cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hermansyah
Contact Email
jurnal.alqisthi@gmail.com
Phone
+6285255868284
Journal Mail Official
jurnal.alqisthi@gmail.com
Editorial Address
Jln. Teuku Umar No.8 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAQ
Published by Universitas Muhammadiyah Sinjai
ISSN : 23016876     EISSN : 27154750     DOI : https://doi.org/10.47030
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik menerima artikel dari hasil penelitian (original research article) dan artikel telaah (review article) dari para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang ilmu sosial dan politik, yang fokus dan ruang lingkupnya meliputi kajian: Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik Kebijakan Publik; Administrasi Publik; Manajemen Publik; Administrasi Pembangunan; Pembangunan Daerah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 78 Documents
 4   5   6   7   8 
KEBIJAKAN PEMERINTAH BIDANG PELAYANAN DI KANTOR CATATAN SIPIL BONE BOLANGO Feby Fauzi Maku; Mochammad Sakir
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 1, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i1.146

Abstract

Kebijakan pelayanan publik sebagai upaya pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat karena ketidakpuasan mereka atas pelayanan publik yang mereka terima. Tujuan penelitian ini ialah mengukur pengaruh kebijakan pemerintah bidang pelayanan terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Kantor Catatan Sipil Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan desain survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat penerima pelayanan. Adapun teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bidang pelayanan (variabel X) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat (variabel Y) di Kantor Catatan Sipil Bone Bolango sebesar 0,709 atau 70,9%, dan sisanya sebesar 0,291 (29,1%) berasal dari variabel lain di luar penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah bidang pelayanan memberikan dampak positip terhadap kualitas pelayanan masyarakat, namun masih terdapat unsur yang masih perlu diperbaiki, seperti tingkat kemampuan dan keterampilan aparatur secara teknis operasional dan kecepatan dan daya tanggap terhadap segala masalah dan keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang mereka terima
STRATEGI KOMUNIKASI GURU DALAM PANYAMPAIAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOTA GORONTALO Minarni Tolapa
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 1, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i1.147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang di gunakan guru di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gorontalo dalam menyampaikan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi komunikasi guru yang digunakan di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Gorontalo dalam menanamkan nilai- nilai agama pada siswa berkebutuhan khusus diantaranya, guru sebagai penceramah yang memberikan materi pelajaran melalui ceramah secara tatap muka dengan siswa. Guru sebagai moderator yang berusaha menjadi moderator yang baik dalam menyampaikan setiap materi pelajaran agama. Guru sebagai manajer yang senantiasa mengarahkan setiap siswa agar lebih aktif dalam kelas. Dan guru sebagai kordinator dan motivator yang berperan mengkoordinir setiap siswa serta melihat kemampuan mereka.dan memotivasi mereka melalui cerita atau kisah-kisah nabi sebagai teladan mereka.
PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERHADAP PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BONE Uddin B. Sore; Ali Anas; Abd Haris
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 1, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i1.148

Abstract

Peneltian ini di kembangkan untuk mengetahui dampak dan kemampuan UPTD Dinas Pendidikan Di kecamatan, akibat dari adanya perubahan status. Baik secara positif dan ataupun negative. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan datan melalui wawancara, observasi terhadap informan kunci, Dengan aktivitas dalam proses analisis data seperti data reduction (Reduksi data), display data (Penyajian) dan Conclusion (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari adanya perubahan status dari UPTD menjadi kordinator wilayah memiliki dampak negative dan positif. Dari segi positif dampanya adalah pemnangkasan birokrasi, efisiensi pendanaan, serta proses penyelesaian masalah. Kemudian dari segi negative yakni rentang kendali dalam pengawasan, penataan ulang kepegawaian, kurang optimalnya pelayanan serta dampak terhadap proses belajar mengajar.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PALEMBANG Siska Miriya Argatha; M. Qur’anul Kariem; Isabella Isabella
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i2.174

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah pengelolaan sampah yang ada di sekitar sungai musi yang dimana belum bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan oleh pemerintah kota dalam pengelolaan sampah di sekitar sungai musi kota palembang apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskritif. Adapun penentuan informan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Pemerintah telah cukup berhasil melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di pesisir sungai musi, namun sarana prasarana terkait kebijakan tersebut masih terbatas dikarenakan melonjaknya jumlah sampah yang ada di kota palembang yang membuat sampah tidak bisa ditampung oleh fasilitas yang ada. Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah bisa memperhatikan fasilitas yang ada dan melakukan lebih banyak sosialisasi lagi kepada masyarakat. Kata kunci: Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Implementasi, Pencemaran Lingkungan
INOVASI GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PARAWISATA EKONOMI KREATIF KOTA MAKASSAR Syulkarnain Syulkarnain; Bachtiar Bachtiar; Ashariana Ashariana
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i2.177

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui, Inovasi Governance dalam pelayanan Publik di Dinas Parawisata Ekonomi kreatif Kota Makassar. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik obesrvasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Inovasi Governance dalam pelayanan Publik di Dinas Parawisata Ekonomi kreatif Kota Makassar didalam melakukan pelayanan publik, dilakukan melalui pembinaan intensif yang diharapkan memberikan implikasi positif, dan adapun proses pembinaan yang telah dilakukan yakni pembinaan karier dan prestasi kerja, peningkatan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi pengembangan aparat, peningkatan motivasi aparat, serta upaya pembinaan disiplin aparatur di Inovasi Governance dalam pelayanan Publik di Dinas Parawisata Ekonomi kreatif Kota Makassar. Berbagai faktor baik yang dari dalam diri maupun dari luar diri para individu aparat mempengaruhi tingkat kinerja. Keterbatasan tingkatkemampuan, dan motivasi yang dimiliki mewujud pada rendahnya kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang berimplikasi pada kinerja aparat yang relatif buruk Baik atau buruknya kinerja tersebut bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan dari dalam diri inidividu aparat, tetapi juga disebabkan oleh sistem dan prosedur,dan sarana kerja yang secara langsung menyentuh subtansi mendasar dari aparat dalam mencapai kinerja secara maksimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TAMALANREA JAYA KOTA MAKASSAR Rosdiana Rosdiana; Bachtiar Bachtiar; Ashariana Ashariana
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i2.178

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi proses transformasi digital dalam pelayanan publik di Kelurahan Tamalanrea Jaya dan Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Implementasi Transformasi Digital dalam pelayanan publik di Kelurahan Tamalanrea Jaya Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik obesrvasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik di Kelurahan Tamalanrea Jaya, bila dilihat berdasarkan digital government maturity, model masih dalam tahap katalogisasi, dimana proses digital government sebagai hubungan komunikasi satu arah antara masyarakat dengan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tamalanrea Jaya membangun tata kelola baru dimana pelayanan sudah bisa dilakukan dengan mudah, efektif dan efisien melalui website kelurahan, namun dalam penerapannya website masih digunakan sebagai media informasi. Faktor-Faktor yang terkait dengan kesiapanKelurahan Tamalanrea Jaya dalam transformas idigital masih harus dioptimalkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama resourcereadiness,.Kedua IT readiness,sarana pendukung Ketiga cognitivereadiness, tidak semua perangkat mampu beradaptasi dengan cepat, Keempat patnership readiness ,kemitraan yang dibangun.Kelima innovation valance, Kelurahan Tamalanrea Jaya memberikan dampak yang cukup positif bagi pemangku kepentingan. Keenam culturereadiness, Kelurahan Tamalanrea Jaya memang belum siap dalam waktu dekat dikarenakan beberapa layanan masih belum bisa dilakukan secara online. Faktor yang terakhir yaitu strategic readiness, aktivitas manajerial untuk memfasilitasi inovasi digital saat ini masih belum terbangun dengan baik, belum adanya pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan menjadi alasan pelaksanaan transformasi digital belum terealisasi dengan optimal.
KAPASITAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PEMBINAAN ATLET DI KOTA PALOPO Ardiansyah Ardiansyah; Muh. Akmal Ibrahim; Gita Susanti; Didik Iskandar
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i2.179

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi kepemudaan dan olahraga khususnya kepada para atlet yang dianggap perlu perhatian dalam meningkatkan kemampuannya. Salah satu sektor yang patut untuk menjadi perhatian pemerintah daerah untuk senantiasa diberikan penguatan adalah pembinaan para atlet olahraga. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah terkait fokus dan perhatiannya terhadap bidang pemuda dan olahraga. Dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. pemerintah juga diharpakan mampu lebih menaruh perhatian terhadap pentingnya kapasitas pemerintah agar senantiasa mampu maksimal dalam pelayanan kepada publik khususnya di pemerintah daerah. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan menjadi isu sentral dalam implementasi otonomi daerah. Hal ini karena kemampuan aparatur pemerintah daerah menjadi pilar penyangga dalam penyelengaraan pemerintahan di daerah (Listyodono & Purwaningdyah MW, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kapasitas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet di Kota Palopo. Untuk mengukur kapasitas tersebut, penelitian ini menggunakan 8 (delapan) dimensi oleh Aliison dan Kaye (2015), antara lain : (1) sumber daya manusia, (2) struktur dan budaya organisasi, (3) manajemen keuangan, (4) pengembangan sumber daya dan bisnis, (5) komunikasi eksternal, (6) teknologi informasi, (7) fasilitas dan peralatan, dan (8) perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo dapat dikatakan belum cukup memiliki kapasitas dalam program pembinaan atlet.
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LILUWO KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO Mochammad Sakir; Hermansyah Hermansyah; Syamsuddin Syamsuddin
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 13 NOMOR 2, 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v13i2.180

Abstract

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan, karena dengan adanya partisipasi masyarakat, maka dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk direncakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 33 orang. Adapun metode analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Temgah Kota Gorontalo sebesar 0,738 (73,8%). Ini berarti partisipasi mesyarakat memiliki kontribusi terhadap perencanaan pembangunan yang baik di Kelurahan Liluwo, dimana dari hasil perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat menginventarisir semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, kemampuan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan, dan alternatif pemecahan masalah yang akan timbul dalam kegiatan pembangunan di Kelurahan Liluwo.
GOVERNABILITY PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ARABIKA KABUPATEN SINJAI Faiz Fakhruddin; Rasyid Thaha; A. Lukman Irwan
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 14 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v14i1.198

Abstract

Penelitian ini fokus pada governability pengelolaan dana desa di desa arabika kab.sinjai dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa kempampuan pemerintah desa arabika dalam mengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasipemerintah desa arabika dalam melakukan pengelolaan dana desa telah di lakukan dengan baik di tinjau dari pembuatan regulasi pedistribusian serta responsif pemerintah desa, meskipun terdapat kekurangan seperti lambatnya realisasi dana desa.Kapasitas regulatif pemerintah Desa Arabika dalam merencanakan pengelolaan Dana Desa tercermin melalui keberadaan regulasi desa seperti Peraturan Desa mengenai (RKPDesa) dan Peraturan Desa mengenai (APBDesa) Kemampuan distributif pemerintah Desa Arabika dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa ) mencakup distribusi lokasi pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa, dan telah merata dan seimbang Kapasitas responsif pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa mencakup tanggapan atau respons yang diberikan pemerintah desa terhadap implementasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa.
SISTEM PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DALAM PELAYANAN MASYARAKAT Abdul Barii Syukur; Muliani S; Erfina Erfina
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 14 NOMOR 1, 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/aq.v14i1.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat Sistem Pengawasan dan Penganggaran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, Teknik Pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian secara interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan triangulasi data sebagai teknik pengecekan keabsahan temuan. Pengelolaan data dengan menggunakan Software Nvivo 12 Plus Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengawasan Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat menggunakan teori manajaemen Menurut G.R Terry dalam (Hasibuan, 2014) menunjukkan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Penggerakan yang dilakukan DPRD belum maksimal dalam penggerakan pengawasan peraturan daerah. Begitupun dengan sistem Penganggaran Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelayanan masyarakat dengan menggunakan 4 Indikator manajemen yakni Perencanaan, Pengorganisasian, dan Penggerakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang berlaku akan tetapi pada indikator Pengawasan Penganggaran yang dilakukan DPRD dinilai masih perlu nya perhatian dewan perwakilan rakyat daerah untuk mendengar keluhan serta aspirasi masyarakat. Terdapat 2 Faktor yang mempengaruhi proses pengawasan dan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pelayanan Masyarakat yakni, Kurangnya Penggerakan pengawasan sosialisasi Peraturan Daerah dalam masyarakat dan Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam pengawasan penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.

Page 7 of 8 | Total Record : 78

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 14 NOMOR 2, 2024 VOLUME 14 NOMOR 1, 2024 VOLUME 13 NOMOR 2, 2023 VOLUME 13 NOMOR 1, 2023 VOLUME 12 NOMOR 2, 2022 VOLUME 12 NOMOR 1, 2022 VOLUME 11 NOMOR 2, 2021 VOLUME 11 NOMOR 1, 2021 VOLUME 10 NOMOR 2, 2020 VOLUME 10 NOMOR 1, 2020 VOLUME 9 NOMOR 2, 2019 VOLUME 9 NOMOR 1, 2019 VOLUME 8 NOMOR 2, 2018 VOLUME 8 NOMOR 1, 2018 More Issue