cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tito Handoko
Contact Email
japs@ejournal.unri.ac.id
Phone
+6281365142852
Journal Mail Official
tito.handoko@lecturer.unri.ac.id
Editorial Address
Kampus Bina Widya Jalan HR. Soebarantas KM 12,5 Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
jurnal administrasi politik dan sosial
Published by Universitas Riau
ISSN : 2722161X     EISSN : 27221601     DOI : https://doi.org/10.46730
Core Subject : Social,
Social Sciences
JAPS :Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Artikel diterima dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian: Kebijakan Publik Kajian Sosiologi Kota dan Pedesaan Kajian Politik Lokal Manajemen Publik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Birokrasi, Organisasi dan kelembagaan Kajian Kebijakan Regional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 219 Documents
 18   19   20   21   22 
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Ramadhani, Yulia; Andi Astinah Adnan; Adnan, Andi Nilwana; Adnan, Sundari
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja aparatur di Kantor Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Metodologi yang digunakan bersifat kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dari total populasi sebanyak 120 individu, sebanyak 40 responden dipilih menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling). Data dikumpulkan melalui observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS versi 21, ditemukan bahwa budaya organisasi berada dalam kategori baik (65%), begitu pula dengan kinerja pegawai yang tercatat sebesar 63%. Analisis ANOVA menghasilkan signifikansi sebesar 0,000, yang menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara budaya organisasi dan kinerja pegawai. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 51% menandakan bahwa budaya organisasi memberikan kontribusi terhadap kinerja sebesar 51%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Perlindungan Hak Cipta Desain Batik Kuansing secara Digital Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Zuriah Ali; Vinsen Kho Sanjaya; Vincent Daniel Christian
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap desain Batik Kuantan Singingi (Kuansing) di era digital, dengan fokus pada kasus plagiarisme motif batik yang terjadi meskipun telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah efektivitas penerapan asas deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum dapat diperkuat melalui digitalisasi sistem HKI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus Batik Kuansing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas deklaratif memberikan perlindungan otomatis atas karya, namun masih lemah dalam pembuktian kepemilikan dan penegakan hukum di ranah digital. Pelanggaran yang cepat melalui media sosial dan platform daring membuat hukum positif sulit mengejar dinamika pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi integratif antara hukum dan teknologi, seperti penerapan blockchain, digital watermarking, Technological Protection Measures (TPM), dan Digital Rights Management (DRM) untuk memperkuat bukti ciptaan serta mempercepat proses take-down konten pelanggaran. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta batik bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga fondasi penting bagi pelestarian budaya dan keberlanjutan ekonomi kreatif Indonesia.
Partisipasi Digital Masyarakat dalam Pengawasan Dana Reses dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik pada Lembaga Legislatif Azzahri, Rizka; Annisa Larasati Chairani
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan dana reses legislatif merupakan instrumen penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses perumusan kebijakan publik. Namun, praktik pengawasan yang masih terbatas, rendahnya transparansi anggaran, serta tingginya persepsi korupsi berkontribusi terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan DPRD. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran partisipasi digital masyarakat dalam pengawasan dana reses serta implikasinya terhadap pembentukan kepercayaan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis terhadap artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan tata kelola anggaran publik, digital governance, dan public trust. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi digital melalui publikasi data terbuka, kanal pengaduan daring, serta pelibatan warga berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol sosial terhadap penggunaan dana reses. Mekanisme tersebut berkontribusi pada pengurangan potensi penyimpangan anggaran serta memperkuat legitimasi kelembagaan dan kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pengawasan anggaran merupakan strategi penting dalam mewujudkan tata kelola legislatif yang partisipatif dan berintegritas
Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Di UPT SMP Negeri 6 Medan Kelas IX Tahun 2025 Yuli Indriani Lubis; Julia Ivanna; Liber Siagian; Prayetno; Windawati Pinem
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Free Nutritious Meal Program (MBG) policy at the UPT SMP Negeri 6 Medan for Grade IX in 2025 and identify supporting and inhibiting factors in its implementation based on aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research is motivated by the implementation of the program that has been running, but has not been optimal in achieving policy objectives, especially in shaping students' nutritional awareness and behavior. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Informants were determined through purposive sampling techniques, consisting of the principal, implementing teachers, program coordinators, and grade IX students. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results of the study indicate that the implementation of the MBG Program has been running administratively and technically, but has not been fully optimal. Communication between implementers is running quite well, but educational communication to students is still not optimal. The availability of resources is quite supportive, although its utilization is not optimal, including limited facilities such as cutlery. From the disposition aspect, implementers show commitment, but student participation and discipline are still low. The bureaucratic structure is in place, but it is not yet supported by standardized SOPs. Furthermore, there has been an expansion of beneficiary coverage to teachers as a means of adjusting implementation. The main inhibiting factors include a lack of nutrition education and suboptimal student behavior. Therefore, improvements are needed through strengthening educational communication, optimizing resources, and fostering student behavior to more effectively achieve program objectives.
SILO’s Program: A Sociological Review Of Women's Empowerment And Education Mayako, Puja Afwanda; Dewi, Yupi Sasmita Dewi; Ilham, Amalia Rahmadani; Gusti, Ryndian; Putra, Roby Hadi Putra
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimsto analyze the impact of the Sawahlunto Exemplary Wife School Program (SILO) on women's empowerment, particularly in Talawi Mudiak Village, through a sociological perspective. The SILO program has been implemented since 2022 with the goal of providing training to women who are wives and mothers to enhance their roles within the family and society. A qualitative approach with a descriptive method was used to explore the experiences of participants, consisting of 15 married women who participated in this program. Data were collected through interviews, observations, and documentation, which were then analyzed using thematic analysis techniques. The results of the study indicate that, although the program has had a positive impact on participants' understanding of family communication, household roles, and social empowerment, some challenges, such as participant absenteeism and the use of outdated modules, posed difficulties in the program's implementation. Overall, the SILO program has contributed to improving the quality of family relationships and women's empowerment in the village. This study also provides recommendations to update the modules and the participant recruitment system to optimize the program in the future
Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Nala Teliana; Johanna Debora Imelda
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan perlindungan anak bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut enam variabel teori (Van Meter dan Van Horn, 1975) secara umum di Indonesia. Kebijakan perlindungan anak yang sudah ada mulai dari kebijakan tingkat nasional hingga daerah belum dapat menurunkan angka kekerasan secara nasional. Data yang ditemukan dari SIMFONI PPA tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kekerasan pada anak mengalami peningkatan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian literatur yang diperoleh melalui penelusuran beberapa sumber sekunder, meliputi artikel ilmiah yang terindeks Google Scholar dan SINTA, dokumen kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari enam variabel yaitu tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta kecenderungan atau sikap para pelaksana hanya terdapat beberapa variabel yang bisa diimplementasikan secara optimal di suatu daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLPT) Bidang Sosial Pt. Indofood Cbp Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle di Kota Pekanbaru Putri Dwi Wisudawati Sormin; Firdaus; Rika Lestari
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan kewajiban perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap stakeholders. Cakupan dari pemikiran adanya TJSLPT meliputi 3P yaitu profit, people dan planet. PT Indofood Pekanbaru telah melaksanakan program TJSLPT untuk menjawab permasalahan sosial, namun persoalan sosial masih tetap ada. Tujuan penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TJSP, implementasi TJSP dan efektivitas TJSP bidang sosial di PT.Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk Divisi Noodle Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Alat pengumpulan data meliputi wawancara, serta studi dokumen atau literature. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif artinya metode analisa dimuali dengan teori dan menguji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Implementasi program TJSLPT di masyarakat belum maksimal. Pengimplementasian program TJSLPT diharapkan memiliki perencanaan jangka panjang bukan sekedar program pada suatu waktu. Program TJSLPT PT Indofood juga berefek cukup positif namun perlu ditingkatkan. Keberlanjutan program TJSLPT yang ada diharapkan mampu memberdayakan masyarakat sekitar.
Penerapan Keadilan Restoratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Tinjauan terhadap Kemanfaatan Bagi Pelaku dan Korban Ra’idah Adilla Rizta; Hayatul Ismi; Syaifullah Yophi Ardiyanto
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana memiliki hak menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diversi dalam kerangka keadilan restoratif. Salah satu isu yang muncul adalah tuntutan ganti rugi oleh korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penyelesaian perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri dalam wilayah Kejaksaan Tinggi Riau, khususnya terkait kemampuan anak memenuhi ganti rugi serta peran orang tua atau wali, serta manfaat penerapan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan data primer, sekunder, dan tersier melalui wawancara dan studi pustaka, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi ganti rugi secara mandiri, sehingga kewajiban tersebut umumnya ditanggung oleh orang tua atau wali. Penerapan keadilan restoratif memberikan manfaat bagi pelaku berupa kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman dampak perbuatan, serta bagi korban berupa kesempatan menyampaikan perasaan, memperoleh kompensasi, dan pemulihan rasa aman. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi teknis terkait ganti rugi, peningkatan kapasitas jaksa sebagai fasilitator diversi, serta skema kompensasi dari negara untuk menjamin perlindungan yang seimbang bagi pelaku anak dan korban.
Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hak-Hak Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di Pt Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan Desti Nurdiana; Firdaus; Rika Lestari
Jurnal Administrasi Politik dan Sosial Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang mengatur hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara. PKWT biasanya diterapkan pada pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, bersifat musiman atau berkaitan dengan produk baru yang masih dalam tahap percobaan. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan telah memperkerjakan ribuan tenaga kerja termasuk melalui sistem kontrak PKWT. Sebagai BUMN, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidakmerataan dalam penerapan hak-hak tenaga kerja PKWT. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami pembaharuan perjanjian kerja dan mengkaji penerapan prinsip keadilan dalam pemberian hak-hak tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Alat pengumpulan data meliputi wawancara kepada pekerja PKWT dan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan in depth interview. In depth Interview artinya metode pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sikap, pengetahuan dan pandangan responden melalui percakapan terbuka satu per satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan terdapat pekerja PKWT yang telah bekerja lebih dari lima tahun namun masih dalam status kontrak, tanpa kepastian pengangkatan sebagai karyawan tetap. Selain itu, sejumlah hak normatif seperti cuti tahunan, pelatihan, dan jaminan sosial tidak diberikan secara merata. Proses penyusunan kontrak pun dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pekerja. Praktik ini tidak hanya merugikan pekerja secara ekonomi dan sosial, tetapi juga mencerminkan lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam hubungan industrial. Pemberian hak-hak tenaga kerja PKWT di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan. Evaluasi menyeluruh terkait transparasi, komunikasi dan proses administrasi agar hak-hak pekerja PKWT dapat terlindungi secara adil dan berkelanjutan

Page 22 of 22 | Total Record : 219

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2026): JAPS April Sedang Berlangsung Vol 6 No 3 (2025): JAPS Desember 2025 Vol 6 No 2 (2025): JAPS Agustus 2025 Vol 6 No 1 (2025): JAPS April 2025 Vol 5 No 3 (2024): JAPS Desember 2024 Vol 5 No 2 (2024): JAPS Agustus 2024 Vol 5 No 1 (2024): JAPS April 2024 Vol 4 No 3 (2023): JAPS Desember 2023 Vol 4 No 2 (2023): JAPS Agustus 2023 Vol 4 No 1 (2023): JAPS April 2023 Vol 3 No 3 (2022): JAPS Desember 2022 Vol 3 No 2 (2022): JAPS Agustus 2022 Vol 3 No 1 (2022): JAPS April 2022 Vol 2 No 3 (2021): JAPS Desember 2021 Vol 2 No 2 (2021): JAPS Agustus 2021 Vol 2 No 1 (2021): JAPS April 2021 Vol 1 No 3 (2020): JAPS Desember 2020 Vol 1 No 2 (2020): JAPS Agustus 2020 Vol 1 No 1 (2020): JAPS April 2020 More Issue