cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 197   198   199   200   201 
Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Tanah Adat dan Hak Milik dalam Perspektif UUPA Fachrezha Wildan Hidayat; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6695

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dualisme kepemilikan tanah antara tanah adat dan tanah dengan status hak milik dalam perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Fenomena dualisme ini timbul karena adanya perbedaan mendasar dalam sistem hukum dan konsep penguasaan tanah antara hukum adat yang bersifat komunalistik, berbasis pada kebersamaan dan ikatan sosial masyarakat adat, dengan hukum agraria nasional yang bercorak individualistik serta menekankan pada kepemilikan perseorangan. UUPA pada hakikatnya telah berupaya menyatukan kedua sistem tersebut melalui asas unifikasi hukum tanah nasional dengan mengakui eksistensi hak ulayat masyarakat adat. Namun dalam praktiknya, implementasi UUPA masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan batas wilayah hak ulayat, serta konflik kepemilikan antara masyarakat adat dan pemegang sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme kepemilikan tanah masih berlangsung karena pengakuan negara terhadap hak ulayat masyarakat adat belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, ditambah lemahnya penerapan prinsip rekognisi dan partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi dan pembentukan kebijakan agraria yang berpihak pada masyarakat adat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan hak komunal. Kesimpulannya, integrasi sistem pertanahan berbasis UUPA harus memperhatikan keberadaan tanah adat sebagai manifestasi nilai-nilai lokal, jati diri bangsa, serta sumber keadilan agraria di Indonesia.
Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Gender Dede Siti Patimah; Leni Widi Mulyani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6698

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam perspektif gender dengan menyoroti aspek hukum positif Indonesia, perlindungan korban, serta upaya meminimalisir ketidakadilan gender dalam proses hukum. Permasalahan perkosaan tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan trauma sosial akibat budaya victim blaming yang masih kuat di masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP baru dan UU TPKS, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal restitusi, perlindungan psikososial, dan sikap aparat penegak hukum yang sering bias gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, didukung data sekunder berupa literatur hukum, teori feminisme, viktimologi, serta analisis kasus. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, teori feminisme gender, feminist legal theory, serta viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah mengalami perkembangan, kelemahan masih terdapat pada struktur dan budaya hukum, di mana aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif korban dan gender yang memadai. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap isu gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan perspektif gender bagi aparat penegak hukum, serta optimalisasi restitusi dan pemulihan korban agar keadilan substantif dapat terwujud.
Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Muhammad Zaini; Izomiddin Izomiddin; Arne Huzaimah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6699

Abstract

Penelitian ini berjudul Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadapi hambatan dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa akibat kurangnya transparansi dari Kepala Desa. Pengalokasian dana desa yang besar rawan disalahgunakan, seringkali melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas dalam pengelolaan dana desa. Padahal, dana desa bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan desa. Tanpa prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dana desa justru berpotensi menjadi sumber korupsi di tingkat desa. Permasalahan yang diangkat, yaitu: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; Bagaimana Upaya Yang Seharusnya Dilakukan Untuk Memaksimalkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?; dan Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian  penelitian normatif-empiris yaitu penelitian lapangan (Field Research) serta penelitian pustaka (Library Research) dengan dua pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis data kualitatif dengan sumber data yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, lalu observasi akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Fungsi legislasi adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap pengelolaan dana desa. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan yaitu melakukan pengawasan menyeluruh di semua tahap pengelolaan Dana Desa, menguatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara kelembagaan, meningkatkan kemampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperkuat partisipasi masyarakat, dan menjalankan prosedur pengawasan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pelangki Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan maka keterkaitan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam ahlul halli wal aqdi. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fiqh siyasah maliyah yakni Baitul mal karena memiliki tugas mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun masalah pengeluaran lainnya seperti fungsi Badan permusyawaratan Desa yakni mengawasi Pengelolaan Dana Desa.
Kedudukan Akta Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Marolop Samuel Siagian; Siti Malikhatun Badriyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6700

Abstract

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang banyak digunakan dalam perjanjian pembiayaan, khususnya pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya, akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris menjadi instrumen hukum utama yang memberikan kepastian, keotentikan, serta kekuatan pembuktian terhadap hubungan hukum antara pemberi dan penerima fidusia. Keberadaan akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas kehati-hatian dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan bahwa sebagian perusahaan pembiayaan masih melakukan pembebanan fidusia tanpa melalui pembuatan akta notaris atau tanpa pendaftaran fidusia secara elektronik (e-Fidusia), yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum, seperti sengketa eksekusi dan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta notaris dalam proses pembebanan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor serta menilai akibat hukum apabila pembebanan tersebut tidak dituangkan dalam akta otentik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis sebagai dasar legalitas pembebanan jaminan fidusia. Akta tersebut tidak hanya memberikan kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menjadi syarat sah bagi pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tanpa akta notaris, perjanjian fidusia tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, peran notaris sangat esensial dalam menjamin terlaksananya prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Adi Baladika; Khalisah Hayatuddin; Mulyadi Tanzili
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6709

Abstract

Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Wanprestasi berupa Pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi dan Peralihan risiko. Bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam Perbuatan Melawan Hukum berupa Ganti rugi, Pemulihan nama baik, Perintah penghentian perbuatan, melalui putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan melawan hukum dan Perlindungan hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum bersifat represif yakni penyelesaian setelah terjadi pelanggaran dan juga preventif yakni memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dilihat dari lahirnya hubungan hukum yang terjadi, apabila hubungan hukum terjadi akibat suatu perjanjian maka disebut Wanprestasi sedangkan hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan perjanjian maka disebut Perbuatan Melawan Hukum.
Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN 14 Teluk Pandan dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Desa Sukajaya Lempasing Wijayani Wijayani; Ali Abdul Wakhid; Angga Natalia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 14 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dalam rangka mendukung pendidikan inklusif bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang terdiri dari empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing belum optimal yang ditandai dengan empat permasalahan utama. Pertama, dari aspek komunikasi: komunikasi masih bersifat informal melalui WhatsApp dan telepon, serta kurangnya pemahaman wali murid terhadap mekanisme dan tujuan program. Kedua, dari aspek sumber daya: keterbatasan pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi pelaksana, belum adanya pendataan siswa berkebutuhan khusus (ABK), dan ketergantungan pada inisiatif individu seperti operator sekolah. Ketiga, dari aspek disposisi: sikap pasif pelaksana dalam mengidentifikasi dan mengajukan siswa dari kelompok rentan, lemahnya inisiatif proaktif untuk menjangkau calon penerima yang memenuhi kriteria, serta belum terinternalisasinya nilai-nilai inklusif dalam praktik pelaksanaan. Keempat, dari aspek struktur birokrasi: keterlambatan pencairan dana yang sering kali terjadi setelah siswa lulus, prosedur birokrasi yang panjang dan tidak efisien, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban program. Dibutuhkan perbaikan menyeluruh dalam koordinasi lintas pihak, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP formal, serta pendekatan yang lebih sistematis agar program berjalan efektif dan mendukung prinsip pendidikan inklusif secara merata. 
Femisida Sebagai Tindak Pidana Dalam Sudut Pandang Gender Sagala Tantiar Anggraeni; Leni Widi Mulyani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6711

Abstract

Korban femisida terus bertambah dari tahun ke tahun yang pastinya dalam hal ini membutuhkan tindakan kongkret berlandaskan penelitian yang tepat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Tahap penelitian yaitu tahap kepustakaan yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam jurnal ini, peneliti memakai metode yuridis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontruksi sosial budaya membentuk normalisasi kekerasan berbasis gender yang berujung pada femisida di Indonesia adalah akibat belum diterapkannya perspektif gender secara menyeluruh dalam penegakan hukum sebagaimana seharusnya diatur dan dijamin melalui Pasal 338 dan  Pasal 340 KUHPidana, dan Pasal 4 UU PKDRT, yang semestinya menempatkan femisida bukan sebagai pembunuhan biasa, melainkan sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender yang menuntut perlindungan hukum khusus bagi perempuan. Kerangka hukum pidana di Indonesia saat ini merespons kasus femisida, khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban maupun keluarga korban. Perspektif kajian gender dapat memperkaya pemahaman tentang motif pelaku femisida, sehingga menghasilkan strategi pencegahan yang lebih efektif dengan menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHPidana, serta Pasal 4 UU PKDRT dan Pasal 5 UU PKS  secara berperspektif gender.
Upaya Penegakan Hukum Dalam Menghadapi Praktik Money Politics Pada Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Adelia Arum
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6723

Abstract

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi asas kejujuran, keadilan, dan kebebasan. Tetapi pada kenyataannya, praktik money politics justru menjadi strategi umum yang digunakan untuk meraih dukungan pemilih. Padahal pemilu tidak hanya dipandang sebagai prosedur formal, melainkan sebagai tolak ukur kualitas demokrasi. Penelitian ini mengulas berbagai faktor yang menyebabkan politik uang masih berlangsung hingga saat ini, di antaranya sistem proporsional terbuka, lemahnya identifikasi pemilih terhadap partai politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta rendahnya efektivitas pengawasan oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu, serta bagaimana upaya penegakan hukum dalam menghadapi praktik tersebut.  Analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum, penegakannya masih menemui banyak hambatan baik dalam substansi aturan maupun implementasi di lapangan. Sehingga, penelitian ini dibutuhkan guna mendukung reformasi menyeluruh baik dari sisi regulasi, penguatan kelembagaan, hingga perubahan budaya politik masyarakat untuk menciptakan pemilu yang demokratis, partisipasif, serta berorientasi pada keadilan sosial, kesadaran hukum dan integritas penyelenggara.
Analisis Putusan Pengadilan Agama dalam Sengketa Perlawanan Eksekusi Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Putusan No. 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg Mutia Izzatun Nurul Imamah; Ria Regita; Rohmawati Rohmawati; Khutbudin Aibak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6732

Abstract

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah, khususnya terkait implementasi prinsip syariah dalam proses eksekusi jaminan. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 962/Pdt.G/2025/PA.Jbg yang melibatkan gugatan perlawanan eksekusi pembiayaan syariah terhadap PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kasus putusan pengadilan dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan antara ekspektasi penerapan prinsip syariah dengan praktik peradilan yang masih mengutamakan pendekatan prosedural hukum positif. Majelis hakim menolak gugatan perlawanan eksekusi berdasarkan ketentuan HIR tanpa memberikan pertimbangan substantif terhadap argumentasi pelanggaran prinsip syariah yang didalilkan penggugat. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi sistemik dalam kerangka hukum ekonomi syariah melalui harmonisasi ketentuan hukum positif dengan prinsip syariah, peningkatan kapasitas hakim, dan pengembangan mekanisme pengawasan implementasi prinsip syariah dalam putusan pengadilan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan yurisprudensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi strategis untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh stakeholder industri keuangan syariah.
Analisis Ancaman Hibrida terhadap Keamanan Maritim Indonesia dan Implikasi pada Postur TNI Angkatan Laut Aldwin Hafidz Harsandy
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6743

Abstract

Perubahan lingkungan strategis global dan regional telah memunculkan ancaman hibrida yang menggabungkan unsur militer dan nonmiliter. Sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis penting, Indonesia menghadapi kerentanan tinggi terhadap ancaman tersebut, terutama di sektor maritim. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik ancaman hibrida yang mempengaruhi keamanan maritim Indonesia serta dampaknya terhadap postur TNI Angkatan Laut. Metode penelitian kualitatif deskriptif melalui analisis konten dokumen strategis, data Global Fire Power, dan literatur akademik, penelitian mengidentifikasi lima bentuk ancaman utama: disinformasi digital, serangan siber, kejahatan lintas negara, infiltrasi ekonomi, dan aksi proksi di perbatasan laut. Hasil menunjukkan perlunya modernisasi sistem senjata armada terpadu dan penguatan kerja sama pertahanan maritim regional, serta penerapan pendekatan multidimensi dan sinergi antarlembaga untuk memperkuat keamanan maritim nasional di tengah kompleksitas ancaman hibrida.

Page 199 of 202 | Total Record : 2020

 197   198   199   200   201 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue