. The results of this study indicate that: (1) legal protection for customers against phishing crimes in the banking environment at the Watansoppeng branch office only gets preventive protection and repressive protection is not yet effective (2) factors that influence the effectiveness of legal protection for customers against phishing crimes are security systems that still need to be improved, low knowledge about the crime, and low awareness of social networking privacy culture. Research recommendations The ability of law enforcement as well as the systems used in dealing with cybercrime must be competent to keep pace with increasingly advanced technological developments.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Rehabilitasi Narkotika ]]>
<![CDATA[Irmawaty Nasadi]]>;
<![CDATA[Asdar Arti]]>;
<![CDATA[Hijrah Lahaling]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1487
<![CDATA[Tujuan Penelitian menganalisis pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di atur dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang diatur pada pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalagunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adanya penempatan yang tidak mendukung bisa lanjut memperburuk kondisi mental dan kesehatan dan akan mengakibatkan pemulihan yang tidak maksimal sekaligus mendapatkan pengetahuan lain di dalam lembaga pemasayarakatan klas IIA Gorontalo (LAPAS). Meskipun telah ada perangkat peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi narkotika, namun pelaksanaannya harus diwujudkan secara nyata. Sebab peraturan tersebut tidak dapat dirasakan manfaatnya secara nyata jika tidak ada menggerakannya dan tidak dilakukan secara benar sesuai undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative-empiris di mana penerapan rehabilitasi sebagai meminimalisasi tindak pidana narkotika yang berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi kepustakaan dan Teknik wawancara. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi narkotikaa yaitu pelaksanaan rehabilitasi narkotika hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas IIA kota Gorontalo. The Research objective is to analyze the implementation of rehabilitation for narcotics abuse regulated in law 35 of 2009 concerning narcotics. As for the implementation of narcotics rehabilitation regulated in article 59 of law number 35 of 2009 concerning narcotics by the supreme court circular letter (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the placement of abusers, victims of abuse and narcotics addicts into medical rehabilitation institutions and social rehabilitation. The existence of an unsupportive placement can further worsen mental and health conditions and will result in recovery that is not optimal as well as obtaining other knowledge in the Class IIA Gorontalo penitentiary (LAPAS). Even though there are regulations that regulate narcotics rehabilitation, their implementation must be realised. Because these regulations cannot be felt in real terms if there is no movement for them and they are not carried out properly according to the applicable law. The method used in this study is a normative-empirical method in which rehabilitation is applied to minimize narcotics crimes based on law number 35 of 2009 concerning narcotics. Data collection was carried out using literature study techniques and interview techniques. The obstacles faced in providing narcotics rehabilitation are that the implementation of narcotics rehabilitation is only carried out in class IIA correctional institutions in the city of Gorontalo.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Parepare ]]>
<![CDATA[Asrul Hidayat]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>;
<![CDATA[Syamsul Alam]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1488
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan (1) menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Parepare; (2) menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 mengenai pencemaran lingkungan hidup di Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Mengenai pencemaran lingkungan belum berjalan secara efektif dikarenakan pencemaran lingkungan yang ada di kota parepare belum bisa diatasi secara baik dan masih ada lingkungan yang berpotensi tercemar. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektivitas pencemaran lingkungan di Kota Parepare yaitu faktor budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana dan prasarana. This research aimed to (1) analyze the effectiveness of Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Environmental Pollution in the City of Parepare; (2) analyze what factors influence the effectiveness of regional regulation number 2 of 2011 regarding environmental pollution in Parepare City. This study uses the Empirical legal method. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of Regional Regulation No. 2 of 2011 regarding environmental pollution has not worked effectively because environmental pollution in the city of Parepare has not been properly handled and there are still potentially polluted environments. (2) the factors that influence the effectiveness of environmental pollution in Parepare City are not yet influenced by legal culture, community legal awareness, and facilities and infrastructure.]]>
<![CDATA[Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang ]]>
<![CDATA[Hartono Hamzah]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nasrullah Arsyad]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1489
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis fungsi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang mempegaruhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi polisi hutan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi hutan kabupaten pinrang belum menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, yaitu melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya, pelaksanan tindakan preventif yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat. Serta Pelaksanaa tugas polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan banyaknya tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. The research objective is to analyze the function of forest rangers in tackling illegal logging crimes in the forest area of Batulappa sub-district, Pinrang Regency and the influencing factors. This research uses the empirical law method (nondoctrinal). The results of this study indicate that: The function of forest rangers is very important to maintain the integrity of forest areas and prevent damage to living natural resources and their ecosystems. The Pinrang district forest rangers have not carried out their functions as they should, namely making field visits every day, implementing preventive measures, namely socializing the importance of forests to the community. As well as the implementation of forest police duties in tackling illegal logging crimes in Pinrang Regency has not run optimally as expected because there is still forest damage caused by illegal logging and there are many challenges for forest police in tackling illegal logging crimes. Factors that influence the implementation of the duties of the Forestry Police in tackling illegal logging in the forest area of Pinrang Regency are the lack of infrastructure, the lack of Forestry Police personnel, and the absence of Civil Servant Investigators.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT PERTAMINA Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak ]]>
<![CDATA[Nurul Fadila Anugrah]]>;
<![CDATA[Mulyati Pawennei]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1490
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama antara pengusaha SPBU dan PT Pertamina Dalam penyaluran bahan bakar minyak di SPBU Pantai Marina Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. R4Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO Penerapan asas proporsioanliatas dala perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO belum sepenuhnya diterapkan karena PT. Pertamina (Persero) mendominasi kontrak sehingga perjanjian Kerjasama tersebut dirancang atas dasar kepentingan bisnis dari PT. Pertamina. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Bantaeng melalui jalur musyawarah, apabila jalur tersebut tidak ada kesepakatan maka ditempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Makassar. The research objective is to analyze the implementation of the principle of proportionality in the cooperation agreement between gas station entrepreneurs and PT Pertamina in the distribution of fuel oil at Marina Beach gas stations, Bantaeng Regency. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is analytical and descriptive. R4 The results of this study indicate that the cooperation agreement between PT. Pertamina with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO Gas Station entrepreneur. The application of the principle of proportionality in the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO gas station entrepreneur has not been fully implemented because PT. Pertamina (Persero) dominates the contract so that the cooperation agreement is designed on the basis of the business interests of PT. Pertamina. Legal efforts can be taken if one of the parties defaults on the cooperation agreement for the distribution of fuel oil in Bantaeng Regency through deliberation, if there is no agreement on this route, legal action will be taken at the Makassar District Court.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa ]]>
<![CDATA[Muh. Rizal]]>;
<![CDATA[Hambali Thalib]]>;
<![CDATA[Agussalim A. Gadjong]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1491
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa belum dilaksanakan secara optimal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kab Gowa tiga tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus, terdapat jumlah kasus yang diselesaikan melalui jalur ADR oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa lebih minim dari kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan (2) Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit PPA Sat Reskrim Polres Gowa adalah faktor kaidah hukum yaitu peraturan yang belum dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi di Unit PPA Polres Gowa namun kinerja yang belum optimal, sarana/prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat terkhusus pada pihak-pihak dalam lingkup rumah tangga. The research objective to analyze the implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police and the influencing factors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The implementation of legal protection for victims of domestic violence in the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Gowa Police has not been carried out optimally because cases of domestic violence in Gowa Regency in the last three years have experienced an increase in the number of cases, there are a number of cases involving resolved through the ADR route by the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit less than the cases delegated to the prosecutor's office (2) Factors that impede the legal protection of victims of domestic violence in the Gowa Police Criminal Investigation Unit PPA Unit are legal norms, namely regulations that have not been implemented optimally by law enforcement officials, law enforcers, namely the existence of an organizational structure in the Gowa Police PPA Unit but performance that has not been optimal, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in society, especially parties within the household sphere.]]>
