cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 856 Documents
 80   81   82   83   84 
PERANAN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DAERAH (Studi Kasus Kejari Tapanuli Utara) Alfarazi; Abdul Rahman Maulana Siregar; Rahul Ardian Fikri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2725

Abstract

Kejaksaan Negeri memiliki kedudukan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada pengadaan barang dan jasa yang kompleks secara administrasi, pembuktian, dan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara serta hambatan dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan lapangan, melalui studi dokumen dan wawancara, dianalisis kualitatif. Hasil menunjukkan peran aktif dalam penyidikan, pemeriksaan saksi dan ahli, penetapan tersangka, penuntutan, dan pemulihan kerugian negara, dengan hambatan berupa kompleksitas pembuktian, banyaknya pihak, ketergantungan audit, kebutuhan ahli, serta dinamika hukum, yang diatasi melalui penguatan bukti dan koordinasi lintas lembaga secara efektif dan berkelanjutan.
Analisis Hukum Terhadap Cyberbullying yang Mengandung Ujaran Kebencian (Hate Speech) Andit Toto Damenta Pinem; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2726

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat Indonesia melalu berbagai platform digital. Media sosial sebagai sarana komunikasi yang cepat dan mudah diakses tidak hanya memberikan manfaat dalam penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya cyberbullying yang mengandung ujaran kebencian (hate speech). Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait cyberbullying atau perundungan daring yang melanggar hukum Indonesia, menganalisis pertanggunngjawaban pidana pelaku, serta mengkaji pelangngaran Hak Asasi Manusia dalam  Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini cyberbullying belum memiliki pengaturan yang secara khusus diatur dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, perbuatan yang termasuk dalam kategori cyberbullying telah memiliki dasar hukum melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat unsur kesalahan, pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn, majelis hakim dinilai telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dengan mempertimbangkan alat bukti elektronik, keterangan para saksi, serta pembuktian mengenai adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan pengaturan yang secara khusus mengatur cyberbullying agar tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban di ruang digital.
Analisis Yuridis Hak Upah dalam Proses Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Dunkindo Lestari Anisa Ramadhani; Beby Sendy; Hasdiana Juwita
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2727

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi dalam hubungan kerja, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja dan pelaksanaan kewajiban pengusaha. Sengketa tersebut memerlukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 360/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji secara kualitatif melalui analisis deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bertumpu pada fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui penerapan norma hukum secara tepat dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak-hak pekerja dan pelaksanaan kewajiban pengusaha. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, hak-hak pekerja memperoleh perlindungan berdasarkan pembuktian yang sah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PENJUALAN OLEH WIRANIAGA (STUDI PADA PT MARGA NUSANTARA JAYA) Aswindari Harahap; Ismaidar; Abdul Rahman
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2728

Abstract

Tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja merupakan persoalan hukum serius yang kerap terjadi dalam mekanisme penjualan korporasi, terutama ketika tenaga penjual diberikan kepercayaan mengelola transaksi keuangan perusahaan (Ismaidar et al., 2024; Siregar, 2024). Kajian teoritis mengenai penggelapan bersandar pada doktrin abuse of trust dalam kerangka Pasal 467 dan Pasal 468 UU No. 1 Tahun 2023, yang menempatkan penyalahgunaan kepercayaan sebagai elemen pembeda dari kejahatan harta kekayaan lainnya (Simanungkalit, 2025; Sumarno, 2024). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan empiris terbatas melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer berupa KUHP serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif deduktif (Ismaidar dan Yudhistira, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wiraniaga PT Marga Nusantara Jaya yang tidak menyetorkan hasil penjualan memenuhi seluruh syarat pertanggungjawaban pidana secara kumulatif dan perbuatannya terkualifikasi sebagai penggelapan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 468 UU No. 1 Tahun 2023 (Prihatini, 2025; Anggalana, 2024). Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma KUHP telah memadai mengatur penggelapan dalam hubungan kerja dan kepastian hukum harus ditegakkan melalui penerapan sanksi pidana yang proporsional terhadap penyalahgunaan kepercayaan dalam mekanisme penjualan. Studi ini mengambil konteks pada PT Marga Nusantara Jaya untuk memahami penerapan norma hukum pidana dalam mekanisme penjualan oleh wiraniaga secara kontekstual
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG No.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-Merek/2025/PN Niaga.Smg) Deviyanti Gusnita; Fitri Rafianti; Dina Andiza
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2729

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dasar-dasar hukum dari sistem pelayanan dan perlindungan merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta mengkaji dampak psikologis, kognitif, sosial dan behavioral impact ekonomi dalam dunia industri yang modern saat ini. Pelaku usaha dan konsumen menitikberatkan pada era digitalisasi yang cukup luas, setiap individu (konsumen) dapat mengakses proses jual beli melalui sistem digitialisasi. Konsumen tidak melihat secara utuh dan komprehensif jenis produk barang yang akan dibeli namun cenderung hanya berdasarkan merek atau brand yang sering muncul dan terkenal. Kondisi ini memungkinkan terjadinya peristiwa hukum pemalsuan merek. Jenis-jenis barang yang sedang trend akan menjadi sasaran pemalsuan merek (duplikat) oleh sebab itu penulis merumuskan beberapa masalah untuk dianalisis. Rumusan masalah pertama Perlindungan Hukum, kedua Merek Dagang, ketiga Sengketa Merek Dagang. Masalah diatas akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan studi kasus putusan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang sudah terdaftar mendapat hak eksklusif dari negara untuk menggunakan merek dan melarang pihak lain memakainya tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggunaan merek dagang yang sama dengan merek yang terdaftar merugikan masyarakat sebagai pihak konsumen dan juga pemilik merek dagang yang terdaftar. Peristiwa hukum ini terjadi pada merek dagang pihak SARI dengan pihak SAIR. Pemenuhan keamanan dan jaminan perlindungan merek dagang yang sudah terdaftar wajib dipenuhi oleh Kementrian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia (DJKI). Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang–Undang No. 28 Tahun 2014 terntang Hak Cipta. Perlindungan hukum hanya diperoleh jika merek telah terdaftar berdasarkan prinsip first to file (pendaftar pertama). Sedangkan merek yang belum didaftarkan memiliki perlindungan sangat terbatas dan sulit dibuktikan dalam sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar masih belum terimplementasi dengan baik, terbukti panjangnya prosedur pengaduan, pembuktian, hingga dilakukan gugatan pada Pengadilan Niaga. Yang tentu saja membutuhkan waktu yang panjang dan dana yang cukup besar.
Analisis Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 704/Pid.B/2025/PN Stb Jo. 692/PID/2026/PT MDN) Dio Dera Darmawan; Ismaidar; Abdul Rahman Maulana Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2730

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma upaya hukum terhadap putusan bebas (vrijspraak) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Masalah utama yang dikaji adalah interpretasi hakim terhadap pembatasan upaya hukum atas putusan bebas dan implikasinya terhadap nilai kepastian hukum serta keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, khususnya melalui analisis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 179/PID.SUS/2026/PT JMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 299 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 secara eksplisit melarang permohonan kasasi atas putusan bebas. Dalam praktiknya, Majelis Hakim memberikan interpretasi progresif bahwa larangan tersebut juga membatasi ruang bagi upaya hukum banding, mengingat kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan tidak lagi diberikan ruang oleh undang-undang untuk menguji fakta yang telah dinyatakan tidak terbukti. Kebijakan hukum ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi terdakwa dan mempertegas perlindungan hak asasi manusia serta asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana nasional.
EFEKTIVITAS PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI WARGA BINAAN (WBP) DALAM MENGURANGI OVERKAPASITAS LAPAS (STUDI KASUS PADA LAPAS PEMUDA LANGKAT) Dzikril Hakim Siregar; Fitri Rafianti; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2731

Abstract

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan tantangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lapas Pemuda Kelas III Langkat mencatat 679 warga binaan per Mei 2026, melampaui kapasitas ideal 450 orang sebesar 51 persen. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme pelaksanaan program asimilasi dan integrasi dalam mengurangi overkapasitas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris berjenis deskriptif-analitis, dengan data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap petugas lapas, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan mantan warga binaan, dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dan fakta empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program asimilasi dan integrasi telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023, mencakup Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas yang diproses melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan. Pada tahun 2026, sebanyak 45 warga binaan diusulkan memperoleh Pembebasan Bersyarat. Program ini berkontribusi nyata menekan kepadatan hunian secara bertahap. Namun, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kompleksitas prosedur birokrasi, lemahnya dukungan keluarga, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana, serta tingginya arus masuk narapidana baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program asimilasi dan integrasi merupakan instrumen efektif dalam mengurangi overkapasitas, namun memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan keberhasilannya.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN DAN PENGGUNAAN ALAT BERAT DALAM KAWASAN HUTAN (Studi Kasus di Polres Labuhanbatu Selatan Berdasarkan UU No 18 Tahun, 2013 jo UU No 6 Tahun 2023) Firdaus Barus; T. Riza Zarzani; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2732

Abstract

Kawasan hutan merupakan aset strategis negara yang rentan terhadap kejahatan lingkungan, termasuk kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dan penggunaan alat berat di dalam kawasan hutan. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 UU No. 6 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kasus konkret di Polres Labuhanbatu Selatan dijadikan bahan analisis, di mana satu unit excavator merek Hitachi diamankan saat melakukan pembuatan parit di kawasan Hutan Produksi Tetap milik PT Sinar Belantara Indah pada 21 Maret 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara proporsional sesuai doktrin penyertaan, dengan mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing dalam tindak pidana kehutanan tersebut. Pembuktian unsur tanpa izin dan status kawasan hutan telah terpenuhi melalui keterangan ahli kehutanan, data koordinat GPS, keterangan saksi, dan barang bukti excavator. Disimpulkan bahwa penegakan hukum perlu diperluas melampaui pelaku lapangan untuk menjangkau aktor intelektual dan jaringan kejahatan kehutanan secara sistematis.
PENEGAKAN HUKUM MELALUI KEWENANGAN JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF Franisa Medilita Ketaren; Fitri Rafianti; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2733

Abstract

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan penyelesaian perkara pidana secara lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan keadaan korban, pelaku, serta masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta mengkaji implementasi dan hambatan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bentuk diskresi penegakan hukum yang diberikan untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dinilai mampu mengurangi penumpukan perkara, meningkatkan efisiensi proses peradilan pidana, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban maupun pelaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai ruang lingkup penerapannya. Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara eksplisit dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan yuridis penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta optimalisasi pengawasan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor: 29/Pid.Sus/2025/PN Srh). Hardianto; Suci Ramadani; Mhd Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2734

Abstract

Indonesia, sebagai negara hukum, dalam Pasal 1 ayat 3 Konstitusi 1945, sebagaimana telah diubah, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum. Hukum merupakan norma atau peraturan yang mengatur masyarakat; semua perilaku dan tindakan warganya harus didasarkan pada hukum. Seiring dengan perkembangan yang semakin cepat, bentuk-bentuk kejahatan juga menjadi semakin kompleks dan terorganisir. Salah satu bentuk kejahatan yang telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan adalah kejahatan narkotika. Hal ini karena sirkulasinya mencakup semua lapisan masyarakat, baik miskin, kaya, tua, muda, maupun anak-anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan narkotika yang melibatkan penyalahgunaan pribadi narkotika Kelompok I, berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2025/PN Srh. Isu-isu yang dipelajari meliputi penerapan unsur-unsur kejahatan, dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan kelayakan penerapan sanksi pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka dan analisis putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Kelompok I tipe shabu (metamfetamin), Terdakwa menggunakan Narkotika Kelompok I tanpa diyakinkan, ditipu, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Page 82 of 86 | Total Record : 856

 80   81   82   83   84 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue