cover
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
riggs@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
ISSN : 29639298     EISSN : 2963914X     DOI : https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) is published by the Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. RIGGS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of business and engineering. All publications in the RIGGS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. RIGGS is a national journal with e-ISSN: 2963-914X, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) publishes articles periodically twice a year, in January and July.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8,361 Documents
Implementasi Reliability Centered Maintenance (RCM) Berbasi Analisis Kuantitatif Vibrasi dan Infrared Thermography Pada Pompa Sentrifugal Untuk Meningkatkan Keandalan Sistem Samloy, Marscel Alpharo; Shidiq, Ahmad; Joenoes, Ahmad Taufik; Permana, Diki Ismail
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7393

Abstract

Pompa sentrifugal merupakan peralatan vital dalam sistem industri yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas proses produksi. Peralatan ini rentan terhadap berbagai kegagalan mekanis, seperti mass imbalance, misalignment, dan kerusakan bearing. Gangguan tersebut umumnya ditandai dengan meningkatnya tingkat getaran serta munculnya anomali temperatur pada komponen utama, yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan penurunan kinerja hingga kegagalan sistem. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemeliharaan yang tepat untuk mendeteksi kerusakan sejak dini secara akurat dan sistematis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan metode Reliability Centered Maintenance (RCM) berbasis pendekatan kuantitatif melalui integrasi analisis vibrasi dan Infrared Thermography. Pengukuran getaran dilakukan untuk mengidentifikasi spektrum frekuensi dominan, yang kemudian dibandingkan dengan standar ISO 10816-3 dalam mengevaluasi tingkat keparahan getaran mesin. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai getaran berada pada zona C (kelas 3), yang mengindikasikan adanya potensi mass imbalance pada sistem pompa. Selanjutnya, analisis Infrared Thermography dilakukan dengan mengacu pada standar ISO 18434-2 untuk mendeteksi distribusi temperatur pada area bearing housing dan coupling. Hasil pengamatan menunjukkan adanya pola pemanasan asimetris yang mengindikasikan potensi misalignment serta degradasi pelumasan. Integrasi kedua metode condition monitoring dalam kerangka RCM mampu meningkatkan ketepatan identifikasi failure mode, mengoptimalkan interval pemeliharaan, serta mendukung peningkatan keandalan dan efisiensi operasi pompa sentrifugal secara berkelanjutan dan optimal.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Ardina, Ardina; Muchran, Muchriady; Akib, Muhammad
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai pada Puskesmas Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pegawai di instansi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, disiplin kerja dan kompensasi dipandang sebagai dua faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepuasan kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Puskesmas Sumbang yang terdiri dari 117 orang dan menggunakan sampel berjumlah 54 responden. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan beberapa tahapan analisis, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat disiplin kerja pegawai, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja yang dirasakan. Selain itu, kompensasi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Variabel kompensasi memiliki nilai t-hitung yang lebih besar dibandingkan variabel disiplin kerja, sehingga dinyatakan sebagai variabel yang lebih dominan dalam memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja dan kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai, dengan kompensasi sebagai faktor yang memberikan pengaruh paling kuat.
Pengaruh Faktor Internal dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Hidayat, Rayhan Rehema; Ekawanti , Wahyumi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal perusahaan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Sektor energi dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik padat modal, tingkat investasi aset tetap yang tinggi, serta berada dalam pengawasan regulator yang relatif ketat, sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi intensitas modal, leverage, komisaris independen, dan komite audit, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Populasi penelitian terdiri dari 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 47 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal, leverage, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik internal perusahaan serta mekanisme tata kelola yang efektif dapat berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur terkait determinan penghindaran pajak serta menjadi referensi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku dan Kewenangan Kepolisian dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pasca, Aprillia Wihelda; Prawesthi, Wahyu; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kewenangan kepolisian dalam memberikan pertanggungjawaban hukum tersebut kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku kecelakaan lalu lintas mencakup dua aspek utama, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Dalam aspek pidana, pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan dalam aspek perdata, pelaku atau pemilik kendaraan wajib memberikan ganti kerugian kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 234 dan Pasal 236. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban baik secara fisik, finansial, maupun psikologis. Selain itu, kewenangan kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban hukum tersebut. Kepolisian berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pengamanan dan olah tempat kejadian perkara, serta penyidikan guna menentukan penyebab kecelakaan dan pihak yang bertanggung jawab. Proses penyidikan ini juga menjadi dasar bagi korban untuk memperoleh santunan dan ganti kerugian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala berupa keterlambatan administrasi dan kurang optimalnya pemenuhan hak korban, sehingga diperlukan peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian dalam penanganan kecelakaan lalu lintas  
Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Satuan Samapta Menangani Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ferdyansyah, Muhammad Rico; Prawesthi, Wahyu; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7397

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan kewenangan serta batasan yuridis bagi Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa, dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaannya yang melampaui kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Satuan Samapta dalam melakukan upaya paksa telah diatur secara komprehensif dalam hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, hingga KUHAP. Kerangka hukum ini mengadopsi prinsip-prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan continuum of force. Kedua, sistem pertanggungjawaban hukum bersifat multidimensi, mencakup pertanggungjawaban pidana (KUHP), perdata (KUHPerdata), administratif (UU No. 30 Tahun 2014), disiplin (Kode Etik Polri), dan HAM (Komnas HAM). Ketiga, ditemukan kesenjangan signifikan antara norma (law in books) dan implementasi di lapangan (law in action), yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum acara pidana di tingkat garda terdepan, penyalahgunaan diskresi, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan: Pertama, Polri perlu merevolusi sistem pelatihan hukum dan prosedur bagi anggota Satuan Samapta secara berkelanjutan. Kedua, memperkuat akuntabilitas melalui adopsi teknologi (seperti body-worn camera) dan reformasi sistem pengawasan internal yang transparan. Ketiga, membangun kemitraan pengawasan dengan lembaga eksternal dan masyarakat sipil. Keempat, penegakan hukum yang konsisten dan imparsial terhadap setiap pelanggaran prosedur penggunaan kekuatan.
Adaptasi Strategi Bisnis UMKM Indonesia terhadap Ketidakpastian Ekonomi Global dan Kebijakan Perpajakan 2026 Ananda, Calvin; Saepudin, Saepudin; Wahjoedi, Tri; Pamudya, Owen Al Azis; Putra, Alan Alfariza
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7398

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, namun menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global dan perubahan kebijakan perpajakan yang semakin dinamis dan kompleks. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana ketidakpastian ekonomi global yang bersifat VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity) serta kebijakan perpajakan mempengaruhi keberlangsungan usaha UMKM, serta bagaimana pelaku usaha merespons kondisi tersebut melalui strategi adaptasi yang tepat dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari faktor-faktor tersebut dan mengidentifikasi strategi adaptasi yang dilakukan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, laporan ekonomi, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan dan terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi global berdampak pada peningkatan biaya produksi, perubahan daya beli masyarakat, serta ketidakstabilan usaha, sementara kebijakan perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan pengelolaan keuangan UMKM. Dalam menghadapi kondisi tersebut, UMKM menerapkan strategi adaptasi berupa digitalisasi usaha, diversifikasi produk, efisiensi operasional, serta peningkatan literasi keuangan dan perpajakan. Dengan demikian, kemampuan adaptasi yang didukung oleh kapasitas internal usaha serta kebijakan pemerintah yang responsif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan ketahanan usaha dan daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi global.
Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri Pengamanan Masyarakat Mojokerto Amarullah, Alfansyuri; Subekti, Subekti; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7399

Abstract

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan aspek penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Salah satu fungsi kepolisian yang berperan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah fungsi Samapta, khususnya dalam kegiatan pengamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta POLRI pada kegiatan pengamanan masyarakat di POLRES Kota Mojokerto serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi di lingkungan POLRES Kota Mojokerto. Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Samapta dalam perspektif HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Samapta dalam pengamanan masyarakat telah mengacu pada prinsip HAM seperti legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman anggota, dinamika kondisi lapangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana.
Strategi Adopsi Insurtech pada Perusahaan Asuransi Konvensional untuk Menghadapi Perubahan Digital Zuchroh, Imama; Andiani, Lidia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.740

Abstract

Industri asuransi konvensional menghadapi tekanan transformasi digital yang signifikan dalam era digitalisasi. Penelitian ini menganalisis strategi adopsi insurtech (teknologi asuransi) pada perusahaan asuransi konvensional sebagai respons terhadap perubahan lanskap digital. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan riset kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi tantangan, peluang, dan strategi implementasi insurtech dalam perusahaan asuransi tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi insurtech bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan strategis untuk mempertahankan daya saing. Faktor kunci keberhasilan meliputi transformasi budaya organisasi, modernisasi sistem warisan, kemitraan strategis dengan startup insurtech, serta pengembangan kapabilitas digital. Perusahaan asuransi yang berhasil mengadopsi insurtech menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, dan nilai pemegang saham.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pencemaran Nama Baik melalui Restorative Justice Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Hermawan, Syahrul Dwi; Soekorini, Noenik; Taufik, Moh
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7400

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru, salah satunya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital. Penyebaran informasi yang cepat dan tanpa batas seringkali memicu terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tingginya jumlah kasus pencemaran nama baik menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan pidana konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang efektif, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan para pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah mengakomodasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimana implikasi hukumnya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan serta berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana.
Pengaruh Pemberian Insentif dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Kerja Suzanna, Anna; Rangkuti, Zulkifli; Kusumadevi, Nurwulan
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7401

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian insentif dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Kerja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya peran sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kesehatan kerja yang menuntut profesionalisme dan kinerja pegawai yang optimal. Pemberian insentif yang memadai diyakini dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai, sementara budaya organisasi yang kondusif mampu membentuk lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan produktif. Kedua faktor tersebut menjadi elemen penting yang berpotensi memengaruhi tingkat kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif untuk menggambarkan kondisi variabel penelitian serta menguji hubungan antarvariabel. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh pegawai UPTD Kesehatan Kerja yang berjumlah 30 orang sebagai responden penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian insentif dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, baik secara parsial maupun secara simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik sistem pemberian insentif yang diterapkan serta semakin kuat budaya organisasi yang terbentuk, maka kinerja pegawai akan semakin meningkat. Oleh karena itu, organisasi perlu memperhatikan kebijakan pemberian insentif yang adil dan kompetitif serta membangun budaya organisasi yang positif sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pegawai dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.