cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 856 Documents
 82   83   84   85   86 
Law enforcement againts perpetratoirs of online gambling through electronic media based on Law Number 1 of 2024 concerning electronic information and transactions (Case study of Decision Number 286/Pid.Sus/2025/PN Mjk) Hirzi Harianto; Lidya Rahmadhani Hasibuan; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2798

Abstract

Online gambling trough electronic media continues to increase along with technological developments and creates bothh legal and economic problems. This study aims to analyze law enforcement againts perpetrators of online gambling through electronic media and the impact of online gambling practices on Indonesia’s economy from a legal perspective, with reference to Decision Number 286/Pid.Sus/2025/PN Mjk. This study uses a normative juridical method with case study and statue approaches, descriptive analytical in nature, using promary and secondary legal materials relevant to the research topic. The results show that law enforcement is carried out through cyber patrols, investigation, prosecution, and trial, resulting in a prison sentence of 1 (one) year and 2 (two) months and a fine of Rp10.000.000,00 under Article 45 paragraph (3) in conjuction with Article 27 paragraph (2) of Law Number 1 of 2024. Economically, the value of online gambling in Indonesia reached Rp981 trillion in 2024 according to PPATK, harms the perpetrators finances, and opens opportunities for money laundering. This study concludes that the punishment of perpetrators needs to be accompanied by strengthening the anti-money laundering regime and inter-agency coordination so that the economic losses caused by online gambling can be reduced.
ASPEK HUKUM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERBASIS PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN Wan Apriyanti Lubis; H. Henry Aspan; T.Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2803

Abstract

Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), negara menunaikan tanggung jawabnya atas hak gizi dan kesehatan, tetapi produksi makanan massal setiap hari menimbulkan risiko keamanan pangan yang memerlukan pengawasan berdasar hukum. Kajian ini menelaah aspek hukum pengawasan keamanan pangan MBG dalam rangka melindungi hak kesehatan penerima di Kabupaten Tapanuli Selatan serta penegakan hukum atas pelanggarannya, dengan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Data lapangan tahun 2026 menunjukkan 14 SPPG melayani 36.553 penerima manfaat dan seluruhnya telah memiliki SLHS. Namun, cakupan pelatihan relawan baru 82,1%; angka ini masih rendah karena 117 relawan belum terlatih tersebar pada 13 SPPG dan tiga dapur hanya mencapai 42,5–63,8%. Dari 93.481 sasaran, yang terjangkau baru 39,0%, lima kecamatan masih tanpa dapur, dan hasil uji laboratorium belum terdokumentasi. Pengawasan baru kuat pada kepatuhan formal, sedangkan pembuktian kepatuhan SOP dan tindak lanjut temuan masih lemah. Penegakan hukum perlu diawali pemeriksaan dan sanksi administratif bertingkat, sedangkan pertanggungjawaban perdata dan pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur kesalahan, kewenangan, dan hubungan kausal terbukti. Model PASTI-GIZI direkomendasikan untuk memperjelas penanggung jawab setiap fungsi pengawasan.
Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Penanganan Tindak Pidana Umum Oleh Prajurit TNI Dalam Sistem Peradilan Militer Tri Sandi; Suci Ramadani; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2804

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diterapkan pada tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI, serta dampaknya bagi kewenangan mengadili Peradilan Militer. Kajian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sistem. Bahan hukum primernya terdiri atas UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI beserta perubahannya melalui UU Nomor 3 Tahun 2025, dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. Temuan menunjukkan bahwa KUHP Nasional memang mengganti landasan hukum pidana materiil, tetapi tidak serta-merta menghapus atau memindahkan seluruh wewenang Peradilan Militer. Titik persoalannya ada pada benturan antara Pasal 9 UU Peradilan Militer, yang menetapkan yurisdiksi menurut status pelaku ketika delik dilakukan, dan Pasal 65 UU TNI hasil perubahan 2025, yang membagi yurisdiksi menurut sifat deliknya. Benturan ini kian krusial karena Pasal 74 UU TNI menggantungkan efektivitas Pasal 65 pada lahirnya undang-undang Peradilan Militer yang baru. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan KUHP Nasional kepada prajurit perlu dipisahkan dari persoalan kompetensi absolut pengadilan. Harmonisasi peraturan dan pedoman penegakan hukum dibutuhkan supaya tidak muncul ketidakjelasan soal forum, prosedur, dan pertanggungjawaban pidana prajurit.
Administrative decisions that exceed authority in the taxation sector: an analysis under Law Number 30 of 2014 on Government Administration Meiko Andreas Pangaribuan; Muhammad Juang Rambe
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2805

Abstract

ABSTRACT The taxation sector is among the most intensive domains of government administration in issuing administrative decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN), ranging from tax assessment notices to active collection measures, all of which must originate from and be exercised within the limits of authority set by Law Number 30 of 2014 on Government Administration (the Government Administration Law). The tiered delegation structure of tax authority, on one hand, creates room for decisions that exceed authority as regulated in Articles 17 and 18 of the Government Administration Law; on the other hand, the change in the tax judiciary's institutional architecture following Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 makes the jurisdictional boundary between the Tax Court and the State Administrative Court (PTUN) in reviewing such decisions increasingly urgent to clarify. This article employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches applied specifically to the taxation sector to analyze the criteria and forms of tax-sector KTUN that exceed authority, and their legal consequences and review mechanisms. The findings show that a tax decision may be categorized as exceeding authority where it exceeds a time limit, exceeds territorial jurisdiction, or contravenes statutory provisions under Article 18(2) of the Government Administration Law, with a legal consequence that is textually invalid under Article 70 but should be treated as voidable (vernietigbaar) and remains binding until annulled through a competent forum, and a review mechanism whose competence is divided between the Tax Court for disputes over the amount of tax owed and the PTUN for authority-validity disputes outside that scope. Such a jurisdictional boundary is concurrent in nature and prone to overlap, as also found in jurisdictional disputes in other administrative sectors. Clarity in these criteria and review forums is essential to guarantee legal certainty for taxpayers while ensuring the accountability of tax authorities.
Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Penjual Rumah Dan Tanah Dalam Hukum Ketenagakerjaan: (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg) Ronal Togatorop; , H. Abdul Razak Nasution
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2807

Abstract

Pola kerja berbasis komisi di sektor pemasaran properti kerap dibungkus perjanjian kemitraan sehingga pekerja lepas penjual rumah dan tanah berisiko kehilangan perlindungan normatif. Penelitian ini bertujuan menguraikan karakteristik hubungan hukum pekerja lepas penjual rumah dan tanah dengan perusahaan properti, bentuk perlindungan hukumnya, serta implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 1345 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg. Studi ini bersifat normatif-yuridis melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis kualitatif dilaksanakan terhadap bahan sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bila sebutan “kemitraan” tidak menentukan kedudukan hukum, Sebaliknya, keberadaan unsur pekerjaan, kompensasi, dan pemberian arahan dalam pelaksanaan hubungan tersebutlah yang menjadi faktor krusial. Kedua putusan sama-sama menerapkan prinsip substance over form, sehingga komisi dipandang sebagai upah berbasis hasil dan pekerja berhak atas perlindungan hukum ketenagakerjaan, termasuk status PKWTT pada putusan Semarang. Meski demikian, ketiadaan pengaturan khusus bagi pekerja lepas di sektor properti masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Diperlukan kriteria operasional yang membedakan kemitraan sejati dari kemitraan semu.
Analisis yuridis pembatalan perkawinan semu pada perkawinan campuran dalam hukum keluarga dan implikasinya terhadap hukum keimigrasian Tomeraya Sihombing; Siti Nurhayati
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2808

Abstract

Era globalisasi yang menghapus sekat yurisdiksi antarnegara memicu tingginya mobilitas manusia dan berdampak pada peningkatan angka perkawinan campuran di Indonesia. Namun, fenomena ini membuka celah hukum baru berupa anomali perkawinan semu (sham marriage). Dalam praktik tersebut, ikatan perkawinan dilakukan tanpa itikad baik untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, melainkan semata-mata diorkestrasikan sebagai modus operandi guna memperoleh fasilitas keimigrasian seperti Izin Tinggal dan status kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan perkawinan semu dalam tata hukum keluarga Indonesia, prosedur mekanisme pembatalannya, serta implikasi sanksinya terhadap hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus komparatif. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa: (1) Perkawinan semu merupakan bentuk nyata dari cacat kehendak dan tindakan penyelundupan hukum (fraus legis) yang bertentangan dengan esensi filosofis Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. (2) Mekanisme penyelesaian hukumnya secara doktrinal tidak dapat dilakukan melalui gugatan perceraian, melainkan wajib melalui permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan agar status hukum para pihak dikembalikan pada keadaan semula (batal demi hukum atau dapat dibatalkan). (3) Implikasi dari pembatalan tersebut memberikan legitimasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengeksekusi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian, pencabutan izin tinggal, hingga memproses pidana keimigrasian atas dasar pemberian keterangan atau dokumen yang tidak benar kepada institusi negara. Penanganan kasus ini mutlak membutuhkan sinergitas pertukaran data antara Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan instansi Imigrasi.

Page 86 of 86 | Total Record : 856

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue