cover
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
riggs@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
ISSN : 29639298     EISSN : 2963914X     DOI : https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) is published by the Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. RIGGS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of business and engineering. All publications in the RIGGS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. RIGGS is a national journal with e-ISSN: 2963-914X, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) publishes articles periodically twice a year, in January and July.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8,361 Documents
Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Melibatkan Anak Di Bawah Umur Aditya, Fenly Kurnia Eka; Sidharta, Dudik Djaja; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7402

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis. Penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah personel, eskalasi emosi massa, serta adanya provokasi dari pihak tertentu yang dapat mempengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme, pelatihan, dan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Analisis Partisipasi Anggota & Pengelolaan Kredit Dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Lancang Kuning) Ningsih, Eka Wahyu; Albeta, Febrina Rita
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7403

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Lancang Kuning. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadinya peningkatan kinerja keuangan secara signifikan. Penelitiann ini bertujuan untuk mengetahui peranan partisipasi anggota yang dilihat dari aspek ekonomi dan demokratis dalam peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya untuk mengetahui peranan pengelolaan kredit dalam peningkatan kinerja keuangan. Terdapat beberapa kebijakan kredit, diantaranya standar kredit, persyaratan kredit, serta kebijakan administrasi kredit. Terdapat pula standar operasional prosedur (SOP) administrative dalam proses peminjaman, diantaranya formulir pengajuan pinjaman dan pencairan pinjaman, serta pelunasan pinjaman. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, wawancara dilakukan dengan jumlah 34 informan, 3 diantaranya adalah pengurus, yaitu ketua koperasi, sekretaris koperasi, dan bendahara Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Lancang Kuning, serta 31 diantaranya adalah anggota koperasi. Taham selanjutnya setelah wawancara adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Lancang Kuning, menunjukkan bahwa ketika anggota berpartisipasi aktif dari aspek ekonomi, seperti kredit, maupun demokratis, seperti keikutsertaan dalam Rapat Anggota Tahunan, dan kegiatan sosial, berbarengan dengan adanya pengelolaan kredit yang teratur, akan terjadi peningkatan kinerja keuangan, terkhusus pada Sisa Hasil Usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk menganalisa peranan partisipasi anggota dan peranan pengelolaan kredit dalam peningkatan kinerja keuangan koperasi.
Implementasi Prinsip Proporsionalitas Penggunaan Kekuatan Satuan Samapta Polres Mojokerto Pengamanan Unjuk Rasa Pratama, Ferry Putra; Handayati, Nur; Paramitha, Vallencia Nandya
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7405

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan salah satu tugas kepolisian yang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian, khususnya Satuan Samapta, dituntut untuk menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan agar kewenangan yang dimiliki tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara fakta di lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Kepolisian dan peraturan internal POLRI mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pengamanan unjuk rasa lebih mengedepankan pendekatan preventif, persuasif, dan humanis, serta penggunaan kekuatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat ancaman. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan personel, eskalasi emosi massa, dan potensi provokasi yang dapat memengaruhi stabilitas pengamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip proporsionalitas penggunaan kekuatan dalam pengamanan unjuk rasa oleh Satuan Samapta Polres Kota Mojokerto telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan profesionalisme dan pengawasan berkelanjutan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Analisis Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Status Kepegawaian Satpam Di Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia Tbk Trimurti, Dony; Sidharta, Dudik Djaja; Hamdani, Fathul
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan mengenai status kepegawaian Satuan Pengamanan (Satpam) serta penerapannya dalam praktik hubungan kerja pada Pabrik Kertas PT. Tjiwi Kimia Tbk. Permasalahan penelitian meliputi pengaturan status kepegawaian Satpam menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan praktik hubungan kerja di lapangan. Fokus penelitian ini menjadi penting karena keberadaan Satpam sebagai bagian dari sistem keamanan perusahaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas operasional, sehingga kejelasan status kepegawaian menjadi hal yang krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung data empiris sebagai bahan pelengkap. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis norma hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga memberikan gambaran mengenai implementasi hukum dalam praktik hubungan kerja yang sesungguhnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Satpam merupakan pekerja dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pekerjaan pengamanan yang bersifat berkelanjutan pada prinsipnya lebih tepat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Namun dalam praktiknya di PT. Tjiwi Kimia Tbk, Satpam dipekerjakan melalui sistem outsourcing dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Praktik tersebut secara hukum masih diperbolehkan, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakpastian status kerja serta perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih lanjut terhadap penerapan sistem tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja.
Pengaruh Daya Tarik Wisata dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata Jona Garden Kabupaten Langkat Milala, Dinda Putri Arga; Nasution, Amrin Mulia Utama
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Daya Tarik Wisata dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata Jona Garden Kabupaten Langkat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Wisata Jona Garden pada bulan Juni-Desember 2024 sebanyak 90.453 orang. Data diperoleh melalui survei lapangan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan rumus Slovin sehingga diperoleh 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Daya Tarik Wisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata Jona Garden Kabupaten Langkat dengan nilai beta 0,687 dan signifikansi (0,000) < 0,05. Fasilitas juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata Jona Garden Kabupaten Langkat dengan nilai beta 0,247 dan signifikansi (0,011) < 0,05. Secara simultan, Daya Tarik Wisata dan Fasilitas berhubungan signifikan terhadap Kepuasan Pengunjung Wisata Jona Garden Kabupaten Langkat, Berdasarkan Uji Determinasi dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 0.835  berarti 83,5% Kepuasan Pengunjung dapat di jelaskan oleh Daya Tarik Wisata  (X1), dan Fasilitas (X2). Sedangkan sisanya 16,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.hal inimenunjukkan bahwa kedua variabel merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepuasan pengunjung Wisata Jona Garden Kabupaten Langkat.
Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Modal Intelektual Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Fitrianingsih, Dwi; Fidziah, Fidziah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.741

Abstract

This study aims to analyze the effect of Cash Turnover, Accounts Receivable Turnover, and Intellectual Capital on Financial Performance in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020–2024. The findings of this study are expected to provide insights for stakeholders regarding the roles of Cash Turnover, Accounts Receivable Turnover, and Intellectual Capital in business operations, thereby creating added value and competitive advantage amid business competition. Furthermore, the study is also expected to offer a general overview of corporate financial performance, which is measured using Return on Assets (ROA). The study involves 55 companies selected through purposive sampling. The data analysis method used is multiple linear regression. The results indicate that Cash Turnover has a significant effect on Return On Assets (ROA), while Accounts Receivable Turnover does not have a significant effect. On the other hand, Intellectual Capital has a significant effect on ROA. Simultaneously, the three variables, Cash Turnover, Accounts Receivable Turnover, and Intellectual Capital significantly influence the financial performance of the companies as measured by Return On Assets (ROA).
Perjanjian Kredit Perbankan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Lidiawati, Lidiawati; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya korelasi perjanjian kredit dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris dalam bidang perbangkan Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstifkarena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara.Hasil penelitian adalah aturan hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang di atur dalam undang-undang hukum perdata dan undang-undang hak tanggungan. Pemberian kredit yang awalnya sudah di sepakati oleh debitur dan kreditur selalu memiliki sifat timbal balik yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, untuk menuntut semua pemenuhan prestasi dari debitur dan melaksanakan semua pemenuhan prestasinya. Dalam kondisi tertentu pertukaran prestasi jika tidak berjalan sebagaimana yang sudah di sepakati oleh kreditur dan debitur maka timbul namanya wanprestasi. Hal tersebut yang di lakukan oleh debitur yang telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Kreditur. Debitur telah lalai melakukan kewajibannya untuk mengangsur kredit yang telah di berikan fasilitas kredit kepada kreditur sehingga menimbulkan akibat hukum.
Analisis terhadap Kewenangan Kepolisian dalam Menangani Konflik Sosial dan Membangun Kepercayaan Masyarakat Pradana, Mayfan Gilang; Marwiyah, Siti; Damayanti, Sri Sukmana
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7412

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma yuridis serta batasan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani konflik sosial dan membangun kepercayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pengaturan kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial serta bagaimana peran kewenangan tersebut dalam membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam menangani konflik sosial mencakup tindakan preventif, preemtif, dan represif yang harus dilaksanakan sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan implementasi di lapangan (das sein), khususnya dalam penggunaan diskresi kepolisian yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan tindakan represif yang berlebihan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat, kepolisian perlu mengedepankan pendekatan humanis, transparansi, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penerapan sanksi yang tegas, serta pengembangan model pemolisian berbasis kemitraan dan teknologi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Polri dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
Pengaruh QRIS dan Preferensi Konsumen dalam Penggunaan Uang Kertas di Kalangan Mahasiswa Universitas Ekuitas Indonesia Pratista, Salma Anbar; Febriyanti, Selsa Aulia
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7413

Abstract

Perkembangan teknologi digital di sektor keuangan telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, salah satunya melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019. QRIS hadir sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang bertujuan untuk menyederhanakan transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi, serta mendorong inklusi keuangan. Penggunaan QRIS mengalami peningkatan pesat, khususnya di kalangan generasi muda seperti mahasiswa yang memiliki tingkat literasi digital tinggi dan terbiasa menggunakan perangkat smartphone. Namun demikian, penggunaan uang kertas masih tetap ditemukan dalam berbagai aktivitas transaksi mahasiswa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, persepsi kenyamanan, serta keterbatasan infrastruktur pembayaran digital di beberapa lokasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi QRIS dan preferensi konsumen terhadap penggunaan uang kertas di kalangan mahasiswa Universitas Ekuitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda, disertai uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Technology Acceptance Model (TAM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku transaksi mahasiswa, sedangkan Theory of Planned Behavior (TPB) tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap perilaku transaksi. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,558 menunjukkan bahwa variabel TAM dan TPB mampu menjelaskan 55,8% variasi perilaku transaksi mahasiswa, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Satuan Samapta Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Mojokerto Setyawan, Firmansyah Fajar Aldy; Handayati, Nur; Ayuningtiyas, Fitri
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7414

Abstract

Pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam praktiknya, kegiatan unjuk rasa seringkali melibatkan jumlah massa yang besar serta dinamika sosial yang kompleks sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat kepolisian yang profesional dan proporsional dalam melakukan pengamanan. Satuan Samapta memiliki peran strategis dalam pengendalian massa agar unjuk rasa berlangsung tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto dalam pengamanan unjuk rasa serta mengkaji kendala dan upaya yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui studi kepustakaan dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Satuan Samapta Polres Mojokerto telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006. Pengamanan dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mengedepankan prinsip preventif, persuasif, humanis, dan proporsional. Kendala yang dihadapi meliputi potensi eskalasi massa, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan pemahaman hukum, yang diatasi melalui komunikasi, peningkatan profesionalisme, dan koordinasi lintas fungsi efektif.