cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,078 Documents
 204   205   206   207   208 
Pengaruh job insecurity dan Stres Kerja Terhadap Turnover intention Pada Guru Honorer di SD Negeri Medan Marelan Hartini, Sri; Elakmal, Mukhaira; Hasugian, Royani; Tarigan, Rico; Siregar, Nazwa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7902

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh  job insecurity dan stres kerja terhadap turnover intention pada guru honorer di sekolah dasar negeri Medan Marelan. Penelitian dilatarbelakangi fenomena tingginya ketidakpastian kerja serta tekanan psikologis yang dialami guru honorer yang berpotensi meningkatkan keinginan meninggalkan pekerjaan. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan populasi 116 guru dan sampel 100 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan instrumen skala Likert yang mengukur  job insecurity, stres kerja, dan turnover intention. Analisis regresi dengan SPSS versi 22 menunjukkan bahwa  job insecurity dan stres kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention (F = 38,008; p = 0,000). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,385 menunjukkan kedua variabel menjelaskan 38,5% varians, sedangkan 61,5% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Secara parsial,  job insecurity (β = 0,334; p = 0,003) dan stres kerja (β = 0,337; p = 0,003) berpengaruh positif signifikan. Temuan ini menunjukkan semakin tinggi  job insecurity dan stres kerja maka semakin kuat kecenderungan guru honorer untuk keluar, sehingga sekolah perlu meningkatkan kesejahteraan serta dukungan psikologis guru honorer. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya kebijakan institusi yang adil, kepastian status kerja, serta lingkungan kerja suportif guna menekan niat keluar dan menjaga stabilitas tenaga pendidik dalam jangka panjang secara berkelanjutan dan efektif berkelanjutan.
Tinjauan Alat Bukti Minute of Meeting dalam Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan syafii, muhammad; Primananda Alfath, Tahegga
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7938

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Minute of Meeting (MoM) atau risalah rapat sebagai alat bukti dalam tindak pidana perpajakan yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Penegakan hukum pidana perpajakan berorientasi pada pemulihan kerugian pendapatan negara, pemberian efek jera, dan penguatan kepatuhan wajib pajak. Dalam praktiknya, korporasi kerap digunakan sebagai vehicle untuk melakukan manipulasi kewajiban pajak, termasuk melalui rekayasa transaksi dan penyalahgunaan struktur hukum, serta sebagai sarana penyembunyian hasil tindak pidana. Secara normatif, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh landasan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban apabila memperoleh manfaat, membiarkan, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MoM memiliki peran strategis sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, serta dapat berfungsi sebagai petunjuk untuk membuktikan adanya mens rea korporasi berdasarkan teori identifikasi (alter ego doctrine). MoM mampu mengungkap keterlibatan controlling mind dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan komprehensif mengenai kewajiban pembuatan risalah rapat pada seluruh subjek Wajib Pajak Badan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menjamin kepastian hukum dan optimalisasi pemulihan kerugian negara.
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Saputra, Sefryan Ardi; Mulyana, Yaya; Purwanto, Agus Joko
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7954

Abstract

Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis, geologis, dan klimatologis yang kompleks, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom baru yang menghadapi ancaman banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gempa bumi, dan bencana sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Utara serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal dan masih bersifat reaktif, ditandai dengan belum tersusunnya dokumen analisis risiko bencana yang komprehensif, belum adanya peta kawasan rawan bencana yang ditetapkan secara resmi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Faktor pendukung meliputi adanya kerangka hukum daerah, komitmen pemerintah daerah, serta potensi kolaborasi multipihak. Disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya, dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara.
Euforia Kolektif dan Kriminalitas Situasional: Studi Kriminologi Budaya Dalam Acara Joget di Kecamatan Sampolowa Kabupaten Buton Selatan Jofir, Jofir; Mpesau, Alasman; Rahim, Abdul Jabar; Ruslan, Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7957

Abstract

Kriminalitas dalam ruang tradisi adat Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan merupakan fenomena berulang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya lokal. Tradisi joget yang seharusnya menjadi arena euforia kolektif dan pertukaran simbolik justru kerap berubah menjadi ruang lahirnya tindak kekerasan situasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kriminalitas dalam acara joget serta mengkaji respons masyarakat melalui mekanisme penyelesaian berbasis adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-normatif yang mengintegrasikan analisis bahan hukum primer dan sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, hukum adat, jurnal, dan literatur kriminologi dengan data lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal yang terjadi merupakan produk interaksi antara euforia kolektif, konsumsi alkohol, anonimitas sosial, dan melemahnya kontrol sosial informal. Data Polsek Sampolawa mencatat 51 kasus kriminal periode 2021-2026, dengan pola fluktuatif yang berkorelasi dengan intensitas penyelenggaraan acara joget. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah adat sebagai wujud keadilan restoratif lokal yang menekankan pemulihan harmoni sosial. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan hukum positif dengan kearifan budaya lokal dalam penanganan kriminalitas berbasis konteks.
Analisis Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dalam Perpektif Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Negara Raia, Bethania Petra; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7961

Abstract

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara normatif memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat bagi pejabat administrasi negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan (eksekusi) putusan PTUN masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait fenomena non-compliance oleh pejabat tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial putusan PTUN dalam perspektif efektivitas penegakan hukum administrasi negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan menelaah praktik pelaksanaan putusan PTUN dan problematika yang muncul di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme eksekusi telah diatur dalam peraturan peradilan tata usaha negara, namun belum didukung instrumen pemaksaan yang efektif. Ketiadaan sanksi yang tegas dan lemahnya mekanisme pengawasan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pejabat administrasi terhadap putusan pengadilan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya efektivitas penegakan hukum administrasi negara serta berpotensi melemahkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme eksekusi yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.
Peran Modal Manusia dan Kepala Rumah Tangga Perempuan yang Bekerja dalam Penurunan Kemiskinan Provinsi di Indonesia Rhomadhona, Destya Ayu Laela; Sari, Delvina Riani; Nurfitri, Annisa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7963

