cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,094 Documents
 206   207   208   209   210 
Evaluasi Kinerja Bidang Ketertiban Umum Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Studi Kasus di Batam, Kepualauan Riau Anto, Anto; Hutasoit, Isfandir; Maileni, Dwi Afni; Riyanto, Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7941

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi kinerja bidang ketertiban umum satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam dalam penegakan Peraturan Daerah pada ruang-ruang publik perkotaan yang rentan pelanggaran. Penelitian menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor kunci lintas level, observasi pada kegiatan penertiban di titik rawan serta telaah dokumen operasional berupa SOP, surat peringatan, laporan operasi dan berita acara. Analisis dilakukan secara tematik untuk memetakan kinerja dalam dimensi outcome, proses, kapasitas dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan penertiban efektif memulihkan fungsi ruang publik dalam jangka pendek, namun keberlanjutan kepatuhan sering melemah karena kemunculan kembali pelanggaran dan perpindahan lokasi setelah intensitas pengawasan menurun. Pada dimensi proses, penerapan prinsip keadilan prosedural melalui tahapan peringatan, komunikasi persuasif, proporsionalitas tindakan dan dokumentasi berpengaruh terhadap penerimaan publik dan durasi kepatuhan, tetapi implementasi belum konsisten antar operasi. Pada dimensi kapasitas dan akuntabilitas, keterbatasan SDM, sarana operasional serta lemahnya integrasi data pelanggaran menghambat monitoring pasca operasi, sementara koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut penataan menjadi faktor kunci untuk mencegah siklus penertiban berulang. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja dari output penindakan menuju outcome berbasis durasi kepatuhan, penguatan pedoman keputusan lapangan, peningkatan kapasitas komunikasi aparat dan pengembangan basis data serta koordinasi lintas OPD untuk memastikan ketertiban yang berkelanjutan.
Desain Konstitusional Sistem Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dalam Mewujudkan Pertahanan dan Keamanan Negara yang Optimal di Indonesia Joesoef, Paolo Gibran; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7950

Abstract

Pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu fungsi utama negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam hal ini, alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi instrumen penting bagi negara untuk menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Namun, pengelolaan dan pembangunan alutsista tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan militer semata, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain konstitusional sistem alutsista dalam upaya mewujudkan pertahanan dan keamanan negara yang optimal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah mengatur sistem pertahanan negara, desain konstitusional yang secara spesifik mengatur sistem alutsista masih belum terintegrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain konstitusional yang menekankan prinsip supremasi sipil, akuntabilitas, kemandirian industri pertahanan, serta keberlanjutan kebijakan alutsista. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara yang berlandaskan konstitusi dan nilai demokrasi.
Hambatan dan Tantangan Ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia Martha, I Gede Yuda Adi; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8066

Abstract

Statuta Roma 1998 merupakan perjanjian internasional yang membentuk Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) dan mengatur penuntutan kejahatan internasional. Namun, ratifikasi Statuta Roma 1998 di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Artikel ini membahas tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses ratifikasi Statuta Roma 1998. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain kurangnya pemahaman tentang Statuta Roma, kekhawatiran tentang kedaulatan negara, dan kurangnya infrastruktur hukum dan kelembagaan. Artikel ini juga membahas implikasi dari hambatan dan tantangan tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi mereka.
Prinsip Non-Intervensi dan Pelanggaran Kedaulatan Negara Venezuela oleh Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Internasional Ardana, Made Prayudi Vigraha; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8067

Abstract

Prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara. Namun, dalam beberapa kasus, prinsip ini seringkali dilanggar oleh negara-negara kuat, termasuk Amerika Serikat. Salah satu contoh kasus adalah pelanggaran kedaulatan negara Venezuela oleh Amerika Serikat. Artikel ini membahas tentang prinsip non-intervensi dan pelanggaran kedaulatan negara Venezuela oleh Amerika Serikat dalam perspektif hukum internasional. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah melanggar prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara Venezuela melalui berbagai tindakan, termasuk sanksi ekonomi dan upaya penggantian pemerintahan. Artikel ini juga membahas implikasi hukum internasional dari tindakan Amerika Serikat dan upaya yang dapat dilakukan oleh komunitas internasional untuk menegakkan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara.
Dekonstruksi dan Relevansi Prinsip Sovereign equality dalam Piagam PBB di Tengah Evolusi Hegemoni dan Rivalitas Geopolitik Global Sukrawan, I Putu; Mangku, Dewa Gede Sudika; Yuliartini, Ni Putu Rai
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8070

Abstract

Prinsip sovereign equality (kesetaraan kedaulatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB merupakan fondasi hukum internasional yang menjamin kedudukan hukum setara bagi setiap negara. Namun, dinamika geopolitik global tahun 2026 menunjukkan adanya fragmentasi tatanan dunia yang dipicu oleh evolusi hegemoni dan rivalitas kekuatan besar (great power competition). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi prinsip kesetaraan kedaulatan di tengah fenomena balance of power yang cenderung mengabaikan mekanisme multilateral. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa terjadi kesenjangan antara norma de jure Piagam PBB dengan praktik de facto hubungan internasional.  Negara-negara besar secara sistematis menggunakan instrumen hukum dan ekonomi untuk mempertahankan dominasi, yang berdampak pada melemahnya otoritas Dewan Keamanan PBB dan kedaulatan negara-negara berkembang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip sovereign equality tetap krusial sebagai legitimasi hukum, efektivitasnya terancam oleh realisme politik yang memprioritaskan aliansi eksklusif (minilateralism) daripada konsensus global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural pada tata kelola PBB untuk mereduksi ketimpangan kekuasaan guna mengembalikan martabat hukum internasional.
Peradilan Adat Sebagai Alternatif Access to Justice: Formulasi Model Integrasi Berlapis Pada Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur Surono, Agus; Wenceslaus, Wenceslaus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8108

Abstract

Peradilan adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang telah beroperasi selama berabad-abad, namun posisinya dalam sistem hukum nasional Indonesia masih bersifat ambigu. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: hambatan yang mencegah peradilan adat berfungsi sebagai mekanisme access to justice yang efektif, serta mekanisme integrasi yang dapat diterapkan untuk mengakui peradilan adat dalam sistem peradilan nasional tanpa mengorbankan otonomi adat. Menggunakan pendekatan normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif-empiris melalui studi di Desa Adat Pampang, komunitas Dayak Kenyah, Samarinda Utara, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data triangulatif serta tiga kerangka teori: Alternative Dispute Resolution (Sander–Fuller), Efektivitas Sistem Peradilan (Soekanto–Friedman–Tyler), dan Kapasitas Institusional (Faundez). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan bersifat multidimensional, meliputi dimensi struktural (recognition gap, duplicative litigation, epistemic violence), dimensi institusional (keterbatasan kapasitas pada lima dimensi Faundez), serta dimensi budaya-psikologis (magical consciousness akibat ekspansi ekonomi ekstraktif). Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan model integrasi berlapis (multi-layered integration model) yang terdiri dari empat lapisan interdependen pengakuan hukum formal, koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas institusional, serta perlindungan dan pemberdayaan yang dibangun di atas prinsip koordinasi, komplementaritas, dan Human Rights Safeguard.
Pendidikan Hukum Kritis Sebagai Instrumen Pemberdayaan: Menjembatani Pluralisme Hukum dan Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Hamid, Adnan; Santoso, Budi Joyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8109

Abstract

Pendidikan hukum di Indonesia yang dikonstruksi dalam kerangka positivisme hukum secara struktural tidak mampu menjangkau masyarakat adat yang justru paling membutuhkan pengetahuan hukum untuk melindungi hak kolektif mereka dari ekspansi ekonomi ekstraktif. Penulisan ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan hukum bagi masyarakat adat di Kalimantan, mengembangkan model pendidikan hukum kritis untuk paralegal adat, serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kapasitas advokasi komunitas. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-evaluatif dengan pendekatan mixed-method yang mengintegrasikan analisis doktrinal-normatif, empiris-sosiologis, dan etnografis di Desa Adat Pampang, Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa komunitas Dayak Kenyah mengalami kekerasan epistemis berupa delegitimasi pengetahuan hukum adat oleh persyaratan pembuktian formal negara. Model pendidikan hukum kritis yang dikembangkan berfondasi pada tiga pilar pluralisme hukum, conscientization, dan praxis terbukti mampu mentransformasi kesadaran magis menjadi kesadaran kritis serta memberdayakan paralegal adat sebagai subjek hukum aktif.
Pemenuhan Keabsahan Dokumen Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Lania, Giffa; Fahmi, Khairul
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8129

Abstract

Pemilihan serentak yang dilaksanakan sejak tahun 2015, dilanjutkan tahun 2020 dan 2024, dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, dan konsolidasi demokrasi. Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia, dan penyelenggaraannya menunjukan proses demokrasi yang sehat. Dalam Pemilihan Tahun 2024, pemenuhan keabsahan syarat dokumen calon kepala daerah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pada beberapa kasus, Calon Kepala Daerah yang mendapatkan hasil suara terbanyak, dan sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai pemenang, pada akhirnya didiskualifikasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi akibat adanya proses pemenuhan syarat yang tidak terpenuhi. Hal tersebut melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu; 1. Bagaimana pemenuhan keabsahan dokumen syarat calon dalam proses pendaftaran calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon apabila keabsahan dokumen dinyatakan tidak sah setelah penetapan calon? Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan tahapan pencalonan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses verifikasi keabsahan dokumen dilakukan oleh KPU dengan melibatkan lembaga/instansi terkait untuk memastikan bahwa dokumen yang dikeluarkan memang benar dari lembaga/instansi tersebut. 2. Konsekuensi hukum terhadap penetapan pasangan calon yang dokumennya dinyatakan tidak sah mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum, tidak terlaksananya Pemilihan yang sesuai dengan asas, dan berpotensi menimbulkan beban keuangan negara, terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung memprioritaskan prinsip substantif untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak warga, dari pada ketatnya prosedur formal semata.
Strategi Lawful Interception dalam Mendeteksi Ancaman Separatis Bersenjata di Papua Hadi, Julius Oksy Pusptio; Tambunan, Kristin Elisa Natalia; Persadha, Pratama Dahlian; Prasetyono, Budi; Siregar, Uli Rohana; Kususanto, Asep
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8163

Abstract

Ancaman separatis bersenjata Papua merupakan ancaman akut yang membutuhkan penanganan cepat melalui akses informasi yang akurat. Pendekatan Lawful Interception, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, berperan penting dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara semi terstruktur dan studi literatur. Fokus penelitian mencakup karakter ancaman separatis bersenjata Papua, implikasinya terhadap keamanan nasional, dan strategi Lawful Interception dalam proses deteksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Lawful Interception memegang peran penting dalam operasi intelijen di Papua, karena mampu menghasilkan informasi yang langsung dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aksi dari kelompok separatis bersenjata. Namun demikian, keberhasilan strategi Lawful Interception sangat bergantung pada sinergi kelembagaan untuk mencapai tujuan operasi dengan cara dan sarana yang dimiliki.
Pemberlakuan secara Retroaktif atas Penetapan Pajak Reklame Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wicaksono, Agus Budi; Saleh, Moh
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8189

Abstract

Pajak daerah merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam praktiknya, pemungutan pajak daerah sering menimbulkan persoalan kepastian hukum, termasuk dalam penetapan Pajak Reklame di Kota Surabaya setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan muncul ketika penetapan dan penagihan Pajak Reklame diterapkan terhadap masa pajak yang terjadi sebelum berlakunya perda tersebut atau sebelum adanya penafsiran baru mengenai objek pajak reklame. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua isu hukum, yaitu: (1) apakah penetapan dan penagihan Pajak Reklame yang diberlakukan terhadap masa pajak sebelum berlakunya perda bertentangan dengan asas larangan retroaktivitas dan asas legalitas pajak; dan (2) bagaimana konstruksi pengaturan Pajak Reklame yang seharusnya dirumuskan agar selaras dengan prinsip non-retroaktif serta menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dan penagihan Pajak Reklame terhadap masa pajak sebelum berlakunya perda tersebut bertentangan dengan asas larangan retroaktivitas dan asas legalitas pajak, karena kewajiban pajak harus didasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat peristiwa pajak terjadi sebagaimana tercermin dalam prinsip nullum tributum sine lege serta jaminan kepastian hukum dalam Pasal 23A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pengaturan Pajak Reklame harus dirumuskan secara prospektif, sehingga setiap perubahan objek atau mekanisme pajak hanya berlaku untuk masa pajak berikutnya guna menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak.

Page 209 of 210 | Total Record : 2094

 206   207   208   209   210 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue