cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 195 Documents
 12   13   14   15   16 
INSPIRATION OF ISLAMIC FIGURES IN THE HISTORY OF ISLAM NUSANTARA: RASUNA SAID'S CONTRIBUTION IN BREAKING DOWN GENDER ESTABLISHMENT AND UPHOLDING HUMAN RIGHTS Pratiwi Andriani; Bq Ratna Mulhimmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.677

Abstract

This study aims to reveal: (1) the background of Rasuna Said's life, (2) Rasuna Said's contribution in fighting for women's rights in Indonesia, and (3) Rasuna Said's important role in politics, both in the pre-independence and post-independence eras of Indonesia. This study uses a historical biographical method, which emphasizes tracing the life of a figure through a historical approach. Data were collected from primary sources in the form of archives and documents, as well as secondary sources such as books, journals, and relevant articles. The findings of this study are that Rasuna Said came from a religious and educated family, who supported girls' education. She rejected colonial education and preferred religious education. Her contributions include pushing for access to education for women, fighting for equal rights in the public sphere, and her involvement in political organizations such as Sarekat Rakyat and PERMI. After independence, she became a member of the DPR and is remembered as an important symbol of women's involvement in national politics. The implications of this study indicate the importance of strengthening the narrative of women's history in the national struggle, which has so far been less exposed in depth. However, the weaknesses of this study lie in the limited primary sources available and the biographical focus that makes the study not too broad in comparing Rasuna's contributions with other female figures. This study provides a new contribution by highlighting the continuity of Rasuna Said's struggle from the pre-independence period to the independence period, as well as the integration of Islamic values ​​and nationalism in women's struggles. Another added value lies in strengthening the figure of Rasuna Said as a representation of active, progressive, and critical Muslim women in Indonesian political history.
ANALISIS IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS, TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN INOVASI LAYANAN DALAM MENINGKATKAN REPUTASI HOTEL (STUDI PADA HOTEL G SYARIAH DI BANDAR LAMPUNG) Muhammad Yogi; Fatih Fuadi; Suhendar
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.678

Abstract

Maraknya hotel Syariah dalam industri perhotelan telah menjadi tren baru bisnis akomodasi di beberapa daerah, termasuk di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang terjadi di masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada Hotel Grand G Syariah yang terdiri dari prinsip kesatuan (tauhid), prinsip keseimbangan (adil), prinsip kehendak bebas (ikhtiar), prinsip tanggung jawab (fardh), prinsip kebenaran (ihsan). hotel G Syariah merupakan bisnis hotel yang bergerak di bidang jasa penginapan yang memberikan layanan kamar dan fasilitas lain di hotel bagi tamu yang hendak menginap dengan ketentuan syariah sebagai sistem yang mengatur pengelolaan hotel. Inovasi yang dilakukan oleh hotel G Syariah yaitu inovasi dalam hal pelayanan terhadap konsumen atau tamu dengan lebih dekat secara personal kepada konsumen sehingga mudah memahami kebutuhan yang diinginkan oleh para konsumen. Lalu beberapa transformasi terkait digital yang dilakukan hotel selama masa pandemi dan menjadi inovasi yang diterapkan merubah tatanan aktivitas dari hotel itu sendiri hingga saat ini.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP BLAMING THE VICTIM: (Studi Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi) Herlangga; Kamaruddin; Gamlan Dagani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.680

Abstract

Blaming the victim dalam pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih sering dijumpai. Korban kerap dipandang sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan oleh pelaku, khususnya dalam konteks perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal research dengan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sistem kartu, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dengan diterbitkannya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban pelecehan seksual, diharapkan dapat mengurangi angka kejadian pelecehan dan meningkatkan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialami. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi korban dari intervensi maupun diskriminasi, termasuk blaming the victim yang selama ini menjadi hambatan dalam penegakan keadilan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan implementasi regulasi yang lebih optimal agar perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi dapat berjalan efektif.
PENGARUH KOMITMEN BERKELANJUTAN DAN MOTIVASI TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA GURU DI SMK NEGERI 3 JAKARTA PUSAT Dikson Silitonga
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.681

Abstract

Dalam dunia Pendidikan yang terus berkembang, guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pendidikan vokasi seperti SMK yang menyiapkan lulusan untuk dunia kerja. Di tengah tuntutan industri, beban administratif, dan perubahan kurikulum, produktivitas kerja guru menjadi tantangan yang krusial. Produktivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, khususnya komitmen berkelanjutan dan motivasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen berkelanjutan dan motivasi, baik secara parsial maupun simultan, terhadap produktivitas kerja guru di SMK Negeri 3 Jakarta Pusat. Komitmen berkelanjutan merujuk pada keterikatan guru terhadap institusi karena pertimbangan rasional dan emosional, sedangkan motivasi mencakup dorongan internal maupun eksternal dalam bekerja. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, komitmen berkelanjutan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja guru. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sekolah yang tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional guru. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur manajemen pendidikan yang berfokus pada pendidikan vokasi, sementara secara praktis, hasilnya dapat dijadikan acuan dalam merancang kebijakan strategis untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan guru. Dengan demikian, menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan produktif bukan hanya idealisme, tetapi juga keniscayaan yang dapat dicapai melalui pendekatan berbasis data dan pemahaman psikologis yang mendalam.
IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK MENGEMBANGKAN KECERDASAN BILINGUAL SANTRI DI PONDOK PESANTREN AL-QUR’AN NURUL HUDA SINGOSARI MALANG Moh Robby Yasir; Ahmad Ma’ruf
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.684

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi metode pembelajaran bahasa Arab di pesantren dan dampaknya terhadap kecerdasan bilingual santri, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kurikulum serta strategi pengajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab dan literasi keagamaan santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung di Pondok Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda Singosari, Malang. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberhasilan program bahasa Arab pesantren tersebut, yang terbukti melalui alumni yang berhasil memperoleh beasiswa studi ke Kairo, Mesir. Penelitian di Pondok Pesantren Al-Qur’an Nurul Huda mengkaji model pembelajaran bahasa arab yang terintegrasi antara hafalan mufradat, hiwār, dan qawāʿid. Meski sistematis, implementasinya menghadapi kendala pengajar, adaptasi santri baru, evaluasi program, dan masalah non-akademik. Solusinya meliputi pendekatan edukatif, pembinaan keamanan, serta integrasi akademik dan pengasuhan untuk efektivitas pembelajaran. Model pembelajaran bahasa Arab di pesantren terbukti efektif mengembangkan kecerdasan bilingual santri melalui pendekatan kontekstual, praktik berbahasa aktif, dan integrasi lingkungan. Strategi ini meningkatkan kompetensi linguistik, kognitif, afektif, serta karakter santri. Dukungan kurikulum, peran guru, dan metode berbasis multiple intelligences menjadikan pesantren sebagai pusat pendidikan bahasa dan pembentukan karakter islami yang adaptif.
PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DALAM PERSPEKTIF GOOD LOCAL GOVERNANCE Marjoyo, Devy
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.687

Abstract

Permasalahan utama yang dihadapi adalah dominasi sepihak dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah seperti MP Grup, minimnya partisipasi organisasi pedagang, serta konflik horizontal antar pedagang yang berujung pada insiden kekerasan dan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tahapan penyelesaian konflik pengelolaan pasar rakyat dalam kerangka good local governance, serta untuk merumuskan model penyelesaian konflik yang inklusif dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, berfokus pada empat tahapan penyelesaian konflik menurut Simon Fisher: pemetaan konflik, negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor terkait, termasuk pedagang, organisasi pedagang (APPSI), dan pejabat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Pasar Panorama didominasi oleh perebutan otoritas antara organisasi pedagang dan kelompok yang tidak memiliki legitimasi hukum namun didukung oleh kekuatan politik. Upaya negosiasi dan mediasi belum membuahkan hasil karena tidak adanya mediator netral, sedangkan arbitrase tidak dilakukan dan konflik akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi good local governance yang mencakup partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas, sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Rekomendasi utama adalah perlunya forum dialog multi pihak yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pasar rakyat yang adil dan demokratis.
THE DETERMINATION OF NOBLE WOMEN’S MAHR BASED ON EDUCATION LEVEL: A STUDY IN BONDER VILLAGE, PRAYA BARAT, CENTRAL LOMBOK Hanif Danu Paksi; Sainun; Geitza Zahra Sofa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.703

Abstract

This study analyzes the aspects of Islamic family law related to the determination of mahr for noble women based on their education level, focusing on a case study in Bonder Village, Praya Barat District. The study aims to examine the practice of granting mahr to noble women based on their education level and the community's perspective on this phenomenon. This research employs a qualitative approach with an empirical method, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection, while data analysis is conducted through editing, classification, analysis, and conclusion. The findings indicate that the practice of determining mahr for noble women in Bonder Village is influenced by the level of education they have attained, where higher education levels correspond to higher mahr values. Furthermore, community views on this matter tend to be inconsistent with Islamic teachings, as excessively high mahr contradicts the principle emphasized in the Qur'an: "Give the women (you marry) their due mahr graciously."
PRAKTIK LEGALISASI PERKAWINAN ANAK DI LOMBOK PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI DI WILAYAH HUKUM LOMBOK TENGAH) Adam Ali Zarqoni; Jumarim; Muhammad Harfin Zuhdi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.723

Abstract

Perkawinan di bawah usia 19 tahun dianggap tidak sah menurut hukum positif Indonesia karena tidak memenuhi syarat legalitas. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang legalisasi melalui mekanisme dispensasi kawin maupun isbat nikah. Ketentuan tersebut kerap dimanfaatkan sebagai solusi alternatif untuk melegalisasi perkawinan anak, sekaligus menimbulkan problematika hukum yang bersumber dari disharmoni regulasi serta perbedaan praktik dan implementasinya di masyarakat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di wilayah hukum Lombok Tengah serta menganalisis praktik legalisasi yang dilakukan pasca lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Fokus kajian juga diarahkan pada tinjauan hukum terhadap mekanisme legalisasi tersebut, guna menilai keselarasannya dengan regulasi yang berlaku.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan desain deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum normatif empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dari observasi dan wawancara dengan pelaku serta aparat terkait, serta data sekunder berupa dokumen resmi dan literatur hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas dijaga melalui triangulasi dan referensi yang memadai. Perkawinan anak di Lombok Tengah dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keterbatasan ekonomi, pengaruh sosial, budaya dan media serta lemahnya pengawasan orang tua. Legalisasi perkawinan anak melalui dispensasi kawin dan isbat nikah di Pengadilan Agama Praya pasca lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan kepastian hukum, dengan prosedur hukum yang terstruktur dan pertimbangan hakim yang berorientasi pada kemaslahatan. Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan PERMA menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi anak, sehingga mendesak penyempurnaan regulasi demi menjaga supremasi hukum dan perlindungan terbaik bagi anak.
PENGARUH ASAS-ASAS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA Mulyanda, Atwal; Budhiartie, Arrie
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.979

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh hukum Islam terhadap hukum perkawinan di Indonesia dengan menitikberatkan pada integrasi asas-asas hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan. Kajian dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan (ʿadl), kemaslahatan (maṣlaḥah), kemudahan (taysīr), dan pengakuan adat (ʿurf) menjadi pilar penting dalam pembentukan dan implementasi hukum perkawinan nasional. Secara historis, hukum Islam memberikan pengaruh signifikan dalam proses legislasi UU No. 1 Tahun 1974 dan perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019, yang memperlihatkan kompromi antara nilai agama dan kebutuhan hukum modern. Implikasi praktisnya terlihat dalam putusan-putusan Pengadilan Agama, di mana hakim menggunakan asas hukum Islam untuk menafsirkan norma secara kontekstual, khususnya dalam perkara perceraian, dispensasi nikah, dan hak asuh anak. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa praktik poligami yang rentan terhadap ketidakadilan, maraknya dispensasi nikah yang berpotensi melegalkan perkawinan anak, serta disharmoni antara asas hukum Islam dengan prinsip hak asasi manusia dan tuntutan modernitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi pencatatan perkawinan, pengawasan dispensasi nikah, serta harmonisasi hukum Islam dengan prinsip konstitusi dan HAM agar hukum perkawinan di Indonesia lebih responsif terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak-hak keluarga.
PERAN BAWASLU KOTA MEDAN DALAM PENCEGAHAN DUGAAN MONEY POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN 2024 Hasibuan, Mahadir Muhammad; Irwansyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1022

Abstract

Pencegahan praktik money politik merupakan salah satu tugas utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan 2024, peran Bawaslu Kota Medan sangat penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Kota Medan dalam pencegahan money politik pada Pilkada 2024, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota Bawaslu Kota Medan, petugas pemilu, serta masyarakat, serta analisis dokumen terkait.

Page 14 of 20 | Total Record : 195

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies