cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 69   70   71   72   73 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK DALAM PENGUASAAN OBJEK SENGKETA PERDATA Sri Wahyuni Laia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2173

Abstract

Kriminalisasi sengketa perdata masih menjadi fenomena yang berulang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama pada perkara yang berkaitan dengan penguasaan objek perjanjian. Hubungan hukum keperdataan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum seringkali dialihkan ke ranah pidana dengan konstruksi penggelapan atau penipuan berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP. Kondisi ini membuka peluang penggunaan hukum pidana sebagai sarana tekanan (pressure mechanism) terhadap pihak lawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan hak dalam penguasaan objek sengketa perdata serta merumuskan parameter yuridis yang membedakan ranah perdata dan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan objek sengketa perdata tidak otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana, kecuali terbukti adanya mens rea sejak awal hubungan hukum yang disertai rangkaian tipu muslihat dan kerugian nyata. Penelitian ini merumuskan lima parameter kriminalisasi sengketa perdata, yaitu: niat jahat sejak awal, rangkaian kebohongan, penyimpangan tujuan penguasaan, kerugian aktual, dan hubungan kausal. Parameter ini diharapkan dapat menjadi pedoman aplikatif bagi aparat penegak hukum guna mencegah kriminalisasi hubungan keperdataan serta memperkuat kepastian hukum.
TANGGUNGJAWAB PERDATA PENGELOLA DAPUR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) MENURUT KUHPERDATA TERHADAP PASCA-KASUS KERACUNAN MAKANAN Gusfen Alextron Simangungsong; Lestari Victoria Sinaga
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2174

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam pemenuhan hak gizi anak sekolah sebagai bagian dari pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kasus keracunan makanan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pengelola dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan keracunan massal, serta menelaah dasar hukum pidana dan perdata yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait keamanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola dapur MBG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti dengan sengaja atau karena kelalaiannya memberikan makanan yang berbahaya bagi kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 204 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Selain itu, secara perdata, pengelola dapat digugat berdasarkan Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini juga menegaskan adanya kemungkinan penerapan prinsip vicarious liability terhadap instansi pemerintah apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih tegas guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak sebagai penerima manfaat program MBG.
Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Nicholas Sidauruk Nicholas; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perluasan fungsi kejaksaan yang tidak hanya terbatas pada penuntutan perkara pidana, tetapi juga mencakup perlindungan kepentingan hukum negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum dengan data lapangan yang diperoleh melalui observasi serta wawancara. Data primer bersumber dari wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan JPN memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Secara empiris, pelaksanaan fungsi JPN dinilai efektif, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi, terutama dalam mencegah potensi kerugian keuangan negara melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, JPN berperan tidak hanya sebagai representasi hukum negara, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga stabilitas administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.
Optimization Of State Investment Governance Based On Meaningful Participation In Order To Realize The General Principles Of Good Government (AAUPB) And The Rule Of Law Indonesia Daulat Nathanael Banjarnahor; Firinta Togatorop; Abather Rahi Saadoon
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2178

Abstract

Throughout the history of the Indonesian government, various dynamics and changes have occurred, resulting in various regulations and laws in response to the diverse problems and challenges facing the country. These issues include: inconsistencies or overlaps between regulations and laws, conflicts between the central and regional governments, and conflicts over the division of authority between state ministries and state institutions. However, throughout the history of the Indonesian government, numerous studies on the obstacles to investment in Indonesia have identified several major obstacles. Another issue related to investment in Indonesia is the management of the State Budget (APBN) for investment activities undertaken by the Indonesian government. Several examples of problematic Indonesian government investments have been cited, most of which are suspected of experiencing problems in the form of alleged corruption involving large amounts , errors in governance, poor transparency or openness, inadequate planning, and other issues. Therefore, optimizing state investment governance is crucial. based on meaningful participation can be offered as a solution in order to create an investment climate that is in accordance with the general principles of good governance (AAUPB) and the realization of Indonesia as a state of law
Reconstruction of Criminal Limits For The Spread of Terrorist Propaganda on Social Media Amdex Dwi Setyo Yudho; Tahegga Primananda Alfath
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2183

Abstract

This study aims to analyze the limitations of criminal punishment for the dissemination of terrorist propaganda on social media and to formulate a more proportional reconstruction of criminal law policy. The approach used is normative legal research with descriptive-analytical specifications through a literature study of relevant legislation, court decisions, and scientific literature. The analysis was conducted qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods to assess the suitability of positive legal norms with the development of digital propaganda modes. The results show that the current legal formulation still leaves ambiguity in distinguishing the level of involvement of propaganda disseminators on social media, thus potentially leading to overcriminalization. The proposed reconstruction emphasizes the importance of differentiating criminal liability based on intent, links to terrorist networks, and the potential real impact of content dissemination. This model is expected to achieve a balance between effective counterterrorism and the protection of human rights in a democratic state governed by the rule of law.
Perlindungan Hukum bagi Pengguna QRIS terhadap Kejahatan Siber dalam Bertransaksi Digital Muhammad Taufik Ramadhan Pi; Ernu Widodo; Wahyu Prawesthi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2184

Abstract

Kemajuan Era digital di Masyarakat salah satunya melalui QRIS Kehadiran QRIS memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, pengguna juga dihadapkan pada berbagai risiko, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan siber, seperti penipuan daring, peretasan sistem, Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna QRIS dalam transaksi digital serta peran pemerintah dan penyelenggara sistem pembayaran dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum. metode yang peneliti gunakan adalah hukum normatif serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital. Hasil penelitian perlindungan pembayaran QRIS telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan Bank Indonesia, serta ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, serta terbatasnya pengawasan terhadap kejahatan siber.
Tindak Pidana Perjudian Online Pascapenerapan KUHP Nasional Anastasia Manik; Dwi Wachidiyah Ningsih; Yati Vitria
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2188

Abstract

Transformasi teknologi informasi telah menggeser praktik perjudian konvensional menjadi perjudian online yang menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penerapan KUHP Nasional membawa perubahan dalam konstruksi pengaturan tindak pidana perjudian yang sebelumnya banyak mengacu pada KUHP lama dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perjudian online pasca penerapan KUHP Nasional serta implikasinya terhadap kebijakan pemidanaan bagi pemain dan penyelenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis norma hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional berupaya memperjelas konstruksi delik perjudian dengan menekankan kepastian hukum dan proporsionalitas sanksi, namun masih terdapat potensi disharmonisasi dengan regulasi berbasis teknologi yang menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik peradilan. Selain itu, perbedaan kedudukan hukum antara pemain dan penyelenggara seringkali menimbulkan inkonsistensi penerapan pasal yang berdampak pada disparitas putusan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta pedoman penegakan hukum yang adaptif terhadap karakteristik kejahatan siber agar pemidanaan lebih adil dan efektif. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana nasional yang responsif terhadap dinamika perjudian online di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Proses Pemasangan Implan Gigi oleh Dokter Gigi di Indonesia Dirga Yudha Aryana; Sutarno; Budi Pramono; ,Nur Tsurayya Priambodo
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2193

Abstract

Dalam praktiknya, proses pemasangan implan gigi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik profesional dokter gigi. Namun demikian, dokter gigi juga perlu memperhatikan pedoman yang digunakan dalam pemasangan implan gigi. Selain pedoman yang bersumber dari aspek medis, perhatian terhadap pedoman dari aspek hukum juga sangat diperlukan agar dokter gigi dapat terhindar dari sanksi yang berpotensi menjeratnya dalam tindakan pemasangan implan gigi. Penelitian ini mengkaji secara yuridis normatif mengenai pemasangan implan gigi di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada dokter gigi mengenai pengaturan regulasi yang berlaku, sehingga dokter gigi memperoleh perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua norma yang mengatur pemasangan implan gigi, baik bagi dokter gigi nonspesialis maupun dokter gigi spesialis. Pengaturan tersebut tercantum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi, serta Keputusan yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengenai Kegiatan Ilmiah Terstruktur (KIT). Selain itu, dalam praktik pemasangan implan gigi, dokter gigi berpotensi menghadapi sengketa medis yang dapat berujung pada proses litigasi, baik pidana maupun perdata, serta dapat pula diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi.
REKONSILIASI HUKUM SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT LGBT Muchlasul Ichwan; Isnain La Harisi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i8.2195

Abstract

Isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menimbulkan perdebatan serius dalam diskursus hukum kontemporer, khususnya antara prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan non-diskriminasi dan kebebasan individu dengan hukum Syariah yang memandang perilaku LGBT sebagai penyimpangan moral dan pelanggaran terhadap ketentuan Ilahi. Ketegangan ini menjadi semakin kompleks di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, yang memiliki fondasi moral keagamaan kuat sekaligus terikat pada kewajiban hukum internasional di bidang HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan titik temu antara prinsip-prinsip HAM dan hukum Syariah terkait LGBT serta merumuskan model rekonsiliasi hukum yang memungkinkan harmonisasi kedua sistem tanpa menegasikan nilai dasarnya masing-masing. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), melalui analisis komparatif terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, hadis, serta instrumen HAM internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Syariah secara tegas melarang perilaku LGBT, nilai-nilai fundamental seperti keadilan, larangan kezaliman (ẓulm), perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan martabat kemanusiaan (karāmah insaniyyah) memiliki irisan substansial dengan prinsip HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonsiliasi hukum dapat diwujudkan melalui pendekatan maqaṣid syariah dan fikih siyasah yang adaptif, sehingga negara dapat memenuhi komitmen HAM internasional tanpa mengabaikan norma dan moralitas agama yang hidup dalam masyarakat.
Transformasi Paradigma Pemidanaan Anak melalui Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Syinthia Rosa Naibaho; Dwi Wachidiyah Ningsih; Suyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2196

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai kemajuan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya melalui ketentuan tentang pengampunan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54 ayat (2). Norma ini memungkinkan hakim untuk menahan diri dari menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah dan telah mengaku bersalah, dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana, keadaan pribadi pelaku, konteks kejahatan, dan prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan. Kajian ini bertujuan menelaah konstruksi normatif rechterlijk pardon sekaligus mengkaji implikasinya sebagai mekanisme korektif atas penerapan asas legalitas yang selama ini bersifat rigid, terutama di ranah peradilan pidana anak. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal, yang menggunakan pendekatan legislatif, kontekstual, dan historis, yang didasarkan pada analisis kualitatif teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa rechterlijk pardon mencerminkan pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif ke paradigma restoratif dan humanistik, tanpa mengorbankan kepastian hukum. Penerapan metodologi ini dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Unr menunjukkan bagaimana hakim dapat menyelaraskan kepastian hukum, keadilan substantif, dan efisiensi dalam kasus pidana anak. Dengan demikian, rechterlijk pardon bukan melemahkan asas legalitas, melainkan menyempurnakannya lewat diskresi yudisial yang terukur demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih berperikemanusiaan

Page 71 of 76 | Total Record : 757

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue