cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
AGUNG ZULFIKRI
Contact Email
agung.zulfikri@westscience-press.com
Phone
+6282115575700
Journal Mail Official
info@westscience-press.com
Editorial Address
Grand Slipi Tower, level 42 Unit G-H Jl. S Parman Kav 22-24, RT. 01 RW. 04 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Jakarta Barat 11480
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Published by Westscience Press
ISSN : 29861373     EISSN : 29642620     DOI : https://doi.org/10.58812/jhhws
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains adalah jurnal national yang menerbitkan naskah-naskah di bidang Hukum dan hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains akan menjadi publikasi ilmiah terkemuka di Indonesia yang berfokus pada studi hukum dan hak asasi manusia. Ini mencakup analisis berorientasi hak, debat hukum dan kebijakan, studi kasus dan temuan empiris lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan, pandangan teoretis tentang hak asasi manusia, dan beragam metode dalam studi hak asasi manusia. Ini menyambut baik studi dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan yang meningkatkan kesadaran terhadap kelompok minoritas yang terpinggirkan dan kurang terwakili di Indonesia dan sekitarnya. Semua kebijakan dan proses editorial/peninjauan berkomitmen terhadap inklusivitas. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains (JHHWS) adalah jurnal akses terbuka yang bertujuan untuk menawarkan platform akademik Nasional untuk penelitian hukum di berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya di negara berkembang dan Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains berfungsi sebagai arena interdisipliner untuk diskusi dan analisis akademik pada isu-isu hak asasi manusia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains terutama berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum fikih agama, hukum rezim nasional, tata kelola pluralisme hukum, hak buruh dan migran, hak politik, kebebasan beragama, perawatan kesehatan, hak minoritas , hak atas tanah, hak ulayat, hak sosial, hak budaya, hak pendidikan, dan berbagai isu HAM tambahan di wilayah dan daerah lain yang terkait dengan isu kontemporer dalam keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 359 Documents
 32   33   34   35   36 
Analisis Yuridis Wanprestasi dan Pertanggungjawaban Ganti Rugi dalam Kontrak Jual Beli Properti Matthew, Rachel; Vita, Bella; Madiyya, Divani Tsamara; Wijaya, Liandry Tanu; Riady, Abraham Lincoln; Ginting, Yuni Priskila; Riady, Abraham
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2836

Abstract

Wanprestasi adalah tindakan yang secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menunjukkan kegagalan debitur dalam memenuhi suatu perjanjian. Penelitian ini menganalisis konsep wanprestasi dalam kontrak jual beli properti di Indonesia, serta bentuk tanggung jawab ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Sektor properti, sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, sangat rentan terhadap sengketa kontraktual, sehingga pemahaman mengenai kegagalan dalam memenuhi kewajiban menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menelaah ketentuan hukum primer, khususnya Pasal 1238, 1243, dan 1267 KUH Perdata, beserta peraturan terkait lainnya. Analisis juga diperkuat dengan data sekunder berupa studi kasus dan doktrin hukum yang berhubungan dengan praktik wanprestasi dalam transaksi properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran, kegagalan menyerahkan objek tepat waktu, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sempurna. Secara yuridis, penetapan wanprestasi memerlukan somasi (teguran resmi), kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian. Bentuk tanggung jawab ganti rugi meliputi biaya, kerugian, dan bunga (kosten, schade en interessen) yang harus dibuktikan sebagai kerugian nyata dan langsung. Sebagai kesimpulan, meskipun pengaturan mengenai wanprestasi dalam KUH Perdata cukup jelas, penerapannya dalam praktik masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian kerugian dan penentuan besaran ganti rugi yang adil. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB/APJB) sebagai instrumen hukum preventif untuk meminimalkan risiko sengketa antara penjual dan pembeli.
Kekuatan Bukti Elektronik dalam Menentukan Perceraian di Indonesia Madiyya, Divani Tsamara; Ginting, Yuni Priskila; madiyya, divani
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2841

Abstract

Dalam hukum acara perdata Indonesia, kemajuan teknologi informasi telah mengubah sistem pembuktian, terutama dengan mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang sah. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada kebutuhan untuk memahami sejauh mana bukti elektronik dapat dipersamakan dengan bukti surat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum bukti elektronik berfungsi sebagai perluasan alat bukti surat, melihat seberapa efektif bukti elektronik dalam kasus perceraian, dan menemukan kesulitan untuk menerapkannya di peradilan Indonesia. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (statute and case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah diakui secara normatif sebagai alat bukti yang sah. Namun, ada masalah terkait autentikasi, keaslian, dan pemahaman teknis aparat peradilan saat menggunakannya dalam praktik. Baru-baru ini, penelitian ini melihat perbedaan antara alat bukti elektronik dan konvensional dalam kasus sengketa perceraian; ini menunjukkan bahwa standar pembuktian digital yang lebih konsisten diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara perdata dan peningkatan kemampuan hakim dalam bidang forensik digital sangat penting untuk menjamin keadilan di era digital.
Penerapan Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sengketa Perdata: Studi Kasus Putusan MA No. 135 PK/Pdt/2018 Matthew, Rachel; Jazzy, Gabriella; Catherine, Verina Tiurlan; Koswandi, Florencia Cheryl; Wijaya, Liandry Tanu; Riady, Abraham Lincoln; Ginting , Yuni Priskila; Vita, Bella
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2842

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 135 PK/Pdt/2018 untuk mempelajari penerapan upaya hukum luar biasa dalam sengketa perdata. Penelitian dimulai dengan memahami aspek luar biasa dari peninjauan kembali (PK), terutama sebagai alat koreksi untuk kekeliruan yudisial dalam kasus perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi penerapan PK terhadap asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian dilakukan melalui studi kasus yuridis normatif. Populasi penelitian meliputi seluruh putusan PK bidang perdata dalam kurun waktu 2015-2022, dengan teknik pengambilan sampel purposive terhadap perkara No. 135 PK/Pdt/2018. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif interpretasi hukum setelah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan PK secara proporsional dalam kasus tersebut, dengan menekankan bahwa kekhilafan hakim adalah dasar hukum upaya luar biasa.  Kebaruan penelitian berfokus pada merekonstruksi argumen yang mendukung penerapan PK dalam konteks perlindungan kepastian hukum dan keadilan substantif. Studi ini mendorong doktrin penerapan PK di bidang perdata dan mendorong pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia.
Pembuktian Dalam Sengketa Konsumen Demonggreng, Yudhiran; Demonggreng, Yudhiran R V M; Ginting, Gavra Natadavie; Sarundajan, Joseph; Valentino, Justyn; Tirta, Marcell; Zebua, Johan Kristian
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.2870

Abstract

Pembuktian dalam sengketa konsumen menempati posisi penting dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat. Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, baik dari segi informasi, kemampuan teknis, maupun akses terhadap dokumen produksi, mendorong lahirnya mekanisme pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menelaah bagaimana beban pembuktian diatur dan diterapkan dalam praktik, sekaligus menilai sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan tujuan dibentuknya UUPK. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan, literatur akademik, serta temuan-temuan konseptual mengenai ketidakseimbangan para pihak dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik secara normatif telah diletakkan sebagai instrumen korektif untuk membantu konsumen yang tidak memiliki kemampuan teknis dalam membuktikan cacat produk atau kelalaian pelaku usaha. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa penerapannya belum berjalan konsisten. Ketidakharmonisan antara UUPK dan hukum acara perdata, ditambah dengan variasi interpretasi aparat penyelesaian sengketa, membuat perlindungan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Dalam banyak kasus, beban pembuktian tetap kembali kepada konsumen, sehingga mekanisme pembuktian terbalik tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini menegaskan perlunya penyelarasan norma, pedoman teknis yang lebih tegas, serta penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa agar pembuktian terbalik dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Analisis Hak Ekonomi, Royalti, Dan Regulasi Terkait Penggunaan Lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” Versi Jeje Sebagai Ciptaan Turunan Ramadhani, Ardelia; Dwi Apriliyana, Siti Resna
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3100

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis aspek hak ekonomi dan royalti dalam penggunaan lagu “Lihat Kebunku (Taman Bunga)” versi Jeje sebagai ciptaan turunan, serta regulasi dan sanksi yang berlaku. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, khususnya terkait kewajiban perizinan, pembayaran royalti, dan tanggung jawab hukum atas penggunaan tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa versi remix Jeje merupakan ciptaan turunan yang wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap ketentuan hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sesuai Pasal 113 UU Hak Cipta. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan sistem manajemen royalti digital dan edukasi hukum bagi kreator konten.
Model Integratif Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia: Perspektif Hukum, Komunitas, dan Teknologi Purnama, Muhammad Amran; Sukmawati, Siti; Rahmawati, Ajeng; A.K, Risti Zaenab; Amran Purnama, Muhammad
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3139

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) di Indonesia melalui kajian terhadap kerangka regulasi, kondisi sosial-budaya komunitas adat, serta potensi pemanfaatan teknologi digital dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal (KIK). Meskipun pemerintah telah menerbitkan PP No. 56 Tahun 2022, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum sepenuhnya selaras dengan karakter budaya komunal yang diwariskan lintas generasi dan tidak memiliki pencipta tunggal. Hambatan utama justru muncul dari minimnya literasi hukum, lemahnya pendokumentasian budaya, serta keterbatasan kapasitas komunitas adat dalam mengakses mekanisme perlindungan hukum. Hasil analisis juga menemukan bahwa digitalisasi, termasuk pengarsipan digital dan teknologi blockchain, membawa peluang baru untuk memperkuat dokumentasi, verifikasi kepemilikan, dan pengawasan penggunaan budaya. Namun, perkembangan ini diiringi risiko penyalahgunaan budaya secara digital apabila tidak didukung oleh regulasi yang memadai dan peningkatan kapasitas komunitas adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan PT dan EBT memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan penguatan regulasi, pemberdayaan komunitas sebagai pemilik budaya, serta pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan budaya tradisional, sekaligus memastikan keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan budaya bagi masyarakat adat di Indonesia.
Kekuatan Pembuktian Screenshot dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital Ginting, Yuni Priskila; Arkananta, M Radhitya
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3238

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan screenshot sebagai bukti dalam perkara perdata, namun keabsahannya sering diragukan karena tidak diajukan dalam bentuk data elektronik asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan screenshot sebagai bagian dari alat bukti elektronik menurut sistem pembuktian perdata, serta merumuskan prosedur untuk memastikan keabsahannya agar dapat digunakan secara sah di persidangan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis pada studi kepustakaan terhadap UU ITE, KUHPer, HIR/RBg, Putusan MK, doktrin, dan literatur terbaru. Data dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran norma dan sinkronisasi antara ketentuan hukum positif dan praktik pembuktian elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa screenshot dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik dan hasil cetaknya dapat diperlakukan sebagai alat bukti tertulis sepanjang memenuhi prinsip autentikasi, integritas, dan keterandalan data. Nilai pembuktiannya tetap tidak sempurna dan memerlukan verifikasi administratif serta dukungan bukti lain untuk meyakinkan hakim. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan prosedur keabsahan screenshot secara komprehensif berdasarkan aspek formil-materiil UU ITE dan praktik pembuktian perdata. Implikasi penelitian ini memberikan pedoman praktis bagi hakim, advokat, dan pihak berperkara untuk menggunakan screenshot secara efektif serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam sengketa perdata berbasis bukti elektronik.
Kepastian Hukum Hak Keperdataan dan Waris bagi Anak Luar Kawin Lionoro, Callista Caesaria; Abu Bakar, Farrel Reyhansyah; Partogi, Keiser Shanderos; Ginting, Yuni Priskila; Caesaria, Callista
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3239

Abstract

Studi ini menganalisis upaya untuk mencapai kepastian hukum terkait hak-hak sipil dan warisan anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini secara fundamental mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan hubungan sipil antara anak dan ayah biologisnya, asalkan paternitas dapat dibuktikan. Meskipun putusan tersebut bertujuan untuk menegakkan hak-hak konstitusional anak, implementasi praktisnya di pengadilan tingkat bawah menghadapi ambiguitas mengenai kedudukan hukum (locus standi) dan nilai pembuktian bukti dalam perkara pewarisan dan pengakuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menguji koherensi antara aturan tradisional KUHP tentang kekerabatan dan persyaratan modern untuk bukti ilmiah (misalnya, tes DNA). Temuan menekankan bahwa menjamin kepastian hukum bagi anak membutuhkan konsistensi peradilan yang kuat dan aturan Hukum Acara Perdata yang terstandarisasi tentang bukti. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak substantif yang diperluas diterjemahkan secara efektif menjadi klaim warisan yang dapat ditegakkan, sehingga mencegah ketidakpastian hukum dan administratif.
Laporan PPATK, Data Rekening dan Transaksi Keuangan Dapat Dijadikan Bukti Tambahan Tanpa Memerlukan Pembuktian Tambahan Hutagalung, Joshua; Pangaribuan, Michael Zona; Putri, Shabiha Elena; Hutahaean, Triani Cahya; Aliantoni, Yoandhika; Gosal, Welly; Ginting, Yuni Priskila; Sibarani, Clarissa Sondang
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3240

Abstract

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga intelijen keuangan yang berperan sentral dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Melalui kewenangannya, PPATK mengelola laporan transaksi keuangan mencurigakan dan menghasilkan Laporan Analisis (LHA) yang menjadi dasar bagi penyidik ​​untuk menelusuri aliran dana hasil tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN PTK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan PPATK, data rekening, dan transaksi keuangan memiliki kedudukan yang krusial sebagai alat bukti tambahan dalam proses penuntutan pidana. Meskipun LHA tidak dapat dijadikan alat bukti langsung di pengadilan karena sifatnya yang rahasia, namun dokumen-dokumen tersebut sah digunakan pada tahap penyidikan untuk memperkuat alat bukti lain dan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Data rekening dan transaksi keuangan memberikan dasar objektif untuk melacak asal-usul dana gelap dan mendukung proses penyitaan dan penyitaan aset. Dengan demikian, laporan PPATK memainkan peran strategis dalam memperkuat sistem pembuktian pidana dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan di Indonesia.
Menakar Efektivitas dan Tantangan Implementasi Sistem E-Court di Indonesia Ginting, Yuni Priskila; Supandi, Shelvina Lareta
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i01.3241

Abstract

Hukum acara perdata merupakan perangkat yang mengatur penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, termasuk pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta kepatuhan terhadap etika beracara. Ketidakseimbangan antara ketiga aspek ini masih menjadi persoalan yang menurunkan efektivitas peradilan dan berpotensi merugikan pihak yang lemah. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara hak, kewajiban, dan etika beracara dalam mewujudkan keadilan prosedural di peradilan perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum mendukung keseimbangan proses beracara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan tidak semata-mata berasal dari kurangnya regulasi, tetapi karena rendahnya kepatuhan para pihak dan lemahnya pengawasan etik dalam proses peradilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan hak, kewajiban, dan etika beracara sebagai satu kesatuan yang menentukan terwujudnya prosedur keadilan. Secara implikatif, penelitian ini menegaskan perlunya pengawasan etik yang lebih efektif, sanksi profesional yang tegas, dan peningkatan kesadaran profesionalisme hakim maupun advokat untuk mencegah abuse of process dalam konteks peradilan perdata.

Page 34 of 36 | Total Record : 359

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 01 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 02 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 10 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 09 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 08 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 07 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 06 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 05 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 04 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 02 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains More Issue