cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Udin Saripudin
Contact Email
jres@unisba.ac.id
Phone
+6289657453976
Journal Mail Official
jres@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28081242     EISSN : 27985253     DOI : https://doi.org/10.29313/jres.v2i2
Core Subject : Religion, Economy, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Jurnal Riset Ekonomi Syariah publishes academic research articles on theoretical and applied studies and focuses on Islamic economics with the scope of Islamic Banking, Islamic Finance, Accounting, and Muamalah. This journal is published by UNISBA Press. Articles submitted to this journal will be processed online and using a double-blind review by at least two reviewers partners who are experts in their fields.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 120 Documents
 8   9   10   11   12 
Relevansi Kebijakan Keuangan Publik Umar bin Abdul Aziz dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Indonesia Malahayatie, Malahayatie; Haura Safira
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.7196

Abstract

Abstract. Poverty, economic disparity, and inefficiency in public budgets remain significant obstacles to Indonesia's economic growth. Based on the ideas of justice, efficiency, and social welfare, this study seeks to assess the application of Umar bin Abdul Aziz's public finance policies in the face of Indonesia's economic difficulties. Using a descriptive qualitative method based on literature study, this research examines Umar bin Abdul Aziz's policies in zakat management, tax reform, and budget efficiency. The findings of this study show that Umar bin Abdul Aziz's policies such as zakat-based wealth redistribution, elimination of discriminatory taxes, and budget allocation focused on the needs of the people succeeded in promoting economic justice and reducing poverty. These findings are relevant to Indonesia's current conditions, particularly in terms of increasing budget transparency, strengthening results-based fiscal policies, and integrating zakat instruments into the national financial system. This research offers theoretical and practical approaches for policymakers to create a more equitable and welfare-oriented public finance system. Abstrak. Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan inefisiensi dalam anggaran publik masih menjadi hambatan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan gagasan keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial, penelitian ini berusaha untuk menilai penerapan kebijakan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz dalam menghadapi kesulitan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat, reformasi pajak, dan efisiensi anggaran. Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Umar bin Abdul Aziz seperti redistribusi kekayaan berbasis zakat, penghapusan pajak yang diskriminatif, dan alokasi anggaran yang difokuskan pada kebutuhan masyarakat berhasil mendorong keadilan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Temuan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, terutama dalam peningkatan transparansi anggaran, penguatan kebijakan fiskal berbasis hasil, serta integrasi instrumen zakat dalam sistem keuangan nasional. Penelitian ini menawarkan pendekatan teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan sistem keuangan publik yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dampak E-Commerce dan Media Sosial terhadap Perilaku Konsumen di Era Digital Putra, Robi Harjoni; Rozalinda; Nora Zulvianti
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.7301

Abstract

Abstract. The rapid growth of e-commerce and social media has significantly transformed consumer behavior patterns in the digital era. This study aims to analyze the extent to which these two factors influence consumerism by focusing on three main aspects: impulsive behavior, israf (extravagance), and tawazun (balance). Employing a quantitative approach, data was collected through a survey involving 100 active internet users. The findings reveal that social media exerts a stronger influence than e-commerce in shaping consumer behavior. The validity and reliability tests of the research instrument indicate Cronbach’s Alpha value of 0.874, signifying a high level of internal consistency. However, the two independent variables account for only 14.9% of the variation in consumer behavior, suggesting that other factors may also play a role and warrant further investigation in future studies. This research highlights the importance of understanding the interconnection between digital technology, ethical consumption, and social responsibility. Practically, the results provide valuable insights for business practitioners and policymakers in formulating ethical and sustainable marketing strategies. Nevertheless, the study is limited by the number of variables examined and its cross-sectional design, which could be expanded through longitudinal research in future explorations. Abstrak. Pesatnya perkembangan e-commerce dan media sosial telah mengubah pola perilaku konsumen dalam konteks era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kedua faktor tersebut memengaruhi perilaku konsumtif masyarakat dengan menyoroti tiga aspek utama, yaitu perilaku impulsif, israf (pemborosan), dan tawazun (keseimbangan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei yang melibatkan 100 responden pengguna internet aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan e-commerce dalam membentuk perilaku konsumtif masyarakat. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,874, yang mengindikasikan tingkat konsistensi internal yang baik. Walaupun begitu, kedua variabel independen hanya menjelaskan 14,9% variasi perilaku konsumen, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpengaruh dan perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian berikutnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami hubungan antara teknologi digital, etika konsumsi, serta tanggung jawab sosial. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi acuan bagi pelaku bisnis dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemasaran yang etis dan berkelanjutan. Adapun keterbatasan penelitian mencakup jumlah variabel yang terbatas dan desain cross-sectional yang perlu dikembangkan melalui penelitian longitudinal di masa depan.
Analisis SWOT terhadap Implementasi Fintech Syariah Mutakin
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.7582

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the strategic position of Islamic fintech in Indonesia using a SWOT approach and to evaluate its contribution to financial inclusion and the enhancement of an economy based on Islamic values. The research employs a qualitative descriptive method, collecting data through semi-structured interviews with regulators, fintech practitioners, academics, and consumers, as well as a literature review of official documents, industry reports, and scholarly publications. The findings indicate that Islamic fintech possesses strengths in its strong Shariah foundation, large Muslim market potential, and institutional support, yet faces weaknesses such as low financial literacy, limited multidisciplinary human resources, and suboptimal supervision. Opportunities arise from digitalization trends, integration with the halal economy, and regulatory support, while threats stem from competition with conventional fintech and cybersecurity risks. These findings provide practical contributions for regulators and industry stakeholders to formulate sustainable Islamic fintech development strategies and offer theoretical contributions to the study of Islamic finance in the digital era. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi strategis fintech syariah di Indonesia dengan pendekatan SWOT, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap inklusi keuangan dan penguatan ekonomi berbasis nilai Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur kepada regulator, praktisi fintech, akademisi, dan konsumen, serta studi pustaka dari dokumen resmi, laporan industri, dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki kekuatan pada fondasi syariah yang kuat, potensi pasar Muslim yang besar, dan dukungan kelembagaan, namun menghadapi kelemahan berupa rendahnya literasi keuangan, keterbatasan SDM multidisiplin, dan pengawasan yang belum optimal. Peluang muncul dari tren digitalisasi, integrasi ekonomi halal, dan dukungan regulasi, sedangkan ancaman berasal dari persaingan fintech konvensional dan risiko keamanan siber. Temuan ini memberikan kontribusi praktis bagi regulator dan pelaku industri untuk merumuskan strategi pengembangan fintech syariah yang berkelanjutan serta kontribusi teoretis dalam studi keuangan Islam berbasis teknologi.
Tinjauan Sistematis Literatur Produk Ekonomi Syariah: Kepatuhan Halal dan Kelayakan Fiqih Harits, Muhammad; Ibrohim, Muhammad; Sholahuddin, Muhammad
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.7719

Abstract

Abstract. The projected growth of the halal industry to reach USD 3.6 trillion by 2026 emphasises the importance of strengthening halal compliance and fiqh legitimacy amid technological advances. This study aims to synthesise the relationship between fiqh, halal compliance, and the suitability of cross-sector sharia economic products using a PRISMA-based Systematic Literature Review (SLR) approach. From 810 documents in Scopus, 20 articles were selected for analysis using thematic techniques, identifying patterns, gaps, and relationships between fiqh, sharia governance, fintech, and market response. The SLR results revealed four main clusters: (1) fiqh framework and financial product contract evaluation; (2) the role of DPS in sharia governance; (3) fintech innovations such as AI–NLP and crowdfunding; (4) consumer perceptions of halal product halalness. This study developed a three-dimensional conceptual model that integrates fiqh, sharia governance, and market feasibility. The contributions of this research include: (1) consolidation of fiqh with product feasibility analysis; (2) understanding of digital sharia compliance mechanisms; (3) a conceptual basis for regulators and industry in designing halal and competitive sharia products. Abstrak. Pertumbuhan industri halal yang diproyeksikan mencapai USD 3,6 triliun pada 2026 menekankan pentingnya penguatan kepatuhan halal dan legitimasi fiqih di tengah kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis hubungan antara fiqh, kepatuhan halal, dan kelayakan produk ekonomi syariah lintas sektor dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) berbasis PRISMA. Dari 810 dokumen di Scopus, 20 artikel dipilih untuk dianalisis dengan teknik tematik, mengidentifikasi pola, gap, dan hubungan antara fiqh, tata kelola syariah, fintech, dan respons pasar. Hasil SLR mengungkap empat klaster utama: (1) kerangka fiqh dan evaluasi akad produk keuangan; (2) peran DPS dalam tata kelola syariah; (3) inovasi fintech seperti AI–NLP dan crowdfunding; (4) persepsi konsumen terhadap kehalalan produk halal. Studi ini mengembangkan model konseptual tiga dimensi yang mengintegrasikan fiqh, tata kelola syariah, dan kelayakan pasar. Kontribusi penelitian ini mencakup: (1) konsolidasi fiqh dengan analisis kelayakan produk; (2) pemahaman mekanisme kepatuhan syariah digital; (3) dasar konseptual bagi regulator dan industri dalam merancang produk syariah yang halal dan kompetitif.
Diskriminasi Pasar Tenaga Kerja di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah Furkon, Aay Mohamad; Soekarna, Budiman; Nurjaman, Kadar
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.7815

Abstract

Abstract. Labor market discrimination in Indonesia remains a significant structural challenge, particularly regarding gender, age, disability, and social status issues, despite the implementation of anti-discrimination regulations. This study aims to evaluate labor market discrimination from the perspective of Islamic economics, assuming that the principles of justice, equality, and worker protection inherent in Islamic economics can offer solutions to prevailing structural injustices. The research employs a qualitative document-based approach, analyzing normative and regulatory narratives from academic literature, positive law, and religious documents. The findings reveal a persistent gap between legal norms and actual practices, with women and people with disabilities frequently facing discrimination in recruitment, promotion, and wage distribution. The integration of maqāṣid sharia principles into labor regulations is considered effective in strengthening worker protection and fostering a more just and inclusive labor market. The study recommends labor regulation reform, the strengthening of sharia-based supervisory institutions, and the enhancement of Islamic economic literacy as strategies for transforming Indonesia’s labor system towards greater equity. Abstrak. Diskriminasi dalam pasar tenaga kerja di Indonesia masih menjadi tantangan struktural yang serius, terutama terkait isu gender, usia, disabilitas, dan status sosial, meskipun regulasi anti-diskriminasi telah diterapkan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena diskriminasi pasar tenaga kerja melalui perspektif ekonomi Islam, dengan asumsi bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak pekerja yang diusung ekonomi Islam dapat menjadi solusi atas ketidakadilan struktural yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen, dengan analisis narasi normatif dan regulatif UU Tenaga Kerja maupun UU Cipta Kerja,dari literatur akademik, hukum positif, serta dokumen keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan masih lebar, terutama bagi perempuan dan penyandang disabilitas yang kerap mengalami diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, dan pengupahan. Integrasi prinsip maqāṣid syariah dalam regulasi ketenagakerjaan dinilai mampu memperkuat perlindungan hak-hak pekerja dan mendorong terciptanya pasar kerja yang lebih adil dan inklusif. Studi ini merekomendasikan reformasi regulasi ketenagakerjaan, penguatan kelembagaan pengawasan berbasis syariah, serta peningkatan literasi ekonomi Islam sebagai strategi menuju transformasi sistem ketenagakerjaan nasional yang berkeadilan.
Pesantren sebagai Agen Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Jalanan: Perspektif Fikih Sosial Nurrachmi, Intan; Putra, Panji Adam Agus
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.7871

Abstract

Abstract. The At-Tamur Islamic boarding school for street children is a religious and social educational institution that provides education and guidance to students who are street vendors, buskers, and school dropouts. This study discusses the role of the At-Tamur Islamic boarding school in protecting and empowering street children from a social fiqh perspective. In Islam, the protection of children is a social obligation that must be fulfilled by society, as emphasized in the principle of maqashid syariah. Islamic boarding schools, as Islamic educational institutions, have a strategic role in providing protection and shaping the independence of street children through education and economic empowerment. The research method used is a qualitative approach with a literature study of classical books, contemporary fiqh, supporting journals and books, in-depth interviews with boarding school administrators, teachers, students, and the surrounding community. The data was analyzed descriptively to illustrate the role of Islamic boarding schools from a social fiqh perspective. The results of the study show that social fiqh provides a normative basis for Islamic boarding schools in implementing rehabilitation, education, and skills programs for street children and underprivileged communities. With an approach based on Islamic values, Islamic boarding schools can be an effective solution in overcoming these social problems. Abstrak. Pesantren anak jalanan At-Tamur merupakan Lembaga Pendidikan agama dan sosial yang memberikan pendidikan dan pembimbingan kepada para santri yang memiliki profesi pedagang asongan, pengamen, dan anak-anak yang putus sekolah. Penelitian ini membahas peran pesantren at-Tamur dalam perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan melalui perspektif fiqih sosial. Dalam Islam, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip maqashid syariah. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan membentuk kemandirian anak jalanan melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari kitab-kitab klasik, fiqih kontemporer, jurnal dan buku pendukung, wawancara mendalam kepada pengelola pesantren, para pengajar, santri dan masyarakat sekitar. Data dianalisis secara deskriftif analisis untuk mengambarkan peran pesantren dalam perspektif fiqih sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih sosial memberikan dasar normatif bagi pesantren dalam menjalankan program rehabilitasi, pendidikan, dan keterampilan bagi anak jalanan dan Masyarakat kurang mampu. Dengan pendekatan yang berbasis nilai-nilai Islam, pesantren dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan sosial ini.
Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam Ajidin, Zilal Afwa; Kuswanjono, Arqom
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.8000

Abstract

Abstract. Islamic science is growing rapidly with all its dynamics. There are four main philosophical currents that previously existed independently of one another: paripatetic philosophy, illumination philosophy, irfan philosophy and theological philosophy. The development gave rise to a novel philosophical school of thought, which synthesised the ideas of preceding philosophical schools. This synthesis is exemplified by the al-hikmah al-muta’aliyah philosophy propounded by Mulla Sadra. Subsequently, Mulla Sadra's epistemology became a framework of thought that could be adopted in various other scientific concepts, not least in the study of Islamic economics. The present study aims to ascertain the relevance of Mulla Sadra's thought in relation to Islamic economics. The approach adopted in this study is descriptive qualitative, incorporating a systematic review of the extant literature. The findings of this study suggest that Mulla Sadra's philosophical tenets can be integrated into the discourse of Islamic economics, with the objective of cultivating economic actors who demonstrate obedience to Allah SWT. Abstrak. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam menunjukkan dinamika yang sangat pesat dengan munculnya berbagai aliran filsafat besar seperti paripatetik, iluminasi, irfan, dan teologi. Keempat aliran tersebut semula berdiri sendiri, namun Mulla Sadra berhasil menyintesiskannya menjadi satu kesatuan sistem filsafat yang disebut al-hikmah al-muta‘aliyah. Filsafat ini mengintegrasikan akal, wahyu, dan intuisi dalam kerangka epistemologi Islam yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi epistemologi Mulla Sadra terhadap pengembangan keilmuan ekonomi Islam yang berorientasi pada integrasi nilai-nilai spiritual dan rasionalitas ilmiah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) melalui penelusuran sistematis terhadap karya primer Mulla Sadra serta literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep-konsep filosofis seperti kesatuan wujud (wahdat al-wujud), gradasi wujud (tasykik al-wujud), dan gerak substansial (al-harakah al-jauhariyyah) memiliki implikasi penting bagi penguatan paradigma keilmuan ekonomi Islam. Kesimpulannya, epistemologi Mulla Sadra dapat menjadi landasan filosofis untuk membangun sistem ekonomi Islam yang holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT.
Fenomena Cashback dalam E-Commerce: Analisis Akad Hibah bi Syarth dalam Perspektif Fuqaha Akmal, Aria Nur; Nurtajuddin, Akhmad Novandi; Supandi, Rochma Aulia; Al Hakim, Muhamad Arief
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.8523

Abstract

Abstract. This study analyzes the legal status of cashback in e-commerce using a juridical-normative approach with a comparative mazhab method. This digital incentive triggers fiqh debates regarding contract classification (takyif fiqhi) and potential elements of gharar and jahalah. The study identifies the cashback mechanism as a Hibah bi Syarth contract. There is a sharp divergence of views: the Shafi'i school textually tends to invalidate this contract as conditions are seen to undermine the tabarru’ principle which must be immediate, whereas the Hanafiyah and Hanabilah validate it through the concepts of a binding promise (wa’d mulzim) and compensated gift (hibah bi syarth al-‘iwadh). Through legal synthesis, this research concludes that cashback is mubah (permissible) by adopting the flexible Hanafiyah and Hanabilah perspectives. This is based on the finding that information technology integration, ensuring transparent Terms and Conditions (T&C), effectively eliminates the illat (legal cause) of gharar and jahalah feared by classical scholars. Consequently, digital cashback promotions are declared valid provided they are transparent, systematically measurable, and free from elements of gambling (maysir) and price manipulation (ghabn). Abstrak. Penelitian ini menganalisis status hukum cashback pada e-commerce melalui pendekatan yuridis-normatif dengan metode perbandingan mazhab. Praktik cashback yang ada pada saat ini memicu perdebatan fiqih terkait klasifikasi akad (takyif fiqhi) serta adanya potensi unsur gharar (ketidakpastian) dan jahalah. Studi ini mengidentifikasi mekanisme cashback sebagai akad Hibah bi Syarth (pemberian bersyarat). Terdapat perbedaan pandangan yang tajam: Mazhab Syafi’i secara tekstual cenderung membatalkan akad ini karena syarat dinilai mencederai prinsip tabarru’ yang harus tunai, sementara Hanafiyah dan Hanabilah memvalidasinya melalui konsep janji yang mengikat (wa’d mulzim) dan hibah berimbalan (hibah bi syarth al-‘iwadh). Melalui analisis hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa cashback berstatus mubah (sah) dengan mengadopsi perspektif fleksibel Hanafiyah dan Hanabilah. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa integrasi sistem teknologi informasi yang menjamin transparansi Syarat dan Ketentuan (S&K) secara efektif telah mengeliminasi illat gharar dan jahalah yang menjadi kekhawatiran ulama klasik. Implikasinya, promosi cashback digital dinyatakan sah selama transparan, terukur secara sistem, serta terbebas dari unsur perjudian (maysir) dan manipulasi harga (ghabn).
Analisis Fikih Muamalah terkait Akad Wakalah dalam Distribusi Nilai Manfaat oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Lenni; Hidayat, Asep Ramdan; Maulida, Ira Siti Rohmah
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.8640

Abstract

Abstract. The Hajj Financial Management Agency (BPKH) manages hajj funds to increase the value of benefits and optimize hajj services. Government Regulation No. 5 of 2018 Article 13 explains the initial deposit of BPIH (Hajj Implementation Fee) or Special BPIH accompanied by filling out and signing a power of attorney/wakalah by the pilgrims. However, the facts in the field reap pros and cons, the current power of attorney/wakalah is not in accordance with sharia. The distribution of benefits from BPKH to pilgrims departing in the current year is not explicitly stated in the power of attorney/wakalah. This study aims to analyze the practice of wakalah contracts and the legal status of the distribution of benefit values based on the fiqh of muamalah. Types of qualitative research with a descriptive approach through literature studies. The results of the study show that the practice of wakalah has fulfilled the principles and conditions. The legal status of the distribution of benefit value is allowed. It is proven by the congregation signing a power of attorney/wakalah showing that an agreement has occurred. It is recommended that BPKH include the distribution of the value of these benefits, so that pilgrims know each other and are happy and avoid potential disputes in the future. Abstrak. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melakukan pengelolaan dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat dan optimalisasi pelayanan ibadah haji. PP No. 5 Tahun 2018 Pasal 13 menerangkan setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau BPIH Khusus disertai pengisian dan penandatangan surat kuasa/wakalah oleh Jemaah. Namun fakta di lapangan menuai pro kontra, surat kuasa/wakalah saat ini belum sesuai syariah. Distribusi nilai manfaat dari BPKH kepada Jemaah yang berangkat di tahun berjalan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam surat kuasa/wakalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik akad wakalah dan status hukum distribusi nilai manfaat berdasarkan fikih muamalah. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan praktik wakalah telah memenuhi rukun dan syarat. Status hukum distribusi nilai manfaat adalah dibolehkan. Dibuktikan dengan Jemaah menandatangani surat kuasa/wakalah menunjukkan telah terjadinya kesepakatan. Sebaiknya BPKH mencantumkan distribusi nilai manfaat tersebut, agar Jemaah saling mengetahui dan ridho serta menghindari potensi sengketa dikemudian hari.
Analisis Hukum Taflis dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait Gagal Bayar Tabungan Siswa Salwa, Zihni Almas; Febriadi, Sandy Rizki; Dzulhijjah, Liza
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v5i2.8650

Abstract

Abstract. This study examines the issue of student savings default by BMT X, an Islamic microfinance institution working with School Z to manage student savings. The problem arose when BMT X failed to return the collected funds as agreed, causing financial losses that School Z had to cover using foundation funds. The research aims to analyze BMT X’s accountability from the perspective of Islamic law through the concept of taflis, and from the standpoint of positive law based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, the study combines literature reviews with field interviews and documentation. Findings show that BMT X meets the criteria for bankruptcy in Islamic law, including inability to pay debts and conditions requiring asset restriction (al-ḥajr). From the positive perspective of the law, BMT X also satisfies the requirements for bankruptcy as stated in Article 2(1), having multiple creditors and failing to pay matured debts. Ideally, resolution should involve fair asset settlement and distribution based on the pari passu pro rata parte principle. However, BMT X has taken no formal legal action, highlighting the need for legal measures to protect creditor rights, particularly those of School Z. Abstrak. Penelitian ini membahas permasalahan gagal bayar tabungan siswa oleh BMT X, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang bekerja sama dengan Sekolah Z. Dana yang dihimpun dari para siswa tidak dikembalikan sebagaimana disepakati, sehingga Sekolah Z harus menalangi kerugian menggunakan dana yayasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban BMT X dalam perspektif hukum Islam melalui konsep taflis dan dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan studi pustaka dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT X memenuhi unsur-unsur muflis dalam hukum Islam, seperti ketidakmampuan membayar utang dan kondisi al-ḥajr. Dalam perspektif hukum positif, BMT X memenuhi unsur objektif kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu melunasi utang jatuh tempo. Oleh karena itu, penyelesaian hukum idealnya dilakukan melalui mekanisme pemberesan harta dan pembagian aset secara adil berdasarkan asas pari passu pro rata parte. Namun, hingga saat ini, belum ada upaya hukum resmi dari BMT X, sehingga langkah hukum formal diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor, khususnya Sekolah Z.

Page 12 of 12 | Total Record : 120

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, No. 2, Desember 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 5, No. 1, Juli 2025 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 4, No. 2, Desember 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 4, No. 1, Juli 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 3, No. 2, Desember 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 3, No. 1, Juli 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 2, No. 2, Desember 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 2, No. 1, Juli 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES) Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)