cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 229 Documents
 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Ketika Debitur Wanprestasi Ilham, Zulfadli; Arief, Anggreany
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Putusan Peninjauan Kembali sebagai dasar eksekusi jaminan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan ketika debitor wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Peninjauan Kembali dapat menjadi dasar eksekusi jaminan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Ketika Debitor Wanprestasi. Putusan Peninjauan Kembali menjadi Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor terhadap Eksekusi Jaminan Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan ketika Debitor Wanprestasi. The research objective is to analyse the Judicial Review Decisions as a basis for executing Building Use Rights guarantees on Management Rights land when the debtor is in default. This research is normative. Using primary and secondary legal materials obtained through literature study, then analyzed qualitatively and then presented descriptively. This research shows that The Judicial Review Decision can be the basis for executing the guarantee of Building Use Rights on Management Rights Land when the Debtor is in Default. The Judicial Review Decision is a Form of Legal Protection for Creditors against the Execution of Building Use Rights Guarantees on Management Rights Land when the Debtor Defaults.
Efektivitas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum: Studi Di Provinsi Sulawesi Selatan Arif, Mohammad; Tasrif, Tasrif
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Pemungutan Suara ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris mengkaji perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan dengan topik yang dibahas dengan menggunakan pendekatan sosiologis adalah mengkaji faktor-faktor di masyarakat yang mempengaruhi efektifitas Pemungutan suara Ulang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan kurang efektif disebabkan oleh Struktur Hukum (Legal Structure) sedangkan Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang adalah faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of repeat voting (PSU) in general elections in South Sulawesi Province and to determine and analyze the factors that influence repeat voting (PSU) in general elections in South Sulawesi Province. This research is empirical legal research examining legislation, legal principles and legal doctrine that are relevant to the topic discussed using a sociological approach that examines the factors in society that influence the effectiveness of the repeat voting. The results of this research indicate that the implementation of repeat voting (PSU) was less effective due to the legal structure, while the factors that influence the effectiveness of the implementation of repeat voting are the facilities and infrastructure factors.
Pelaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Adrianto, Rio; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanan Perpres Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar secara umum pada aspek penemuan dan penampungan telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, pada aspek pengamanan dan pengawasan keimigrasian masih kurang terlaksana dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar adalah faktor hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya.The research objective is to analyze the implementation of Presidential Decree Number 125 concerning the Handling of Refugees from Abroad in Makassar City and the factors that influence it. This research is descriptive qualitative research, with a statutory approach and a case approach. The results of the research show that the implementation of Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad in Makassar City has generally been carried out quite well in the aspects of discovery and shelter. However, the aspect of immigration security and supervision is still not implemented well. The factors that influence the implementation of Presidential Decree Number 125 of 2016 concerning Handling of Refugees from Abroad in Makassar City are legal factors, law enforcement, facilities, society and culture.
Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu AD, Hermayanti; Rahman, Sufirman; Zainuddin, Zainuddin; Samma, Rasma
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum terlaksana dengan baik salah satunya dalam masalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, masih banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mengetahui akan adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran lembaga bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata bagi masyarakat tidak mampu yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. The research objective is to analyze the effectiveness of the role of the Legal Aid Institute (LBH) in handling civil cases for poor people. This research uses the Empirical Legal Method. The results of this research show that: (1) The effectiveness of the role of legal aid institutions in handling civil cases for underprivileged communities related to Law Number 16 of 2011 concerning legal aid has not been implemented well, one of which is in the issue of providing free legal aid to the community. can't afford it, there are still many underprivileged people who don't know that there is a free legal aid program for underprivileged people who are facing legal problems. (2) Factors that influence the effectiveness of legal aid institutions in handling civil cases for underprivileged communities are legal, law enforcement, facility, community, and cultural factors.
Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan Yani, Ramlah; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas restorative jusctice serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui penerapan Restorative Justice di kepolisian resort kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian bahwa Sifat tindak pidana bermotif ringan adalah tindak pidana biasa yang sifatnya sederhana, tidak berbahaya dan kerugian yang dialami korban relatif lebih kecil. Oleh karena itu penaganan tindak pidana biasa bermotif ringan perlu dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yaitu pendekatan yang lebih menitik beratkan kepada prinsip keadilan dan keseimbangan (pemulihan) antara pelaku dan korban Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kepolisian resort Kota Makassar, terdapat beberapa faktor budaya hukum masyarakat yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara. The research objective is to analyze the effectiveness of restorative justice and what factors influence the resolution of minor criminal cases through the implementation of Restorative Justice in the Makassar City Resort Police. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the research show that the nature of criminal acts with light motives is ordinary criminal acts that are simple, not dangerous and the losses experienced by the victim are relatively small. Therefore, handling ordinary crimes with minor motives needs to be carried out with a restorative justice approach, namely an approach that focuses more on the principles of justice and balance (restoration) between the perpetrator and the victim. As for the factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Makassar City resort police, there are several legal cultural factors of the community which highly values the culture of togetherness and caring for each other, then the legal structure factor with the legal cultural values of the community which is close to togetherness and high concern, it is mandatory to explore these cultural values by using Restorative Justice as a case resolution concept.
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Asapa, Andi Ahmad Fachrul; Rahman, Sufir; Gadjong, Agussalim A.
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai Periode 2019-2023 dan (b) mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sinjai belum efektif disebabkan karena kuantitas kerja yang masih terlihat pasif berdasar pada jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah, lalu kualitas kerja pada tahap pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan kurangnya tenaga perancang perundang-undangan yang terdapat di Pemerintahan Daerah. Diperoleh faktor-faktor yang menghambat efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi dalam penelitian ini yaitu faktor pendidikan dan pengalaman anggota legislatif yang tergolong kurang memadai serta kemampuan maupun inovasi dalam pengolahan informasi/data yang perlu di era digitalisasi saat ini. The research objective is to analyze the effectiveness of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD for the 2019-2023 period and (b) to find out what factors influence the effectiveness of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD. The results of the research show that the assessment of the legislative function of the Sinjai Regency DPRD has not been effective because the quantity of work still looks passive based on the number of Draft Regional Regulations that are passed until permits become Regional Regulations, then the quality of work at the monitoring stage of the implementation of Regional Regulations is not running as it should, and Lack of drafting personnel for legislative regulations in Regional Government. It was found that the factors that hamper the effective implementation of legislative functions in this research are the education and experience of legislative members which are classified as inadequate as well as the ability and innovation in processing information/data which is needed in the current era of digitalization.
Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Penyidikan Nilam, Rafida; Anzar, Anzar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) perlindungan hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pengimplikasiannya dalam proses penyidikan juga di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara RI; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan yaitu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi asas praduga tak bersalah, tidak adanya edukasi kepada tersangka tentang hak-hak yang mereka miliki sebgai tersangka, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat penegak hukum. The research objective is to analyze the legal protection and the application of the principle of presumption of innocence towards perpetrators of narcotics crimes in the investigation process. This research uses empirical research methods. The results of this research show that: (1) legal protection and application of the principle of presumption of innocence towards perpetrators of criminal acts have been regulated in the 1945 Constitution, Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, as well as Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power and its implications in the investigation process are also regulated in the Republic of Indonesia Police Chief Regulation No. 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out the Duties of the Indonesian National Police; (2) Factors that influence the effectiveness of applying the principle of presumption of innocence to perpetrators of narcotics crimes in the investigation process, namely, lack of understanding by law enforcement officials regarding the implementation of the principle of presumption of innocence, lack of education to suspects about the rights they have as suspects. , abuse of power by law enforcement officers.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Mobil Rental Di Kota Makassar Radinal, Radinal; Sutiawati, Sutiawati
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan kasus penggelapan kendaraan mobil rental dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berfluktuasi dan terdapat kasus-kasus yang tidak terproses tiap tahunnya meningkat dikarenakan kinerja aparat kepolisian yang kurang maksimal dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental (2) Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan mobil rental di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan terkait proses penyidikan/penyelidikan yang belum berlaku secara optimal, penegak hukum yaitu kurangnya kordinasi pihak kepolisian antar provinsi, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, masyarakat sulit untuk diajak kerjasama dengan pihak kepolisian. The research objective is to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against criminal acts of embezzlement of rental cars at the Makassar City Police Headquarters. This research method uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and articles. The results of this research show that: (1) The effectiveness of criminal law enforcement regarding the crime of embezzlement of rental cars at the Makassar City Police is less effective because cases of embezzlement of rental cars in the last 3 years have fluctuated and some cases are not processed each year increasing due to the less than optimal performance of the police in carrying out inquiries and investigations into criminal acts of embezzlement of rental car vehicles (2) Factors that become obstacles to criminal law enforcement regarding criminal acts of embezzlement of rental car vehicles at the Makassar City Police are legal rules, namely policies related to the investigation process/ investigations that have not been carried out optimally, law enforcement, namely lack of coordination between the police between provinces, facilities/infrastructure that are not yet adequate, the community is difficult to collaborate with the police.
Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Rahmah, ST. Muflihah; Djanggih, Hardianto
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dibawah minimum khusus Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibahwa minimum khusus yaitu berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa adalah peyalah guna Narkotika akan tetapi kedudukan Terdakwa sebagai peyalah guna ttidak didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan dengan menyimpangi ketentuan minimum dengan pertimbangan yang cukup. Majelis Hakim dalam putusannya mendasari teori pemidanaan yangmana bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, sehingga dalam hal ini yang menjadi nilai utama hakim dalam hal menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus adalah aspek keadilan. The research objective is to analyze the basis of the judge's considerations in imposing sanctions below the special minimum Article 112 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. This research uses a normative research type using a statutory and regulatory approach. The sources of legal materials in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research indicate that the basis for the judge's consideration in imposing a criminal sentence is that a special minimum is based on legal facts proven at trial. The defendant is a narcotics abuser, but the defendant's position as a drug abuser is not charged in the Public Prosecutor's Indictment, so the judge decides based on the indictment by deviating from the provisions. minimum with sufficient consideration. The Panel of Judges in their decision based the theory of punishment which is that punishment is not merely a form of revenge against the defendant but also to educate the defendant to become a good member of society in the future, so that in this case the judge's main value in imposing a sentence below the special minimum is aspects of justice
Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Resort Kota Mamuju Ishak, Muhammad; Rahman, Sufirman; Razak, Askari
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju tepatnya di Instansi Polresta Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju berjalan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya2. penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju, yakni disbebakan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana/Prasarana, Faktor Masyarakat dan faktor budaya. Rekomendasi penelitian: Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan sosialisasi secara umum kepada masyarakat terkait adanya Restorative Justice ini, sehingga kedepannya tidak terkendala dalam penerapannya, demi terwujudnya transparansi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum. The research objective is to analyze the authority of the Police in enforcing criminal law using a restorative justice approach at the Mamuju Police, Mamuju Regency. The method used is empirical legal research and was carried out in the Mamuju Regency Legal Area, specifically at the Mamuju Police Agency. This research shows that: 1. Police authority in enforcing criminal law with a restorative justice approach at the Mamuju Police, Mamuju Regency is running well. However, there are still several obstacles in its implementation2. The implementation of restorative justice in enforcing criminal law by the Police at Mamuju Police, Mamuju Regency, is influenced by Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities/Infrastructure Factors, Community Factors and cultural factors. Research recommendation: It is hoped that the National Police of the Republic of Indonesia will carry out general outreach to the public regarding the existence of Restorative Justice, so that in the future there will be no obstacles in its implementation, to realize Polri's transparency in carrying out law enforcement.

Page 7 of 23 | Total Record : 229

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) More Issue