cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 29646278     EISSN : 29641268     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Economy, Health, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia is a journal that publishes Focus & Scope research articles, which include: 1. Humanities and social sciences 2. Contemporary political science 3. Education science 4. Religion and philosophy 5. engineering science 6. Business and economy 7. cooperative 8. technology 9. HR Development 10. Design and media arts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 973 Documents
 91   92   93   94   95 
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia Zahra, Faza Ulyani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7151

Abstract

Penelitian ini membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135PUU-XXII2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah di Indonesia. Putusan ini dikeluarkan sebagai respon atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, yang menggabungkan Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah dalam satu waktu sehingga menimbulkan beban teknis dan administrasi yang berat serta risiko penurunan kualitas demokrasi. Dengan pemisahan pemilu, diharapkan penyelenggaraan menjadi lebih efisien dan pemilih dapat lebih fokus pada setiap jenis pemilu secara terpisah. Namun, keputusan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti perpanjangan masa jabatan pejabat daerah hingga 2031 yang berpotensi menurunkan akuntabilitas politik dan hubungan antara pemilih dengan pejabat terpilih. Selain itu, pemisahan ini membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang selama ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu prosedur yang lebih terstruktur dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis dampak keputusan tersebut terhadap sistem pemilu, penyelesaian sengketa, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas demokrasi, masih ada risiko rendahnya partisipasi pemilih di pemilu daerah dan tantangan dalam penyelenggaraan sengketa yang harus ditangani secara serius. Penelitian ini juga menyajikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa pasca-putusan MK agar lebih efektif, adil, dan transparan.
Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Artificial Intelligence terhadap Kecerdasan Intelektual Mahasiswa Siagian, Martino Bijeloys; Sitinjak, Reyvaldo Gilbert; Sihombing, Christian Johansen; Pangaribuan, Samuel Jonathan; Sabrina, Elsa; Syahputra, Fahmy
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7556

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa transformasi signifikan dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam proses pembelajaran mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa melalui tinjauan literatur sistematis. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi terkait penggunaan AI dalam pendidikan tinggi periode 2020-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan AI memberikan dampak positif yang signifikan, meliputi: peningkatan efisiensi pembelajaran, kemudahan akses informasi, personalisasi materi pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan pemahaman konsep yang kompleks. AI juga mendukung pembelajaran mandiri dan memberikan umpan balik real-time kepada mahasiswa. Namun, kajian ini juga mengidentifikasi berbagai dampak negatif, antara lain: penurunan kemampuan berpikir kritis, ketergantungan berlebihan pada teknologi, potensi plagiarisme dan pelanggaran integritas akademik, pemahaman yang dangkal terhadap materi, serta kekhawatiran terkait keamanan dan privasi data. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan AI, khususnya ChatGPT, berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual mahasiswa dengan kontribusi berkisar 57-75% terhadap peningkatan produktivitas akademik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi penggunaan AI yang bijak dan terarah, penguatan kebijakan institusi pendidikan, pelatihan literasi digital bagi mahasiswa dan dosen, serta pengembangan sistem evaluasi yang dapat mengidentifikasi orisinalitas karya mahasiswa. Dengan pendekatan yang seimbang, AI dapat dioptimalkan sebagai alat bantu pembelajaran yang meningkatkan kecerdasan intelektual tanpa mengorbankan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa
Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) (Studi Kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung) Silitonga, Sarah Renata; Bakhtiar, Masdar; Aji, Koesmoyo Ponco
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7053

Abstract

Artikel ini menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) melalui studi kasus Liu Shen di Kantor Imigrasi Bandung. Subjek memegang ITK indeks C20 untuk pemasangan/perbaikan mesin namun melakukan layanan purnajual yang seharusnya berada pada indeks C19. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis-normatif dipadukan studi kasus, menelaah UU No. 6 Tahun 2011 (Pasal 75, 76, 122 huruf a, 102) dan dokumen perkara. Analisis menunjukkan ketidaksesuaian kegiatan dengan maksud izin memenuhi konstruksi penyalahgunaan izin tinggal; deportasi sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian dinilai tepat untuk menghentikan pelanggaran, sedangkan usulan penangkalan dilakukan melalui perpanjangan enam bulanan yang beralasan. Pembahasan menegaskan batas substantif antara C19 (purnajual) dan C20 (pemasangan mesin) pentingnya keputusan tertulis, dan penilaian proporsionalitas antara jalur administratif dan pidana. Artikel merekomendasikan penyelarasan scope of work, edukasi penjamin, dokumentasi bukti yang memadai, serta konsistensi penerapan indeks guna mencegah pelanggaran berulang dan menjaga ketertiban keimigrasian. Temuan ini relevan bagi petugas, penjamin, dan pemangku kepentingan industri di Indonesia.
Kekosongan Aturan Mengenai Perwalian Bagi Calon Prajurit TNI yang Telah Dewasa Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum Fatmarani, Sofia Herliana; Rato, Dominikus; Ohoiwutun, Y A Triana
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7459

Abstract

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Tujuan pertama agar memahami dan menganalisis kekosongan aturan mengenai Perwalian calon Prajurit TNI yang telah dewasa. Tujuan kedua adalah meneliti urgensi adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dari perspektif Kepastian Hukum. Sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ialahpeneilitian kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data pada riset ini ialah studi kepustakaan. Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Perolehan riset dan pembahasan memperlihatkan bahwasannya terdapat kekosongan aturan mengenai Perwalian bagi anak yang telah dewasa. Permintaan Penetapan Perwalian ini jadi suatu persyaratan yang wajib terpenuhi pada pendaftaran calon Prajurit TNI sesuai SKEP Panglima TNI nomor 57/II/2003. Aturan yang mengatur mengenai perwalian diperuntukkan untuk perwalian anak, bukan perwalian bagi orang dewasa. Kesimpulan penelitian adalah kekosongan aturan ini mengakibatkan adanya 2 kewenangan absolut yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri karena pada prakteknya Perwalian untuk pendaftaran calon Prajurit TNI tetap dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung perlu diluncurkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang Perwalian bagi orang dewasaa agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menciptakan keseragaman dalam proses penyelesaian perkara.
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak Agustina, Evania Dwi; Prasetyo, Bayu
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6951

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua terdakwa dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai lex specialis, yang memberikan sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara, serta ketentuan dalam KUHP sebagai lex generalis. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tanpa alasan pemaaf atau pembenar. Perbedaan latar belakang pelaku, intensitas kekerasan, dan hubungan dengan korban memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Kasus Kupang berakhir dengan hukuman 4 tahun penjara, sementara kasus Batam dijatuhi hukuman 14 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini menegaskan komitmen hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak serta penerapan prinsip keadilan substantif yang proporsional.
Cyber Threats to Maritime Navigation: Case Studies of Boats and Ports in Ambon, Maluku Syahnaz, Raesha; Surjaatmadja, Surachman; Uksan, Arifuddin
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7278

Abstract

Penelitian ini menganalisis ancaman siber pada sistem navigasi maritim di Ambon, Maluku, dengan fokus pada kapal nelayan, kapal patroli, dan pelabuhan kecil. Analisis dilakukan melalui integrasi observasi lapangan dan regulasi nasional, seperti Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, Permenhub No. 134/2016 tentang Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan, dan Permen KP No. 42/2016 tentang VMS. Hasil menunjukkan kapal nelayan masih memakai GPS sederhana tanpa perlindungan siber, kapal patroli memiliki sistem lebih maju namun minim firewall, sedangkan pelabuhan kecil masih mengandalkan sistem manual yang rawan manipulasi data. Berdasarkan temuan ini, disusun Cyber Security Plan (CSP) terintegrasi dengan Port Security Plan (PSP) dan Port Facility Security Plan (PFSP), mencakup perlindungan data pelabuhan, peningkatan literasi digital nelayan, penyediaan firewall untuk armada patroli, serta integrasi Aids to Navigation (AtoN) virtual. Penelitian menegaskan pentingnya keterpaduan kebijakan pusat dan daerah guna memperkuat keamanan siber maritim Ambon sebagai model kawasan timur Indonesia.
Peran Digital Trust, Literasi Finansial, dan Transparansi Audit terhadap Moral Pajak Generasi Z di Era Ekonomi Digital Oktavia, Oktavia; Noval, Muhammad Riziq; Hanipah, Rizka; Handayani, Melani Fitriya; Sihombing, Priski Yohana
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7694

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transparansi audit, literasi keuangan, dan digital trust terhadap moral pajak pada Generasi Z. Metode yang digunakan adalah Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan data kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi audit dan digital trust memberikan pengaruh signifikan terhadap moral pajak Generasi Z, sedangkan literasi keuangan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Model penelitian memiliki nilai R-square sebesar 0,480 yang berarti variabel independen berkontribusi 48% terhadap moral pajak Generasi Z. Temuan ini menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan digital dan keterbukaan audit untuk memperkuat moral pajak generasi muda.
Pemahaman “HAM Terbalik” Studi Kasus: Persepsi Mahasiswa PPKn Kelas Reguler E Universitas Negeri Medan Terhadap Hak Koruptor Untuk Mendapatkan Remisi, Cuti, dan Pembebasan Bersyarat Malau, Grace Emmanuella; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Purba, Novrida Reanti; Tamba, Yohana Impian; Lathifah, Dea Anis; Ramadhani, Zhafirah; Manurung, Claudia Novelita Br
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7108

Abstract

Isu mengenai pemberian hak-hak tertentu bagi narapidana kasus korupsi, seperti remisi, cuti, dan pembebasan bersyarat, hingga kini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Koruptor, sebagai warga negara yang menjalani hukuman, pada dasarnya masih memiliki hak asasi yang dijamin konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini yaitu lima responden. Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu mahasiswa lebih sadar akan bahaya korupsi yang merusak keadilan dan kemanusiaan, memberi masukan bagi dosen dan kampus tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, serta mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab terhadap keadilan sosial di masyarakat.
Studi Deskriptif Profil Mahasiswa Bahasa dan Seni FKIP UNTIRTA Tahun 2025 Fatah, Abdul; Annisa, Robita Ika; Batubara, Abi Karoma; Hamid, Syifa Fadhilah; Budy, Elinta; Marpaung, Dea Venda; Suprayogi, Adi; Triastuti, Saadiah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil minat mahasiswa FKIP Untirta tahun 2025 pada tiga program studi, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Seni Pertunjukan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif melalui angket, wawancara, dan studi literatur, dengan melibatkan 313 mahasiswa semester I yang mayoritas merupakan generasi-Z. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa berasal dari Provinsi Banten, lulusan SMA negeri, dengan jalur masuk didominasi SNBT. Media sosial, guru, teman, dan orang tua menjadi sumber informasi utama dalam pemilihan prodi. Faktor minat pribadi menjadi alasan terbesar memilih jurusan, disusul prospek karier, rekomendasi lingkungan, akreditasi, dan pertimbangan jarak. Minat karier didominasi profesi guru, sejalan dengan karakteristik program studi. Selain itu, mayoritas mahasiswa menunjukkan kecenderungan positif untuk merekomendasikan program studi kepada orang lain. Temuan ini menjadi dasar bagi penguatan strategi promosi dan kebijakan akademik berbasis kebutuhan mahasiswa.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Karena Hubungan Kerja (Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk) B, Erlina; Sianturi, Roberto Aprin Gunawan; Ramadhan, Bintang Giri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7015

Abstract

Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta kekayaan atau harta benda, yang sering terjadi di dalam kehidupam masyarakat, seperti halnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rendi Sundawa Bin Jarno dan Terdakwa II Sutiyoso Bin M. Warsana (Alm) dalam Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk? Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan, serta diolah melalui teknik klasifikasi, editing dan sistematika data. Selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk antara lain faktor ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, lingkungan pergaulan, dan norma keagamaan (rendahnya tingkat keimanan). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja berdasarkan Putusan Nomor 777/Pid.B/2024/PN.Tjk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana hal ini cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Page 93 of 98 | Total Record : 973

 91   92   93   94   95 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2025): December 2025 Vol 4, No 1 (2025): June 2025 Vol 3, No 2 (2024): December 2024 Vol 3, No 1 (2024): June 2024 Vol 2, No 2 (2023): December 2023 Vol 2, No 1 (2023): June 2023 Vol 1, No 2 (2022): December 2022 Vol 1, No 1 (2022): June 2022 Vol 1, No 1 (2022): September 2022