cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 82   83   84   85   86 
Perlindungan Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Risiko Jual Beli Organ Dalam Transplantasi Ginjal : Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kesehatan No.17 Tahun 2023 Hamigu, A.; Nasser, M.; Makbul, A.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5352

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi rumah sakit yang terlibat dalam praktik transplantasi ginjal terkait dengan risiko jual beli organ, dengan fokus pada Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam menangani praktik ilegal transplantasi organ, termasuk upaya pencegahan terhadap jual beli organ yang merugikan. Melalui analisis literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun peraturan sudah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Rumah sakit perlu melakukan upaya preventif, seperti pembentukan kebijakan internal dan pelatihan untuk menghindari keterlibatan dalam transaksi ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan hukum serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh rumah sakit untuk meminimalkan risiko hukum yang timbul. Kesimpulannya, implementasi regulasi yang ketat dan kesadaran hukum yang tinggi di tingkat rumah sakit sangat diperlukan dalam menjaga integritas praktik transplantasi ginjal di Indonesia.
Optimalisasi Pemerintah Desa Karangwuni Polokarto Sukoharjo Dalam Menjadikan Es Gempol Pleret Sebagai Warisan Budaya Tak Benda (Perspektif Hukum Pemerintahan Desa) Putra Rahman, Muhamad Nandafa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5354

Abstract

Es Gempol Pleret is a traditional culinary specialty of Karangwuni Village which is now facing the threat of extinction due to changes in lifestyle and the lack of interest of the younger generation. This study aims to analyze the role of the Karangwuni Village Government in making Es Gempol Pleret an Intangible Cultural Heritage (ICH) through a descriptive qualitative method with observation, interview, and document study techniques. The results show that the village government has made various efforts such as promotion, branding, and organizing cultural events, but still faces challenges in the form of limited regulations, human resources, and the absence of official recognition as ICH. To preserve it, synergy is needed between the government, community, and stakeholders through village regulations, education for the younger generation, marketing strategies, and legalization at the provincial or national level.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pelaksanaan Parate Eksekusi Oleh Kreditur: (Studi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) Fredrik, Reky Reymon
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5355

Abstract

Studi ini dilatar belakangi dari maraknya praktik parate eksekusi atau penarikan paksa yang dilaksanakan oleh kreditur melalui mengikutsertakan pihak ketiga yaitu debt collector yang seringkali dilakukan tanpa dengan prosedur hukum yang sah, meskipun telah terdapat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwasanya eksekusi objek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan dengan pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan secara sukarela. Maksud dari studi ini ialah guna mengidentifikasi model perlindungan hukum pada pelanggan dalam kasus penarikan paksa tersebut serta mengevaluasi efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya. Teknik studi yang dipakai ialah normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta studi kasus, didukung oleh data sekunder yang didapatkan dengan studi kepustakaan serta analisis dokumen hukum. Hasil studi menyatakan bahwa masih banyak praktek parate eksekusi tanpa dasar hukum yang sah, dan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal akibat lemahnya pengawasan serta kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penegakan hukum yang tegas serta sosialisasi yang masif terhadap isi putusan Mahkamah Konstitusi agar hak-hak pelanggan dapat terjaga secara efektif.
Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Potensi Gugatan Atas Kritik Terhadap Produk/Jasa di Media Sosial Hastabrata, Madha Wijaya; Yudhantaka, Lintang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5416

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengkaji polemik yang terjadi akibat konsumen menyampaikan kritiknya kepada pelaku usaha. Praktik ulasan ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, karena sebagian pelaku usaha merasa bahwa kegiatan ulasan ini justru mencemarkan nama baik pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ulasan sebagai media ekspresi pendapat dan keluhan konsumen, serta untuk mengkaji pembatasan yang relevan dalam memberikan ulasan yang konstruktif terhadap produk barang atau jasa di platform media sosial, dan untuk menentukan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang berpartisipasi dalam memberikan ulasan produk barang atau jasa di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang relevan, seperti literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil studi ini  menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam kebebasan berpendapat saat memberikan ulasan yang jujur terhadap layanan di media sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang dilindungi oleh Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, konsumen harus mematuhi batasan-batasan tertentu, termasuk etika bisnis, norma kesusilaan, dan norma hukum yang berlaku saat menyampaikan kritik.
Penegakan Hukum Terhadap Tuduhan (Kecurangan) FRAUD oleh BPJS Kesehatan Kepada Rumah Sakit dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak Berdasarkan Bukti Hukum Suri, Debi Intan; Arimbi, Diah; Jaeni, Ahmad
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5419

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan wujud pelaksanaan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai persoalan hukum, khususnya terkait tuduhan fraud (kecurangan) yang dialamatkan kepada rumah sakit mitra. Tuduhan ini seringkali disampaikan tanpa prosedur pembuktian yang jelas, serta tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan relasi antara BPJS dan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembuktian fraud dalam program JKN, mengevaluasi tanggung jawab hukum atas tuduhan yang tidak berbasis fakta, serta menilai penerapan prinsip keadilan dalam proses penegakan hukum administratif oleh BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dalam mekanisme pembuktian tuduhan fraud oleh BPJS, yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran asas praduga tak bersalah serta keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih akuntabel dan berkeadilan untuk menjamin perlindungan hukum bagi rumah sakit sebagai mitra strategis dalam pelayanan kesehatan nasional.
Tanggung Gugat Notaris Atas Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun yang tidak Memenuhi Persyaratan Putra, Stenley Pranata Kurnia; Firdaus, Muhammad Alvino; Gunawan, Ricky Wijaya
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5436

Abstract

Notaris bertanggung jawab jika membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas suatu unit rumah susun yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 UU Rumah Susun. Kajian ini membahas mengenai ketentuan tersebut. Untuk memulai kajian ini, perlu diketahui masih banyak orang yang membuat PPJB meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yang dapat merugikan pembeli. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui apa saja tugas seorang  notaris dalam situasi ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada konsep dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan apabila notaris kurang cermat dalam memeriksa persyaratan pembuatan PPJB, maka dapat dikatakan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pembeli. Notaris yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 BW. Kesimpulannya, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan terpenuhinya persyaratan pembuatan PPJB dan bertindak saksama dalam menjalankan jabatannya guna memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat.
Praktik Diplomasi Budaya Indonesia Dalam Mempromosikan Kembali Pariwisata Bali Melalui Presidensi G20 Prayogo, Neola Hestu; Sari, Dewi Fortuna
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5457

Abstract

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata di Bali, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah tersebut. Kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah turut menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Kondisi ini mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Bali untuk menggalakkan kembali promosi sektor pariwisata Bali setelah masa pandemi. Salah satu momen strategis yang dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022. Dalam rangkaian kegiatan KTT G20 tersebut, pemerintah menggandeng berbagai aktor non-pemerintah untuk melaksanakan praktik diplomasi budaya dengan tujuan mengangkat kembali citra dan daya tarik pariwisata Bali. Pelaksanaan KTT G20 sebagai wadah diplomasi budaya dinilai efektif karena tingginya jumlah delegasi dari berbagai negara serta besarnya perhatian publik terhadap kegiatan tersebut. Kekayaan budaya Bali dan beragam destinasi wisata yang dimilikinya menjadi aset penting dalam pelaksanaan diplomasi budaya pada forum internasional ini. Upaya diplomasi budaya yang dijalankan pemerintah diwujudkan melalui berbagai aktivitas kultural yang disisipkan dalam agenda KTT G20. Sinergi yang kuat antara aktor pemerintah dan non-pemerintah menjadi kunci keberhasilan praktik diplomasi budaya yang efisien dan mampu menyampaikan pesan secara efektif dalam mempromosikan pariwisata Bali di kancah internasional.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Rumah Secara Kredit Atas Penerapan Klausula Baku Oleh Developer Mamuaya, Grace Natali; Lolong, Wenly Ronald Jefferson; Lumaing, Engeli Yuliana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5464

Abstract

Perjanjian kredit rumah antara konsumen dan developer umumnya menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh developer. Hal ini menimbulkan ketimpangan, karena konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah dan berisiko dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan klausula baku berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen saat terjadi kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan didukung oleh analisis kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa banyak klausula yang melanggar Pasal 18 UUPK, seperti ketentuan hangusnya uang muka dan pengalihan tanggung jawab sepihak. Konsumen memiliki hak menempuh jalur penyelesaian melalui BPSK maupun pengadilan. Oleh karena itu, diharapkan penerapan sanksi terhadap developer dapat memperkuat perlindungan hukum konsumen.
Analisis Yuridis untuk DNR pada Futile Terapi di ICU Dihubungkan dengan Biaya dan Ketersediaan Tempat ICU Hutajulu, Sintha Vera Renata; M.Nasser, M.Nasser; Bungin, Sator Sapan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5467

Abstract

Intensive Care Unit (ICU) merupakan salah satu unit layanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam menangani pasien-pasien dengan kondisi kritis Salah satu tantangan utama dalam perawatan di ICU adalah fenomena futile terapi, yaitu pemberian terapi yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi pasien.Keputusan DNR pada kasus futile terapi di ICU melibatkan berbagai pertimbangan antara lain pertimbangan hukum, etis, dan praktis. Secara hukum, pasien dan/atau keluarga memiliki hak untuk menentukan status DNR berdasarkan otonomi dan keinginan mereka. Namun, tenaga medis juga memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar profesi dan tidak melakukan tindakan yang sia-sia. Dalam situasi ini, terdapat potensi konflik antara hak pasien/keluarga dan kewajiban tenaga medis.Keputusan DNR yang jelas dan terdokumentasi dengan baik dapat meningkatkan koordinasi antara tenaga medis, pasien, dan keluarga dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan preferensi dan nilai pasien. Komunikasi yang baik antara tenaga medis, pasien, dan keluarga juga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan DNR yang etis dan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat.keputusan DNR pada kasus futile terapi juga dikaitkan dengan faktor biaya dan ketersediaan tempat di ICU. Perawatan intensif di ICU membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga penggunaan sumber daya ICU yang tidak memberikan manfaat bagi pasien dapat menjadi masalah.
Permasalahan Presidential Threshold: Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Setiawan, Novan Dwiky
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5503

Abstract

Partai Idaman memiliki dua persoalan. Pertama, mengenai verifikasi partisipasi politik oleh pemilih. Kedua, mengenai adanya syarat ambang batas minimal partisipasi politik atau kemampuan partisipasi politik untuk mendukung presiden dan wakil presiden. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan ketentauan dalam UU Pemilu Pasal 222 yang tetap mempertahankan keberadaan presidential threshold, selain karena MK tidak membatalkan ketentuan mengenai ambang batas dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, hal ini dapat dikaitkan dengan ambang batas, yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas sistem presidensial. Ambang batas presidensial digunakan sebagai mekanisme dalam sistem presidensial multi partai. Hal ini akan berimplikasi pada keberadaan presiden yang membutuhkan kehadiran mayoritas anggota legislatif. Tanpa konteks ini, maka pemerintahan dan konstruksi keseharian presiden akan menjadi tidak menenentu. Persoalan konstitusional seputar hambatan pencalonan presiden telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga advokasi konstitusional. Menurut pernyataan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, hal ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu meninjau kembali topik ini.

Page 84 of 202 | Total Record : 2020

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue