cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dina Haryati Sukardi
Contact Email
lppm@umitra.ac.id
Phone
+6281262639118
Journal Mail Official
lppm@umitra.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.umitra.ac.id/index.php/JPJ/about/editorialTeam
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pro Justitia (JPJ)
Published by UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
ISSN : -     EISSN : 27458539     DOI : https://doi.org/10.57084/jpj.v4i1
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Pro Justitia (JPJ) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia. Tujuan dari JPJ untuk menyediakan akses terbuka penuh terhadap jurnal dan isinya sebagai bentuk dukungan terhadap pertukaran pengetahuan secara global dengan menjadikan hasil penelitian untuk dapat bebas diakses oleh publik. JPJ terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Focus and Scope JPJ adalah: Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Tatanegara Bidang lain terkait hukum
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 81 Documents
 5   6   7   8   9 
Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TJK) Annisa, Intan; Seregig, I Ketut
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1580

Abstract

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan seharihari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/ 2023/PN Tjk. dan Sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai Putusan Nomor 581/Pid.B/2023/PN TjkKata Kunci: Pencurian, Penegakan Hukum, Pemidanaa..
Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk) Kosasi, Amelia Nanda Putri; Baharudin, Baharudin; Satria, Indah
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1570

Abstract

Writing errors are discrepancies between correct writing rules and what should be written. Writing errors can also occur in various aspects, such as errors in basic words, affixes, prepositions, pronouns, numbers, numbers, abbreviations, punctuation and absorption elements. This can affect the understanding and interpretation of the text, so it is important to pay attention to the rules of correct writing. The problem in this research is what factors cause name changes in population documents (Study Decision Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk). And what are the judge's considerations in granting a name change decision in population documents (Decision Study Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk).
Pertanggujawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Senjata Api Tanpa Izin (Studi Putusan No 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Jaya, Farhan Agung; Seregig, I Ketut
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1626

Abstract

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin? Apakah faktor pemicu terdakwa membawa senjata api ilegal?. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki senjata api tanpa ijin. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan yang dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana. Karena semua unsur pidana terbukti dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa, dan Faktor pemicu terdakwa membawa senjata api illegal faktor keamanan pribadi faktor-faktor seperti perasaan rentan atau ketakutan. Kedua faktor kondisi lingkungan. Ketiga faktor ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau keamanan. Keempat faktor keterlibatan dalam aktivitas criminal. Kelima faktor meningkatkan keberanian. Saran dalam penulisan ini Sebaiknya perlu memastikan bahwa penegak hukum bersama kominfo harus mengawasi dan menangkap oknum yang melakukan peredaran senjata api illegal melalui jual beli online khususnya di flatform media social atau market online.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku; Senjata Api.
Efektivitas Asean Treaty On Mutual Legal Assistance ( Amlat ) Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Negara Indonesia Apriansyah, Muhammad Ikhya; Lestari, Maria Maya; Deliana, Evi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1483

Abstract

AMLAT pada dasarnya dibentuk untuk menghadapi kejahatan lintas negara yang terjadi di negara ASEAN, dan sesuai dengan namanya, kejahatan lintas negara, maka wilayah operasi para pelaku adalah kawasan Asia Tenggara. Tindak pidana yang bersifat transnasional mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain. Sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerjasama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memberantasnya, memerlukan hubungan baik dan kerjasama antar negara. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan teori prinsip resiprositas dan asas double criminality. Kerjasama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Dalam hal ini, dirasakan semakin penting perlunya kerjasama internasional secara efektif berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan nasional dan transnasional. Salah satu jenis kerja sama internasional yang dapat digunakan dalam penegakan hukum dan dapat saling bertukar informasi adalah bantuan timbal balik pidana. Keberadan MLA sebagai instrumen alternatif dan saling melengkapi terhadap ekstradisi semakin relevan menyusul keberadaan ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter 2004 (MLAT 2004) yang sudah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN. Sebelumnya Indonesia sendiri sudah menandatangni perjanjian ekstradisi bilateral dengan Malaysia, Philipina dan Thailand, sehingga keberadaan MLAT 2004 sejatinya semakin memperkokoh kerjasama hukum dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kata Kunci: MLA, Transnasional, Kejahatan.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Seller Pada Marketplace Hanafiah, Hanafiah; idham, idham; Januri, Januri
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, serta memetakan hubungan  hukum para pihak-pihak yang terlibatdalam  transaksi jual beli melalui market place dan menganalisis, serta menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap Penjual  penjual pada market place bisnis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dengan sifat penelitian deskriptif  kualitatif yaitu mengumpulkan faktayang ada,denganmenelitiobjeksecara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunderHasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesepakatan hukum antara pelaku yang terlibat dalam marketplace dimulai saat pengguna menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh platform market place, melindungi hak-hak penjual, terutama dalam konteks hukum. Saran, pada proses pembayaran, pihak marketplace menuntut agar pelanggan terlebih dahulu melakukan pembayaran dan menyampaikan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu pihak penjual akan mengambil langkah selanjutnya.Akan ada konfirmasi dan pengiriman barang yang telah dipesan.Kata Kunci: Marketplace , Perlindungan, Hukum
PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM Sari, Mulia Wulan; gustin, noval; Aljabbar, M Ronald Dzaky
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1357

Abstract

 AbstrakPembagian harta warisan biasanya didasarkan pada hubungan darah, pernikahan, persaudaraan, hingga hubungan kerabat. Harta warisan yang diberikan oleh ahli waris umumnya berbedaa-beda, ada yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Harta bergerak berupa perhiasan, kendaraan, tabungan, surat berharga dan lain lain. Sedangkan harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain lain. Pembagian harta waris bertujuan agar diantara ahli waris atau pihak-pihak yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan. Anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Anak angkat boleh mendapat harta dari orangtua angkatnya melalui wasiat wajibat. Besar wasiat inipula ditentukan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan hal ini dinyatakan dalam kompilasi hukum islam pasal 209 ayat a.Kata kunci : harta waris, anak angkat, hukum islam
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN PADA KANTOR PT. JALA ENERGI PRIMA DI TELUK BETUNG UTARA KOTA BANDAR LAMPUNG Kadafi, Ahmad Ali; Siregig, I Ketut; Anggalana, Anggalana
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1125

Abstract

Pajak merupakan sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang. Pajak menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun seluruh wilayah yang ada di Indonesia untuk itu diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak agar ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional melaksanakan kewajibannya.Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas self assessment system. Negara untuk melakukan pemugutan pajak kepada wajib pajak walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan di sertai dengan sanksi yang tegas. Sistem pajak yang menggunakan self assessment system sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG purnama, niken
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v6i1.1700

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat desa muara danau kecamatan lintang kanan diantarannya, sering terjadi perkelahian sesama pemuda penduduk desa karena masalah kalah main nyabung ayam pihak yang kalah tidak dapat merima akhirnya emosi dan menyebabkan perkelahian sehingga bisa menyebabkab perkelahian parah dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satunya kehilangan nyawa ataupun luka parah. Itu semua karena faktor anak muda banyak yang meminum minuman keras sehingga tidak sadarkan diri yang menyebabkan awal mulanya perkelahian. Desa muara danau kecamatan lintang kanan ini juga sering kehilangan motor pada saat diparkirkan didepan rumah, sangat sering kehilangan hewan peliharaan, menjambret hp atau tas pada saat didalam perjalanan, dan yang paling fatal adalah pembegalan bersenjata tajam dijalan lintas menuju rumah karena jalanan masih sepi dan banyak hutan.Berdasarkan ketentuan pasal undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan didesa, berdasarkan Pembangunan desa, peraturan desa, pembinaan terhadap Masyarakat desa, melaksanakan Pembangunan desa yang sudah tidak layak huni atau ditempati, memberi bantuan Pembangunan kepada setiap warga yang masih belum mempunyai kamar mandi didalam rumah, dan kepala desa yang mempimpin warga untuk melaksanakan tugasnya yang telah diberi sebelum dilantik menjadi perangkat desa.
PRAKTEK PELANGGARAN KERJASAMA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PESAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022) falahuddin, Ival; Sukardi, Dina Haryati
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v6i1.1656

Abstract

ABSTRAKHubungan kerjasama antara pelaku usaha besar dan kecil (UKM) merupakan salah satu elemen penting dalam ekosistem bisnis yang sehat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran kerjasama yang merugikan pihak UMKM. Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 (Putusan 1805) merupakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait pelanggaran kerjasama oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) terhadap para peternak ayam broiler (mitra). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pelanggaran kerjasama yang dilakukan oleh STS dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Putusan 1805. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari Putusan 1805 dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Putusan 1805 menunjukkan bahwa STS terbukti melakukan dua pelanggaran kerjasama, yaitu: Melakukan dua perjanjian yang berbeda dengan para mitra: STS melakukan perjanjian inti dengan mitra inti dan perjanjian plasma dengan mitra plasma. Perjanjian inti memberikan hak yang lebih menguntungkan bagi STS dibandingkan perjanjian plasma. Hal ini dinilai sebagai praktik diskriminatif yang merugikan mitra plasma. Melakukan praktik pembelian ayam broiler mitra dengan harga yang tidak wajar: STS membeli ayam broiler dari mitra dengan harga yang lebih rendah dari harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dinilai sebagai praktik penyalahgunaan posisi dominan oleh STS. Putusan 1805 merupakan putusan penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan kerjasama antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Putusan ini menegaskan bahwa pelaku usaha besar tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha kecil dan bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.Kata Kunci: Pelanggaran Kerjasama, Hukum Persaingan Usaha, Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022, Hubungan Kerjasama, Pelaku Usaha Besar, Pelaku Usaha Kecil
Penerapan Mediasi Penal Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Korban Anak Ghazi, Muhammad Daffa; Melati, Dwi Putri; Susanti, Ino
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v5i1.1561

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan masyarakat di Indonesia. Keluarga adalah tempat berkumpulnya kelompok terkecil dalam masyarakat pada umumya. Keluarga dibentuk melalui ikatan pernikahan yang sah.Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari dua orang anggota kepolisian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak di tingkat penyidikanyaitu Satreskrim telah melakukanupaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi penalberdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2022/Sdeopssebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip Resoratif Justice yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Korban tidakmelapor, Tidak ada bukti yang menguatkanSelang waktu antara kejadian dengan pelaporan terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum. Saran yang dapat diajukan penulis adalah sebaiknya konsep keadilan restoratif/mediasi penal perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat, yakni dengan menerbitkan suatu peraturan kepolisian, terutamaberupaPeraturanKapolriatau undang-undang sebagai landasan legalitas dalam penanganan  perkara  tindak pidana ringan sebagaiacuanataupedomanbagipenyidik. Kata Kunci :Penerapan, Mediasi Penal, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanggga 

Page 8 of 9 | Total Record : 81

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020) Vol 1, No 1 (2020) More Issue