cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 856 Documents
 82   83   84   85   86 
KEBIJAKAN FUNGSI KEAMANAN OLEH PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MENJAGA STABILITAS OVERCROWDING DI LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM Theo Jeremi Elieser Tarigan; Suci Ramadani; Rahmayanti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2762

Abstract

Overcrowding merupakan persoalan struktural yang masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi kelebihan kapasitas hunian berdampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban, efektivitas pembinaan, serta pemenuhan hak warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fungsi keamanan oleh petugas pemasyarakatan dalam menjaga stabilitas overcrowding di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam serta mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan mengaitkan temuan empiris dan ketentuan normatif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fungsi keamanan secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun efektivitas pelaksanaannya belum optimal akibat kondisi overcrowding yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pengamanan. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fungsi keamanan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan penanggulangan overcrowding yang komprehensif dan terintegrasi agar stabilitas keamanan dan ketertiban pemasyarakatan dapat terwujud secara berkelanjutan.
EFEKTIVITAS PENERAPAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGAMANAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Rudi Tiono; Fitri Rafianti; H.Dahlan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2763

Abstract

Bank paling sering memilih Hak Tanggungan sebagai agunan berbasis tanah guna mengamankan dana pinjaman, selaras dengan kewajiban berhati-hati yang digariskan UU No. 10 Tahun 1998, namun praktiknya masih menemui hambatan administratif, yuridis, dan kelembagaan, terutama ketika agunan mesti dieksekusi akibat debitur cidera janji dan kreditnya macet. Kajian ini bertujuan mengurai hal-hal yang menentukan optimal tidaknya fungsi Hak Tanggungan sekaligus mengukur keberhasilan penerapannya di dunia perbankan. Kerangka teorinya bertumpu pada teori Hak Tanggungan selaku jaminan kebendaan serta teori eksekusi Hak Tanggungan lewat lelang. Kajian yuridis normatif ini menelaah regulasi terkait beserta konsep-konsep hukumnya, dengan memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier serta dokumen lelang agunan di KPKNL Medan, lalu mengolahnya secara kualitatif dalam uraian deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa berfungsinya Hak Tanggungan ditentukan oleh jelasnya status hukum agunan, tertibnya pembebanan lewat APHT beserta pendaftarannya, lancarnya eksekusi, dan baiknya pengelolaan risiko bank. Lembaga ini menempatkan kreditur pada posisi didahulukan dan berkekuatan eksekutorial, tetapi eksekusinya sering tersendat sengketa hak atas tanah, perlawanan debitur, dan rumitnya lelang daring. Menjawab kedua rumusan masalah, Hak Tanggungan secara umum sudah berfungsi sebagai pengaman kredit meski belum maksimal, sehingga dibutuhkan pembaruan aturan, sinergi antarinstansi yang lebih erat, dan perbaikan tata kelola pertanahan agar kreditur terlindungi dengan lebih pasti.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEKANISME KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NASIONAL (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan) Gani Gemilang; Rahul Ardian; Andry Syafrizal Tanjung
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2767

Abstract

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari perkembangan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan mekanisme keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta menganalisis peran Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam penyelesaian perkara penganiayaan melalui mekanisme tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif memberikan ruang penyelesaian perkara pidana tertentu dengan menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Dalam perkara Idris Frenky Simanullang, Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan tersangka, korban, pendamping, tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas Sosial untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Penerapan tersebut menunjukkan adanya integrasi kebijakan penal dan non-penal melalui proses pertanggungjawaban hukum, perdamaian, pemberian maaf, pembayaran biaya pengobatan, pembinaan, sanksi sosial, dan reintegrasi sosial. Secara substantif, penyelesaian perkara didukung oleh pengakuan dan penyesalan tersangka, statusnya sebagai pelaku pertama, kesediaan korban memberikan maaf, kesepakatan perdamaian, serta dukungan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi menunjukkan bahwa optimalisasi peran Kejaksaan melalui mekanisme keadilan restoratif dapat menjadi instrumen penyelesaian perkara yang mengintegrasikan kepastian hukum dengan pemulihan korban, perubahan perilaku pelaku, dan keharmonisan masyarakat.
ANALISIS KAJIAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA BERDASARKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN KEADILAN Romi Mukhlisin; Hasdiana Juwita Bintang; Bambang Fitrianto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2768

Abstract

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat modern, pembagian peran suami dan istri mengalami perubahan sehingga diperlukan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Adapun tujuan penelitian ini mencakup beberapa aspek hukum seperti, menganalisis peraturan perundang undangan yang mengatur hukum keluarga di Indonesia, mengkaji perlindungan hak dan kewajiban suami istri dari perspektif gender dan keadilan, dan menganalisis penyelesaian permasalahan hukum keluarga di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, komplikasi hukum islam, buku dan literatur terkait. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hukum keluarga di Indonesia berdasarkan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif gender dan keadilan, Hukum keluarga mengatur hubungan suami istri secara timbal balik, meliputi pemenuhan nafkah, perlindungan, kasih sayang, penghormatan, ketaatan, serta pengelolaan rumah tangga. Selain itu diharapkan memberikan pemahaman mengenai penerapan hak dan kewajiban suami istri yang seimbang, adil, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAMIN KEAMANAN INFORMASI PRIBADI DI PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA Graha Ananda Zugusti Lubis; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2769

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan platform perbankan digital, namun juga diikuti dengan meningkatnya risiko kebocoran data pribadi. Kasus serangan siber terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa pelindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan informasi pribadi pada platform perbankan digital di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya dengan mengaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum bagi pelindungan data pribadi, namun implementasinya pada sektor perbankan digital belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, belum terbentuknya lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang independen, serta masih lemahnya sistem keamanan siber. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 perlu didukung oleh penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 agar pelindungan data pribadi dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat berjalan secara efektif.
The Problem of Implementing Informed Consent in Perspective Law Number 17 of 2023 and Professional Ethics for Patient Legal Protection Desi Sintyasari; Irsyam Risdawati; Muhammad Arif Sahlepi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2770

Abstract

Informed consent is a fundamental legal instrument in healthcare services, reflecting respect for patient autonomy and providing a legal basis for medical procedures. Article 293 of Law Number 17 of 2023 concerning Health requires patient consent after adequate explanations regarding diagnosis, treatment objectives, benefits, risks, alternative actions, and prognosis. However, its implementation still faces challenges, including incomplete information, limited patient understanding, administrative formalities, and inadequate compliance with professional ethical standards. These conditions may trigger medical disputes and weaken legal protection for patients and healthcare professionals. This study aims to analyze the implementation of informed consent based on Article 293 of Law Number 17 of 2023 and examine it from the perspective of professional ethics in relation to patient legal protection. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted qualitatively through the interpretation of legal norms and professional ethical principles governing the relationship between healthcare professionals and patients. The results indicate that the implementation of informed consent has not fully fulfilled the principles of information disclosure, patient autonomy, and professional ethics, particularly honesty, responsibility, and respect for human dignity. The main obstacles include ineffective communication, differences in health literacy, emergency conditions, and inadequate documentation. Therefore, strengthening technical regulations, improving healthcare professionals' communication competence, optimizing ethical supervision, and increasing public legal awareness are necessary. Informed consent should function not merely as an administrative requirement but as a meaningful communication and decision-making process that ensures legal certainty and effective protection for patients and healthcare professionals.
Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik hidden tax pada café di kota medan Claudya Florenza Br Rajagukguk; J.E Melky Purba; Dina Andiza
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2771

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh marak nya praktik pencantuman harga yang tidak transparan (hidden tax) pada café di Kota Medan yang berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait transparansi harga dan pajak, mengkaji praktik hidden tax pada café di Kota Medan, serta menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan penelitian lapangan terhadap 7 café di kawasan Jalan Putri Hijau Kota Medan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh café yang diteliti mengenakan pajak, sementara 5 dari 7 café juga membebankan service charge. Selain itu, 4 café mencantumkan informasi pajak dengan ukuran tulisan yang relatif kecil, sedangkan 3 café tidak mencantumkan informasi tersebut sebelum transaksi. Temuan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan perlindungan konsumen dengan praktik transparansi harga di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen serta menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam meningkatkan transparansi informasi harga dan perlindungan konsumen.
Legal Protection For Victims Of The Crime Of Receiving Bribes (A Study of Court Judgment Number: 1543/Pid.B/2025/PN Mdn) Muhammad Haykal; Suci Ramadani; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2773

Abstract

This study aims to analyze the factors contributing to the crime of receiving stolen goods, examine the forms of legal protection afforded to victims in Court Judgment Number 1543/Pid.B/2025/PN Mdn, and compare the regulation of this offense under the former Indonesian Criminal Code and Law Number 1 of 2023 concerning the new Criminal Code. The research employs a normative juridical method using a descriptive-analytical approach through library research on statutory regulations and judicial decisions. The findings indicate that the crime of receiving stolen goods is primarily driven by the offender's economic motives and the lack of due diligence in accepting property originating from criminal acts, resulting in material losses for victims. The panel of judges applied Article 480 of the former Criminal Code; however, legal protection for victims remains predominantly focused on punishing the offender rather than restoring the victims' rights. Compared with the former Criminal Code, the new Criminal Code retains the fundamental provisions governing the offense while introducing compensation as an additional criminal sanction, thereby strengthening victim recovery. The study concludes that legal protection for victims of the crime of receiving stolen goods should be enhanced through the optimization of the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), clearer recognition of victims' rights to compensation, and stronger coordination among law enforcement agencies.
Penyerahan (Qabd) sebagai Batas Hibah dan Warisan dalam Penerapan Pasal 211 KHI: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Ag/2024 Denico Toschani; Eddy Montana; Maria Fromely Agny; Budi Setiawan; Jainudin; Syamhudian Noor
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2776

Abstract

Article 211 of the Compilation of Islamic Law (KHI) allows a parental gift to a child to be taken into account in inheritance distribution. Much of the existing literature focuses on fairness, the amount of the gift, cancellation, or the recipient's remaining inheritance rights. A more basic question arises when the alleged gift has never been effectively delivered to the recipient before the donor dies. This normative legal research examines the relationship between Article 210 and Article 211 KHI, the concept of qabd (delivery or actual possession), and Supreme Court Decision Number 466 K/Ag/2024, which was designated as a landmark decision. The study uses statutory, conceptual, case, and literature approaches. It finds that Article 211 should not be applied merely because a document or declaration of gift exists. The legal status of the asset must first be determined by examining the validity of the gift and whether delivery actually occurred. A valid and delivered gift may leave the estate and later be considered under Article 211 when distributive fairness becomes relevant. Conversely, a gift that was never delivered until the donor's death remains open to inheritance adjudication. The decision therefore clarifies an operational boundary between gift and inheritance and places evidentiary assessment of possession, use, control, and transfer at the center of judicial reasoning.
Analisis terkait pentingnya Legalisasi Dokumen sebagai bukti dalam pengadilan (Nazegelen) Paulus Andrew Simangunsong; Debora
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2777

Abstract

Legalisasi Dokumen (Nazegelen) merupakan suatu tindakan pengesahan atau pengakuan terhadap suatu dokumen agar memperoleh kekuatan pembuktian penuh di mata hukum. Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, banyak ditemukan penggunaan dokumen bukti yang tidak di-nazegelen secara sah. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai kekuatan pembuktiannya dan ketentuan nazegelen sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg, serta Pasal 1888 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap alat bukti yang tidak di-nazegelen secara sah serta menjelaskan mengapa nazegelen penting bagi pembuktian dokumen di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen yang tidak di-nazegelen tetap memiliki nilai pembuktian, tetapi kekuatannya tidak sempurna, karena hanya dianggap sebagai bukti di bawah tangan. Nazegelen berfungsi memberikan kepastian hukum, menjamin keaslian, dan memperkuat suatu dokumen sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Page 84 of 86 | Total Record : 856

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue