Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Yustitia

yustitia
Website

Published by Universitas Madura

ISSN : 14122928 EISSN : 29858887 DOI : 10.53712/yustitia.v23i2.1703

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Yustitia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Universitas Madura (UNIRA) Terbit pertama kali pada tahun Mei 2017. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan Mei dan Desember. Jurnal Yustitia mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Yustitia meliputi ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 115 Documents

5 6 7 8 9

AGAMA DAN POLITIK DALAM BINGKAI HISTORIS PERKEMBANGAN PEMIKIRIAN ISLAM Abd. Ghoffar
Jurnal Yustitia Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Tarik ulur perbincangan mengenai persepsi tentang Islam apakah sebagai serangkaian ajaran-ajaran agama saja atau juga sekaligus sebagian sistem negara yang mengatur kekuasaan politik negara sebenarnya sudah mencuak kepermukaan sebagai sebuah isu central sejak akhir abad XIX dan memasuki awal abad XX. Persepsi tentang Islam ini amat signifikan bagi perkembangan wacana agama dan politik yang hingga detik ini masih aktual di diskusikan. Dari perbincangan topik ini pula di lahirkan sederetan tokoh intelektual yang sempat mengisi lembaran sejarah dan menorehkan tinta emas melalui ide-ide atau konsep-konsepnya tentang agama dan negara yang sampai pada processor otak kita sekarang ini. Melalui merekalah kita bisa mentransfer pemikiran sehingga terjadi trans ide. Pembahasan yang berorentasi pada pemikiran intelektual muslim ini amat bermanfaat bagi kita dalam rangka reformulasi persepsi kita tentang agama dan politik agar bisa lebih aplicable dalam berwawasan keislaman dan kenegaraan.

KOVENAN INTERNASIONAL HAK SIPIL POLITIK (KIHSP) DAN KOVENAN INTERNASIONAL HAK EKONOMI SOSIAL BUDAYA (KIHESB) KORELASINYA DENGAN MAQASHID AL-SYARI’AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Syukron Mahbub
Jurnal Yustitia Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Berangkat dari penjelasan bahwa Maqashid al-Syari’ah merupakan salah satu elemen penting dalan hukum Islam, maka dalam merumuskan bentuk relasi dengan KIHSP, KIHESB dalam hukum Ham, Maqashid al- Syari’ah mutlak diperlukan sebagai nilai dan metode. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan Maqasid al- Syari’ah sebagai wadah kemaslahatan yang diakui oleh al-Syari’, atau kita kenal dengan istilah al-maslahah al-mu’tabarah. Sehingga diharapkan produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi dua kriteria pokok, sebagai mana dimaksudkan oleh Imam al-Syatibiy, yakni: (1) sejalan dengan kehendak al-Syari’; dan (2) membawa kemaslahatan pada manusia. Sementara itu muatan yang terdapat di dalam instrumen pokok, instrumen khusus dan instrumen tambahan Hak Asasi Manusia baik dalam KIHSP, KIHESB sebagian memang ada yang bertentangan dengan formulasi hukum Islam klasik yang menjadi karakter masyarakat arab masih nampak dalam sejumlah ketentuan hukum Islam, seperti di catat oleh An-Na’im, premis tersebut misalnya bisa saja dijumpai dalam kasus perbudakan dan deskriminasi berdasarkan agama dan gender. Namun sebagian yang lain dari instrumen pokok HAM tersebut ketika dikaitkan dengan prinsip maqosid al-syariah demi untuk membawa kemaslahatan bagi segenap umat manusia berdasar lima prinsip tujuan syara’ maka bisa saling melengkapi dan saling menguatkan, oleh karena prinsip hukum Ham sama-sama ingin menjamin prinsip hak asasi manusia.

SOSIALISASI UNSUR PERJUDIAN PERLOMBAAN BURUNG LOVEBIRD MENURUT HUKUM ISLAM Imam Rofiqi Ach. Puniman Miftahol Fajar Sodik
Jurnal Yustitia Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Syariat Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia agar seorang muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Namun, secara aplikasi urusan muamalah diserahkan kepada manusia. Hanya prinsip-prinsip dasar bagi hubungan tersebut didasari syariat sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud. Syariat Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia pada tempat dan zaman sampai kehidupan alam ini berkhir kelak pada hari kiamat. Syariat Islam memiliki karekteristik yang khas, bersifat universal dan abadi. Hal ini karena selain beribadah yang baik kepada Allah Swt. juga harus baik kepada sesama manusia.Terdapat banyaknya perlombaan dilakukan oleh masyarakat yang merupakan suatu kegiatan yang besifat hiburan namun tidak banyak diantara mereka yang mengetahui konsep perlombaan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, umumnya mesyarakat tidak memperhatikan konsep perlombaan tersebut yang mengarah pada perjudian yang bersifat untung–rugi, mereka hanya mementingkan kemeriahan perlombaan dan antusiasme para peserta. Maka dengan pengabdian yang kami lakukan berupaya untuk memberikan edukasi yang dikemas dalam bentuk sosialisasi tentang unsur–unsur perjudian. Berdasarkan temuan tim pengabdian Universitas Wiraraja bahwa terdapat suatu perlombaan yang mengarah kepada pengundian nasib sesorang yang hal demikian merupakan bentuk perjudian dalam hukum Islam hal ini terjadi di Desa Taroman Kecamatan Batang-Batang kabupaten Sumenep. Adapun perlombaannya adalah lomba burung lovebird yang sangat digemari oleh kalangan masyarakat di Desa tersebut sehingga kami memutuskan untuk melakukan proses edukasi kepada masyarakat tersebut khususnya agar mereka dapat melakukan kegiatan sehari hari dengan penuh tuntunan syariat Islam.Manfaat dari pengabdian ini agar masyarakat mampu memahami tentang apa dan bagaimana konsep perlombaan yang tidak mengarah pada perjudian sehingga dengan hal itu bertambahlah pengetahuan masyarakat akan pengetahuan di bidang Agama Islam yang khusunya adalah konsep perlombaan yang tidak mengarah pada bentuk–bentuk perjudian, adapun hasil dari pengabdian ini berdasarkan penilaian atau pengamatan tim pengabdian terhadap respon kelompok sasaran dalam partisipasi mengikuti sosialisasi yang penulis laksanakan.

KEBIJAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Jeanne Darc Noviayanti Manik; Rahmat Robuwan
Jurnal Yustitia Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

AbstrakUntuk menjaga kelangsungan fungsi pokok dan kondisi hutan, dilakukan upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan yang dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi Hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peran dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Penyelenggaraan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kebijakan pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan nasional, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai yang berdasarkan pada norma hukum nasional. Aspek politik dilaksanakan dengan cara menjadikan isu pemanasan global, bencana alam, banjir, longsor, dan kekeringan untuk memperkuat kegiatan rehabilitasi sebagai program prioritas dalam pembangunan. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan melibatkan pelaku utama yaitu pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Peran masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dilakukan melalui konsultasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan terkait rehabilitasi dan reklamasi hutan, penyampaian aspirasi, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi. Kata Kunci : Kebijakan, Rehabilitasi, Hutan, Masyarakat

TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA AIR MINERAL ISI ULANG TANPA IJIN Agustri Purwandi
Jurnal Yustitia Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Persaingan usaha Air Minum Dalam Kemasan pada saat ini sangat ketat, karena begitu banyaknya depot-depot air minum isi ulang yang banyak bermunculan, sehingga muncul suatu permasalahan di masyarakat yaitu depot air minum yang tidak berijin atau tidak mengutamakan keamanan bagi para penggunanya dalam bersaing tidak menggunakan cara yang sehat. Para pelaku usaha hanya mengutamakan keuntungannya saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan. Tentu saja ini adalah suatu kerugian pada konsumen, dan kepada pelaku usaha dituntut untuk bisa bertanggung jawab dalam masalah ini sehingga pihak konsumen dan pelaku usaha dalam hal hak-hak dan kewajibannya bisa sama-sama terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak.Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PEMBALAKAN LIAR DI KECAMATAN MARISA Abdur Rahman Adi Saputera & Jamiliya Susantin
Jurnal Yustitia Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dan Faktor Apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap kasus Pembalakan Liar di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penegakkan hukum pidana. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang, organisasi yang terkait langsung dengan konteks penelitian ini yaitu aparat hukum di Wilayah Kepolisian Sektor Marisa, Pelaku Usaha Pengadaan Kayu di Kecamatan Marisa. Sampel penelitian ini yaitu penegak/aparat hukum berjumlah 5 orang dan pelaku usaha berjumlah 2 orang, sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi, 2) Inteview, 3) Dokumentasi. adapun teknik analisis data meliputi: 1) Reduksi data, 2) Display, 3) Kritik dan 4) Pengambilan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa: 1) Kepolisian Sektor Marisa selalu berupaya melaksanakan penegakan hukum pada persoalan yang dimaksud dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. 2) Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum diantaranya dari masyarakat itu sendiri, wilayah pengawasan yang terlalu luas, kurangnya jumlah personil kepolisian serta sarana, prasarana dan anggaran kepolisian yang masih minim.

SOLUSI PENGADILAN AGAMA DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PERCERAIAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT Syukron Mahbub & Suhaimi
Jurnal Yustitia Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Hukum perdata Islam, terutama mengenai hukum pernikahan dan perceraian berkembang secara dinamis, namun masih diperlukan penjelasan-penjelasan atau pengembangan-pengembangan terkait dengan upaya mempertahankan perkawinan sampai kepada pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian. Oleh sebab itu, untuk menjamin keadilan dan melindungi hak warga Negara yang dalam konteks pasca perceraian, termasuk kemungkinan memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah, diperlukan regulasi yang detail dan berkeadilan, agar pengadilan memiliki payung hukum yang jelas dalam memutuskan suatu perkara. Lahirnya RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang di dalamnya terdapat, perihal pengaturan pasca perceraian, menjadi oase di tengah kehausan akan aturan yang jelas dan berkeadilan.

KEKUATAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS PENGIKATAN KEMBALI OBJEK JAMINAN DENGAN HAK GADAI TANAH Achmad Rifai & Sapto Wahyono
Jurnal Yustitia Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Kebutuhan akan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang tidak lepas dari transaksi perbankan dengan jalan dilaksanakannya perjanjian kredit antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana yaitu perbankan. Pihak yang membutuhkan dana berkedudukan sebagai debitor dan pihak perbankan selaku penyedia dana berkedudukan sebagai kreditor. Dalam perjanjian kredit tersebut perbankan selaku menerapkan prinsip kehatiihatian terhadap dana yang dipinjamkan kepada debitor dengan cara mengikat objek jaminan kredit khusus yang berupa tanah dengan Hak Tanggungan. Namun dalam praktiknya tidak jarang tanah yang telah dijadikan objek jaminan kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan dijaminkan kembali kepada orang lain, mengingat tanah yang telah dijaminkan pada perbankan tersebut masih dapat dibebani dengan hak garap pada pihak lain yaitu dengan cara digadaikan secara adat.

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK DALAM MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFER DANA Aswhin Freddy, Slamet Suhartono & Krisnadi Nasution
Jurnal Yustitia Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Untuk mendukung kelancaran perekonomian masyarakat, bank memberikan fasilitas berupa transfer dana. Padahal, dalam transaksi transfer dana terdapat berbagai risiko, salah satunya adalah kesalahan alokasi transfer dana atau yang sering disebut salah transfer. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui mekanisme transfer dana menurut UU Udang No. 03 Tahun 2011 serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank jika terjadi kesalahan dalam mentransfer dana.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari buku, artikel baik dari koran maupun majalah, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan media literatur dan jurnal ilmiah elektronik lainnya seperti internet dan tinjauan yuridis.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyelenggara dalam kegiatan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana dibedakan menjadi penyelenggara asal, penyelenggara penerus, dan penyelenggara penerima akhir. Perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila terdapat kesalahan transfer dana, keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang merugikan Pengirim Asal atau Penerima, wajib membuktikannya kepada Penyelenggara dan / atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana. Penyelenggara pengirim yang terlambat mengoreksi kesalahannya wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi. Apabila terjadi kesalahan transfer dana, bank juga dapat meminta nasabah mengembalikan uang tersebut berdasarkan Pasal 1359 dan Pasal 1360 KUHP.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENDAPAT UPAH TIDAK LAYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 Erny Kartikasari, Made Warka & Evi Kongres
Jurnal Yustitia Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja terhadap masalah upah di masa pandemi Covid- 19. Penelitian dalam jurnal ini memakai metode penelitian normatif yaitu mengkaji dan menganalisa data yang berupa beberapa bahan hukum sekunder dengan cara memahami hukum sebagai peraturan atau norma positif dalam system perundangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur, perundang - undangan serta teori – teori dari para ahli hukum. Analisis yang digunakan menggunakan dengan melalui beberapa tahapan, bahan hukum menyangkut dengan rumusan masalah yang akan dibahas, selanjutnya dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi hukum, sistematisasi, evaluasi, dan argumentasi hukum. Pasal 88 A ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan : bahwa Hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan upah buruh dan perlindungan bagi buruh di tempatnya bekerja pengusaha/perusahaan bisa melakukan penangguhan pembayaran upah (jikalau pengusaha/perusahaan tidak dapat bayar upah sesuai upah minim), dengan diawali melakukan rundingan dengan buruh atau serikat pekerja terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minim oleh pengusaha kepada buruh tidak langsung menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk pembayaran selisih upah minim selama penangguhan. Dengan adanya Covid- 19 pemerintah mengeluarkan SE No. M/3/HK.04/III/2020 mengenai Perlindungan Buruh dan kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid- 19. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menaker tersebut diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Page 7 of 12 | Total Record : 115

5 6 7 8 9

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Fauzan Prasetyo

Contact Email
yustitia@unira.ac.id

Phone
+6282140920968

Journal Mail Official
prasetyo@unira.ac.id

Editorial Address
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Fauzan Prasetyo

Contact Email yustitia@unira.ac.id

Phone +6282140920968

Journal Mail Official prasetyo@unira.ac.id

Editorial Address Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

Location Kab. pamekasan, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Fauzan Prasetyo

Contact Email
yustitia@unira.ac.id

Phone
+6282140920968

Journal Mail Official
prasetyo@unira.ac.id

Editorial Address
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371

Location
Kab. pamekasan,

Jawa timur

INDONESIA