cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 195 Documents
 14   15   16   17   18 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERPINDAHAN AGAMA SALAH SATU PASANGAN PASCA PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARIAH Ahsan, Irfan Fatihan; Fauzi, Mohammad Yasir; Kartika S
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1113

Abstract

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang menuntut kesamaan aqidah sebagai dasar terbentuknya keluarga sakinah. Namun, fenomena perpindahan agama salah satu pasangan pasca pernikahan semakin sering terjadi dalam masyarakat modern yang pluralistik. Permasalahan akademik muncul ketika konversi agama tersebut tidak selalu lahir dari kesadaran spiritual, melainkan karena faktor eksternal seperti tuntutan administratif, tekanan keluarga, atau legitimasi sosial. Hal ini menimbulkan dilema, baik dari perspektif hukum Islam yang mayoritas ulama menyatakan murtad dapat membatalkan pernikahan, maupun hukum positif Indonesia yang menuntut penyelesaian perceraian hanya melalui pengadilan. Kekosongan norma inilah yang memunculkan persoalan status pernikahan, hak anak, dan keberlangsungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perpindahan agama salah satu pasangan pasca pernikahan dalam perspektif hukum Islam, sekaligus mengkritisinya dengan teori Maqashid al-Syari‘ah. Dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian kepustakaan (library research), serta pendekatan undang-undang (statute approach), penelitian ini menelaah regulasi perundang-undangan, literatur fiqh klasik, dan kajian akademik kontemporer terkait konversi agama dalam pernikahan ,Namun, dalam konteks Indonesia, keputusan tersebut tidak otomatis berlaku karena harus diputuskan melalui pengadilan agama. Analisis dengan pendekatan maqashid al-syari‘ah menekankan bahwa fenomena konversi agama harus dilihat dari tujuan syariat, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-‘ird), dan harta (hifz al-mal Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar lebih responsif terhadap fenomena konversi agama pasca pernikahan. Diperlukan aturan yang jelas, verifikasi motivasi yang adil, serta mekanisme mediasi berbasis maqashid untuk mencegah kerusakan sosial dan melindungi kemaslahatan keluarga.
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL Ramadhan, Wahyudi; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1114

Abstract

Sertifikasi halal sekarang menjadi kewajiban hukum bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengelola rumah makan. Jaminan produk halal berperan penting dalam perlindungan konsumen Muslim yang membutuhkan kepastian atas kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Medan Tembung terhadap kewajiban sertifikasi halal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk melaksanakan sertifikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perilaku hukum para pelaku usaha rumah makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha rumah makan belum memiliki sertifikat halal. Dari sepuluh pelaku usaha yang dapat diwawancarai, hanya satu yang telah bersertifikat halal dengan alasan meningkatkan kepercayaan konsumen. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap sertifikat halal adalah keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan tentang sertifikat halal, serta keyakinan bahwa produk yang dihasilkan sudah halal. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Medan Tembung masih rendah dan belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI’AH Hasibuan, Riki Alamsyah; Pasaribu, Ilhamsyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1115

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi jual beli rokok kepada anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli rokok kepada anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta ditinjau dari perspektif sadd adz-dzari’ah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai sumber hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur hukum Islam yang membahas mengenai konsep sadd adz-dzari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan rokok kepada anak di bawah umur umumnya dilakukan melalui sistem penjualan eceran. Strategi pemasaran yang digunakan meliputi pemanfaatan jaringan merek internasional, kerja sama dengan influencer, mengikuti tren yang sedang berkembang, serta promosi produk tembakau dan nikotin di berbagai media digital. Praktik tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Dalam pandangan sadd adz-dzari’ah, praktik jual beli rokok kepada anak di bawah umur termasuk dalam kategori yang harus dihindari, karena potensi kerusakan (mafsadat) yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (maslahat) yang mungkin diperoleh.
PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN KOTA MEDAN Harahap, Feri Ardilansyah; Zulham
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1118

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban fungsi pengawasan BPJPH terhadap produk pangan olahan di Kota Medan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Keberadaan produk pangan olahan di Kota Medan semakin eksis dan menjadi ikon kuliner daerah, seperti Bika Ambon Zulaikha, Bolu Meranti, Bolu Stim Menara, Medan Napoleon dan Bolu Toba. Namun BPJPH berperan dalam pengawasan kehalalan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, melalui studi lapangan dan wawancara terhadap pelaku usaha, dan BPJPH di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPJPH terhadap produk pangan olahan Kota Medan masih belum optimal, disebabkan pelaksanaan pengawasan masih berupa sosialisasi dan edukasi halal, pengawasan dilakukan ketika adanya laporan, serta masa penahapan sertifikasi halal yang masih berlangsung hingga 17 Oktober 2026 bagi UMK. Oleh karena itu, diperlukan adanya penguatan sistem pengawasan yang terpadu antara berbagai lembaga yang berwenang.
IMPLIKASI PEREDARAN ROKOK NON CUKAI TERHADAP PELAKU USAHA PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARIAH Pranata, Eko Abdi; Syahputra, Akmaluddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1121

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, sehingga peredaran rokok non cukai atau rokok ilegal menjadi persoalan serius. Rokok non cukai adalah hasil tembakau yang diproduksi dan diedarkan tanpa pita cukai resmi, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Fenomena ini menimbulkan kerugian negara, menciptakan persaingan usaha tidak sehat, dan melemahkan moralitas ekonomi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab maraknya peredaran rokok non cukai, dampaknya terhadap pelaku usaha, serta meninjaunya dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan Sadd Adz-Dzariah, yaitu prinsip pencegahan terhadap segala sarana yang mengarah kepada kerusakan (mafsadat). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penerapan dan efektivitas hukum dalam praktik sosial masyarakat dan cara untuk memahami bagaimana norma hukum bekerja di lapangan melalui perilaku hukum masyarakat. Serta mengamati respons, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama peredaran rokok non cukai meliputi tingginya harga rokok legal, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, permintaan tinggi konsumen, serta motif ekonomi untuk meraih keuntungan cepat. Sadd Adz-Dzariah, praktik peredaran rokok non cukai termasuk perbuatan mubah yang berubah menjadi haram karena menimbulkan kerusakan ekonomi, sosial, dan moral. Pencegahannya harus dilakukan secara preventif melalui edukasi hukum, penguatan regulasi, dan pembinaan etika usaha berbasis nilai syariah.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 220/PHPU.WAKO.XXIII/2025 TERHADAP SENGKETA HASIL PEMILIHAN WALI KOTA MEDAN TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH Saufina, Dina; Ramadani
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 220/PHPU.WAKO.XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pemilihan Wali Kota Medan, dengan fokus pada sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dalam perspektif siyasah qadhaiyyah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya bencana banjir yang menghalangi ribuan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, sementara Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Paslon 2 dengan alasan tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara. Dalam Penelitian ini maka Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana analisis Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pemilihan Wali Kota Medan berdasarkan Putusan Nomor 220/PHPU.WAKO.XXIII/2025? Bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap keadilan substantif dalam putusan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta analisis kualitatif terhadap putusan MK, peraturan perundang-undangan, dan literatur fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK lebih menekankan keadilan prosedural daripada substantif, sehingga hak politik warga terdampak bencana kurang terlindungi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi aturan ambang batas suara serta integrasi nilai siyasah qadhaiyyah dalam sistem hukum pemilu Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ASET WAKAF BERBASIS ASET FINANSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 Nasution, Syarmila; Syahputra, Akmaluddin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1125

Abstract

Wakaf berbasis aset finansial merupakan jenis wakaf produktif yang mengelola harta wakaf dalam bentuk keuangan melalui instrumen keuangan (financial) seperti wakaf uang tunai, saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Objek yang diwakafkan dalam ajaran Islam wajib mematuhi prinsip-prinsip fundamental, di antaranya prinsip keabadian. Pengelolaan wakaf sebagai aset finansial menawarkan beberapa manfaat, namun juga menyimpan risiko, seperti fluktuasi nilai dan potensi penurunan nilai pokok investasi. Jika terjadi kerugian yang mengakibatkan nilai pokok tersebut hilang atau berkurang, maka hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut objek wakaf harus tetap utuh. Oleh karena itu, wakaf yang didasarkan pada finansial memerlukan perlindungan hukum yang cukup untuk menjamin kelangsungan dan integritas nilai aset wakaf ketika menghadapi penurunan nilai. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berperan sebagai landasan hukum utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dan menjadi alat perlindungan bagi aset wakaf. Namun, undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur jenis wakaf yang menggunakan aset finansial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf dalam konteks wakaf finansial di Indonesia, serta menilai apakah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menyediakan perlindungan yang cukup memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), memanfaatkan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tersebut hanya menyediakan perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan sebelum terjadinya kerugian, meskipun belum mengatur secara spesifik tentang perlindungan aset wakaf finansial. Meskipun begitu, ketentuan yang ada tetap memberikan perlindungan finansial untuk pemeliharaan aset wakaf. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana, serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, memberikan penguatan melalui kewajiban adanya lembaga penjamin syariah dan asuransi syariah untuk mengurangi risiko penurunan nilai aset wakaf. Kedua peraturan tersebut juga memungkinkan perubahan status harta wakaf melalui proses penukaran jika terjadi kerugian, dengan syarat memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.
PRAKTIK KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KUTACANE TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Jusnaini; Efendi, Rahmad
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1127

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik keuangan koperasi simpan pinjam di Kutacane serta implementasinya terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan menggabungkan kajian normatif terhadap regulasi yang berlaku dan observasi empirik atas pelaksanaannya di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik pinjaman tunai di koperasi Aceh dengan margin tetap 10-20% per tahun yang wajib dikembalikan tanpa pembagian risiko riil melanggar Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018, yang melarang riba, serta bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/2000 (larangan tambahan pada qardh), No. 04/2000 (murabahah hanya untuk jual beli barang riil), dan No. 15/2000 (distribusi hasil usaha berdasarkan bagi hasil). Hal ini menciptakan beban tidak adil bagi peminjam dan menyamarkan riba dalam kemasan syariah, gagal mewujudkan prinsip keuangan Islam yang autentik. Reformasi mendesak diperlukan untuk memastikan kepatuhan substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya independen, transisi akad autentik seperti mudharabah, penguatan pengawasan, dan kolaborasi dengan OJK.
ISLAM DAN BARAT: BENTURAN DAN KERJASAMA Anggrayani, Ani; Wasehudin; Rudjikartawi, Erdi; Gunawan, Agus; Itang
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1132

Abstract

Hubungan antara Islam dan Barat merupakan salah satu tema sentral dalam sejarah peradaban manusia yang senantiasa diwarnai oleh dinamika antara benturan dan kerjasama. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis relasi historis dan filosofis antara kedua peradaban tersebut, dengan fokus pada bagaimana filsafat pendidikan berperan sebagai arena utama pertemuan ide dan nilai. Melalui pendekatan kualitatif-filosofis berbasis studi literatur, penelitian ini menelusuri tiga fase penting dalam sejarah hubungan Islam dan Barat, yakni masa keemasan transfer ilmu pengetahuan, periode konfrontasi kolonial dan era kontemporer dialog antar-peradaban. Hasil kajian menunjukkan bahwa benturan utama antara kedua peradaban terletak pada aspek epistemologis dan aksiologis. Pendidikan barat modern dibangun di atas paradigma sekuler-rasionalistik yang memisahkan wahyu dari pengetahuan ilmiah, sedangkan pendidikan Islam berpijak pada prinsip tauhid yang menegaskan kesatuan ilmu dan nilai-nilai transendental. Meskipun demikian, terdapat titik temu yang potensial untuk kerjasama, antara lain melalui rasionalisme, humanisme universal, dan tanggung jawab etis global. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menjembatani dialog ini melalui penerapan konsep tauhid sebagai dasar kesatuan ilmu dan kemanusiaan, prinsip wasathiyah (moderasi) untuk menolak ekstremisme, serta semangat ijtihad sebagai sarana kreatif menghadapi tantangan modernitas. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mempertahankan identitas keilmuannya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun perdamaian dan keadilan global.
LEGAL CERTAINTY OVER ASSET OWNERSHIP IN SUKUK IJARAH INSTRUMENTS IN INDONESIA Imron
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1135

Abstract

Sukuk Ijarah is a rapidly growing Islamic financial instrument in Indonesia and globally, offering relatively stable returns while complying with Sharia principles. Normatively, its issuance is regulated under Law No. 19 of 2008 on State Sharia Securities (SBSN), the OJK regulations on the Islamic capital market, and DSN-MUI Fatwas No. 41/2008 and 69/2008. However, market practices show a dominance of asset-based structures, where investors only acquire rights to the economic benefits of assets through a Special Purpose Vehicle (SPV), rather than physical ownership, making sukuk potentially unsecured in case of default. This raises two main issues: legal certainty and investor protection, and compliance with ownership and risk principles. This study employs normative legal research with conceptual and statutory approaches, using primary and secondary legal materials, analyzed through descriptive qualitative and comparative methods. Based on Hans Kelsen’s and Gustav Radbruch’s theories, Sukuk Ijarah normatively satisfies legal certainty, justice, and utility, as ownership is limited to asset benefits while default risk remains an inherent part of investment. Therefore, investors must understand the characteristic of beneficial ownership and the inherent risks of Sukuk Ijarah, including the legal and economic consequences if the issuer becomes insolvent.

Page 16 of 20 | Total Record : 195

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies