cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 856 Documents
 82   83   84   85   86 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGGELAPAN KEUANGAN NEGARA (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn) Jhoni Muda Pratama Barus; Rahmayanti; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2779

Abstract

Korupsi yang bersumber dari penguasaan dan penyalahgunaan uang negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Artikel ini mengkaji tiga hal: pengaturan hukum atas korupsi yang dilakukan melalui penggelapan keuangan negara, kendala dalam penegakan hukumnya, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi pustaka, lalu dianalisis secara kualitatif normatif. Temuan menunjukkan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi menuntut pembuktian yang terang atas perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, dan kesalahan pelaku. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut memperlihatkan adanya mata rantai antara tindakan terdakwa, penguasaan dana negara, unsur kesalahan, dan kerugian yang timbul. Dengan demikian, penindakan korupsi perlu berpijak pada peraturan perundang-undangan, asas pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN PROFESI DAN ETIKA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BERNUANSA PIDANA OLEH PERSONEL PADA PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Arfen Burju Pestado Manurung; Sumarno; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2788

Abstract

Pembinaan profesi dan etika kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengamanan unjuk rasa, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pembinaan telah diterapkan, masih ditemukan dugaan pelanggaran bernuansa pidana yang dilakukan oleh personel dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan profesi dan etika kepolisian dalam mencegah pelanggaran bernuansa pidana pada pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, publikasi media, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesi dan etika telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik yang didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun, fungsi preventifnya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum organisasi, mekanisme pengawasan internal, dan dinamika pengamanan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas personel, dan pengawasan preventif guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Juridical Analysis of the Criminal Offense of Document Forgery Under Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code Tri Harianto; Abdul Rahman Maulana Siregar; Fitria Ranadhani Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2790

Abstract

The criminal offense of document forgery is an unlawful act that may cause losses and undermine legal certainty and public confidence in documents used as the basis for establishing evidence, rights, or legal relationships. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces a more systematic framework for regulating document forgery, particularly under Chapter XIII. This study aims to examine the legal regulation and criminal liability associated with document forgery under Law Number 1 of 2023.This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The research materials consist of primary legal materials, particularly relevant legislation, as well as secondary legal materials concerning the criminal offense of document forgery.The findings indicate that document forgery under Law Number 1 of 2023 encompasses not only the act of producing a false document or altering an existing document, but also the use of a document known to be false or forged when such use is capable of causing loss. These provisions demonstrate that intention, the purpose for which the document is used, the nature of the document, and the potential for loss constitute important elements in determining whether the criminal offense has been established. For certain documents that possess greater legal significance, such as authentic deeds and certificates concerning land rights, the law provides more severe criminal sanctions. This regulatory framework reflects the criminal law's effort to protect the authenticity and legal function of documents as instruments of evidence and to maintain certainty in legal relationships.
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Muhammad Rifai Azhari Harahap; Andry Syafrizal Tanjung; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2791

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan akibat fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Perkembangan sistem peradilan pidana melalui pendekatan restorative justice mendorong penyelesaian perkara yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan restorative justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Srh serta mengkaji perlindungan dan pemulihan korban dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian antara korban dan terdakwa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam penerapan keadilan restoratif. Penerapan restorative justice dalam perkara KDRT perlu dimaknai tidak hanya sebagai perdamaian, tetapi juga sebagai upaya pemulihan korban secara lebih menyeluruh.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PERSONEL DITPAMOBVIT DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN/ANCAMAN KEKERASAN SAAT MENJALANKAN TUGAS PENGAMANAN OBVITNAS (ANALISIS PASAL 212 DAN 214 KUHP) Djody Prambudi; Muhammad Juang Rambe; Rahul Ardian Fikri
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2792

Abstract

Personel Direktorat Pengamanan Objek Vital Nasional (Ditpamobvit) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan infrastruktur dan aset vital negara. Namun, dalam pelaksanaan tugas di lapangan, mereka kerap dihadapkan pada risiko tinggi, termasuk tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dari pihak-pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana bagi personel Ditpamobvit yang mengalami kekerasan saat bertugas, dengan fokus kajian pada penerapan Pasal 212 dan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP secara eksplisit memberikan proteksi hukum terhadap aparat penegak hukum atau pegawai negeri yang menjalankan perintah undang-undang dari segala bentuk perlawanan fisik maupun psikis. Personel Ditpamobvit memenuhi kualifikasi subjek hukum yang dilindungi oleh pasal-pasal tersebut karena bertindak atas nama otoritas negara yang sah. Hambatan yang sering muncul dalam penegakan hukum ini meliputi pembuktian unsur "ancaman kekerasan" yang multitafsir serta perlunya sinkronisasi regulasi internal Polri dengan hukum pidana umum. Kesimpulannya, Pasal 212 dan 214 KUHP masih sangat relevan dan aplikatif sebagai instrumen perlindungan hukum represif, namun diperlukan ketegasan dalam proses penegakan hukum serta peningkatan pemahaman prosedural di lapangan demi menjamin kepastian hukum dan keselamatan personel Ditpamobvit..
Batas pertanggungjawaban pidana apoteker atas penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dalam perspektif perlindungan hukum profesi Alfred Trisakti; Muhammad Arif Sahlepi; Henry Aspan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2793

Abstract

Penyerahan antibiotik tanpa resep dokter masih ditemukan dalam praktik pelayanan kefarmasian, padahal antibiotik bukan obat bebas dan penggunaannya berkaitan langsung dengan keselamatan pasien serta pengendalian resistensi antimikroba. Persoalan hukum muncul ketika pelanggaran terhadap kewajiban resep serta-merta dipandang sebagai tindak pidana, padahal hukum pidana mensyaratkan rumusan delik, kesalahan, dan dalam delik tertentu akibat serta hubungan kausal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penyerahan antibiotik oleh apoteker dan merumuskan batas pertanggungjawaban pidana apoteker dalam perspektif perlindungan hukum profesi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan antibiotik tanpa resep pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap norma pelayanan kefarmasian dan dapat menimbulkan konsekuensi administratif serta disiplin. Apoteker dapat dipidana apabila penyerahan itu mengakibatkan pasien luka berat atau meninggal, akibat tersebut lahir dari kealpaan yang nyata terhadap standar profesi, dan hubungan kausalnya terbukti (Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan); atau apabila apoteker dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu (Pasal 435); atau apabila ia menjalankan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan (Pasal 436). Apoteker tidak dapat dipidana semata-mata karena tidak adanya resep, dan tidak dapat dipidana apabila tidak ada akibat yang dipersyaratkan delik, tidak ada kealpaan, tidak ada kausalitas, atau terdapat alasan penghapus pidana. Penelitian ini menawarkan parameter bertingkat yang memisahkan pelanggaran administratif, disiplin, perdata, dan pidana, sehingga perlindungan pasien dan kepastian hukum profesi apoteker dapat dijaga secara seimbang.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN PROFESI DAN ETIKA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN BERNUANSA PIDANA OLEH PERSONEL PADA PENGAMANAN UNJUK RASA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA) Arfen Burju Pestado Manurung; sumarno; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2794

Abstract

Pembinaan profesi dan etika kepolisian memiliki peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Dalam pengamanan unjuk rasa, peran tersebut menjadi semakin strategis karena aparat kepolisian tidak hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Meskipun berbagai regulasi dan mekanisme pembinaan telah diterapkan, masih ditemukan dugaan pelanggaran bernuansa pidana yang dilakukan oleh personel dalam pengamanan demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan profesi dan etika kepolisian dalam mencegah pelanggaran bernuansa pidana pada pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Sumatera Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan institusi, publikasi media, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan profesi dan etika telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan disiplin dan kode etik yang didukung oleh regulasi dan kelembagaan yang memadai. Namun, fungsi preventifnya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan indikasi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dalam pengamanan unjuk rasa. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, budaya hukum organisasi, mekanisme pengawasan internal, dan dinamika pengamanan demonstrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan berbasis hak asasi manusia, peningkatan kapasitas personel, dan pengawasan preventif guna mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
Harmonization of Restorative Justice Regulations in the Criminal Justice System for the Offense of Theft Sutri Anggita; Abdul Rahman Maulana Siregar; Sumarno
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2795

Abstract

This study examines the concept of restorative justice from a criminal law perspective and formulates an ideal model for harmonizing the legal framework governing the handling of theft offenses within the criminal justice system. The central issue concerns the tension between the retributive approach reflected in the statutory definition of theft under Article 476 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the broader demands of substantive justice, as illustrated by cases involving theft of low-value property that nevertheless proceed to trial. This study employs a normative juridical method incorporating conceptual, statutory, and case study approaches. The analysis focuses on Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, National Police Regulation Number 8 of 2021, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.The findings indicate that restorative justice has been conceptually recognized as an alternative paradigm for resolving minor theft cases. However, its regulatory framework remains fragmented across the internal regulations of law enforcement institutions, with varying requirements and procedures. These inconsistencies may result in disparities in implementation across jurisdictions and institutions. Accordingly, this study recommends harmonizing restorative justice regulations by incorporating binding provisions into criminal procedural law. Such integration should draw upon the diversion mechanism established under the juvenile criminal justice system as a more developed legislative precedent. This approach is intended to strengthen legal certainty and ensure the consistent application of restorative justice to theft offenses throughout Indonesia.
Study Of The IUS Constituendum On The Establishment Of The Special Court For The Medical Profession As An Effort To Reform The National Health Law In Indonesia Muhammad Adib Al Wafa; Irsyam Risdawati; Marice Simarmata
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2796

Abstract

The complexity of medical disputes in Indonesia continues to increase along with developments in medical science, health technology, and the legal relationship between patients and medical personnel. Currently, medical disputes are resolved through various mechanisms, including ethical, professional disciplinary, civil, criminal, and alternative dispute resolution. Although Law Number 17 of 2023 concerning Health provides a new legal framework for health services and dispute resolution, it does not establish a special court specifically handling medical professional cases. This condition may lead to differences in assessing medical actions, professional standards, negligence, and the liability of medical personnel. This study aims to analyze the urgency of establishing a Special Court for the Medical Profession and formulate its *ius constituendum* within Indonesia's national health legal system. This normative legal research employs statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. Legal materials are analyzed qualitatively to formulate a legal construction for health law reform. The study is expected to produce a model for a Special Court for the Medical Profession with appropriate authority and mechanisms to integrate legal and medical expertise, strengthen legal certainty, and provide balanced protection for patients and medical personnel. Its establishment is expected to support health law reform based on justice, legal certainty, utility, and protection of the rights of the parties..
Implementasi Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan Secara Bersama-Sama yang Ditangani oleh Polsek Patumbak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/673/XII/2025/SPKT/Polsek Patumbak/Polrestabes Medan/Polda Sumut Tanggal 07 Desember 2025) M. Billy Fauzan; Rahul Ardian Fikri; Chairuni Nasution
Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v7i2.2797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang ditangani oleh Polsek Patumbak berdasarkan Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/673/XII/2025/SPKT/Polsek Patumbak/Polrestabes Medan/Polda Sumut Tanggal 07 Desember 2025, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analitis.Data diperoleh melalui wawancara melalui penyidik dengan menggunakan studi pustaka melalui paraturan undang-undang, literatur serta dokumen perkara. Selanjutnya hasil terkumpul dilakukan analisis melalui kualitatif dengan mendapatkan hasil mengenai efektivitas terhadap pelaksanaan keadilan restoratif dari proses pelaksanaan penyidikan.Dari kesimpulan yang dibahas, dalam implementasi keadilan restoratif pada perkara penganiayaan secara bersama-sama dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kebijakan Kepolisian, terutama adanya perdamaian yang lahir secara sukarela, pemulihan hak korban, serta pertimbangan kepentingan umum.Implementasi mekanisme tersebut memberikan manfaat berupa penyelesaian perkara yang lebih cepat, mengurangi potensi konflik berkepanjangan, dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, antara lain perbedaan kepentingan para pihak, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, serta kehati-hatian penyidik dalam menentukan kelayakan perkara untuk diselesaikan di luar proses peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang efektif dalam penyelesaian perkara tertentu apabila diterapkan secara selektif, profesional, dan tetap menjunjung kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

Page 85 of 86 | Total Record : 856

 82   83   84   85   86 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 01 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue