Innovative: Journal Of Social Science Research
Innovative: Journal Of Social Science Research is a journal managed by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai which bridges researchers to publish research results in all scientific fields (multidiscipline). This includes the fields of education, health, law, economics, IT (Informatics Engineering), Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Fisheries, Agriculture, Social Humanities and other fields of science. Journal registered E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Articles
14,098 Documents
<![CDATA[Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Perspektif Yuridis ]]>
<![CDATA[Ttriawan, Agung]]>;
<![CDATA[Purwanda, Sunardi]]>;
<![CDATA[Darwis, Muhammad]]>;
<![CDATA[Kairuddin, Kairuddin]]>;
<![CDATA[Tijjang, Bakhtiar]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20678
<![CDATA[Penipuan merupakan salah satu tindak pidana konvensional yang masih sering terjadi di Indonesia dengan modus yang terus berkembang, seperti investasi bodong, penipuan daring, danpenyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis empiris melalui studi dokumentasi dan kajian kasus-kasus aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara penipuan masih menghadapi sejumlah persoalan krusial, antara lain kaburnya batas antara penipuan dan wanprestasi, lemahnya pembuktian unsur niat jahat, dan inkonsistensi putusan pengadilan. Selain itu, kurangnya pedoman teknis dan minimnyakoordinasi antarlembaga penegak hukum turut memperlemah efektivitas penanganan perkara. Penelitian ini merekomendasikan integrasi pendekatan hukum progresif dan restoratif dalam menangani kejahatan penipuan modern agar hukum tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berpihak pada korban.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan E-Ktp Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kelurahan Bandara Kota Samarinda ]]>
<![CDATA[Mihani, Mihani]]>;
<![CDATA[Saiful, Saiful]]>;
<![CDATA[Maulidani, Yurdi]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20696
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai kualitas jasa pelayanan Kelurahan Bandara Kota Samarinda. Untuk mengetahui harapan masyarakat mengenai jasa pelayanan E KTP di Kelurahan Bandara Kota Samarinda. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas jasa pelayanan Kelurahan Bandara Kota Samarinda terhadap kepuasan masyarakat dalam penerbitan surat rekomendasi. Berdasarkan hasil analisa Koefisien Korelasi Rank Spearman yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh kualitas jasa pelayanan Kelurahan Bandara Samarinda terhadap kepuasan masyarakat menunjukan bahwa terdapat hubungan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari nilai rs sebesar 0.742 (positif) dengan tingkat interprestasi koefisien korelasi. Sedangkan berdasarkan analisis uji hipotesis dengan menggunakan distribusi t, diperoleh hasil thitung > ttabel = 5.855 > 1.701, dengan demikian kita dapat menolak Ho dan menerima Ha, berarti kualitas pelayanan yang baik mempunyai hubungan positif dengan kepuasan konsumen. Dengan hasil koefisien determinasi sebesar 55.06%, dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas jasa pelayanan sebesar 55.06%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 44.94% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.]]>
<![CDATA[Birokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Dunggio, Rusli]]>;
<![CDATA[Mahmud, Syamsiar I.]]>;
<![CDATA[Sihira, Serly SB]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20697
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang digitalisasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Transformasi digital merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, pelaksanaannya di daerah tertinggal masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya literasi digital aparatur, serta budaya kerja yang belum mendukung inovasi. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kecamatan Karamat menghadapi tantangan signifikan dalam aspek teknis dan kultural, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah, serta potensi SDM muda sebagai penggerak inovasi digital. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan infrastruktur digital, pelatihan literasi teknologi yang berkelanjutan, serta transformasi budaya kerja aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan responsif di era digital.]]>
<![CDATA[Literatur Review : Pemberian Asi Eksklusif Sebagai Upaya Pencegahan Stunting ]]>
<![CDATA[Nugraha, Akbar]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20709
<![CDATA[Indonesia adalah sebuah negara yang mengalami masalah signifikan terkait stunting, dengan angka yang cukup tinggi, mencapai sekitar 36%. Pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk mengatasi masalah stunting melalui berbagai kebijakan, peraturan, dan berbagai intervensi. Tinjauan dalam jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan asupan ASI eksklusif sebagai pencegahan stunting di Indonesia. Kebijakan memberikan ASI eksklusif pada 1000 hari kehidupan pertamanya adalah salah satu kebijakan yang paling penting bagi mencegah dan mengurangi tingginya angka stunting, lalu faktor lain untuk mengurangi angka stunting yaitu pengetahuan dan pola asuh keluarga pada anak yang di dalamnya ada ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Dalam riview jurnal ini juga menjelaskan bahwa faktor pusat kesehatan juga tidak kalah penting dalam menanggulangi masalah stunting. Penyuluhan tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi lebih ditingkatkan lagi karena pemahaman dan kesadaran yang tinggi masyarakat tentang pentingnya asupan gizi yang baik bagi bayi serta lingkungan juga modal awal bagi mengurangi angka stunting. Metode: Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan Pustaka. Tinjauan Pustaka merupakan suatu bahan penelitian yang terdiri dari temuan teori dan hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan atau landasan untuk kegiatan penelitian. Database yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu google Scholar. Pada Google Cendekia menggunakan kata kunci “pemberian asi eklusif sebagai upaya pencegahan stunting”. Hasil: Hasil penelitian ini dari total 12 jurnal, yang telah penulis review, kesimpulannya adalah stunting ada tekerkaitannya dengan pemberian ASI eksklusif yang kurang, selain itu juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan stunting terjadi yaitu pengetahuan ibu hamil, status gizi ibu hamil, lingkungan, ekonomi dan makanan pendamping ASI (MPASI), lalu penyuluhan oleh pusat kesehatan juga faktor penting untuk menanggulang besarnya masalah stunting.]]>
