cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,121 Documents
 209   210   211   212   213 
Ketidakmampuan PTUN Menguji Keputusan Administratif Berbasis Algoritma Dalam Penyaluran Hak Sosial-Ekonomi Masyarakat The, Jennifer; Loren, Celine; Kuncoro, Owen Edgar; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8308

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang semakin luas bisa menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penggunaan sistem digital dan algoritma dalam berbagai kebijakan publik seperti pengelolaan data masyarakat. Penggunaan sistem tersebut menimbulkan persoalan hukum karena keputusan yang dihasilkan tidak selalu berbentuk keputusan administrasi yang dikeluarkan secara langsung oleh pejabat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep Keputusan Tata Usaha Negara serta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keputusan yang dihasilkan melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan konsep keputusan tata usaha negara terhadap keputusan otomatis serta dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam kebijakan publik telah menghasilkan bentuk keputusan yang berbeda dengan keputusan administrasi konvensional karena keputusan tersebut sering muncul sebagai hasil pengolahan data otomatis tanpa penetapan tertulis dari pejabat pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi PTUN dalam menguji keputusan tersebut karena tidak selalu jelas bentuk keputusan administratif yang dapat dijadikan objek sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam administrasi pemerintahan memerlukan penyesuaian dalam pemahaman konsep keputusan tata usaha negara agar perlindungan hukum bagi masyarakat tetap dapat terjamin.
Analisis Asas Kecermatan dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Akibat Perselingkuhan: Studi Putusan PTUN Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT Windyaningrum, Zoya; Tamzil, Valerie Elaine; Moningka, Frederika Eugene; Betrandus, Jehuda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan asas kecermatan dalam proses penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil akibat perselingkuhan, serta mengkaji implikasinya terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara dalam Putusan PTUN Nomor 178/G/2025/PTUN.JKT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, proses penjatuhan hukuman disiplin telah memenuhi tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pemanggilan hingga penetapan keputusan, sehingga tidak terdapat cacat administratif. Namun, dari aspek substantif, ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam penerapan asas kecermatan, khususnya dalam hal kurangnya verifikasi terhadap alat bukti dan tidak dilibatnya pihak pelapor secara memadai dalam proses pemeriksaan. Hal ini berimplikasi pada potensi ketidaksesuaian antara fakta pelanggaran dengan jenis hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian, meskipun keputusan secara formal sah, kelemahan dalam kecermatan material dapat mempengaruhi kualitas dan keabsahan substantif dari keputusan tata usaha negara tersebut.
Efektivitas Strategi Patroli Satuan Lalu Lintas Dalam Upaya Preventif Terhadap Aksi Balap Liar di Polres Jember Putra, Hanif Perdana; Earlyanti, Novi Indah; Wijaya, Oscarius Yudhi Ari; Laoli, Elvianus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8317

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas strategi patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jember dalam upaya preventif menanggulangi aksi balap liar. Fenomena balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya serta mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan strategi patroli yang efektif sebagai langkah pencegahan oleh aparat kepolisian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas strategi patroli Satlantas Polres Jember dalam mencegah aksi balap liar serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori Sosiologi Kepolisian, Teori Pencegahan Kriminal, Konsep Partisipasi Masyarakat, dan Konsep Efektivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkompeten, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi patroli yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jember, seperti patroli rutin, patroli dialogis, patroli pada jam dan lokasi rawan, serta koordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya dan masyarakat, cukup efektif dalam menekan angka aksi balap liar. Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan personel, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, khususnya kalangan remaja. Kesimpulannya, strategi patroli Satuan Lalu Lintas Polres Jember dalam upaya preventif terhadap aksi balap liar telah berjalan cukup efektif, namun perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber daya, peningkatan peran serta masyarakat, serta penguatan pendekatan preventif dan edukatif guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berkelanjutan.
Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Child Grooming: Analisis Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Syifana, Afilia Ainus
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8318

Abstract

Perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk kejahatan seksual baru terhadap anak, salah satunya Child Grooming yang dilakukan secara daring melalui pendekatan manipulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana Child Grooming dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, Child Grooming telah diakui sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun belum diatur secara spesifik. Dalam hukum Islam, Child Grooming termasuk jarīmah ta‘zīr karena tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun dilarang berdasarkan prinsip sadd al-dharā’iʿ dan maqāṣid al-sharī‘ah. Secara komparatif, kedua sistem hukum menekankan pentingnya pencegahan terhadap tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak. Oleh karena itu, integrasi keduanya diperlukan guna memperkuat perlindungan anak secara preventif dan represif di era digital.
Penyalahgunaan Media Sosial dan Tantangan Demokrasi: Urgensi Penguatan Literasi Digital Sevriandri, Thania Imelda; Situmeang, Sry Penty; Septiayanti, Naya Aisyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8323

Abstract

Penyalahgunaan media sosial menjadi tantangan serius bagi kehidupan demokrasi di era digital. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta manipulasi opini publik melalui platform media sosial berpotensi mengganggu proses demokrasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan literasi digital di era perkembangan teknologi informasi, mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi digital masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Metodologi yang digunakan adalah tinjauan pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital yang cepat, jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital masyarakat, dapat menyebabkan penyebaran hoaks dan informasi yang keliru. Rendahnya kemampuan literasi digital disebabkan oleh kurangnya minat untuk membaca, lemahnya kemampuan berpikir kritis, dan kurangnya pendidikan serta dukungan dari lingkungan sekitar. Situasi ini berdampak negatif pada kualitas demokrasi karena publik mudah dipengaruhi oleh informasi yang salah. Selain itu, rendahnya literasi digital juga berakibat pada meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia di dunia digital, seperti ujaran kebencian dan penindasan secara daring. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi digital melalui pendidikan, kebijakan, dan kampanye publik yang berlandaskan pada nilai etika serta hak asasi manusia. Implikasi temuan ini penting bagi masyarakat dalam menilai faktor apa yang dapat menyebabkan  penyalahgunaan media sosial dalam konteks demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Hasil menegaskan bahwa penting untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan dan pendidikan. Hal ini agar masyarakat bisa menggunakan media sosial dengan cara yang kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu menyaring informasi, mencegah penyebaran berita palsu, serta menghormati etika saat berkomunikasi di dunia digital.
Efektivitas Pelaksanaan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah (Tora) Dalam Perspektif Hukum Agraria dan Keadilan Sosial Syakura, Furcony Putri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8331

Abstract

Reforma agraria merupakan amanat konstitusional yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penguasaan dan redistribusi tanah di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan hukum yang menegaskan peran negara dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah demi kesejahteraan rakyat. Namun, implementasi reforma agraria, khususnya program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), masih menghadapi kendala struktural dan administratif, seperti disharmoni regulasi, konflik kepemilikan lahan, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode statute approach dan conceptual approach, serta bahan hukum primer dan sekunder, untuk menganalisis norma hukum dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan TORA. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan agraria. Harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola kelembagaan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat penggarap menjadi faktor utama untuk meningkatkan keberhasilan reforma agraria.
Perlindungan Hukum atas Sengketa Administrasi Pengelolaan Rumah Susun dalam PTUN Sutedja, Joshua; Frederick, Matthew; Hoek, Omar; Nurjihan, Lezhna; Nugraha, Dwi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8335

Abstract

Sengketa mengenai Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) menunjukkan bahwa pengelolaan rumah susun tidak hanya menimbulkan persoalan keperdataan internal, tetapi juga dapat melahirkan sengketa administrasi pemerintahan, khususnya ketika berkaitan dengan tindakan, keputusan, pencatatan, pengesahan, maupun sikap diam pejabat pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi forum penting untuk menilai apakah tindakan administrasi yang berkaitan dengan PPPSRS telah memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada para pemilik, penghuni, dan organisasi PPPSRS itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PTUN memposisikan PPPSRS dalam sengketa administrasi rumah susun serta menilai sejauh mana PTUN memberikan perlindungan dan naungan hukum terhadap PPPSRS melalui tiga putusan, yakni Putusan Nomor 12/P/FP/2019/PTUN-JKT, Putusan Nomor 176/G/2024/PTUN.JKT, dan Putusan Nomor 15/G/2025/PTUN.JKT.
Batasan Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Keadaan Darurat Suryadi, Celestial Darya; Tesalonika, Septia Elora; Leman, Brandon Angelo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8336

Abstract

Penelitian ini membahas batasan penggunaan diskresi oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam keadaan darurat dalam kerangka hukum administrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan pejabat pemerintahan untuk bertindak cepat dalam situasi yang tidak diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi tetap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif penggunaan diskresi serta merumuskan batasan hukumnya agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi bukan merupakan kewenangan absolut, melainkan instrumen hukum yang dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penggunaan diskresi harus memenuhi prinsip keharusan, kesebandingan, akuntabilitas, serta dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Maka, diskresi berfungsi untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dalam kondisi darurat, namun tetap harus berada dalam koridor hukum guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan umum serta hak warga negara.
Analisis Tolok Ukur Pelanggaran Berat dalam Sengketa Kepegawaian Polri Melalui Studi Kasus Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT Jonna, Daniel Avelino; Wilbert, Reyner
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8348

Abstract

Sengketa kepegawaian dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya terkait penetapan pelanggaran berat yang berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), mengungkap persoalan mendasar dalam praktik hukum administrasi negara. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 50/G/2025/PTUN.JKT yang berkaitan dengan pemberhentian anggota Polri akibat dugaan pelanggaran kesusilaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis tolok ukur yuridis penetapan pelanggaran berat dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum administrasi negara serta hukum acara PTUN. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pelanggaran berat dalam perkara ini lebih dominan didasarkan pada pertimbangan moral-institusional dibandingkan parameter hukum terukur sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Kondisi ini menciptakan persoalan dalam aspek proporsionalitas, kepastian hukum, dan konsistensi penerapan norma. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan tolok ukur yang jelas berpotensi membuka ruang diskresi administratif yang berlebihan, sekaligus melemahkan fungsi kontrol yudisial PTUN.
Disfungsi Tata Kelola dalam Mekanisme Exit Program Bantuan Sosial Mukti, Ari; Setianingsih, Endang Larasati; Dwimawanti, Ida Hayu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i4.8351

Abstract

Program bantuan sosial merupakan instrumen utama dalam sistem perlindungan sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga menuntut pengelolaan kepesertaan yang efektif, termasuk mekanisme exit. Dalam praktiknya mekanisme exit seringkali tidak berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat graduasi dan tingginya persistensi penerima manfaat dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan disfungsi tata kelola dalam mekanisme exit program bantuan sosial dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pendamping sosial di Provinsi Jawa Tengah serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen kebijakan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan thematic analysis melalui proses reduksi, pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi secara iteratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan mekanisme exit dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu lemahnya penegakan kebijakan, intervensi politik lokal, dependensi penerima manfaat, dan disfungsi pengelolaan data. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme exit tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai sebuah persoalan tata kelola yang melibatkan interaksi antara regulasi, aktor, dan sistem.

Page 212 of 213 | Total Record : 2121

 209   210   211   212   213 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 4 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue