Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Articles
696 Documents
<![CDATA[ETIKA DAN BERBAGI NASI UNTUK MEMBANGUN SOLIDARITAS SOSIAL ]]>
<![CDATA[Danang Nugroho]]>;
<![CDATA[Ridzvia Esa Ananda]]>;
<![CDATA[Rijani Mutmainah Zebua]]>;
<![CDATA[Trianisa Nursani]]>;
<![CDATA[Rian Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Nur Halimatul Fitri]]>;
<![CDATA[Tyara Putry Purnama Inggit]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.670
<![CDATA[Dalam masyarakat, berbagi makanan merupakan praktek yang memiliki nilai budaya yang kuat, terutama dalam hal berbagi nasi. Berbagi nasi tidak hanya memiliki dampak pada kebutuhan fisik individu, tetapi juga berpotensi untuk mempengaruhi kohesi sosial dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks solidaritas sosial, berbagi nasi menjadi lebih penting karena menunjukkan rasa persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Ini menekankan pentingnya mempromosikan keadilan dan inklusivitas dalam praktik berbagi nasi dalam solidaritas sosial. Dalam sebuah komunitas, berbagi nasi bukan hanya tentang memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial yang lebih kuat dan menciptakan masyarakat yang lebih adil tanpa memandang latar belakang sosial dan budaya.]]>
<![CDATA[FENOMENA MOSHION SEBAGAI GAYA HIDUP SEHAT NAN MODIS PADA MASYARAKAT URBAN ]]>
<![CDATA[Tiani, Melli]]>;
<![CDATA[Ardinta, Okzannuba Defrin]]>;
<![CDATA[Ningrum, Tri Puspita]]>;
<![CDATA[stefany , Lydia Monica]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Naufal Rafif]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.675
<![CDATA[Pemakaian masker di era pasca pandemi dinilai merupakan sebuah urgensi karena adanya berbagai ancaman kesehatan. Namun, kebiasaan ini semakin menurun semenjak pandemi mereda. Kampanye pemakaian masker yang utamanya melalui edukasi kesehatan dinilai sudah tidak efektif, untuk itu dibutuhkan pendekatan baru guna mengembalikan kebiasaan pemakaian masker. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan pemakaian masker pada msyarakat urban. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, dengan menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 115 responden dari 3 mall berbeda di Bogor, dan metode kualitatif melalui in depth interview dengan 3 orang pakar. Kemudian, data dianalisis menggunakan SPSS 16 dan Microsoft Excel. Hasil riset menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat urban dalam membentuk kebiasaan pemakaian masker adalah jenis maskar yang menjadi preferensi (bentuk dan desain), tingkat kenyamanan dari masker, kesesuaian warna masker dengan fesyen, pandangan individu (arti dan nilai) mengenai masker, motivasi diri, dan harga masker yang murah. Riset ini juga menyatakan bahwa variabel willingness to pay dan willingness to wear berpengaruh positif terhadap kebiasaan pemakaian masker dengan variabel willingness to wear sebagai variabel yang lebih berpengaruh. Dapat disimpulkan bahwa kesesuaian fesyen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebiasaan pemakaian masker bagi masyarakat urban]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Kusumawati , Zulfah Putri]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.676
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Perempuan seringkali menjadi korban yang paling rentan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan keadilan. Namun, masih banyak tantangan dalam penerapan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, serta tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada undang-undang dan regulasi yang mengatur perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun masih banyak tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan tersebut antara lain minimnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia antara lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan akses perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap layanan hukum dan kesehatan.]]>
<![CDATA[MENCIPTAKAN PERDAMAIAN MELALUI ETIKA BERMEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Alifia Salsabila]]>;
<![CDATA[Alya Putri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Eliya Husnatu Ramdini]]>;
<![CDATA[Fathma Nailal Husna]]>;
<![CDATA[Neng Siti Nur Sadiyah]]>;
<![CDATA[Zahira Qurro’ta Aini]]>;
<![CDATA[Dadi Mulyadi Nugraha]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.699
<![CDATA[Media sosial adalah salah satu media dengan tingkat pertumbuhan tercepat. Sekitar 64,4% pengguna internet di seluruh dunia aktif bermedia sosial. Media sosial seperti Instagram dan Twitter masih memiliki basis pengguna yang sangat tinggi hingga saat ini. Penggunaan media sosial telah menimbulkan banyak permasalahan termasuk pergeseran budaya dari budaya tradisional ke budaya digital. Generasi yang dibesarkan dalam budaya digital cenderung berjarak (delocalized). Namun, ibarat pedang bermata dua, selain berpotensi menimbulkan permasalahan media sosial juga memiliki peran positif bagi masyarakat. Artikel ini ditulis untuk membahas segala permasalahan yang ditimbulkan oleh media sosial dan bertujuan agar media sosial dapat dimanfaatkan secara lebih bijak dengan menggunakan metode sastra deskriptif, deskripsi dan analisis. Temuan dan kesimpulan artikel ini adalah bahwa tataran informasi perlu diatur secara bijaksana tanpa melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan berekspresi tunduk pada etika komunikasi yang baik dan pengendalian diri..]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN DARKWEB DALAM PERDAGANGAN BARANG ILEGAL ]]>
<![CDATA[Nugraha, Agi Septia]]>;
<![CDATA[Cahyono, Dwi Erlangga]]>;
<![CDATA[Alfian, Risky]]>;
<![CDATA[Hosnah, Asmak Ul]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.721
<![CDATA[Dalam revolusi internet yang telah terjadi, adapun salah satu contoh yaitu Dark Web, keduanya merupakan situs yang sulit untuk diakses tanpa penggunaan proxy khusus dan hanya orang memiliki kemampuan lebih dalam penggunaan intenet dan kemampuan teknologi yang dapat menjangkau akses tersebut. Situs-situs tersebut mendapatkan gelar situs terlarang sebab situs tersebut dapat memiliki proteksi tersendiri hingga scam, yang membuatnya menjadi situs terlarang. Bagaimana peran Dark Web dalam memfasilitasi perdagangan illegal dan Bagaimana metode pembayaran yang digunakan dalam transaksi Dark Web. Dark Web merupakan bagian dari Deep Web, namun Dark Web seringkali berisi konten yang sengaja disembunyikan dari akses publik karena biasanya ilegal. Web gelap dianggap sebagai bagian lain dari web yang sangat tersembunyi dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Layanan yang tersedia di web gelap sangat tersembunyi sehingga sangat sulit untuk menembus lapisan proxy dan memerlukan banyak metode perangkat lunak dan konfigurasi untuk mengakses web. Bahkan jaringan yang digunakan jauh melebihi kinerja aplikasi yang ada saat ini. Ini adalah sistem keamanan yang sangat efektif yang memungkinkan mereka beroperasi seperti di belahan dunia lainnya. Metode yang digunakan dalam transaksi Dark Web menggunakan mata uang kripto, yang disebut mata uang virtual. Tujuan penggunaan mata uang ini adalah untuk memastikan anonimitas antara badan hukum yang melakukan transaksi. Mata uang kripto yang diproduksi oleh perusahaan mata uang kripto sering disebut sebagai token. Status cryptocurrency sebagai metode pembayaran yang diperlukan di pasar web gelap Silk Road dan koneksi aset virtual terus berlanjut. Dark Web sering digunakan untuk memberikan anonimitas kepada individu yang ingin menyembunyikan informasi pribadi mereka, namun mereka yang mencari anonimitas sering menggunakannya untuk menyembunyikan konsekuensi dari aktivitas ilegal.]]>
<![CDATA[STRATEGI MANAJEMEN ISU DAN KOMUNIKASI KRISIS MCDONALD’S INDONESIA YANG TERKENA IMBAS INFORMASI HOAKS FATWA MUI TERKAIT HARAMNYA MEMBELI PRODUK ISRAEL ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Octavia Dwi]]>;
<![CDATA[Fitria, Nurul]]>;
<![CDATA[Mujab, Saeful]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v1i6.754
<![CDATA[Isu merupakan topik perbincangan atau kontroversi yang timbul terkait dengan individu, entitas perusahaan, atau organisasi. Isu bisa hadir dalam berbagai bentuk opini, seperti sudut pandang atau pernyataan yang disampaikan melalui berbagai platform media atau alat komunikasi lainnya yang memiliki makna atau penafsiran khusus. Saat ini sedang terjadi perusahaan yang mengalami pemboikotan akibat dari konflik antara Palestina dengan Israel. Adanya aksi boikot terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, membuat banyaknya bermunculan informasi hoax salah satunya informasi hoax bahwa MUI merilis daftar produk yang haram untuk di beli. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan yang terkena imbas harus menyusun strategi manajemen isu dan komunikasi krisis dengan baik dalam mengatasi isu tersebut. McDonald’s menjadi salah satu perusahaan yang terkena imbas dari munculnya informasi hoax tersebut. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana strategi manajemen isu dan komunikasi krisis yang dilakukan McDonald’s dalam mengatasi isu dan krisis.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN ISU DAN KOMUNIKASI KRISIS OLEH PT DANONE AKIBAT BERITA BOIKOT FATWA MUI ]]>
<![CDATA[Yearsiana, Theresia]]>;
<![CDATA[Pangestu, Prayoga Bagja]]>;
<![CDATA[Mujab, Saeful]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.756
<![CDATA[Penulisan ini mengkaji manajemen isu dan komunikasi krisis yang diimplementasikan oleh perusahaan makanan dan minuman, Danone, sebagai respons terhadap berita hoax terkait fatwa MUI yang mendakwa produk-produk mereka mendukung Israel. Berita hoaks ini menciptakan ancaman serius terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen, mendorong perlunya strategi komunikasi krisis yang efektif. Penulisan ini melibatkan analisis mendalam terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Danone dalam menanggapi isu ini, termasuk identifikasi isu, perencanaan krisis, pembentukan tim manajemen krisis, dan implementasi komunikasi yang tepat. Fokus penelitian juga melibatkan pemahaman dampak berita pemboikotan terhadap persepsi konsumen dan respons MUI. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan besar seperti Danone dapat mengatasi tantangan komunikasi krisis yang kompleks di era media sosial dan informasi yang cepat menyebar. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi praktisi bisnis, pembuat kebijakan, dan peneliti yang tertarik dalam bidang manajemen isu dan komunikasi krisis, khususnya dalam konteks industri makanan dan minuman yang sensitif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya transparansi, respons cepat, dan strategi komunikasi yang terarah sebagai elemen kunci dalam menjaga reputasi perusahaan di tengah situasi krisis yang tidak terduga.]]>
<![CDATA[HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL PADA PERANG PALESTINA DAN ISRAEL ]]>
<![CDATA[Aliefya Shalfadillah Romadhony]]>;
<![CDATA[Naurah Engrasia Yulianto]]>;
<![CDATA[Amelia Putri Purwati]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.759
<![CDATA[Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana HAM dalam Hukum Internasional pada perang Palestina dan Israel. Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini menggunakan beberapa studi pustaka dari beberapa sumber data. Dasar hukum Internasional yang digunakan untuk mengatur konflik pada perang Palestina dan Israel adalah Resolusi PBB, Perjanjian Bilateral, dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perang antara Palestina dan Israel sudah diatur oleh Resolusi PBB, Perjanjian Bilateral, dan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional, tetapi kedua belah pihak terlibat dalam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tindakan yang melanggar norma Hukum kemanusiaan Internasional, yang menambah kompleksitas konflik tersebut. Meskipun berbagai upaya perundingan dan perjanjian perdamaian, seperti Perjanjian Oslo dan Rencana Solusi Dua Negara, telah ditempuh, pencapaian penyelesaian konflik yang berkelanjutan tetap menjadi tantangan yang belum teratasi.]]>
<![CDATA[MENAKAR PENGHAPUSAN MANDATORY SPENDING DI BIDANG KESEHATAN PASCA DISAHKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 ]]>
<![CDATA[Putra, Willi Fragcana]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.779
<![CDATA[Tanggung jawab Pemerintah terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada warganya telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945 tepatnya di Pasal 28 H ayat (1) jo Pasal 34 ayat (3). Amanat tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang Undang Nomor 36 tahun 2009, dimana salah satu hal yang diatur dalam Undang Undang tersebut ialah mandatory spending. Mandatory spending merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk layanan kesehatan bagi masyarakat. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023, dimana pada Undang Undang kesehatan yang baru ini mandatory spending dihapus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian doktrinal (normatif). Dari penelitian ini diketahui penghapusan mandatory spending tidak mampu mewujudkan amanat Pasal 28 H ayat (1) jo Pasal 34 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 serta membawa dampak pada bidang kesehatan salah satunya ialah terhambatnya upaya transformasi di bidang kesehatan.]]>
<![CDATA[DESKRIPSI BORU NI RAJA MASYARAKAT BATAK TOBA KECAMATAN SIATAS BARITA KABUPATEN TAPANULI UTARA ]]>
<![CDATA[Nova Simbolon]]>;
<![CDATA[Michael Sirait]]>;
<![CDATA[David Mandobar]]>;
<![CDATA[Roida Lumbantobing]]>
<![CDATA[ Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/kultura.v2i1.787
<![CDATA[Boru ni raja adalah gelar adat yang diberikan kepada anak perempuan dari seorang raja atau pemimpin adat di masyarakat Batak Toba. Gelar ini memiliki makna dan fungsi penting dalam masyarakat Batak Toba. Boru ni raja memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati oleh masyarakat. Mereka juga memiliki peran penting dalam menjaga adat istiadat dan budaya Batak Toba. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji deskripsi boru ni raja di masyarakat Batak Toba Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boru ni raja di Kecamatan Siatas Barita memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari berbagai pandangan yang berbeda. Boru ni raja di Kecamatan Siatas Barita memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki peran aktif dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan politik pada masa itu. Mereka juga memiliki peran penting dalam menjaga adat istiadat dan budaya Batak Toba. Status sosial perempuan dalam budaya Batak Toba ditempatkan sedemikian rupa situasi yang paradoks juga. Di satu sisi, mereka dipanggil sebagai “Boru ni Raja” (putri yang dihormati), namun sebaliknya mereka diperlakukan sebagai “hatoban” (budak). Jurnal ini berupaya menunjukkan secara kritis tempat Toba Wanita Batak dalam budaya Batak Toba. Oleh karena itu, tujuan kami adalah untuk menyajikan status sosial perempuan Batak Toba yang diwarisi secara budaya nenek moyang. Yang kami maksud dengan kritis adalah kami berusaha menyajikan hal-hal sosial secara adil status perempuan baik dari sisi negatif maupun positifnya.]]>
