cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
 32   33   34   35   36 
Edukasi Hukum Lingkungan bagi Masyarakat Terdampak Pencemaran Industri sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Tanggung Jawab Korporasi Ginting, Yuni Priskila; Supandi, Shelvina Lareta
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3242

Abstract

Hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menjamin penyelesaian sengketa secara adil melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta penerapan etika beracara di ruang sidang. Namun, praktik peradilan masih menunjukkan adanya penyimpangan etika maupun penyalahgunaan hak prosedural yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian perkara dan penurunan integritas persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hak, kewajiban, dan etika beracara dalam hukum acara perdata serta implikasinya terhadap kualitas proses penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan purposive sampling terhadap peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak telah diatur secara jelas, namun implementasi etika beracara belum sepenuhnya efektif karena ketiadaan sanksi langsung bagi pelanggaran etik dalam persidangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa integritas persidangan tidak hanya ditentukan oleh penerapan norma hukum, tetapi juga kepatuhan etis sejak awal sampai akhir proses beracara. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penguatan penegakan etika demi meningkatkan profesionalisme, keadilan, dan efektivitas proses peradilan perdata.
Hak dan Kewajiban Para Pihak Serta Etika Beracara Dalam Hukum Acara Perdata Wijaya, Jefferson Clive; Fauzan, Azura; Indraatmaja, Tabhina Putri; Peranda, Adeya; Dewanti, Prameysha Khaira; Lasut, Denalia Michelle; Ginting, Yuni Priskila; Supandi, Shelvina Lareta
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3243

Abstract

Penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hak dan kewajiban para pihak dijalankan serta kepatuhan terhadap etika beracara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam proses beracara, serta sejauh mana etika beracara berperan dalam menjaga profesionalitas dan integritas proses litigasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris berupa studi dokumen putusan dan wawancara dengan praktisi hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik beracara di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum acara perdata telah mengatur hak dan kewajiban para pihak secara komprehensif, namun implementasinya belum berjalan optimal akibat masih terjadinya pelanggaran etika beracara dan penyalahgunaan hak prosedural. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan hubungan integral antara norma prosedural dan etika profesional sebagai indikator keberhasilan proses peradilan perdata. Implikasi penelitian menekankan pentingnya penguatan instrumen pengawasan dan sanksi etik untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Transformasi Hak Kekayaan Intelektual di Era Kecerdasan Buatan: Antara Perlindungan dan Inovasi Putri, Niken Ayu; Nurhaliza, Siti Zara; Kusumawati, Nanda Tri; Ramadhan, Rizky
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3244

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan bergerak begitu cepat sehingga menciptakan pola penciptaan karya yang berbeda dari konsep kreativitas konvensional. Sistem AI mampu menghasilkan berbagai bentuk ekspresi intelektual secara otomatis, sehingga menimbulkan persoalan hukum baru dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia yang masih bertumpu pada peran manusia sebagai pencipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesiapan sistem HKI Indonesia dalam menghadapi fenomena karya berbasis AI serta memetakan kebutuhan transformasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma yang berlaku belum mengatur secara jelas status hukum karya AI, termasuk mengenai penentuan pencipta, standar orisinalitas, atribusi kepemilikan, legalitas penggunaan data latih berhak cipta, dan mekanisme penegakan hukum digital lintas yurisdiksi. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta manusia, pengembang teknologi, dan pengguna AI. Reformasi komprehensif diperlukan melalui penguatan definisi hukum, penyusunan ketentuan khusus terkait karya AI, adaptasi mekanisme kontrak dan lisensi, serta harmonisasi dengan standar internasional agar sistem HKI Indonesia responsif, adil, dan mampu mendukung inovasi pada era kecerdasan buatan.
Dimensi Keadilan Dalam Sengketa Hak Cipta Lagu ‘Bilang Saja’: Analisis Yuridis Kasus Agnez Mo vs Ari Bias Fania, Risfa; Maulana, Moch Rival; Hidayat, Rafi Akbar; Rahmanisa, Fuji
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3245

Abstract

Sengketa hak cipta lagu Bilang Saja antara Agnez Mo dan Ari Bias memunculkan perdebatan mengenai keadilan dalam perlindungan hak ekonomi pencipta. Penelitian ini bertujuan menelaah dimensi keadilan dalam penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meninjau putusan pengadilan serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, terutama dalam pembagian manfaat ekonomi. Meskipun putusan pengadilan telah memberi kepastian hukum, namun belum menyentuh nilai keadilan substantif bagi pencipta asli. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih berimbang antara kepastian hukum dan perlindungan hak moral serta ekonomi pencipta.
Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Wulandari, Rika; Nur’aini, Siti; Mudrikah, Resa; N, Nabila Fauzia
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual (HKI) khususnya pada kreatif lokal dalam konteks perlindungan berdasarkan undang-undang hak cipta di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan analisis normatif, yang meninjau regulasi, dokumen hukum, dan literatur terkait HKI dan ekspresi budaya tradisional di sector ekonomi kreatif. Fokus kajian meliputi implementasi perlindungan HKI terhadap karya kreatif masyarakat lokal, kendala hukum yang dihadapi, serta peluang pengembangan perlindungan hukum agar dapat menyesuaikan karakteristik kepemilikan komunal masyarakat adat. Hasil penelitian menegaskan pentingnya kepaduan regulasi, penguatan kelembagaan, serta kesadaran kolektif dalam menjaga dan memanfaatkan kekayaan intelektual untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa secara keberlanjutan.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Berbasis Artificial Intelligence: Tinjauan UU Hak Cipta Destriyanto, Salwa Aulia; Rahmawati, Cici; Jamila, Tiara S; Hergisa, Rizky
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3247

Abstract

Kemajuan dalam teknologi digital, terutama dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI), telah menghadirkan transformasi signifikan dalam cara kreasi karya intelektual berlangsung. AI memiliki kemampuan untuk menciptakan karya dengan cepat dan secara otomatis, sehingga menciptakan dinamika baru dalam perlindungan hak cipta, khususnya terkait dengan kepemilikan hak cipta dan risiko plagiarisme yang dihasilkan oleh AI. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta haruslah manusia sebagai subjek hukum, sementara AI tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum, tetapi lebih sebagai objek hukum. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam hukum tentang siapa yang berhak atas hak cipta karya yang dihasilkan melalui perintah pengguna AI, apakah pengguna, pengembang, atau pihak lainnya. Selain itu, keberadaan AI juga meningkatkan kemungkinan plagiarisme, mengingat AI dapat menghasilkan karya yang memiliki kesamaan substansial dengan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang berlandaskan studi literatur dengan metode yuridis-normatif, menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan hukum, literatur hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Temuan studi menunjukkan bahwa UU Hak Cipta tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai karya yang melibatkan AI, tetapi prinsip perlindungan hak cipta masih bisa diterapkan melalui penafsiran progresif dengan menempatkan tanggung jawab hukum pada manusia yang bertindak sebagai pengguna dan pihak yang mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dalam memberikan kepastian hukum, mencegah perselisihan, dan memperkuat perlindungan hak cipta di zaman kecerdasan buatan.
Peniruan Desain UMKM Oleh Produk Massal di Marketplace dan Tanggapan Perlindungan Hukum Menurut UU 31/2000 Mahmudah, Luvi Jamiatul; Sulthon, Moch. Adam; Rizqillah, Jihan; Amini, Aisyah
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3248

Abstract

Peniruan desain produk oleh usaha skala besar terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui cara produksi dalam jumlah besar (fast manufacturing) di platform pasar digital semakin sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan cepat dalam perdagangan elektronik. Praktik ini menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi UMKM, serta berpotensi membuat konsumen tertipu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak desain, namun dalam penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam konteks sistem pasar digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus peniruan desain UMKM, menunjukkan efektivitas ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 2000, serta identifikasi tantangan dalam penerapan hukum dan peran pasar digital dalam perlindungan desain industri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan desain industri di Indonesia belum memadai karena tidak adanya batasan regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakjelasan tanggung jawab platform pasar digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kemampuan penegakan hukum, serta keterlibatan aktif pasar digital dalam menjamin perlindungan hukum yang adil bagi UMKM.
Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Judijanto, Loso
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3256

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui analisis yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kerangka hukum, mekanisme penegakan, dan prinsip-prinsip yang mengatur perpajakan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini meninjau peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan perspektif akademis terkait sanksi administratif, penegakan pidana, dan peran institusional dalam administrasi perpajakan. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan yang efektif memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku wajib pajak dengan menyediakan kepastian hukum, sanksi yang proporsional, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur. Strategi penegakan preventif, termasuk digitalisasi dan pemantauan berbasis risiko, telah memperkuat upaya kepatuhan, sementara tindakan represif tetap esensial untuk menangani pelanggaran serius. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam kompleksitas regulasi, kapasitas institusional, dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan. Evaluasi normatif menyarankan bahwa penegakan yang seimbang—menggabungkan wewenang hukum, transparansi, dan inovasi teknologi—diperlukan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan memastikan pendapatan negara yang berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada kajian hukum dengan menyoroti pentingnya menyelaraskan praktik penegakan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia yang terus berkembang.
Kepastian Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Judijanto, Loso
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3257

Abstract

Kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam hukum perpajakan, terutama dalam pelaksanaan prosedur penagihan pajak yang melibatkan penggunaan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penagihan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan prinsip hukum administrasi untuk mengevaluasi kejelasan, konsistensi, dan proporsionalitas mekanisme pemungutan pajak, termasuk prosedur penilaian, proses penagihan, tindakan penegakan hukum, dan perlindungan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kerangka hukum administrasi perpajakan dengan mempertajam norma prosedural, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kewenangan institusional. Reformasi ini berkontribusi pada prediktabilitas dan akuntabilitas yang lebih besar dalam praktik pemungutan pajak. Namun, beberapa tantangan normatif tetap ada, terutama terkait interpretasi ketentuan penegakan hukum, proporsionalitas sanksi administratif, dan keselarasan antara aturan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang diubah telah memperbaiki struktur pengumpulan pajak dan mendukung terwujudnya kepastian hukum, harmonisasi regulasi lebih lanjut dan implementasi yang konsisten diperlukan untuk meminimalkan sengketa dan memastikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan negara dan hak wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.
Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Novitasari, Salwa Aulia; Lubis, Arief Fahmi; Bunyamin, Ilham Akbar
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3258

Abstract

Konflik sosial tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam masyarakat pluralistik, memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan pencegahan, penyelesaian, dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pencegahan dan pengelolaan konflik sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan undang-undang, prinsip hukum, dan mekanisme kelembagaan yang mengatur pencegahan konflik, penyelesaian, dan pemulihan pasca-konflik di Indonesia. Bahan-bahan hukum dianalisis menggunakan metode interpretasi undang-undang, konseptual, dan sistematis untuk mengevaluasi koherensi dan efektivitas kerangka regulasi. Temuan menunjukkan bahwa undang-undang menekankan deteksi dini, partisipasi masyarakat, koordinasi antarlembaga, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur fundamental pencegahan konflik. Selain itu, undang-undang menyediakan mekanisme terstruktur untuk mediasi, penegakan hukum, dan rehabilitasi sosial guna menangani konflik secara komprehensif. Namun, tantangan tetap ada dalam hal koordinasi institusional, harmonisasi hukum, dan implementasi yang konsisten di tingkat regional. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kejelasan hukum, meningkatkan tata kelola kolaboratif, dan mengembangkan strategi adaptif untuk merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Analisis yuridis normatif ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kerangka hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan mempromosikan pengelolaan konflik yang berkelanjutan di Indonesia.

Page 35 of 36 | Total Record : 359

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue