cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Laukin
Contact Email
kultura@kolibi.org
Phone
+6281333027167
Journal Mail Official
kultura@kolibi.org
Editorial Address
Jl. Arjuno I/1172 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by Komunitas Meneliti dan Menulis
ISSN : -     EISSN : 29855624     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Komunitas Menulis dan Meneliti (Kolibi). Kultura memuat hasil-hasil penelitian di bidang ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kultura menerima tulisan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif dari akademisi, praktisi, peneliti, dan mahasiswa yang relevan dengan topik ilmu sosial dan humaniora.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 696 Documents
 13   14   15   16   17 
PERANAN SYEKH ZAINAL ABIDIN HARAHAP DALAM MENGEMBANGKAN TAREKAT NAQSABANDIYAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN Anwar Abdillah; Syukri Syukri; Siti Ismahani
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i6.632

Abstract

Perkembangan ajaran tarekat di Indonesia dimulai sejak abad ke-18 M dengan berbagai jenis aliran tarekat dan latar belakangnya, akan tetapi yang terbesar tetap Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat merupakan salah satu tradisi dalam pandangan keagaman Islam yang diprediksi telah ada sejak Nabi Muhammad saw masih hidup. Tujuan utama dalam mengikuti tarekat adalah tertanamnya sebuah cinta dari seseorang hamba kepada Allah Swt melalui ketekunan serta keikhlasan dalam melakukan syariatNya. Didalam sebuah sejarah Islam tarekat sudah ada pertama kali sejak abad ke-3 dan ke-4 hijriah. Tarekat mulai berkembang didalam dunia Islam sejak pertengahan abad ke-6 hijriah. Tarekat pertama kali diajarkan serta dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani 470-561 H bernama Tarekat Qadariyah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pendekatan mengenai Sejarah Sosial yang berkaitan pada peristiwa sosial-keagamaan, menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian lapangan yang melihat realistas kehidupan sosial langsung di tengah tengah masyarakat, pendekatan deskriptif digunakan dalam proses mencari data yang berbentuk tulisan maupun ungkapan daripada narasumber yang ada di lapangan. Berdasarkan akan permasalahan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di desa Pudun Julu kota Padangsidimpuan telah mengikuti ajaran Syekh Zainal Abidin Harahap tentang bertarekat naqsabandiyah dengan cara membangun kembali pusat kegiatan keagamaan di desa tersebut seperti pengajian, wirid yasin dan sebagainya sehingga menghasilkan peranan Syekh Zainal Abidin Harahap dalam menyebarkan ajaran Tarekat Naqsabandiyah di desa Pudun Julu.
PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA PERNIKAHAN POLIGAMI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK DALAM AHLI WARIS (STUDI KOMPERATIF ANTARA HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT): Studi kasus: suami mati meninggalkan 2 istri pada kasus pernikahan poligami. Istri pertama sah secara Agama dan Negara, istri kedua sah secara Agama Ahmad Yani Arifin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i6.633

Abstract

Pernikahan adalah suatu hal sakral, tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang aman, nyaman. Namun dalam sebuah perkawinan, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita, dengan syarat dan aturan yang berlaku. Dalam islam juga dijelaskan bahwa laki-laki boleh menikahi lebih dari satu wanita dengan catatan laki-laki tersebut harus bisa berlaku adil pada keduanya. Salah satumya dalam perkara harta. Setelah suami meninggal dan menyisakan harta, maka harus dibagi secara adil sesuai dengan Hukum waris yang berlaku. Hukum waris sudah diatur dalam hukum islam secara jelas, begitupun pada kasus pembagian waris dalam perkawinan poligami. Hukum waris juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 832, akan tetapi hukum waris yang ada di Indonesia ini masih bersifat plural dan menyebabkan konsep waris yang berbeda dalam ranah masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji perihal pembagian harta waris pada pernikahan poligami yang bertujuan sebagai upaya pencegahan konflik-konflik dalam ahli waris. Kemudian hak tersebut akan dikaji dan dibahas secara mendalam pada perspektif hukum islam, dikompilasikan dengan hukum yang terdapat di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga hukum adat yang ada dalam ranah Masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan Library Research atau studi kepustakaan. Dimana penulis menggunakan penelitian dengan cara membaca buku, jurnal, majalah, kitab, artikel, skripsi, dan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian sistem warisan kepada istri dalam perkawinan poligami dengan kasus istri pertama sah secara agama dan Negara dan istri kedua sah secara agama atau pernikahan siri mendapatkan banyak faktor perbedaan. Faktor pertama karena adanya perbedaan antara hukum waris islam dalam Hukum islam dan Hukum waris sesuai dengan hukum perdata melalui Kitab Undang-undang Hukum perdata. Faktor kedua perihal kadar pembagian antara anak laki-laki dan perempuan. Faktor yang ketiga yaitu istri pertama menuntut dalam pembagian secara pengadilan atau berdasarkan KUHPer yang ada dalam kitab Burgerlijk.
PENERAPAN PENDEKATAN TELEOLOGIS MENUJU REALISME HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM MEMUTUS PERKARA DEMI MEWUJUDKAN RASA KEADILAN Nurgianto, Dwi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v1i6.648

