cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 26   27   28   29   30 
Optimalisasi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Negar Filipina) Jasminta, Putri; Indah, Putri Jasminta; Subekti, Subekti
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1000

Abstract

Tindak pidana tidak hanya terbatas pada pelaku yang sudah dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh anak. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Negara Indonesia dengan Negara Filipina memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dengan Filipina dan upaya mengoptimalkan pengaturan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kejahatan anak. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan, yaitu di Indonesia menerapkan usia 12-18 tahun untuk pertanggungjawaban pidana anak dan pemberian hukuman berupa sanksi pidana atau tindakan, sedangkan Filipina menetapkan batas usia 15- 18 tahun dan mencakup tanggung jawab bersama orang tua dalam regulasinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan negara Indonesia adalah dengan melakukan perluasan pertanggungjawaban pidana anak berupa menambahkan pengaturan tanggung jawab orang tua dalam pengaturan hukum pidana anak.
Pembuktian Hukum Terhadap Pelaku Bullying Dalam Kriminologi Muhamad Rafi, Marcelino; Rafi, Marcelino Muhamad
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1007

Abstract

Bullying atau dalam bahasa Indonesia seringkali dikenal “perundungan/penindasan” dapat dikatakan sebagai seluruh bentuk penindasan atau kekerasan yang dikehendak secara sengaja oleh individu maupun kelompok yang lebih berkuasa dan dominan terhadap individu lain, hal tersebut bertujuan untuk mengganggu dan bahkan menyakiti, selain itu bullying biasanya dilakukan berulang-ulang kali sehingga terbentuk suatu pola intimidasi, bullying dapat terjadi pada tingkat sekolah dasar hingga tingkat perkuliahan bahkan tidak berhenti disitu bullying juga dapat terjadi di lingkungan masyarakat seperti lingkungan kerja serta rumah tangga, perilaku tersebut dapat dikatakan sangat merugikan karena tidak hanya berpengaruh terhadap fisik tetapi juga dapat berpengaruh terhadap mental individu serta dapat dimungkinkan akan mengganggu pola pikir untuk kedepannya. Pelaku dari tindakan bullying sangat erat kaitannya dengan studi kriminologi sebagai ilmu hukum yang mempelajari pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat. Membuktikan bahwa pelaku bullying merupakan penjahat pada ranah kriminologi adalah tujuan dari penelitian ini dibuat. Penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal (normatif) dan lebih dominan mengarah pada konsep asas keadilan dalam sistem moralitas menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan meninjau pertimbangan kasus sosial yang sempat terjadi. Presensi Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan sebagai arketipe serta representasi untuk memberikan bukti kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bullying. Maka perlu adanya pertimbangan yang harus disesuaikan terhadap Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pelaku bullying sesuai dengan fakta yang terjadi pada kasus yang menimpa korban serta dengan terseretnya unsur kriminologi yang dapat memperkuat bukti kejahatan yang dilakukan terhadap pelaku kepada korban.
Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Terhadap Undang-Undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) YANTO, HERI; Heriyanto , Heriyanto
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1021

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Terhadap Undang-undang Kesehatan yang Baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) sejauh ini masih minim utamnya yang berkaitan dengan hal-hal yang substansial yakni pengetahuan terkait ketentuan pidana, pasal dan bab yang diatur dalam undang-undang kesehatan yang baru. Adapun rekomendasi penelitian adalah diperlukan adanya sosialisasi secara intens oleh pemangku kepentingan bidang kesehatan (Kadinkes/Kepala Rumah Sakit) terkait undang-undang kesehatan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) khususnya kepada para pelaku atau praktisi bidang kesehatan.
Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Sari, Erna; Putra, Irwan Sapta; PUTRA, IRWAN
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1044

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Hak-hak anak melekat pada diri mereka dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, Hak-hak tersebut meliputi untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan Hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg tentang Tindak Pidana pencabulan Anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Serang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan studi kasus berdasarkan Putusan Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang. Hasil penelitian pemidanaan terhadap anak  sebagai pelaku tindak pidana pencabulan berdasarkan Putusan Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg tidak tepat karena putusan hakim dianggap masih belum sesuai dengan isi Pasal 81 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pencabulan diancam dengan hukuman penjara minimal selama 5 (lima) tahun dan jika terpidana adalah anak maka anak dipidana paling lama ½ (satu perdua) dari ancaman maksimum yang dijatuhkan terhadap orang dewasa, tetapi praktiknya menjatuhkan pidana hanya perawatan/rehabilitasi selama 6 (enam), selain itu hakim tidak memperhatikan kondisi korban anak yang mengalami trauma berat. Hakim juga menjatuhkan pemidanaan lebih rendah.
Analisis Yuridis Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 706/Pid.Sus/2022/PN.Srg Juhariah, Juhariah; Putra, Irwan Sapta; PUTRA, IRWAN
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1045

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dasar-dasar hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana narkotika. Di dalam ruang sidang, hakim bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengadili terdakwa. Penentuan dasar hukum yang digunakan pengadilan dalam putusan No.706/Pid.Sus/2022/Pn.Srg tentang pecandu narkotika merupakan tujuan dari penelitian ini. Pendekatan penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Sebagai hasil dari temuan investigasi, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keputusan hakim didasarkan pada peraturan yang relevan dengan penyalahgunaan narkoba serta persidangan yang telah berlangsung. Hakim menjatuhkan hukuman dua tahun penjara sesuai dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya pasal 127 dan 112 tentang penyalahgunaan narkotika dan kepemilikan narkotika. Menurut hakim, hukuman tersebut dijatuhkan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Susanto, Zephany; Supriyatni, Renny; Rubiati, Betty
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1078

Abstract

Wakaf merupakan tindakan penahanan, penyimpanan, atau larangan atas benda tertentu untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya kepada umat Islam. Salah satu benda yang dapat diwakafkan adalah tanah. Namun, sengketa tanah wakaf seringkali muncul karena klaim atau pengambilalihan yang tidak sah, termasuk tuntutan dari ahli waris wakif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut. Pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara keluarga dan agama Islam, memiliki serangkaian proses termasuk mediasi untuk menyelesaikan perkara wakaf di mana melalui mediasi, diharapkan tercapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi Pengadilan Agama dalam menjalankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama, dalam hal ini telah dilaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kupang, bahwa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana tahap mediasi diawali dengan pengadilan yang mewajibkan jalur mediasi, kemudian untuk hasil mediasi sendiri bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat terselenggaranya mediasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Kosmetik Online Illegal Melalui e-Commerce Nurdiyanti, Erlinda Putri; Nur Rohmah, Fayza Galih; Kusumaningtyas, Mahageng; Galih, Fayza
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1108

Abstract

Kosmetik merupakan salah satu produk konsumen yang populer dan banyak diminati dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Namun, keberadaan penjualan kosmetik ilegal melalui platform e-commerce semakin meningkat, menimbulkan risiko bagi konsumen terkait dengan kualitas, keamanan, dan keaslian produk. Riset ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam konteks jual beli kosmetik ilegal secara online. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum perlindungan konsumen. Data yang dikumpulkan diperiksa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen dari penjualan kosmetik ilegal melalui e-commerce. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf c, Pasal 8 dan Pasal 9. Upaya perlindungan konsumen diimplentasikan melalui pencegahan dengan cara sosialisasi edukasi kepada konsumen tentang bahaya kosmetik illegal dan melalui penindakan dengan cara pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal. Perlindungan konsumen dalam jual beli kosmetik online ilegal merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, platform e-commerce, dan konsumen. Konsumen perlu cermat dalam berbelanja online dan memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar dari BPOM. Penjualan kosmetik ilegal online di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas, sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf a: Melarang pelaku usaha untuk memproduksi, memperdagangkan, atau mengedarkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, kesehatan, dan keefektifan.
Telaah Konflik Tata Kelola Agraria pada Kasus Peralihan Hak Ulayat di Perkebunan Jorong Lok Batu Sandi Solok Selatan Sumatra Barat Almira, Lara Delanosa; Malik, Atiyah Rauzanah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1125

Abstract

Dinamika pergeseran hak ulayat menjadi hak milik pada konteks pertanahan masyarakat adat Minangkabau telah menjadi isu yang hingga kini masih memerlukan penyelesaian baik secara yuridis maupun tata kelola. Artikel ini bermaksud mengidentifikasi proses terjadinya peralihan hak atas tanah ulayat (komunal) menjadi hak individu serta mengeksplorasi sejauh mana peran pemerintah (wali nagari) menyelesaikan sengketa jual beli tanah ulayat. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif sosio-legal dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan proses peralihan hak ulayat menjadi hak milik individu di tanah ulayat perkebunan Jorong Lok Batu Sandi secara yuridis sah karena memenuhi persyaratan administrasi yang disepakati dua belah pihak, serta disaksikan oleh wali nagari setempat.
Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prank Terror Bom di Media Sosial Sanjaya, Akbar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1143

Abstract

Prank merupakan fenomena lazim di media sosial sekarang ini. Prank terror bom merupakan peristiwa dimana pelaku melakukan keusilan dengan menakut-nakuti korban dengan ancaman meledakkan bom di tempat si korban berada. Hal ini umumnya dilakukan melalui media sosial untuk menjaga anonimitas si pelaku. Prank terror bom merupakan kasus yang rancu dan memunculkan ketidakjelasan unsur pidana di dalam perbuatannya. Khususnya undang-undang mana yang dapat menjerat si pelaku, sehingga dalam tulisan ini penulis tertarik untuk meneliti bisa-tidaknya perbuatan prank terror bomb memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme dari segi pertanggungjawaban pidana dan bagaimana Upaya penegakkan hukum pemerintah kepada pelaku prank terror bomb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, prank terror bom tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku prank terror bomb, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Baik itu secara persuasif maupun dengan cara paksaan melalui jeratan pidana.
Kebijakan Relokasi Terhadap Status Tanah Masyarakat Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Maulidina, Sekha Anggita; Kamilah, Anita; Sofyan, Mokh. Irfan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1172

Abstract

Pada tanggal 21 November 2022, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, diguncang gempa bumi berkekuatan 5,6 Mw (Lima Koma Enam Magnitudo). Permasalahan mengenai penanggulangan bencana sering terjadi, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan dan penertiban dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk masalah relokasi masyarakat pemilik hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis sosiologis untuk akurasi serta validitas data, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Kepastian hukum hak milik masyarakat atas tanah yang ditinggalkan akibat bencana gempa bumi dan hak atas tanah yang direlokasi di Kabupaten Cianjur. Tanah yang berada di Zona Merah tetap menjadi hak milik masyarakat juga sertifikatnya, namun tanah tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, tanah di lokasi relokasi akan menjadi hak milik masyarakat setelah 10 (Sepuluh) tahun, sehingga belum ada sertifikat kepemilikan saat ini. Setelah masa tersebut berakhir, kepemilikan tanah tersebut akan disahkan dengan Sertifikat Hak Milik.

Page 28 of 33 | Total Record : 328

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue