cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Regita Nissa Ainun
Contact Email
infoarkainstitute@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
infoarkainstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Jatinangor No.21A, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45367
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Arka Institute
ISSN : 28300092     EISSN : 28300106     DOI : https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
1. Criminal law 2. Civil law 3. International law 4. Constitutional law 5. Administrative Law 6. Islamic law 7. Economic Law 8. Medical Law 9. Customary law 10. Environmental Law and other sections related to contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum" : 18 Documents clear
Implementasi azas cepat sederhana dan murah perkara tindak pidana pembunuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia Razak, Abdul Kamil; Suryawin, Paulana Christian; Durahman, Dani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1490

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, salah satunya melalui penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas tersebut dalam penanganan perkara pembunuhan Vina di Cirebon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan cepat tercermin dalam keberhasilan aparat kepolisian menangkap delapan tersangka dalam waktu empat hari, prinsip keadilan sederhana belum terwujud sepenuhnya akibat kompleksitas birokrasi dan perdebatan hukum terkait proses peninjauan kembali (PK). Sementara itu, durasi proses hukum yang mencapai delapan tahun menimbulkan beban biaya yang signifikan, sehingga tidak sejalan dengan asas peradilan biaya ringan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana, serta peningkatan manajemen perkara guna mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.
Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Rinjani, Diliya Mariam; Wibowo, Ari; Durahman, Dani
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1491

Abstract

Integrasi nilai-nilai demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila sangat penting dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Demokrasi konstitusional yang dijalankan di Indonesia bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dan dibatasi oleh konstitusi, dengan Pancasila sebagai dasar ideologisnya. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis, menjamin hak asasi manusia, serta mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan inklusif. Penelitian ini menyoroti pentingnya supremasi konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia serta peran masyarakat sipil dalam mendukung proses amandemen yang demokratis. Artikel ini menekankan bahwa amandemen konstitusi harus dilakukan secara transparan, berorientasi pada kepentingan bangsa, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjamin keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Pembagian waris atas tanah dihubungkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Zulfikar, Riza; Nurhayati, Ati
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1492

Abstract

Sengketa waris kerap memicu konflik keluarga, terutama akibat ketidakpuasan salah satu ahli waris terhadap pembagian harta. Faktor penyebab umumnya meliputi keserakahan, keterlambatan pembagian, ketidakjelasan status harta, dan manipulasi. Dalam praktik, sistem faraid dalam Islam sering tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa waris atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya dalam praktik peradilan agama.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan istri mendapat 1/8 bagian, dan sisanya dibagi kepada anak-anak berdasarkan prinsip ashabah. Untuk mencegah pengalihan aset sebelum putusan tetap, dapat diterapkan sita jaminan dan sanksi dwangsom. Upaya mediasi sering gagal, sehingga perkara diajukan ke Pengadilan Agama. Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan jika terdapat novum. Setelah putusan inkracht, pelaksanaan eksekusi dapat dimohonkan ke pengadilan.
Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum Haspada, Deny
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1493

Abstract

Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum merupakan mekanisme penting untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan keadilan. Penegakan hukum yang efektif dalam hal ini sangat diperlukan untuk mencegah perbuatan melawan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji susunan dan proses hukum acara perdata tentang ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dan pendekatan hukum normatif yang didukung oleh telaah putusan pengadilan untuk mengkaji bagaimana konsep ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dan ganti rugi digunakan dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan komponen perbuatan melawan hukum, khususnya hubungan antara perbuatan tergugat dengan kerugian penggugat, sangat penting untuk menentukan hasil gugatan PMH. Dapat disimpulkan bahwa penting bagi penggugat untuk menyajikan bukti yang kuat dan meyakinkan mengenai unsur-unsur tersebut agar dapat mencapai putusan yang menguntungkan dalam perkara PMH.
Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Asyhadi, Farhan; Amaliya, Lia; Saprudin, Ahmad
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1495

Abstract

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, dua sumber utama yang mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan studi hukum normatif. Teknik penelitiannya adalah pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, syarat-syarat dan keadaan-keadaan perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 KHES. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi para pihak, kesepakatan, tujuan, dan sasaran utama perjanjian. Berbeda dengan 15 asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 KHES menyebutkan 17 asas perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perbedaan dalam syarat dan kriteria hukum antara KUHPerdata dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui hak kekayaan intelektual di era ekonomi hijau Anita
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1500

Abstract

Penelitian ini mengkaji pentingnya perlindungan hukum terhadap inovasi teknologi ramah lingkungan melalui mekanisme hak kekayaan intelektual (HKI) dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju ekonomi hijau. Tujuannya adalah untuk menganalisis peran HKI dalam mendorong inovasi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan hukum yang dihadapi pelaku usaha, khususnya UMKM. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun HKI berpotensi mendukung pengembangan inovasi hijau, keterbatasan akses dan pemahaman terhadap HKI masih menjadi kendala utama. Kesimpulannya, perlindungan hukum melalui HKI perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dan penyusunan kebijakan yang mendukung inovasi berkelanjutan.
Menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala sosial ditinjau dari sosiologi hukum Triyunarti, Wiwin
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1504

Abstract

Penurunan kelas menengah juga disertai dengan pergeseran lapangan pekerjaan, di mana sejak tahun 2019, jumlah lapangan kerja formal untuk kelas menengah terus menurun, sementara lapangan kerja informal terus meningkat, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah kelas menengah, mengingat karakteristik pekerjaan sektor informal yang tidak memberikan jaminan perlindungan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan menurunnya jumlah kelas menengah sebagai gejala social dari tinjauan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Hasil Penelitian adalah terjadinya perubahan sosial dampak dari penurunan kelas menengah membutuhkan hukum yang dijadikan alat dalam mengarahkan perubahan sosial. Hal itu merupakan kenyataan  bahwa hukum sendiri merupakan komponen dari seperangkat besar alat kebijakan lain yang terdapat dalam masyarakat yang seringkali tidak dapat dan tidak digunakan oleh hukum itu sendiri. Pemusatan perhatian yang sifatnya eksklusif tentang hukum sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial.
Zakat produktif dalam perspektif ushul fikih: Relevansi dan aplikasinya di era modern Wijaya, Andy Putra
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i1.1527

Abstract

Zakat memiliki peran vital dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks kontemporer, pendekatan konsumtif dalam distribusi zakat dinilai kurang efektif untuk mengatasi kemiskinan struktural. Oleh karena itu, zakat produktif, penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau aset produktif, menjadi alternatif strategis yang lebih berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat produktif dalam perspektif ushul fikih serta meninjau relevansi dan aplikasinya di era modern. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa zakat produktif memiliki legitimasi kuat dalam kerangka ushul fikih melalui pendekatan maqāṣid al-sharīʿah, maslahah mursalah, dan istihsān. Selain itu, strategi pengelolaan zakat produktif yang berbasis data, kolaboratif, dan terintegrasi dengan sistem ekonomi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan inovasi sosial-ekonomi merupakan kunci keberhasilan dalam optimalisasi zakat produktif sebagai alat transformasi sosial di era modern.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 3 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In progress) Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (Inpress) Vol. 3 No. 2 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum More Issue