<![CDATA[Efektifitas Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen atas Objek Tanah yang telah Dialihkan (Putusan No. 634/Pid.B/2020/PN Mks) ]]>
<![CDATA[Alfiani, Andi Nurafni Ayu]]>;
<![CDATA[Khalid, Hasbuddin]]>;
<![CDATA[Hambali, Azwad Rachmat]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20715
<![CDATA[Abstract This research aims to examine the judge’s legal considerations in establishing criminal liability for document forgery involving land that has already been transferred, as well as to assess the extent to which criminal sanctions reflect substantive justice. The object of study is Decision Number 634/Pid.B/2020/PN Mks, which involved the defendant Samudin bin Dg. Bora, who was found guilty of using a falsified deed of sale to regain control over previously transferred land and resell it. An empirical legal approach was employed, using interviews with a judge at the Makassar District Court and members of the public familiar with the issue of document forgery in land transactions. The findings reveal that the judge’s considerations in the aforementioned decision were based on the fulfillment of the elements of Article 263 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code, with the defendant legally and convincingly proven guilty. The verdict, upheld at both appellate and cassation levels, reflects procedural consistency in the application of criminal liability. However, the effectiveness of the criminal justice system in this case appears to be more procedural than substantive. Interviews indicate that the public has not fully experienced tangible legal protection, as document forgery in land disputes remains prevalent and lacks structural preventive measures. This highlights a gap between formal legal outcomes and the realization of justice within the broader community. This study recommends strengthening a criminal law approach that not only emphasizes punishment but also includes more substantive preventive efforts and broader access to legal protection for the public in addressing document forgery in land affairs. Keywords: Document Forgery, Land Ownership, Criminal Liability, Substantive Effectiveness, Case Study, Public Perception]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Atas Tindak Pidana di Bidang Lingkungan di Kabupaten Bombana ]]>
<![CDATA[Saraswathi, Debby Cahya Ainun]]>;
<![CDATA[Bima, Muhammad Rinaldy]]>;
<![CDATA[Salle, Salle]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20716
<![CDATA[Abstract This research aims to analyze the enforcement of environmental law against mining companies that cause environmental damage and to formulate an ideal model for equitable dispute resolution for affected communities. The study is driven by the occurrence of several environmental violations in Bombana Regency, notably by companies such as PT. Tonia Mitra Sejahtera, PT. Timah Investasi Mineral, and PT. Narayana Lambale Selaras. The research employs an empirical juridical method with normative and sociological approaches. Data were collected through literature study, interviews with key stakeholders, and documentation of legal cases. The data were analyzed qualitatively to describe the effectiveness of criminal law enforcement against corporations responsible for environmental harm. Findings indicate that law enforcement in these cases has largely relied on administrative sanctions and mediation, which have proven insufficient in restoring environmental and community losses. Despite the legal basis of strict liability under environmental law, criminal sanctions against corporations are rarely applied. Thus, this study proposes a restorative justice approach as a more effective solution for achieving environmental restoration and social justice. The conclusion suggests that traditional enforcement methods fail to provide deterrence and fair outcomes. Implementing restorative justice through restorative conferencing involving corporations, communities, and law enforcement can serve as an effective resolution model. Recommendation: Law enforcement authorities should strengthen the application of criminal sanctions against corporate offenders and incorporate restorative justice principles to ensure ecological sustainability and protect the rights of affected communities.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pijat Bayi Terhadap Perkembangan Motorik Halus Pada Bayi Usia 6 Bulan ]]>
<![CDATA[Nur Azizah, Siti]]>;
<![CDATA[Purwati, Anik]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20722
<![CDATA[Pendahuluan: Pijat merupakan teori sentuh yang lembut yang diterapkan pada bagian tubuh tertentu untuk merelaksasikan otot dan memperlancar peredaran darah dalam tubuh sehingga dapat memberikan rasa nyaman pada bayi serta dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan motorik, mental dan sosial pada bayi. Tujuan: dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pijat bayi pada perkembangan motorik halus bayi usia 6 bulan di Klinik Temu Waras, Arjasa-Jember. Metode Penelitian: Metodeiyang diterapkan adalah metode quasi eksperimen dengan pendekatan KPSP dengan desain pretest-posttest control grup. Jumlah bayi usia 6 bulan yang berkunjung di Klinik Temu Waras di Bulan Februari ada 60 bayi. Jumlah sampel 30 bayi. Tehnik sampling yang digunakan yaitu Non Probability sampling (pengambilan sampel tidak acak). Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yaitu bayi usia 6 bulan yang akan dibagi menjadi 2 kelompok yang diberi tes awal (pretest) sebelumntervensi, kemudian diberi intervensi (kelompok eksperimen) atau (kelompok kontrol), dan akhirnya diberi tes akhir (posttest) untuk membandingkan perubahan antara kedua kelompok. Hasil: Data uji statistik menggunakan Uji mann Whitney di SPSS dengan hasil p-value= <,001 (< 0,05) yang menunjukkan hasil lebih kecil. Kesimpulan: ada pengaruh pijat bayi terhadap perkembangan motorik halus bayi usia 6 bulan di Klinik Temu Waras Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember pada tahun 2025.]]>
<![CDATA[Inovasi Bahan Ajar Berbasis Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Susilawati, Wiwik Okta]]>;
<![CDATA[Khairita, Martiya Nurni]]>;
<![CDATA[Wulandari, Mita Febiola]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20724
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh penggunaan bahan ajar yang belum maksimal. Dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan bahan ajar seperti buku paket cetak pegangan guru dan peserta didik yaitu berupa LKS yang di dalamnya hanya memuat materi pembelajaran dan soal-soal latihan disertai dengan gambar yang berlatar hitam putih saja sehingga membosankan dan tidak terlalu menarik bagi peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan LKPD Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis model Problem Based Learning yang valid, praktis, dan efektif.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan menggunakan model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate).Hasil validitas LKPD mata pelajaran Pendidikan Pancasila berbasis model problem based learning divalidasi oleh 15 validator, yaitu dari keseluruhan validasi LKPD diperoleh nilai rata-rata 81,16 % dengan kategori sangat valid, validasi modul ajar diperoleh nilai rata-rata 84,25% dengan kategori sangat valid, validasi soal diperoleh nilai rata-rata 84,25% dengan kategori sangat valid. Hasil praktikalitas keterlaksanaan modul ajar untuk setiap pertemuan diperoleh rata-rata 94,45% dikategorikan sangat praktis, melalui angket respon guru oleh guru kelas V diperoleh hasil 97,5% dikategorikan sangat praktis, sedangkan melalui angket respon peserta didik diperoleh hasil rata-rata 98,84% dikategorikan sangat praktis. Hasil efektifitas yang diperoleh dari hasil tes belajar peserta didik disekolah utama diperoleh rata-rata 91,66% dikategorikan efektif, sedangkan disekolah lain melalui penyebaran uji efektivitas diperoleh hasil 83,33% dikategorikan efektif.]]>
<![CDATA[Efektivitas Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Makassar ]]>
<![CDATA[Mita, Jum Juliasti]]>;
<![CDATA[Thalib, Hambali]]>;
<![CDATA[Salle, Salle]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20725
<![CDATA[Abstract The main objective of this study is to analyze the effectiveness of prisoner development at the Class IA Correctional Institution in Makassar and to identify the factors that influence the success of the rehabilitation process. This research also aims to illustrate the extent to which the correctional institution fulfills its rehabilitative role in transforming prisoner behavior so they can be accepted back into society. The research method used is a qualitative approach with descriptive techniques. Data was collected through in-depth interviews with correctional officers and inmates, direct observation of rehabilitation activities, and documentation of relevant secondary data. This approach was chosen to gain a comprehensive and contextual understanding of the development process as it occurs in practice. The results show that prisoner development at the Class IA Correctional Institution Makassar includes personality and self-reliance development. The main supporting factors include the inmates' motivation to change, collaboration with external institutions, and the availability of competent correctional officers. However, this study also found several obstacles, such as limited budget, human resources, and facilities and infrastructure. This research recommends that the Class IA Correctional Institution in Makassar improve the quality and diversity of its development programs, enhance supporting facilities and infrastructure, and strengthen cross-sector collaboration. A more individualized approach is also needed to tailor the development process to the needs and potential of each inmate. This is essential to ensure that the correctional goals of rehabilitation can be achieved optimally. Keywords: Prisoner development, Class IA Correctional Institution Makassar.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronik ]]>
<![CDATA[Dotulung, Maissy Triyanti Petronella]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20729
<![CDATA[Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, desentralisasi menjadi prinsip utama yang memungkinkan daerah mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian integral dari keuangan negara. Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, termasuk dalam sistem pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi aplikasi seperti SIPKD dan SIMDA. Meskipun kerangka regulasi telah terbentuk, berbagai persoalan masih ditemukan di lapangan, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keamanan data, hingga belum terintegrasinya sistem informasi keuangan antar lembaga. Bahkan, pelaksanaan sistem elektronik ini belum sepenuhnya menutup celah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur daerah. Sejumlah kasus yang melibatkan pejabat daerah, baik di Sulawesi Utara maupun provinsi lainnya, menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah masih menghadapi tantangan serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas.]]>
