cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,121 Documents
 209   210   211   212   213 
Efektivitas Pelayanan Telemedicine Dalam Perlindungan Hukum Kesehatan di Indonesia Ngurah Nangga, I Gusti Ngurah Nangga Jaya Diningrat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8221

Abstract

Latar Belakang: Digitalisasi layanan kesehatan, khususnya telemedicine, menjadi kebutuhan penting di Indonesia untuk meningkatkan akses pelayanan, terutama di wilayah terpencil. Telemedicine memungkinkan konsultasi jarak jauh, pemantauan kesehatan, dan pertukaran data antar fasilitas kesehatan. Meski potensial, tantangan hukum muncul terkait praktik medis jarak jauh, tanggung jawab tenaga medis, dan perlindungan data pasien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dua pendekatan utama diterapkan: pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), menelaah regulasi primer seperti Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36/2009), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022), dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 20/2019; serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep hukum terkait tanggung jawab medis, hak pasien, dan privasi data. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat pakar juga dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan pasien memiliki hak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu, tetapi mekanisme pengaduan dalam telemedicine masih belum jelas. Risiko kebocoran data tinggi akibat keamanan digital yang belum memadai, dan panduan tanggung jawab hukum tenaga medis dalam layanan jarak jauh masih terbatas. Tumpang tindih regulasi dan kurangnya sosialisasi menghambat efektivitas implementasi, sementara ancaman siber tetap menjadi masalah penting. Telemedicine memiliki potensi besar untuk memperluas akses layanan kesehatan, namun perlindungan hukum masih terbatas. Direkomendasikan penyusunan peraturan pelaksana UU PDP yang spesifik untuk kesehatan digital, penguatan keamanan sistem telemedicine melalui sertifikasi dan audit rutin, serta reformulasi kebijakan hukum kesehatan digital untuk menjamin privasi pasien dan kepastian hukum bagi tenaga medis. Penguatan regulasi dan standar operasional sangat penting untuk memaksimalkan manfaat telemedicine dan membangun kepercayaan pasien serta tenaga medis.
Kerja Sama Stratejik Indonesia, Filipina dan Malaysia Dalam Menanggulangi Terorisme Maritim di Laut Sulu-Sulawesi Hartono, Fritz Carlo Alexis; Syauqillah, Muhamad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8222

Abstract

Penelitian ini menganalisis kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina (IMF) di Laut Sulawesi sebagai respons terhadap ancaman terorisme maritim lintas batas yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan unilateral. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keamanan perbatasan di Laut Sulu-Sulawesi. Sebagai wilayah perbatasan dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kawasan ini rentan terhadap kejahatan transnasional, termasuk aktivitas kelompok seperti Abu Sayyaf Group. Melalui pembentukan Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) dan Trilateral Maritime Patrol (TMP), ketiga negara beralih ke pendekatan cooperative security yang lebih terkoordinasi. Studi ini mengisi kekosongan dengan menunjukkan hasil penurunan insiden penculikan dan serangan maritim melalui patroli bersama serta pertukaran intelijen, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi kondisi domestik, terutama stabilitas keamanan di Filipina Selatan. Secara teoretis, kerja sama ini mencerminkan upaya negara-negara Asia Tenggara menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kebutuhan keamanan kolektif melalui mekanisme yang fleksibel dan berbasis konsensus. Keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat dan Australia menunjukkan adanya dinamika geopolitik yang lebih luas, namun IMF tetap penting untuk menjaga otonomi keamanan kawasan. Meski demikian, tantangan seperti asimetri kapasitas, keterbatasan hukum internasional, dan ketergantungan pada stabilitas domestik masih membatasi efektivitasnya, sehingga diperlukan penguatan kerja sama non-militer dan pembangunan kawasan perbatasan guna memastikan stabilitas maritim yang berkelanjutan.
Transparansi Informasi Penanganan Perkara Pidana oleh Denpom I/6 Batam: Antara Kepentingan Publik dan Rahasia Penyidikan Fahlevy, Riza; Hutasoit, Isfandir; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8226

Abstract

Penelitian ini menganalisis batas transparansi informasi dalam penanganan perkara pidana oleh Denpom I/6 Batam serta implikasinya bagi perlindungan due process of law. Desain penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penguatan socio-legal melalui analisis regulasi keterbukaan informasi dan pengecualian penegakan hukum, studi dokumen layanan informasi, serta wawancara semi-terstruktur dengan 12 informan. Data empiris dilengkapi telaah komunikasi publik untuk menilai konsistensi isi, waktu, dan tingkat detail informasi. Hasil menunjukkan praktik transparansi beroperasi dalam spektrum yang bervariatif. Dari 10 permintaan informasi analisis, 4 dipenuhi penuh, 4 dipenuhi sebagian dan 2 ditolak. Informasi yang paling sering dibatasi meliputi identitas saksi/korban/pelapor, strategi penyidikan, dokumen pemeriksaan serta bukti digital; pembatasan didorong oleh risiko menghambat penyidikan, keselamatan pihak rentan, praduga tak bersalah dan keamanan institusi. Sementara itu, kebutuhan klarifikasi cepat untuk meredam disinformasi mendorong pelembagaan fakta minimum yang terverifikasi sebagai respons awal, diikuti pembaruan saat risiko menurun. Temuan menegaskan problem utama bukan rendahnya komitmen keterbukaan, melainkan belum seragamnya uji konsekuensi dan format argumentasi pembatasan yang terdokumentasi, sehingga respons mudah dipersepsikan inkonsisten. Studi ini mengusulkan model transparansi bertanggung jawab tiga lapis—minimum verifiable facts, controlled disclosure dan protected information yang dioperasionalkan melalui matriks klasifikasi informasi, template jawaban standar, dan SOP komunikasi hukum. Model ini memperkuat akuntabilitas, memperbaiki manajemen ekspektasi publik dan menjaga integritas penyidikan. Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan parameter operasional transparansi bagi lembaga penegak hukum peradilan militer; riset lanjut menguji dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Tinjauan Hukum terhadap Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Batam Saddam, Saddam; Hutasoit, Isfandir; Bhakti, Rizki Tri Anugrah; Kelvin, Edwar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8227

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah di Kota Batam serta konsekuensi hukumnya bagi akuntabilitas penegakan dan perlindungan hak warga. Desain penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan strategi normatif-terapan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah literatur serta analisis dokumen kebijakan dan praktik kelembagaan. Analisis dilakukan dengan membangun rantai proses pelaporan–penindakan  dan mengevaluasinya menggunakan matriks lima dimensi: legalitas dan AUPB, tata kelola data pribadi, keamanan aplikasi, pembuktian serta jejak administratif dan mekanisme pengawasan serta keberatan. Hasil menunjukkan pelaporan digital berpotensi meningkatkan responsivitas dan transparansi proses, namun efektivitas hukumnya sangat ditentukan oleh standar verifikasi minimum, minimisasi data, kontrol akses dan retensi, audit keamanan berkala, serta dokumentasi tindakan yang konsisten. Titik rawan teridentifikasi pada fase verifikasi, penyimpanan bukti data, serta eskalasi tindakan. Penelitian merekomendasikan kerangka due process digital untuk penegakan peraturan daerah melalui SOP verifikasi dan eskalasi, privacy-by-design dan security-by-design, audit trail yang dapat diaudit, indikator kinerja yang memasukkan fairness dan inklusivitas serta kanal koreksi yang mudah diakses. Kontribusi penelitian terletak pada parameter operasional yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi penindakan berbasis laporan digital di kota maju dalam konteks negara berkembang.
Diskresi Satpol PP dalam Penertiban: Batasan, Parameter dan Pengawasan Syamsir, Syamsir; Sakti, Indra; Maileni, Dwi Afni; Riyanto, Agus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8230

Abstract

Penelitian ini membahas diskresi Satpol PP dalam tindakan penertiban serta batas dalam kerangka hukum administrasi negara. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan titik diskresi yang muncul pada tahapan penertiban dan merumuskan parameter operasional agar diskresi tetap sah, proporsional dan akuntabel. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan diskresi Satpol PP paling menonjol pada tiga fase. Pada pra-penertiban, diskresi terjadi dalam penentuan prioritas objek, waktu operasi dan bentuk peringatan. Pada pelaksanaan, diskresi terlihat pada eskalasi intensitas tindakan, pengendalian konflik, serta perlakuan atas barang yang ditertibkan. Pada pasca-penertiban, diskresi muncul pada kelengkapan dokumentasi, pengembalian barang dan respons keberatan masyarakat. Temuan menegaskan kualitas diskresi sangat bergantung pada aspek  keberadaan parameter urgensi–risiko–proporsionalitas sebagai pedoman tindakan; dan dokumen minimum sebagai jejak akuntabilitas, meliputi dasar kewenangan, bukti peringatan, berita acara, daftar barang dan dokumentasi. Penelitian ini menekankan diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tunduk pada asas legalitas dan AUPB, serta diperkuat dengan pengawasan berlapis dan mekanisme koreksi yang mudah diakses warga. Implikasi penelitian adalah rancangan SOP ringkas dan matriks parameter diskresi untuk menstabilkan keputusan lapangan dan meningkatkan legitimasi penertiban.
Kerangka Hukum Penentuan Kelaikan Kerja di Indonesia: Implikasi terhadap Kesehatan dan Keselamatan Populasi Pekerja Rusli, Noer Triyanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8237

Abstract

Penentuan kelaikan kerja (fit to work) merupakan elemen krusial dalam kesehatan kerja yang memiliki implikasi signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja dapat melaksanakan tugasnya secara aman dan efektif tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Namun, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yuridis, etis, dan praktis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penentuan kelaikan kerja di Indonesia dari perspektif kesehatan masyarakat, dengan fokus pada fragmentasi regulasi, standar yang belum terpadu, dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan adanya tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan, ketiadaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terpadu secara nasional, serta tantangan dalam perlindungan data kesehatan dan penyelesaian sengketa. Dari perspektif kesehatan masyarakat, kelemahan dalam sistem ini berpotensi meningkatkan risiko penyakit akibat kerja (PAK), kecelakaan kerja, dan diskriminasi kesehatan yang berdampak pada beban kesehatan publik. Diperlukan adanya harmonisasi regulasi, pengembangan NSPK yang berbasis bukti, serta penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum bagi pekerja untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan adil sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Analisis Yuridis Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN: Antara Kepastian Hukum Direksi dan Potensi Impunitas Korupsi Anggita, Putri; Taher, Marisyah; Agitha, Brayna
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i3.8251

Abstract

Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menandai pergeseran paradigma dalam pertanggungjawaban hukum Direksi. Pengaturan eksplisit prinsip Business Judgment Rule memberikan perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam konteks pertanggungjawaban pidana Direksi Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi keputusan bisnis berpotensi terjadi apabila kerugian korporasi tidak dibedakan secara jelas dari kerugian negara serta tidak diuji berdasarkan parameter Business Judgment Rule. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang operasional untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan Direksi dan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.
Asas Keterbukaan Dalam Putusan PTUN: Antara Transparansi Administratif dan Batas Informasi Yang Dikecualikan Untang, Ruben Chiesa; Shillo, Verlyn Adelaide Tzuriel; Dharamawan, Livia Leta
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8283

Abstract

Transparansi merupakan pilar utama dalam mewujudkan good governance yang tercermin dalam asas keterbukaan sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, dalam praktiknya, batas penerapan asas keterbukaan masih diperdebatkan sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas keterbukaan dalam hukum administrasi serta mengkaji konstruksi dan konsistensi penalaran hakim dalam putusan PTUN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual melalui analisis peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis difokuskan pada tiga putusan PTUN, yaitu Putusan Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, Putusan Nomor 410/G/KI/2024/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keterbukaan diterapkan secara beragam, yaitu melalui pendekatan substantif, formal, dan restriktif. Hal ini mengindikasikan belum adanya standar yang ajek dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan asas keterbukaan sebagai standar substantif guna mendorong konsistensi penalaran hakim serta memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
Keputusan Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Kerangka Hukum Administrasi Pemerintahan di Indonesia: Rekonstruksi Teori Integratif dan Kepastian Hukum Kontemporer cendikia, ratu; Syasya Sabri, Bulan Bazla; Zaida, Alya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keputusan diskresi pejabat pemerintahan dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya terkait upaya mengatasi stagnasi pemerintahan dan mewujudkan kepastian hukum di tengah regulasi yang tidak pasti. Fokus penelitian ini adalah pada sinkronisasi antara sifat hukum yang rigid dan fleksibel melalui kacamata teori hukum integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menganalisis Putusan PTUN Makassar Nomor 81/G/2020/PTUN.Mks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi merupakan instrumen vital untuk menembus kebuntuan administratif, namun pelaksanaannya harus tunduk pada parameter Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan itikad baik. Integrasi antara norma yang kaku dan tindakan yang fleksibel diperlukan untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan tanpa melanggar prinsip negara hukum.
Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Rahma, Alisya Lidya; widjaja, Veren; Riyanto, Tio
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8297

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kontrol yudisial terhadap keputusan pejabat tinggi negara untuk mencegah kesewenang-wenangan. Objek riset ini adalah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT mengenai pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Penelitian adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim, efektivitas peradilan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim melakukan pengujian terbatas dan menemukan cacat yuridis dalam prosedur pemecatan serta pelanggaran prinsip fiktif positif terkait pengabaian keberatan administrasi. Melalui putusan ini, Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan kapasitasnya yang efektif secara normatif-substantif dan institusional dalam menjalankan fungsi preventif melalui penetapan penundaan dan fungsi restoratif melalui kewajiban rehabilitasi nama baik penggugat, meskipun efektivitas empiris dalam lingkup sengketa ini tetap bergantung pada tantangan kepatuhan administrasi. Putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum substantif dengan memulihkan hak subjektif individu atas tindakan pemerintah yang tidak cermat. Kesimpulannya, penelitian terhadap putusan ini menegaskan peran PTUN sebagai lembaga korektif legalitas administrasi, meskipun efektivitasnya secara luas tetap bergantung pada kepatuhan pejabat pemerintah.

Page 211 of 213 | Total Record : 2121

 209   210   211   212   213 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue