cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 856 Documents
 81   82   83   84   85 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT DAN PENYEBAR VIDEO DEEPFAKE BERMUATAN PORNOGRAFI DI INDONESIA Kaharuddin Nur Hasibuan; Fitria Ramadhani Siregar; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2735

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan memunculkan kejahatan baru berupa deepfake pornografi yang menggunakan identitas tanpa persetujuan, melanggar kesusilaan dan privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2026/PN Smg dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil menunjukkan pelaku dapat dijerat melalui UU Pornografi, UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hakim menilai unsur perbuatan, kesengajaan, tanpa hak, dan keterkaitan terdakwa terpenuhi. Namun, putusan masih berfokus pada pornografi, padahal penggunaan identitas korban juga merupakan pelanggaran pemrosesan data pribadi yang relevan dijerat UU Perlindungan Data Pribadi secara lebih optimal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR fi3 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Lola Novita Loka Pasa; Fitri Rafianti; Asman Siagian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2736

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja merupakan aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia untuk menjamin hak dasar dan hubungan industrial yang adil, harmonis, serta berkeadilan. Penelitian ini menganalisis perlindungan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2003 dengan memperhatikan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6/2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan pengaturan meliputi upah layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, waktu istirahat, cuti, perlindungan pekerja perempuan, serta perlindungan dari PHK tidak sah. Efektivitas bergantung pada kepatuhan para pihak dan pengawasan berkelanjutan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara optimal dalam praktik hubungan kerja nasional modern.
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG STUDI KASUS: KECAMATAN PERCUT SEI TUAN Lucas Andrew Paciolo Butar-Butar; H. Henry Aspan; Asman Siagian
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2737

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan PTSL di Kecamatan Percut Sei Tuan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, konflik pertanahan, dan keterbatasan sumber daya. Program ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepastian hukum, namun masih membutuhkan perbaikan dalam implementasi. Oleh karena itu, BPN/ATR berperan penting dalam melakukan pendekatan intens kepada masyarakat untuk meminimalkan hambatan tersebut.
ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 M. Ihsan; Mhd. Azhali Siregar; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2738

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya tindak pidana penipuan online di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Fenomena ini menuntut kesiapan sistem pembuktian pidana dalam mengakomodasi alat bukti elektronik secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji implementasinya oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti elektronik bersifat relatif dan tidak berdiri sendiri, karena tetap bergantung pada sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mensyaratkan keyakinan hakim dan keterpaduan alat bukti. Validitas dan reliabilitas data elektronik menjadi faktor penentu utama kekuatan pembuktiannya. Secara implementatif, penerapan alat bukti elektronik oleh aparat penegak hukum masih menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan kapasitas forensik digital, belum adanya standar operasional prosedur yang seragam, serta perbedaan interpretasi hakim. Harmonisasi antara KUHAP dan UU ITE menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan forensik digital berkelanjutan dan penyusunan SOP nasional pengelolaan alat bukti elektronik.
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI PADA POLRESTABES MEDAN) Pratiwi Mandasari; Henry Aspan; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2739

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa merupakan persoalan hukum serius yang menuntut penegakan hukum pidana sekaligus keadilan substantif bagi korban dan pelaku. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas fatal di wilayah hukum Polrestabes Medan mendorong urgensi kajian terhadap efektivitas penegakan hukum dan relevansi pendekatan restorative justice dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan penyidik Satlantas Polrestabes Medan, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran sistematis terhadap data hukum dan fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Medan telah menerapkan pendekatan restorative justice secara selektif pada perkara kecelakaan yang bersumber dari kelalaian (culpa), dengan memanfaatkan diskresi kepolisian berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021. Pendekatan ini terbukti mampu mewujudkan pemulihan bagi korban, mengurangi konflik sosial, dan mempercepat penyelesaian perkara. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit setingkat undang-undang mengakibatkan potensi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi praktik. Diundangkannya KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) menjadi perkembangan signifikan yang untuk pertama kalinya mengatur restorative justice secara formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan restorative justice memiliki relevansi kuat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas fatal, namun memerlukan penguatan landasan normatif, pedoman operasional yang baku, serta peningkatan kapasitas penyidik agar selaras dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
EVALUASI PERAN DIREKTORAT SAMAPTA DALAM PENANGANAN AWAL TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI PADA POLRES KARO) Rio Leo Irawan Meliala; Mhd. Azhali Siregar; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2740

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan peran Direktorat Samapta dalam penanganan awal tindak pidana di Polres Karo berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ). Urgensi kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tingkat kriminalitas di Sumatera Utara dan adanya kesenjangan antara norma regulasi dengan praktik lapangan dalam pelaksanaan fungsi Samapta sebagai first responder. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber dan metode. Lokasi penelitian adalah Polres Karo, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara operasional Direktorat Samapta telah menjalankan fungsi first responder dengan kecepatan respons yang relatif baik dan mampu menjaga stabilitas situasi awal di TKP. Namun efektivitas tersebut masih bersifat parsial karena belum didukung ketepatan tindakan yang terstandarisasi, khususnya dalam pengamanan barang bukti dan dokumentasi awal. Kesesuaian dengan SOP dan prinsip profesionalitas kepolisian juga belum konsisten, terutama dalam koordinasi antara Samapta dan Reskrim. Data nasional Polri menunjukkan 21.063 perkara diselesaikan melalui RJ pada 2024, naik 15,89 persen dari 2023, namun data RJ khusus fungsi Samapta belum dipublikasikan secara terpisah sehingga evaluasi kuantitatif tidak dapat dilakukan. Penelitian menyimpulkan terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang bersumber dari faktor struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kapasitas SDM, standarisasi SOP, dan penerapan evidence-based policing guna meningkatkan kualitas penanganan awal tindak pidana yang profesional dan berkeadilan
PERAN IBU DALAM PENCEGAHAN NARKOTIKA PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN PERLINDUNGAN ANAK Tuangkus Harianja; Sumarno; MhdAzhaliSiregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2741

Abstract

Penyalahgunaan narkotika pada anak merupakan permasalahan yang cukup serius dapat mengancam keberlangsungan generasi muda di Indonesia. Anak sebagai kelompok yang rentan dan terpengaruh oleh lingkungan sosial, sheingga diperlukan peran keluarga, khususnya Ibu dalam melakukan pencegahan sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak berdasarkan Undang-undang  Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta menganalisis peran dan kendala ibu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak dilingkungan keluarga. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. selutuh data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak telah diatur secara  komprehensif dalam Undang-undang  Narkotika dan Undang-undang  Perlindungan Anak melalui pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Peran ibu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika meliputi fungsi edukatif, pengawasan, pembinaan moral, pendampingan, serta perlindungan terhadap anak dari pengaruh lingkungan negatif. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengetahuan ibu mengenai bahaya narkotika, keterbatasan ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan keluarga guna memperkuat peran ibu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada anak.
PENGUATAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU Yanwar Fakhri; Ali Yusran Gea; Tamaulina Br. Sembiring
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2742

Abstract

Kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu merupakan instrumen pemerintah dalam menata tenaga non-ASN pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Meskipun demikian, implementasinya di Kabupaten Aceh Timur masih menghadapi persoalan kepastian hukum, terutama terkait penghasilan, masa perjanjian kerja, dan kepastian jenjang karier menuju PPPK penuh waktu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Aceh Timur serta merumuskan penguatan kebijakan daerah guna memberikan perlindungan hukum bagi aparatur. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data hasil wawancara serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPPK Paruh Waktu belum memberikan kepastian hukum yang memadai sehingga berpotensi memengaruhi kesejahteraan dan kinerja pegawai. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu membentuk kebijakan daerah yang mengatur standar penghasilan, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, evaluasi kinerja, dan peta jalan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berbasis Deepfake di Media Sosial Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik Rahma Dwi Mutia; Lidya Rahmadhani Hasibuan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2760

Abstract

Kemajuan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan (AI) dan deepfake, menimbulkan persoalan hukum baru. Penyalahgunaan deepfake melalui media sosial dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan konten yang merugikan nama baik seseorang sehingga memerlukan penanganan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji landasan hukum yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui teknologi deepfake di media sosial, dengan merujuk ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta menganalisis penerapannya pada kasus Nagita Slavina dan Chiko Radityatama Agung Putra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitiaan ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan persoalan pencemaran nama baik, penggunaan media sosial, teknologi deepfake, serta ketentuan dalam Undang-Undang ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada dapat digunakan untuk menanggulangi penyalahgunaan deepfake, Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan, terutama berkaitan dengan proses pembuktian, penelusuran identitas pelaku, dan menentukan aturan hukum yang sesuai dengan perbuatannya.
KEDUDUKAN DAN PERAN DIREKTORAT SAMAPTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Rohasiholan Doloksaribu; Ismaidar; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2761

Abstract

Direktorat Samapta (DITSAMAPTA) merupakan salah satu unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berperan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian preventif dan preemtif. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) membawahi wilayah dengan tingkat kerawanan tindak pidana yang relatif tinggi, sehingga kedudukan dan peran DITSAMAPTA dalam penanggulangan tindak pidana umum menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum serta peran DITSAMAPTA dalam upaya penanggulangan tindak pidana umum di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DITSAMAPTA berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018. Peran DITSAMAPTA diwujudkan melalui kegiatan preventif dan preemtif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, termasuk sebagai petugas pertama yang hadir di tempat kejadian perkara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, lemahnya pengawasan internal, dan faktor budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antar fungsi kepolisian agar DITSAMAPTA dapat menjalankan perannya secara efektif dalam sistem peradilan pidana.

Page 83 of 86 | Total Record : 856

 81   82   83   84   85 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue