Articles
132 Documents
<![CDATA[Asuransi Sebagai Syarat dalam Jual Beli Barang Elektronik di Tokopedia : Perspektif Maslahah Mursalah ]]>
<![CDATA[Karimatul Khasanah]]>;
<![CDATA[Ana Diyah Azizah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7358
<![CDATA[Barang elektronik adalah salah satu jenis barang yang banyak diperjualbelikan masyarakat, seperti secara online. Namun, jual beli barang elektronik secara online mempunyai risiko yang besar, yaitu risiko kerusakan pada saat pengiriman. Guna mengatasi risiko tersebut, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu mewajibkan adanya asuransi. Padahal dalam Hukum Islam, asuransi tidak termasuk menjadi rukun dan syarat jual beli.Oleh karena itu, penting untuk menjawab bagaimana hukum dan perspektif maslahah mursalah terhadap asuransi yang menjadi syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya syarat asuransi dalam jual beli barang elektronik yang ditetapkan oleh Tokopedia tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan jual beli dengan syarat tersebut dibolehkan selama rukun dan syaratnyaterpenuhi. Kemudian perspektif maslahah mursalah mengenai asuransi sebagai syarat dalam jual beli barang elektronik di Tokopedia yaitu asuransi ini termasuk maslahah hajiyah (kebutuhan sekunder). Kemaslahatan tersebut keberadaannya sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat mengakibatkan hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Dengan demikian, asuransidalam jual beli barang elektronik ini dapat mendatangkan manfaat dan menjauhi keburukan sesuai dengan teori maslahah mursalah.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Dengan Bank Tungul: (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang) ]]>
<![CDATA[Tarmidzi Tarmidzi]]>;
<![CDATA[Nur Afifah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7359
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya transaksi hutang piutang dikalangan masyarakat muslim dengan terdapat tambahan jumlah pengembalian bagi orang yang berhutang, khususnya dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Tungul yang notabenenya mengandung bunga yang tinggi. Tambahan dalam hutang piutang secara hukum Islam telah jelas bahwa hukumnya haram karena terdapat unsur riba didalamnya sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275. Namun demikian, dalam masyarakat praktik seperti itu masih di jalankan dan dianggap biasa oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan Bank Tungul, serta menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan hutang piutang kepada Bank Tungul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang dengan Bank Tungul terbilang rendah. Masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai keharaman riba khususnya dalam transaksi hutang piutang, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan pinjaman tidak mempertimbangkan adanya bunga dalam pinjaman tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Kebumen dalam melakukan hutang piutang kepada Bank Tungul antara lain karena faktor pendidikan, agama, sosial, ekonomi, dan faktor kemudahan bertransaksi.]]>
<![CDATA[Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/Iii/2002 Tentang Al-Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik Di BTM Kajen ]]>
<![CDATA[Abdul Hamid]]>;
<![CDATA[Daffi Sabil]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7360
<![CDATA[Ijarah muntahiya bittamlik adalah akad sewa menyewa yang terdapat pemindahan kepemilikan diakhir masa sewa. Ijarah muntahiya bittamlik bertujuan guna memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik. Tetapi dalam praktiknya akad ijarah muntahiya bittamlik di BTM Kajen ada satu yang kurang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 yaitu pihak BTM Kajen melakukan akad jual beli terlebih dahulu kemudian melakukan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik akad ijarah muntahiya bittamlik di BTM Kajen sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiya bittamlik. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad ijarah muntahiya bittamlik di BTM Kajen sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang iajarah muntahiya bittamlik. Ada satu yang kurang tepat yaitu pihak BTM Kajen melakukan akad jual beli terlebih dahulu kemudian melakukan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan pihak yang melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Berdasarkan praktik di lapangan pihak BTM Kajen melakukan akad jual beli terlebih dahulu untuk dijadikan objek akad ijarah muntahiya bittamlik, kemudian melakukan akad ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengusaha Batik Dengan Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan ]]>
<![CDATA[Trianah Sofiani]]>;
<![CDATA[Moh Ainun Najib]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (845.714 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7361
<![CDATA[mbabar ialah istilah yang dipakai masyarakat Kota Pekalongan untuk menjalin hubungan kerjasama antara pengusaha batik dengan pengrajin batik dalam memproduksi batik. Pada proses pembabaran tidak luput dengan adanya bs (kecacatan dalam membatik). Dalam ilmu hukum bs tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. adanya bs tersebut dapat merugikan pengusaha batik dalam memperoleh laba ketika mendistribusikan produknya dipasaran. Sehingga, ketika terjadi bs, pengusaha batik meminta ganti rugi sesuai kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, terdapat beberapa pengrajin batik yang merasa fonomena ini menarik untuk diteliti terkait sebab terjadinya hal tersebut dan penyelesaian wanprestasinya ketika terjadi itikad tidak baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendeketan kualitatif. Objek penelitian ini yaitu wanprestasi pada perjanjian kerjasama (ijarah). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan flow model dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab pengrajin memiliki itikad tidak baik yaitu karena ingin menghindari pertanggung jawaban dari adanya wanprestasi. Karena jika terdapat bs dengan jumlah yang besar, maka dapat merugikan si pengrajin. Penyelesaian yang dilakukan yaitu musyawarah. Akibat hukum dari adanya wanprestasi berupa pemberian ganti rugi sejumlah kain yang mengalami bs.]]>
<![CDATA[Praktik Endorsment Dalam Prespektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Mohammad Hasan Bisyri]]>;
<![CDATA[Rosa Eza Pratami]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7362
<![CDATA[Promosi melalui online merupakan bentuk promosi yang banyak dipakai saat ini yang mana promosinya menggunakan jaringan internet dan salah satu cara yang ada adalah dengan endorsement yang bertujuan untuk menyampaikan pesan menarik kepada calon pembeli. Endorsement yang pada saat ini marak merupakan bentuk’kerjasama antara dua belah pihak, yaitu oleh online shop dengan selebgram atau artis yang mempunyai banyak pengikut dan penggemar, dimana diharapkan dengan banyaknya pengikut, penjualan produk dapat meningkat seiring dengan banyaknya orang yang mengetahui produk itu. Dalam praktik endorsement terdapat kekurangan pada pelaksanaannya, yakni kadangkala para endorser hanya memberikan ungkapan pujian terhadap produk itu, tanpa disertai deskripsi yang mendetail mengenai barang yang diendorse tersebut. Padahal, pedoman bermuamalah antar sesama di kehidupan nyata ataupun media sosial diharuskan dalam melakukannya tanpa melanggar ketentuan agama serta perundang undangan. Salah satu diantaranya yaitu dilarang menyebar informasi yang bertujuan menutupi kasalahan juga membenarkan yang salah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan selebgram @viraveyy, @wmlstr, dan @itatahtita. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan serta mengurutkan data ke dalam sebuah satuan, pola, dan uraian dasar yang bertujuan untuk menemukan tema yang kemudian dapat dirumuskan untuk diperintahkan oleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endorsement secara keseluruhan masih terdapat selebgram yang tidak jujur dalam mempromosikan produk yang dijual di media sosial, dan juga beberapa akad ijarah tidak terpenuhi secara sempurna.]]>
<![CDATA[Studi Perbandingan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Tentang Penyelenggaraan Financial Technology : Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip ]]>
<![CDATA[Jumailah]]>;
<![CDATA[Faizah]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (992.003 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7363
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang. Artinya perbankan memunculkan inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan dompet digital dan perusahaan teknologi finansial yang dapat mempermudah transaksi beda bank. Salah satu start-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi dalam bidang transfer dana berupa aplikasi transfer dana tanpa biaya administrasi. Pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan pasar perbankan pada sistem pembayaran mulai berkurang. Artinya perbankan memunculkan inovasi yang mempermudah, diantaranya dengan dompet digital dan perusahaan teknologi finansial yang dapat mempermudah transaksi beda bank. Salah satu start-up teknologi finansial yang muncul pada bidang transfer dana yaitu Flip. Flip memunculkan inovasi dalam bidang transfer dana berupa aplikasi transfer dana tanpa biaya administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (field research) dengan pengumpulan data berupa dokumen terkait transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui flip serta observasi partisipan yaitu pengamatan secara langsung pada aplikasi flip yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif. Hasil analisis menyimpulkan bahwa: Penyelenggaraan Financial Technology Dalam Transaksi Transfer Dana Beda Bank Melalui Aplikasi Flip diterapkan secara tepat sesuai dengan rukun dan akad wakalah. Jika dalam analisis hukum positif transaksi transfer dana beda bank melalui flip belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perilaku Produsen ]]>
<![CDATA[Anindya Aryu Inayati]]>;
<![CDATA[Fahmi Abdussalam]]>
<![CDATA[ el hisbah: Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.996 KB)
|
DOI: 10.28918/el_hisbah.v3i1.7364
<![CDATA[Produsen kripik tempe di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupatentegal banyak yang tidak mencantumkan label halal, komposisi bahan dan tanggalkadaluarsa pada produknya. Sehingga dalam hal ini konsumen memiliki risiko yang lebihbesar dengan hak-hak konsumen yang tidak diperhatikan. Selain itu kurangnyapengetahuan konsumen terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal.Perlindungan terhadap konsumen dan keamanan produk sangatlah diperlukan karena halini merupakan hal yang pokok dalam usaha untuk melindungi hak-hak konsumen. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui praktik produksi kripik tempe di Desa DebongWetan Dukuhturi Tegal tidak mencantumkan label halal, komposisi dan tanggalkadaluwarsa serta analisis hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah dataprimer dan data sekunder dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang digali denganmetode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu masih adabeberapa penjual yang tidak mencantumkan label halal, komposisi bahan, dan tanggalkadaluarsa pada makanannya. Dalam hukum islam praktik produksi kripik tempe yangtidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di Desa Debong Wetan Kecamatan DukuhturiKabupaten Tegal dilarang karena menimbulkan kemafsadatan bagi masyarakat dapatmenimbulkan konsumen merasa khawatir khawatir karena makanan yang dijual baikatau tidak untuk dikonsumsi. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 masih adabeberapa penjual yang belum memenuhi hak-hak konsumen dalam memberikan atasinformasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ataujasa. Dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha. Tentu hal inidapat dipertanggungjawabkan jika terjadi sesuai hal yang membahayakan padakonsumen.]]>
<![CDATA[Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah oleh PT. KAI kepada PT. Herona Express Pekalongan: Analisis Akad Ijarah ]]>
<![CDATA[Hasna, Dewi]]>;
<![CDATA[Suhendar, Heris]]>;
<![CDATA[Budiman, Satria]]>
<![CDATA[ el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/elhisbah.v2i2.802
<![CDATA[Economic transactions are carried out by humans in order to fulfill their needs, one of which is a land lease agreement as carried out by PT. KAI with PT. Herona Express Pekalongan. What's interesting about this case, one of the parties changed the contents of the lease agreement, and the change in the agreement was in the lease period that had not yet expired. So it is interesting to study using ijarah contract analysis, is there a unilateral change in an agreement whether it is in accordance with the concept of ijarah contract. This research is a field research with a qualitative approach. The results of the study show that based on the results of the analysis, in general the land lease agreement has fulfilled its pillars and conditions. The change in the agreement does not damage the pillars and terms of the agreement because the change in agreement is based on the approval of the related parties, besides that the party that changed the agreement (PT. KAI Express) also provides compensation in the form of relocation. Meanwhile, when viewed from the reasons for changing the agreement which prioritizes the public interest, it is in line with the concept of maslahah 'ammah.]]>
<![CDATA[Praktik Jual Beli Motor Dengan Sistem Inden di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dalam Analisis Teori Ba’i As-Salam ]]>
<![CDATA[Alim, Fikri]]>;
<![CDATA[Khasanah, Karimatul]]>
<![CDATA[ el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/elhisbah.v2i2.804
<![CDATA[This study examines the reasons for the dely in motorcycles delivery and how to analyze the Ba'i As-Salam theory on the practice of buying and selling motorbikes with a pivot system at the Yamaha Surya Inti Putra dealer in Pekalongan. Indent system if in Islamic law can be equated with buying and selling greetings. However, in the motorcycle pivot system that occurs at the Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dealer, the motorcycle is often not in accordance with the agreement promised by the dealer because in general the motorcycle arrives more than the agreed time, when the goods ordered do not match the agreed time. So based on the Ba'i As-Salam theory, it is contrary to one of the legal conditions in buying and selling, where the goods ordered must have clarity when it arrives. This research used field research with a qualitative approach. Research results show that the factor of delay in motorbike delivery, it was caused by production capacity, unit allocation, and certain specifications. The terms of salam that have not been fulfilled by dealers in the practice of buying and selling salam, namely the promised time for delivery of goods because the pivot system does not provide certainty. The reason for the time delay experienced by the Yamaha Surya Inti Pura Pekalongan dealer is included in the category of reasons allowed by sharia because there was no deliberate factor on the part of the dealer.]]>
<![CDATA[Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Maal ]]>
<![CDATA[Khomsatun, Dede]]>;
<![CDATA[., Mubarok]]>
<![CDATA[ el hisbah Journal of Islamic Economic Law Vol 2 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/elhisbah.v2i2.807
<![CDATA[Vaname shrimp farming is very promising, with a net income in one harvest that can reach $80 million if successful. However, the majority of farmers do not issue pond zakat, but some are only giving alms, either in the form of 2.5 kg of rice, which is distributed to neighbors in as much as 25 packs, or in the form of shrimp that do not enter the sorting and are distributed to houses around the pond. Even though it can be said that his income has reached nishab. On this basis, the researcher will answer how the legal awareness of vaname shrimp pond farmers in Mojo village, Ulujami District, and Pemalang Regency affects fulfilling zakat obligations and what factors affect the level of legal awareness of vaname shrimp pond farmers in Mojo village in fulfilling zakat obligations. This research is empirical legal research with a qualitative approach. The results showed that the legal awareness of vaname shrimp pond farmers in Mojo Village in fulfilling zakat obligations is relatively low. This is because the farmers of vaname shrimp ponds do not understand the nishab, haul, and amount of zakat. As a result of its expenses, there is no calculation. Factors that affect the level of awareness of vaname shrimp pond farmers in fulfilling this zakat obligation are education, the lack of role of community leaders and the government's role in organizing socialization, and habitual factors.]]>
