Articles
81 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DI TERIMA OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Muhammad Bagas Baffadol]]>;
<![CDATA[Erlina B]]>;
<![CDATA[Suta Ramadan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1129
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Tidak Di Terima Oleh Majelis Hakim Dalam Perkara Sewa Menyewa Rumah Yang Tidak Diterima Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Nomor : 178/Pdt.G/2022/PN Tjk)”. Adapun rumusan masalah faktor-faktor yang menyebabkan gugatan tidak di terima oleh majelis hakim dalam perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk), dan pertimbangan hakim dalam Kasus Perkara sewa menyewa rumah yang tidak diterima oleh ahli waris (Studi Putusan Nomor 178/Pdt.G/2022/PN.Tjk). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dari hasil kesimpulan bahwa gugatan tidak diterima oleh majelis hakim karena tidak ada itikad baik dari penggugat untuk menghadiri kasus perkara dan apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. ]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Lembata) ]]>
<![CDATA[viktor irawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v3i2.1305
<![CDATA[AbstrakAnak berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orang tua, anggota keluarga, teman, dan orang lain di luar keluarga. Kasus kekerasan orang tua terhadap anak juga kerap terjadi di Indonesia. Kekerasan dari pengasuh anak atau asisten rumah tangga juga menimpa anak terutama usia balita. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Lembata Di Tinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? Apasajakah faktor penghambat di dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polres Lembata di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Metodelogi pendekatan penulisan karya ilmiah yang digunakan di sini adalah pendekatan secara yuridis dan pendekatan secara empiris dalam memperoleh hasil karya ilmiah yang benar dan objektif. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di wilayah Polres Lembata, bisa dilihat dari adanya Satuan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, merujuk dari Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak , Perlindungan korban anak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui Perlindungan sementara dari kepolisian dan atau Perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Adapun Hambatan dalam Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lembata adalah kurangnya sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga masyarakat menganggap kekerasan yang terjadi adalah persoalan dalam rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui orang lain oleh sebab itu mereka tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kata Kunci :Perlindungan, Anak dan Perempuan, ]]>
<![CDATA[Analisis Pemidanaan Maksimum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan ]]>
<![CDATA[fadilah, gilang]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1315
<![CDATA[AbstrakProblematika hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinquency salah satunya tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana penerapan sanksi pidana maksimum terhadap anak pada kasus tindak pidana pembunuhan?. Bagaimana perspektif pemidanaan maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?. Metodelogi pendekatan penulisan karya ilmiah yang digunakan di sini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif. Hasil analisis data dapat dilanjutkan menarik kesimpulan induktif. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. perspektif pemidanaan maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan tujuan pemidanaan, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan. Penerapan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni merujuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) bahwa pidana maksimum anak yakni seperdua dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun penjara, tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan Kata Kunci: Pemidanaan, Maksimum, Anak sebagai Pelaku, Tindak Pidana, Pembunuhan]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Adanya Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[S, Yulyanti]]>;
<![CDATA[Rusli, Tami]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1594
<![CDATA[Fidusia berasal dari kata fiduciair atau flides, tang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (anggunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda yang ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk). Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perlindungan Konsumen adanya eksekusi Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk).Kata Kunci: Melawan Hukum, Perlindungan Konsumen, Jaminan Fidusia]]>
<![CDATA[Penerapan Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Pt Toyota Astra Financial Services Dengan Debitor ]]>
<![CDATA[Tanjung, Abdul Ghani]]>;
<![CDATA[Firdaus, Firdaus]]>;
<![CDATA[Darnia, Meriza Elpha]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1393
<![CDATA[Pada perjanjian pembiayaan tentunya terdapat objek jaminan fidusia yang di perjanjikan antara kreditor dan debitor. Dalam perjanjian pembiayaan harus berlandaskan asas itikad baik. Namun, tidak semua berjalan dengan baik, ada faktor yang menjadikan debitor tidak menjalankan prestasinya. Sehingga sering terjadi eksekusi objek jaminan fidusia. pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia telah diatur pada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membawa perubahan tentang tatacara pelakasanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun pada praktekmya tidak semua perjanjian pembiayaan berjalan dengan baik, salah satunya tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia antara kreditor PT toyota Astra Financial Services dan Debitor Marpinus Tanjung dimana kreditor mengeksekusi objek jaminan secara sepihak dan menggunakan jasa debt collector yang tidak mematuhi aturan hukum dan asas itikad baik. Jenis penelitian yang digunakan bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Dengan tekhnik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan kajian kepustakaan. Dari hasil penelitian masalah ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kreditor tidak menunjukkan adanya itikad baik dengan pernyataan cidera janji secara sepihak dan kreditor juga mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji, kreditor juga melakukan eksekusi menggunakan jasa debt collector yang tidak menerapkan asas itikad baik. Kedua upaya yang harus dilakukan kreditor agar sesuai dengan prosedur eksekusi berdasarkan perjanjian pembiayaan. Kreditor harus mematuhi aturan hukum yang berlaku yaitu tentang tata cara pelaksanaan eksekusi sesuai dengan putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan tidak boleh melakukan eksekusi di luar pekarangan (ruang publik). Kata Kunci : Itikad Baik-Eksekusi-Objek Jaminan Fidusia.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Aryani, Tuti]]>;
<![CDATA[Levy F, Angraeny]]>;
<![CDATA[Putri, Adelita]]>;
<![CDATA[Khairunnisa, Alifia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1614
<![CDATA[Perkara anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa jenis anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Proses peradilan pidana anak melibatkan beberapa tahap, termasuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempersiapkan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang ini mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah faktor yang memengaruhi keberhasilan dan penerapan upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup wilayah Kota Metro.Metode yang digunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder baik peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) atau buku hukum dan penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini (bahan hukum sekunder).Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, dan medapatkan bantuan hukum serta bantuan lain secara efektif. Diversi dalam penyelesian perkara anak adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, meyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari proses peradilan, memghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Diversi, Perkara Anak]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan ]]>
<![CDATA[Sultan Danang A, Srilegar Fakih]]>;
<![CDATA[Hesti, Yulia]]>;
<![CDATA[Baharudin, Baharudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1442
<![CDATA[Tindak pidana penadahan sangat berpengaruh pada pola berfikir masyarakat. Kehati-hatian masyarakat untuk tidak menjadi penadah sebenarnya akan menekan angka tindak pencurian itu sendiri dikarenakan jika ada masyarakat yang melakukan tindak pidana penadahan maka pelaku kejahatan dapat dengan mudah menjual barang hasil kejahatan kepada penadah tersebut. Kejahatan yang biasa dilakukan untuk selanjutnya dimanfaatkan pelaku sebagai suatu penadahan adalah pencurian, perampasan dan perampokan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan secara yuridis terhadap tindak pidana penadahan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jenisi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersifat normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara, yang kemudian data data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk oleh Penuntut Umum pada dasarnya cukup tepat. Pengunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ke-1 KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 Ke-1 KUHP. Namun, Penuntut Umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 8 (delapan) bulan penjara yang kurang memberikan efek jera bagi pelaku. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 378/Pid.B/2023/PN.Tjk sudah tepat, karena berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan mencocoki semua unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP. Hanya saja, pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yang mana tuntutan penuntut umum juga dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan. ]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Secara Illegal ]]>
<![CDATA[Mato, Muhammad Gibran Cindur]]>;
<![CDATA[Delta, Ria]]>;
<![CDATA[idham, idham]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1563
<![CDATA[Penangkapan ikan secara illegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayanadalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan denganmenggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunderserta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengancara pemeriksaan data,seleksi data,klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisisdeskriptif kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampungdalam menangani nelayan yang melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara illegal menggunakan pukat hela atau trawl tersebut. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh nelayan tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo. Undang-undang no 31 tahun 2004tentang Perikanan.Penulis memberikan saran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung agar dapat memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum disarankan dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perikanan, Penyidikan. ]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Penggantian Nama Akibat Kesalahan Penulisan Dalam Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk) ]]>
<![CDATA[Shaffa, Aldisa]]>;
<![CDATA[Rusli, Tami]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1578
<![CDATA[Writing errors are discrepancies between correct writing rules and what should be written. Writing errors can also occur in various aspects, such as errors in basic words, affixes, prepositions, pronouns, numbers, numbers, abbreviations, punctuation and absorption elements. This can affect the understanding and interpretation of the text, so it is important to pay attention to the rules of correct writing. The problem in this research is what factors cause name changes in population documents (Study Decision Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk). And what are the judge's considerations in granting a name change decision in population documents (Decision Study Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk). ]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Kabupaten Terhadap Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa ]]>
<![CDATA[Holdin, Holdin]]>;
<![CDATA[Kusuma, Raja Agung]]>;
<![CDATA[Zanariah, Sri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1560
<![CDATA[Tentang pemerintahan desa telah beberapakali mengalami perubahan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, termuat pemerintahan sampai pada tingkat Desa. Terkait Pemerintahan Desa di atur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaga Desa dibentuk atau disusun untuk penyelengaraannya,di Desa terdapat Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menghasilkan deskripsi fenomena adanya BPD dalam Pemerintahan Desa yang bertujuan memahami peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran terhadap eksistensi Badan Permusyawaratan Desa, dalam penulisan ini observasi dilakukan pada salah satu Desa di Kabupaten Pesawaran yaitu Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.Kata Kunci :Pemerintahan, Kabupaten, Desa, Badan Permusyawaratan Desa]]>
