cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Astutik
Contact Email
rio.unitomo@gmail.com
Phone
+628123137066
Journal Mail Official
rio.unitomo@gmail.com
Editorial Address
Jl. Semolowaru no 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia Telp: (031) 592 5970 Fax: (031) 593 8935
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Dr. Soetomo Surabaya
ISSN : 25812033     EISSN : 25809113     DOI : https://doi.org/10.25139/lex.v6i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Journal is a scientific journal published by the Faculty of Law, Dr. Soetomo University which will be published regularly every six months. In July and December containing articles in the form of articles, studies, and research results. This journal is published as a forum to provide space for law and justice observers in their contribution to the development of law. Editors accept independent writings which can be in the form of articles, studies, and research results related to the field of law and justice, in Indonesian and English according to the writing style.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
Beyond the Limitation Period: Legal Protection of Freehold Land Titles and the Tug-of-War Between Certainty and Substantive Justice in Indonesia Restu Adi Putra; Irham Rahman; Divi Kusumaningrum
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 2 (2026): June
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i2.12364

Abstract

A Freehold Title (Sertifikat Hak Milik) serves as the primary instrument in the land registration system, designed to provide legal certainty and protection for land rights holders. Nevertheless, the legal protection afforded to certificate holders following the expiration of the limitation period—as stipulated in Article 32, paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997—remains a subject of debate. This issue becomes particularly contentious when the legal certainty inherent in the certificate clashes with demands for substantive justice, often arising from alleged legal defects in its issuance. This study aims to analyze the legal protection of Freehold Title holders after the limitation period expires, viewed through the lens of balancing legal certainty and substantive justice within Indonesian agrarian law. Employing a normative legal research methodology, this study utilizes both statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed prescriptively using qualitative techniques. The findings indicate that legal protection for Freehold Title holders post-limitation period cannot be granted absolutely based solely on the possession of the certificate and the passage of the five-year timeframe. Instead, protection must be administered proportionally. This requires a thorough examination of the certificate's issuance legality, the rights holder's good faith, the actual physical possession of the land, and the strict absence of fraud, abuse of authority, or fundamental legal defects. Ultimately, this research proposes a legal protection model grounded in the equilibrium between legal certainty and substantive justice, serving as a framework to protect certificate holders without compromising the imperatives of justice within Indonesian land law.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan PN Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl) Achmad Sanusi; Wahyu Prawesthi; Siti Marwiyah; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12404

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terdakwa dan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Bkl terkait tindak pidana narkotika. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pertanggungjawaban pidana sebagai legitimasi yuridis pemidanaan, serta pentingnya penalaran hukum hakim yang selaras dengan asas-asas hukum pidana. Permasalahan yang dikaji berfokus pada konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pasal yang terbukti. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach), seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana dengan menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembuktian unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembenar maupun pemaaf. Adapun ratio decidendi hakim mencerminkan pendekatan normatif-legalistik yang mengedepankan kepastian hukum, meskipun masih menyisakan ruang evaluasi mengenai proporsionalitas pemidanaan dalam perspektif keadilan substantif.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Distribusi Konten Perjudian Elektronik: Analisis Putusan PN Sidoarjo Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Sda Moh. Ghufron Fauzi; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta; Wahyu Prawesthi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana distribusi informasi elektronik bermuatan perjudian berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dikonstruksikan sebagai delik formil; pemidanaan tidak mensyaratkan timbulnya akibat konkret, melainkan cukup dengan terbuktinya perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak. Berdasarkan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Sda, penerapan pertanggungjawaban pidana individual telah selaras dengan asas legalitas, asas kesalahan, serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana siber. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran normatif yang konsisten terhadap unsur-unsur delik UU ITE guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di ruang digital.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Polisi Penangkap pada Perkara Narkotika: Analisis Putusan PN Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby Deta; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq; Siti Marwiyah
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12406

Abstract

Penggunaan keterangan polisi penangkap sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika merupakan praktik lazim yang secara normatif tidak dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun demikian, dominasi aparat penegak hukum sebagai saksi memunculkan perdebatan terkait objektivitas dan pemenuhan prinsip due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian keterangan polisi penangkap serta implikasi yuridisnya, dengan mengambil studi pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 249/Pid.Sus/2025/PN.Sby. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, seluruh bahan hukum dianalisis secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan polisi penangkap secara formil sah sebagai alat bukti, namun secara substansial memiliki keterbatasan objektivitas dan independensi akibat potensi konflik kepentingan institusional. Penggunaan kesaksian ini tanpa dukungan saksi independen berimplikasi pada melemahnya jaminan fair trial dan berkurangnya fungsi pengadilan sebagai mekanisme kontrol. Sebagai kesimpulan, hakim dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai keterangan polisi penangkap dan memastikan keseimbangan pembuktian guna menjamin tegaknya due process of law dalam peradilan pidana.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt) Mariyanto; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar serta mengkaji ratio decidendi hakim dalam perkara tindak pidana penggunaan merek pihak lain tanpa hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap korban telah diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, sanksi tersebut belum memberikan perlindungan yang optimal, khususnya terkait pemulihan kerugian pemegang hak dan pemberian efek jera. Lebih lanjut, ratio decidendi hakim pada prinsipnya telah memenuhi standar pembuktian delik, namun pertimbangan hukumnya masih sangat positivistik—lebih berorientasi pada pemenuhan unsur pidana daripada penegasan fungsi merek sebagai hak eksklusif yang bernilai ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan paradigma hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum agar putusan pengadilan dapat lebih efektif sebagai sarana perlindungan hak kekayaan intelektual sekaligus penegakan hukum merek di Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum terhadap Praktik Typosquatting dalam Pelanggaran Hak Merek di Indonesia Fahad Rifkhy Assofhy; Kurniawan; Abdul Atsar
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12417

Abstract

Typosquatting merupakan penyalahgunaan nama domain yang memiliki persamaan atau kemiripan dengan merek pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum typosquatting dalam hukum positif Indonesia, tanggung jawab hukum pelakunya, serta upaya hukum bagi pemilik merek yang dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa typosquatting bertentangan dengan itikad baik dan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak merek. Pelaku dapat dimintai tanggung jawab perdata, administratif, dan dalam kondisi tertentu pidana. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengaturan hukum yang lebih spesifik guna menjamin kepastian dan efektivitas perlindungan hukum di era digital.
The Shift in Penal Paradigm: The Implementation of Restorative Justice in Resolving Minor Theft Cases in Indonesia Ramandha Mudest; Mimin Mintarsih
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 2 (2026): June
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i2.12418

Abstract

The Indonesian criminal justice system has traditionally relied on retributive paradigms that often marginalize the needs of victims, particularly in minor theft cases. In such instances, formal legal proceedings frequently fail to facilitate direct restitution and can inadvertently exacerbate social friction. Addressing this gap, this study analyzes the implementation of restorative justice in petty theft cases, evaluating its efficacy through a victimological lens. Employing a normative legal framework with a descriptive-analytical methodology, the research utilizes statutory, conceptual, and case approaches grounded in comprehensive library research. The findings reveal that restorative justice introduces a crucial paradigm shift—humanizing the legal process by prioritizing loss recovery and the restoration of social harmony over punitive measures. Legally underpinned by Attorney General Regulation No. 15 of 2020 and Police Regulation No. 8 of 2021, this framework successfully fosters peaceful dispute resolution, direct offender accountability, and tangible restitution. Ultimately, the study concludes that restorative justice constitutes an effective, victim-centric alternative that resonates with modern victimological principles, provided it consistently balances restorative goals with stringent legal certainty and victim protection.
Sanksi Pemidanaan atas Praktik Dumping Limbah Tanpa Izin dalam Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda) Hanas Nur Wijaya; Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12431

Abstract

Penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan pencemaran menuntut upaya penegakan hukum yang konsisten, salah satunya melalui instrumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dumping limbah tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam pertimbangannya, hakim menitikberatkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 104 jo. Pasal 60 UU PPLH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pelanggaran Merek Eiger (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby) Aprilian Siswanto Putra; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi; Bachrul Amiq
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12436

Abstract

Maraknya pelanggaran hak atas merek dalam kegiatan perdagangan, khususnya penggunaan merek terdaftar secara ilegal, berpotensi merugikan pemilik merek maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran merek EIGER tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 645/Pid.Sus/2025/PN Sby dengan asas-asas hukum pidana. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran merek dalam Pasal 100 ayat (2) UU MIG, karena tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, dengan sengaja, dan untuk tujuan komersial. Selain itu, pertimbangan hakim dinilai telah sejalan dengan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban pidana. Putusan ini secara efektif mencerminkan terwujudnya kepastian hukum serta bentuk perlindungan represif terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Page 14 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2026): In Progress Vol 10 No 2 (2026): June Vol 9 No 2 (2025): In Progress Vol 8 No 2 (2024): December (In Progress) Vol 8 No 1 (2024): July Vol 7 No 2 (2023): December Vol 7 No 1 (2023): July Vol 6 No 2 (2022): December Vol 6 No 1 (2022): July Vol 5 No 2 (2021): December Vol 5 No 1 (2021): July Vol 4 No 2 (2020): December Vol 4 No 1 (2020): July Vol 3 No 2 (2019): December Vol 3 No 1 (2019): July Vol 2 No 2 (2018): December Vol 2 No 1 (2018): July Vol 1 No 2 (2017): December Vol 1 No 1 (2017): July More Issue