cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29646278     EISSN : 29641268     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Health, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia is a journal that publishes Focus & Scope research articles, which include: 1. Humanities and social sciences 2. Contemporary political science 3. Education science 4. Religion and philosophy 5. engineering science 6. Business and economy 7. cooperative 8. technology 9. HR Development 10. Design and media arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,074 Documents
 104   105   106   107   108 
Analisis Kesenjangan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Mitigasi: Tinjauan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Publik pada Zona Merah Multi-Ancaman Bencana Auliya Wildana Poetra; Anwar Kurniadi; Yusuf Ali; Rachmat Setiawibawa
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan tata kelola ruang terhadap mitigasi bencana melalui tinjauan evaluasi pembangunan infrastruktur publik di zona merah multi-ancaman. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, penelitian ini menerapkan desain komparatif dan normatif untuk membandingkan kerangka regulasi mitigasi risiko dengan realitas legal peruntukan ruang. Sumber data bertumpu sepenuhnya pada data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: instrumen mitigasi ideal (Kajian Risiko Bencana), produk tata ruang (RTRW/RDTR), dan pembuktian empiris (Laporan Kinerja Instansi serta triangulasi media massa). Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif melalui tahapan kondensasi, penyajian dalam matriks kesenjangan kebijakan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskoneksi tekstual yang signifikan antara rekomendasi teknis dalam dokumen mitigasi dengan ketetapan peruntukan kawasan dalam regulasi tata ruang. Matriks kesenjangan kebijakan mengonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur publik di zona merah sering kali dipaksakan secara legal-formal dalam RTRW meskipun bertentangan dengan peta indeks risiko bencana. Triangulasi kontekstual melalui laporan kinerja instansi dan berita media massa memperkuat temuan bahwa ketidakselarasan regulasi ini berkontribusi langsung pada kegagalan struktural infrastruktur vital di wilayah rawan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonsiliasi regulasi yang adaptif guna menyinkronkan standar mitigasi ke dalam instrumen pengendalian ruang demi menjamin resiliensi pembangunan nasional..
Pengaruh Good Corporate Governance, Beban Pajak Tangguhan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Sahda Sabina Sidik; Agus Sudiyatmoko
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara good corporate governance, beban pajak tangguhan & pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Jumlah sampel yang digunakan diperoleh melalui teknik purposive sampling, yaitu sebanyak 6 perusahaan, dan setiap perusahaan diamati selama 5 tahun, sehingga terdapat 30 data observasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini dengan bantuan program Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil pada penelitian ini menunjukan bahwa good corporate governance, beban pajak tangguhan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance sedangkan good corporate governance secara parsial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, beban pajak tangguhan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Dilema Kepastian Hukum dalam Transisi Menuju Sertifikat Tanah Elektronik di Indonesia Chrisdrianto Aji Prakoso; Arie Mardika Nurma Agustin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8503

Abstract

Digitalisasi pertanahan melalui kebijakan Sertifikat Elektronik (Sertipikat-el) merupakan langkah revolusioner pemerintah Indonesia untuk mempercepat pelayanan dan meminimalisir sengketa. Namun, kebijakan penarikan sertifikat fisik memicu perdebatan mengenai jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis Sertifikat Elektronik dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan risiko hukum dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, Sertipikat-el memiliki legalitas yang kuat sebagai alat bukti sah berdasarkan UU ITE dan Permen ATR/BPN No. 1/2021. Namun, secara substantif, Sertipikat-el tetap memiliki kerentanan karena Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, di mana sertifikat bukan merupakan bukti mutlak. Risiko utama terletak pada ancaman keamanan siber, potensi system failure yang dapat melumpuhkan hak keperdataan masyarakat tanpa adanya cadangan fisik, serta kesenjangan digital sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi digital harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur keamanan siber standar tinggi dan reformasi kelembagaan guna mencegah digitalisasi sengketa lama oleh mafia tanah.
Implementasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Manajemen Pra-Bencana Banjir di Osowilangun Kota Surabaya Muhammad Nu’man Abror; Dwi Nurul Hidayah; Ratna Rizky Amalia; Azzahra Anindya Krisna Putri; Ananta Naufal Imamul Hikam; M Isnainah Salsabila; Nuh Krama Hadianto; M Noer Falaq Al Amin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8504

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) dalam manajemen pra-bencana banjir di Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal, diperkuat analisis spasial berbasis GIS. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi regulasi dan literatur, serta analisis empat lapisan data spasial: elevasi DEMNAS, jaringan drainase SAMID, batas administrasi kelurahan, dan data infrastruktur Satu Data Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan risiko banjir terkonsentrasi pada zona sangat tinggi dan zona tinggi. Implementasi DRR memiliki fondasi kebijakan yang kuat, namun masih didominasi respons reaktif. Kesiapsiagaan masyarakat berbasis zonasi dan mitigasi nonstruktural belum berjalan optimal. Penelitian ini merekomendasikan integrasi peta risiko GIS sebagai dokumen operasional, edukasi kesiapsiagaan berbasis zonasi, dan penguatan koordinasi rutin lintas instansi pra-bencana.
Konflik Bersenjata dan Dampaknya terhadap Stabilitas Global: Review Literatur dari Perspektif Sejarah Militer Dunia Khairunissa Ulfitri; Novky Asmoro
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8505

Abstract

Konflik bersenjata merupakan salah satu dinamika utama dalam hubungan internasional yang telah membentuk peradaban manusia dari zaman kuno hingga era modern. Studi ini bertujuan untuk mereview literatur akademik dari 23 jurnal internasional dan nasional guna mengkaji dampak konflik bersenjata terhadap stabilitas global, melalui pendekatan sejarah militer dunia. Fokus penelitian diarahkan pada konsekuensi jangka panjang dari peperangan baik di level regional maupun global serta bagaimana transformasi teknologi militer, ideologi, dan kebijakan geopolitik berperan dalam menciptakan atau merusak keseimbangan global. Dengan menggunakan metode review literatur sistematis, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konflik bersenjata sering kali dikaitkan dengan disintegrasi sosial dan kehancuran ekonomi, dalam beberapa kasus, konflik juga berkontribusi terhadap pembentukan sistem keamanan kolektif dan rekonstruksi pascakonflik yang lebih kuat. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dan lintas waktu dalam memahami relasi antara perang dan stabilitas dunia.
Analisis Yuridis Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perseroan Terbatas di Indonesia Arie Mardika Nurma Agustin; Chrisdrianto Aji Prakoso; Abd Mnab
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8506

Abstract

Perkembangan tindak pidana korporasi menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak lagi terbatas pada individu, melainkan juga badan hukum atau korporasi. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemegang saham melahirkan prinsip limited liability, namun prinsip tersebut sering disalahgunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil dalam hukum pidana Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pertanggungjawaban korporasi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan KUHP, serta Rancangan KUHP, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta doktrin para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip piercing the corporate veil merupakan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas, yang memungkinkan pemegang saham, direksi, komisaris, atau pihak pengendali korporasi dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti menyalahgunakan badan hukum perseroan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat didasarkan pada teori strict liability, vicarious liability, dan identification theory.
Prioritisasi Kepentingan Ekonomi dalam Kebijakan Keimigrasian dan Tantangannya terhadap Keamanan Negara Muhammad Farouq Al Yaasin; Muhammad Fatih Arkananta Ruzwan; Rayhan Rasyid Mahendra Putra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8507

Abstract

Kebijakan keimigrasian memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, kebijakan keimigrasian di Indonesia cenderung lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi melalui kemudahan investasi, kunjungan wisatawan asing, dan tenaga kerja asing. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan terhadap aspek keamanan negara apabila pengawasan keimigrasian tidak dilakukan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritisasi kepentingan ekonomi dalam kebijakan keimigrasian serta dampaknya terhadap keamanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kebijakan keimigrasian yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berpotensi menggeser fungsi utama keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan keamanan negara agar fungsi keimigrasian tetap berjalan secara optimal.
Tinjauan Sistem Instalasi dan Proteksi Listrik Berdasarkan Standar PUIL pada Lingkungan Kantor PT Graha Usaha Teknik Immanuel Mario Kartika Putra; Royb Fatkhur Rizal
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8508

Abstract

Penelitian ini membahas evaluasi sistem instalasi dan proteksi listrik pada bangunan perkantoran berdasarkan standar PUIL yang berlaku. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penerapan sistem kelistrikan yang aman, andal, dan efisien untuk mendukung kegiatan operasional pada lingkungan perkantoran dengan beban listrik menengah hingga tinggi, termasuk fasilitas pengisian kendaraan listrik. Metode penelitian dilakukan melalui observasi langsung, studi literatur, serta analisis terhadap komponen instalasi listrik yang meliputi panel distribusi, sistem pengkabelan, sistem grounding, dan perangkat proteksi seperti MCB dan ELCB. Beberapa perhitungan teknis juga dilakukan, antara lain analisis kapasitas arus, perhitungan jatuh tegangan, dan penentuan ukuran kabel untuk mengevaluasi kinerja sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem instalasi listrik telah bekerja sesuai standar keselamatan dan operasional, di mana nilai jatuh tegangan masih berada dalam batas yang diizinkan berdasarkan standar PUIL. Selain itu, pemilihan perangkat proteksi dan dimensi kabel telah disesuaikan dengan kebutuhan beban listrik guna menjaga kestabilan sistem dan keamanan instalasi. Kesimpulannya, penerapan sistem instalasi dan proteksi listrik yang tepat dapat meningkatkan keandalan operasional, keamanan kelistrikan, dan efisiensi distribusi energi pada bangunan perkantoran.
Pertanggungjawaban Hukum Praktik Dark Pattern dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Perlindungan Konsumen Indonesia Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8563

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong meningkatnya penggunaan platform digital dalam transaksi elektronik. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan praktik dark pattern, yaitu desain antarmuka yang dirancang untuk memengaruhi keputusan konsumen secara tidak sadar. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi kebebasan memilih dan menyembunyikan informasi penting. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur dark pattern dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualifikasi hukum praktik dark pattern, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha digital, serta kecukupan regulasi perlindungan konsumen dalam mengatur praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum dan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark pattern dapat dikualifikasikan sebagai praktik menyesatkan karena mengandung unsur misleading, coercive, dan deceptive. Pelaku usaha digital dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen, sedangkan regulasi yang berlaku masih menyisakan kekosongan norma terkait pengaturan dark pattern. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur praktik manipulasi desain digital guna memperkuat perlindungan konsumen di era digital.
Analisis Rasio Kinerja Keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk 2020-2024 Menggunakan Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Nilai Pasar Aryanto; Muhamad Luthfi Muttaqin; Dicky Febri Kurniawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8564

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT MNC Digital Entertainment Tbk periode 2020-2024, ditinjau dari rasio aktivitas, profitabilitas, dan nilai pasar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan referensi, menggunakan data laporan keuangan tahunan PT MNC Digital Entertainment Tbk sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan analisis menggunakan rasio keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efisiensi operasional, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, serta persepsi pasar terhadap nilai saham PT MNC Digital Entertainment Tbk selama periode tersebut.

Page 106 of 108 | Total Record : 1074

 104   105   106   107   108 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026 Vol 4, No 2 (2025): December 2025 Vol 4, No 1 (2025): June 2025 Vol 3, No 2 (2024): December 2024 Vol 3, No 1 (2024): June 2024 Vol 2, No 2 (2023): December 2023 Vol 2, No 1 (2023): June 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): September 2022 Vol 1, No 1 (2022): June 2022