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu masalah multidimensional penting di Indonesia, dengan dimensi gender yang menempatkan Kepala Rumah Tangga Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi kerja Kepala Rumah Tangga Perempuan dan modal manusia pada perempuan memengaruhi tingkat kemiskinan pada tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel seimbang yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2018-2024. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel, di mana berdasarkan hasil uji Chow dan Uji Hausman, Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model estimasi terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi kerja Kepala Rumah Tangga Perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian dari segi modal manusia, hanya Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, sementara Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS) Perempuan tidak signifikan. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan justru menujukkan pengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan adanya potensi masalah pada pasar kerja. Uji moderasi juga menunjukkan bahwa beban tanggungan atau proporsi anggota Kepala Rumah Tangga Perempuan tidak secara signifikan memengaruhi hubungan antara KRTP yang bekerja dan tingkat kemiskinan. Temuan ini mencerminkan bahwa pengentasan bagi KRTP lebih bergantung pada peningkatan kualitas kesehatan dan perbaikan struktur pasar kerja.
Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum Putri, Novalinda Nadya; Hasbaj, Muhammad Enaldo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7967

Abstract

Artikel ini mengkaji kedudukan dan parameter operasional pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Reformasi hukum pidana memperkenalkan pemaafan hakim sebagai kategori putusan dalam sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan terdakwa terbukti, sehingga menimbulkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi sistemik pemaafan hakim dalam struktur pemidanaan nasional serta merumuskan batas diskresi yang terstruktur dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan kategori putusan tersendiri yang membedakan antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana. Namun, ketiadaan parameter operasional yang rinci berpotensi menimbulkan disparitas dan subjektivitas. Penelitian ini menawarkan model diskresi terstruktur berbasis tiga tahap pengujian normatif untuk menjamin proporsionalitas, akuntabilitas, dan konsistensi. Disimpulkan bahwa pemaafan hakim bukan belas kasihan personal dan bukan impunitas, melainkan bentuk koreksi proporsionalitas pemidanaan yang terstruktur dalam sistem hukum pidana nasional.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Orang Tua Kandung Silalahi, Ketrin Gabriella Agnestasya; Pakpahan, Kartina
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.7986

Abstract

Pembunuhan orang tua kandung oleh anak (paricide) merupakan fenomena kriminal yang sangat kompleks dan multidimensional yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif kriminologi dan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi paricide serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku anak di Indonesia dengan mengintegrasikan tiga teori utama kriminologi yaitu Strain Theory, Social Control Theory, dan Social Learning Theory. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap dua narasumber ahli psikologi serta analisis terhadap lima kasus paricide di Indonesia periode 2023-2025 yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis, komparatif, interpretatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum paricide terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan faktor dominan yang mendorong terjadinya paricide meliputi faktor internal berupa gangguan psikologis, kepribadian antisosial, conduct disorder, depresi, dan riwayat trauma, serta faktor eksternal berupa kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan, disfungsi keluarga, kemiskinan, dan pengaruh lingkungan sosial negatif. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa paricide merupakan hasil interaksi kompleks antara akumulasi ketegangan psikologis jangka panjang, erosi ikatan sosial keluarga, dan pembelajaran perilaku kekerasan, bukan fenomena monokausatif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman komprehensif terhadap etiologi paricide serta implikasi praktis bagi pengembangan model pencegahan yang holistik berbasis deteksi dini faktor risiko multidimensional dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Analisis Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan) Sitepu, Ella Doris; Simamora, Janpatar; Nainggolan, Ojak
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengembalian kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) menimbulkan kerugian masif terhadap keuangan negara dan pelanggaran hak sosial-ekonomi masyarakat. Peran Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta hambatan pelaksanaannya. Pengembalian kerugian dilaksanakan melalui lima tahapan: pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset melalui jalur pidana dan perdata (UU 31/1999 jo UU 20/2001). Hambatan utama meliputi lamanya proses hukum, pengalihan aset ke pihak ketiga, pembebanan hak tanggungan, biaya pemeliharaan yang membengkak, dan penurunan nilai aset yang berkorelasi negatif terhadap optimalitas pemulihan. Diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, percepatan proses hukum, dan optimalisasi gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.
Analisis Yudiris Terhadap Penguasaan Tanah Negara Oleh Masyarakat Adat (Studi Putusan 55/Pdt.G/2022/PN Pmn) Sihaloho, Rudianto; Siregar, Hisar; Simamora, Sovia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8036

Abstract

Tanah memiliki kedudukan penting bagi masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menguasai dan memanfaatkannya berdasarkan hukum adat. Permasalahan muncul ketika tanah yang secara faktual dikuasai masyarakat adat dikategorikan sebagai tanah negara menurut hukum positif dan menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia serta mengkaji penerapan hukum positif dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor Pn. 55/Pdt.G/2022/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sepanjang hak tersebut masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam putusan tersebut, hakim tidak semata-mata berpegang pada bukti formal , tetapi juga mempertimbangkan fakta penguasaan tanah secara turun-temurun dan keberadaan hak ulayat, sehingga mencerminkan penerapan hukum positif yang berorientasi pada keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria.

Page 207 of 208 | Total Record : 2078

 204   205   206   207   208 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue