cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fauzan Prasetyo
Contact Email
yustitia@unira.ac.id
Phone
+6282140920968
Journal Mail Official
prasetyo@unira.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Panglegur No.Km 3,5, Barat, Panglegur, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Yustitia
Published by Universitas Madura
ISSN : 14122928     EISSN : 29858887     DOI : 10.53712/yustitia.v23i2.1703
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Yustitia merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Universitas Madura (UNIRA) Terbit pertama kali pada tahun Mei 2017. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan Mei dan Desember. Jurnal Yustitia mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Yustitia meliputi ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
ANALISA TERHADAP PIDANA PEMALSUAN DITINJAU DARI KUHP DAN KUHAP YANG BERAKIBAT TERHADAP HUKUM TATA NEGARA YANG BERLAKU DI INDONESIA Siswandi, Lambang; Suprayitno, Putut Hadi; Sholahuddin, Mohammad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2672

Abstract

AbstrakTindak pidana pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang dapat mengancam stabilitas sistem hukum dan administrasi negara, terutama ketika menyasar dokumen-dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum publik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pemalsuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prosedur penegakan hukumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta implikasinya terhadap hukum tata negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, yang mengkaji regulasi positif serta teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah menetapkan norma pidana terhadap pemalsuan, implementasinya seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian, proses penuntutan, dan ketidaksiapan birokrasi administrasi negara untuk menghadapi modus pemalsuan yang semakin kompleks. Akibatnya, pemalsuan dokumen negara berdampak serius terhadap legitimasi kebijakan publik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta efektivitas pelaksanaan hukum tata negara. Kajian ini juga menemukan bahwa mekanisme perlindungan dan pencegahan pemalsuan belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga, serta masih minim pengawasan digital. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi prosedur antar instansi, dan digitalisasi sistem dokumentasi negara menjadi rekomendasi utama untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap dokumen negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum Indonesia dalam menjamin integritas hukum tata negara dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan.Kata Kunci: Pemalsuan, hukum tata negara, perlindungan hukum.
URGENSI DIGITALISASI DATA PERTANAHAN UNTUK PENCEGAHAN MAFIA TANAH: PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Sunari, Sunari
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2673

Abstract

AbstrakMafia tanah di Indonesia menjadi salah satu masalah hukum dan administrasi yang serius, terutama dalam hal pengelolaan data pertanahan yang terfragmentasi dan rentan terhadap manipulasi. Digitalisasi data pertanahan diharapkan menjadi solusi untuk mencegah praktik mafia tanah, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam sistem pertanahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi digitalisasi data pertanahan dalam konteks pencegahan mafia tanah serta mengkaji peran hukum administrasi negara dalam mendukung transformasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan analisis kualitatif terhadap regulasi yang ada dan implementasi kebijakan digitalisasi pertanahan, seperti PTSL Digital dan Sistem Kadastral Digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi dapat memperbaiki pengelolaan data dan mengurangi potensi manipulasi, tantangan besar tetap ada dalam hal keterbatasan SDM, resistensi birokrasi lama, dan potensi kebocoran data. Selain itu, digitalisasi tanpa penguatan regulasi hukum akan menjadi solusi semu. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap regulasi yang ada untuk mendukung interoperabilitas data antara lembaga terkait, serta pembentukan peraturan pelaksana yang jelas untuk mengatur tata kelola data pertanahan digital. Rekomendasi utama adalah penguatan hukum administrasi negara dalam memastikan sistem digital pertanahan yang adil, aman, dan transparan, serta pengawasan kolaboratif antara berbagai instansi untuk meminimalisir penyalahgunaan data dan kewenangan. Kata Kunci: mafia tanah, digitalisasi data pertanahan, hukum administrasi negara. 
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA: URGENSI PENDEKATAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Kamaluddin, Moh; Mukminah, Lily Solichul
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2675

Abstract

AbstrakPemidanaan terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan represif dan retributif, yang menempatkan pemenjaraan sebagai solusi utama. Namun, pendekatan ini terbukti tidak efektif dalam mengurangi angka residivisme dan justru berkontribusi pada overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pemidanaan semacam ini seringkali tidak membedakan dengan jelas antara pengguna narkotika yang butuh rehabilitasi dengan pengedar atau bandar narkotika yang memiliki peran berbeda dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan pelaku melalui rehabilitasi medis dan sosial menjadi semakin relevan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada reintegrasi sosial dan pemulihan pelaku untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemidanaan narkotika dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji urgensi dan potensi penerapan pendekatan restoratif dalam menangani kasus narkotika. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada saat ini perlu direvisi dengan membuka ruang formal bagi pendekatan restoratif. Oleh karena itu, disarankan agar regulasi yang mengatur narkotika diperbarui untuk memungkinkan penerapan rehabilitasi lebih luas, serta memperkuat kapasitas aparat hukum dan fasilitas rehabilitasi. Selain itu, kampanye nasional untuk mengubah paradigma penanganan kasus narkotika menjadi penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Kata Kunci: Pemidanaan, narkotika, pendekatan restoratif.
ANALISIS YURIDIS PERIKATAN NOTARIS TERHADAP KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Lusiana, Wyda; Pangestu, Ratih Dwi
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2676

Abstract

AbstrakPerikatan notaris terhadap klien memiliki peran sentral dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan akta autentik yang menjadi dasar transaksi hukum. UU Jabatan Notaris mengatur hubungan hukum antara notaris dan klien, menetapkan kewajiban notaris untuk memastikan keabsahan dokumen serta memberikan penjelasan yang memadai kepada klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perikatan notaris terhadap klien berdasarkan ketentuan yang ada dalam UU Jabatan Notaris dan mengeksplorasi implikasi hukum dari hubungan tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali tugas dan wewenang notaris dalam melaksanakan tugas notariat serta tanggung jawab hukum mereka jika terjadi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikatan notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap klien. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi terkait profesi notaris, serta memperkuat perlindungan hukum bagi klien dalam perikatan ini. Pembaruan regulasi yang mengintegrasikan teknologi dan penguatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam praktik notariat, serta memperkecil potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik notariat yang lebih adil dan akuntabel di Indonesia.Kata kunci: perikatan notaris
GAGASAN KESETARAAN GENDER K.H. HUSEIN MUHAMMAD: KAJIAN SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM Susantin, Jamiliya; Qadariyah, Lailatul; suhaimi, suhaimi; Wahyono, Sapto; Rijal, Syamsul
Jurnal Yustitia Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i1.2788

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas pemikiran K.H. Husein Muhammad mengenai kesetaraan gender dalam perspektif Hukum Islam, yang dilatarbelakangi oleh pandangannya bahwa sistem sosial dalam Al-Qur’an bersifat kontekstual dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Kiai Husein melihat bahwa perempuan di era modern memiliki kemampuan dan peran yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, sehingga tafsir keagamaan perlu disesuaikan dengan realitas sosial tersebut. Fokus penelitian ini mencakup tiga hal: pandangan Kiai Husein tentang kesetaraan gender, pandangan Hukum Islam mengenai hal tersebut, serta sejauh mana terdapat perbedaan atau penyimpangan antara keduanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis deskriptif, serta pendekatan deduktif untuk mengembangkan kerangka teoritik dari literatur yang ada. Data primer diperoleh dari karya Kiai Husein seperti Fiqih Perempuan, didukung oleh literatur sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Kiai Husein, kesetaraan gender mencakup aspek ibadah, munakahat, dan muamalah siyasah, sedangkan dalam Hukum Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan spiritual yang setara. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai isu-isu seperti kepemimpinan perempuan, tanggung jawab nafkah, dan perempuan sebagai imam salat.Kata Kunci: Kesetaraan Gender, K.H. Husein Muhammad, Hukum Islam
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN UMUM: STUDI PUTUSAN GUGATAN IJAZAH PALSU PRESIDEN JOKOWI Ruby, Ratu
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2930

Abstract

AbstrakPenelitian ini menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, yang menolak gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. Kajian difokuskan pada aspek kompetensi absolut peradilan umum dalam menangani perkara yang menyangkut Presiden sebagai pejabat publik, serta penerapan asas perbuatan melawan hukum dalam konteks pejabat negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap amar dan pertimbangan majelis hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai gugatan tidak memenuhi syarat formil karena objek sengketa berada di luar ranah perdata, melainkan dalam lingkup hukum tata negara dan administrasi. Kesimpulannya, perkara ini mempertegas batas yurisdiksi peradilan umum dalam mengadili pejabat negara yang masih aktif menjabat. 
REKONSTRUKSI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN SENGKETA HASIL PEMILU DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA Indrawan, Indrawan; Adityo, Rayno Dwi; Taufik, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2931

Abstract

AbstrakPenyelesaian sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan dan integritas sistem pemilu di Indonesia. Prosedur yang ada saat ini, meskipun telah diatur dalam undang-undang, masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Sengketa administrasi pemilu, yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, sering kali terkendala oleh ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan waktu. Sementara itu, sengketa hasil pemilu, yang melibatkan penghitungan suara dan hasil akhir pemilu, sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas teknis dan waktu yang terbatas, terutama dalam peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi model penyelesaian sengketa pemilu dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur penyelesaian sengketa sudah ada, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, termasuk penguatan kapasitas lembaga terkait dan penggunaan teknologi untuk mempercepat verifikasi hasil pemilu. Selain itu, rekomendasi perbaikan mencakup pembaruan regulasi yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum pemilu. Dengan rekonstruksi model penyelesaian sengketa yang lebih efektif, diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di Indonesia.  
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERSPEKTIF SEPARATION OF POWERS Siswanto, Moh.; Mawardi, Mawardi; Bustomi, Imam
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2927

Abstract

AbstrakKewenangan Presiden dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam praktik ketatanegaraan, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, tetapi juga memiliki peran dalam proses legislasi, baik melalui pengajuan rancangan undang-undang maupun penerbitan regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Keadaan ini menimbulkan perdebatan terkait batas-batas kekuasaan eksekutif serta potensi terjadinya dominasi atas fungsi legislasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji wewenang Presiden dalam pembentukan hukum berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan, serta menilai mekanisme pengawasan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki dasar hukum untuk menetapkan regulasi, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Peran Presiden dalam bidang legislasi harus tetap berada dalam kerangka pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh legislatif. Untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan, diperlukan sistem pengawasan konstitusional dan politik yang efektif. Oleh karena itu, kewenangan normatif Presiden dalam membentuk regulasi tidak boleh disalahgunakan untuk membuat norma hukum yang berdiri sendiri di luar ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP Dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Ubaidillah, Syahid; Ismail, Mahsun; Nadir, Nadir; Mohammad, Mohammad; Sjah, Firman
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2932

Abstract

   Abstrak Dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan studi komparasi antara Pasal 480 KUHP lama dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama, Bagaimana kualifikasi unsur pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kedua, Apa perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 480 KUHP lama hanya mengatur secara terbatas dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda nominal yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP lama, atas pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 591 tentang penadahan memperluas cakupan perbuatan penadahan dan menaikkan kategori ancaman pidana denda, masuk pada kategori V (Rp 500.000.000.00) lima ratus juta rupiah, sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan kejahatan kontemporer. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam upaya memutus mata rantai kejahatan. 
KONTRIBUSI IMAM ASY-SYATHIBI DAN THAHIR IBNU ‘ASYUR DALAM PENGEMBANGAN MAQASHID SYARIAH Fahmi, Ach Fuad; Susantin, Jamiliya; Hamidah3, Tutik
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2928

Abstract

AbstrakKontribusi pemikiran Imam Asy-Syatibi dan Thahir Ibnu ‘Asyur dalam pengembangan konsep maqashid syariah, sebuah kerangka filosofis yang menekankan tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Imam Asy-Syatibi melalui karyanya al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam merumuskan maqashid syariah secara sistematis dalam tiga tingkatan kebutuhan: dharuriyyat (pokok), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (pelengkap). Sementara itu, Thahir Ibnu ‘Asyur dalam Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah memperluas cakupan maqashid syariah dengan menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, toleransi, dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, berfokus pada literatur primer maupun sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menemukan kesinambungan, perbedaan, dan relevansi pemikiran kedua tokoh dalam menghadapi problematika kontemporer umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Asy-Syatibi memberikan fondasi metodologis yang kuat dalam teori hukum Islam, sedangkan Ibnu ‘Asyur menghadirkan aktualisasi maqashid agar tetap kontekstual dengan dinamika sosial modern. 

Page 12 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA Vol 26, No 1 (2025): YUSTITIA Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA Vol 24, No 1 (2023): YUSTITIA Vol 23, No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 2 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 2 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 19, No 1 (2018): JURNAL YUSTITIA Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA More Issue