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara yang besar, baik dilihat dari sisi ekonomi, budaya, kekayaan alam, bahkan penduduknya. Saat ini, Negara besar tersebut sedang dilanda berbagai macam persoalan, mulai dari ekonomi, soaial, politik dan masalah. Salah satu multiproblem yang sedang dihadapi Negara Indonesia adalah pada aspek penegakan hukum. Pendekatan teleologis dengan mengedepankan nilai-nilai humanisme dan religious dengan muara terwujudnya rasa keadilan, dirasa lebih cocok dan menjadi jalan keluar permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut dapat menutup celah hukum eropa continental yang cenderung mengedepankan nilai-nilai individualisme, kolektivisme, liberalisme demi terciptanya kepastian hukum, dari pada kemanfaatan dan keadilan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI: TELEKONFERENSI Studi Komparatif Menurut Pandangan K.H M.A. Sahal Mahfudh dan Profesor Dr. Huzaimah Tahido Yanggo Ihsan, Ahmad Hikami; Nisa, Laili Zuhrotin
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i1.649

Abstract

Makalah ini menjelaskan tentang akad nikah melalui media telekonferensi perspektif hukum Islam, dan lebih fokus pada pandangan M.A Sahal Mahfudh dan Prof. Huzaemah Tahido Yanggo tentang akad nikah media telekonferensi. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memantau, menyelidiki dan meneliti berdasarkan bahan pustaka, sumber data yang diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, artikel, jurnal dan mengumpulkan karya-karya dan buku-buku K.H Sahal Mahfudh dan Huzaemah Tahido Yanggo Kesimpulan dari penelitian Huzaemah Tahido Yanggo ini adalah akad nikah melalui media telekonferensi adalah sah dan mubah. M.A Sahal Mahfudh berpendapat bahwa akad nikah melalui telekonferensi tidak sah.. Keduanya sama-sama fokus pada ittihadu al-majelis dalam proses akad nikah dan menonjolkan peran saksi/saksi.
PERAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @RAHASIAGADIS PADA PENGENDALIAN KESEHATAN MENTAL GENERASI Z DI KOTA TANGERANG Husnul Qhosiah; Frisca Kusumawardani; Anisa Fadiyah; Yolanda Yuliani; Diva Sefia B
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i1.650

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menyelidiki peran media sosial Instagram @rahasiagadis dalam pengendalian kesehatan mental generasi Z di Kota Tangerang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena ini secara mendalam. Partisipan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan karakteristik generasi Z yang aktif menggunakan Instagram dan terlibat dalam pengendalian kesehatan mental. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan partisipan dan observasi langsung terhadap akun Instagram @rahasiagadis. Analisis konten melibatkan penelitian terhadap postingan, caption, komentar, dan respons dari pengguna lain di akun tersebut. Pendekatan analisis tematik digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Tema-tema utama diidentifikasi dan dikaitkan dengan peran media sosial Instagram @rahasiagadis dalam pengendalian kesehatan mental generasi Z di Kota Tangerang. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran Instagram dalam kesehatan mental generasi Z, meskipun generalisasi terbatas karena fokus pada satu akun Instagram dan populasi terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten yang disajikan oleh @rahasiagadis memberikan manfaat yang signifikan bagi partisipan dalam menghadapi masalah dan meningkatkan kesehatan mental mereka.
STUDI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENGGUNAKAN HUKUM BIASA: ANALISIS PERMA NO. 14 TAHUN 2016 Lidikrirrofiqi, Muhammad Rifqi; Sururie, Ramdani Wahyu; Sunaryo, Oyo
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i1.654

Abstract

Transaksi ekonomi syariah meliputi bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, dana investasi, obligasi, sekuritas, pinjaman, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan, dan sebagainya, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Terdiri dari beberapa industri dan perusahaan yang semuanya didasarkan pada hukum Syariah.Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang juga menganalisis data sekunder dan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, dan hasil penelitian berupa jurnal dan lainnya. Semua sumber primer, sekunder, dan tersier yang dikonsultasikan untuk penelitian ini termasuk dalam kategori ini. Melalui penelitian kepustakaan, serta data hukum sekunder yang dikumpulkan, Penilaian kualitatif digunakan untuk menyajikan temuan-temuan analisisSengketa ekonomi syariah dapat diajukan melalui gugatan acara biasa. Dalam situasi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), serta sengketa perdata tanpa ambang batas nilai uang, proses gugatan acara biasa berlaku. Dengan tenggang waktu maksimum lima bulan, upaya hukum di bawah proses standar dapat diajukan ke pengadilan tingkat pertama serta Pengadilan Tinggi Agama (banding) dan Mahkamah Agung (kasasi dan peninjauan kembali).Sengketa ekonomi syariah diatur dalam Perma No. 14 Tahun 2016. Perkara-perkara ini berkaitan dengan ekonomi syariah dan termasuk di dalamnya adalah perkara obligasi, kontrak berjangka, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun, dan bisnis syariah, seperti wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, yang bersifat komersil dan melibatkan bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, dan reksa dana.
The Interplay of Cultural Dynamics within the Globalization Paradigm Siregar, Iskandarsyah; Hsu, Forrest
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.657

Abstract

Language serves as a manifestation of cultural values and acts as a guiding force in the trajectory of societal advancement. Consequently, language stands out as a crucial and compelling variable warranting systematic examination and scholarly scrutiny to ensure the preservation and advancement of civilization. In the Republic of Indonesia, Bahasa Indonesia stands as the official language, unifying a populace characterized by multiculturalism and ethnic diversity, in line with the ethos of the 1928 Youth Pledge Convention aimed at fostering national unity. However, there is a pressing concern regarding the waning prominence of Bahasa Indonesia. While the language remains in use, there is a noticeable trend of incorporating foreign terms into public discourse, often perceived as more prestigious. This study employs a descriptive qualitative approach, drawing upon literary sources and previous research findings. The proliferation of foreign language usage, considered more esteemed, poses a potential threat to the vitality of Bahasa Indonesia. Nevertheless, the current state of the language remains relatively secure. Bahasa Indonesia's endurance hinges on its adaptation to contemporary contexts and adherence to linguistic norms, coupled with ongoing refinement to meet the evolving needs and aspirations of society.
POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DEMI TERCAPAINYA AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 Az Zanubiya, Siti Syafa; Triadi, Irwan
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.658

Abstract

Political will pemerintah sebagai Prinsip utama yang dikembangkan dalam rangka membentuk Pengadilan khusus lingkungan Ialah independensi.  Dalam konteks ini, kapasitas hakim, jaksa maupun pembuat undang-undang harus diperkuat. Itu sebabnya, pengadilan khusus lingkungan perlu dibentuk. Tujuan Penegakan Hukum lingkungan adalah penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Penegakan   hukum   di   bidang   lingkungan   saat   ini   dapat dikatakan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengkajian bahan Pustaka serta pengungkapan makna suatu norma hukum positif. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menilai Pengadilan khusus lingkungan tidak akan bisa dibentuk dalam waktu dekat. Pasalnya, sangat bergantung pada Political will Pemerintah. Harapannya seperti apa yang telah disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait Pembentukan Pengadilan khusus. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Urgensitas Political Will Pemerintah terhadap pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan di Indonesia dan Pemenuhan Langkah Penegakkan Hukum demi menunjang tercapainya amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2009.
KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL Christian Hutabarat; Herlita Hutagalung; Gita Revalina; Tarida Hutabarat; Roida Lumbantobing
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.659

Abstract

Meskipun upaya penegakan keadilan dan kesetaraan gender terus disuarakan, nyatanya diskriminasi gender masih tetap eksis di masyarakat. Salah satu alasan yang mendasari ketidaksetaraan gender ialah masih dielu-elukannya paham partiarki yang memandang laki-laki sebagai pihak dominan dan mengesampingkan peran perempuan dalam tatanan sosial. Berangkat dari persepsi yang menganggap bahwa perempuan hanya disiapkan untuk menjadi seorang kepala dapur dalam keluarga menempatkan perempuan sebagai kaum yang termarjinalisasi dan tersubordir. Perempuan menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan sosial yang mana dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak memiliki kuasa.
URGENSI DAYA DUKUNG DALAM NOVEL PAK TUA YANG MEMBACA KISAH CINTA KARYA LUIS SEPULVEDA Sihite, Elisabeth; Savesty, Gayuh; Kurniawan, Eva Dwi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i1.669

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mendeskripsikan urgensi daya dukung lahan yang berkaitan dengan kisah novel Pak Tua Yang Membaca Kisah Cinta Karya Luis Sepulveda. Metode yang digunakan dalam menentukan analisis ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hermeneutika karena penelitian ini menghasilkan data yang tertulis dan berupa kata-kata yang dihasilkan dari pengumpulan data yang juga berbentuk kata-kata bukan angka-angka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, maupun tulisan ilmiah terkait. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan membaca keseluruhan novel Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta oleh Luis Sepulveda kemudian mengidentifikasi kutipan yang diduga berkaitan penyebab eksploitasi terhadap lingkungan hidup. Hasil data kemudian digunakan sebagai sumber dalam penyusunan hasil penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu menginformasikan kepada pembaca bahwasanya menjaga alam adalah kewajiban seluruh makhluk hidup, yang akan berdampak besar pada keutuhan daya dukung lahan terhadap pembangunan. Karna pada dasarnya pembangunan yang baik bisa berkelanjutan dengan tetep manjaga ekosistem alam dengan baik dan bisa bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan makluk hidup.

Page 15 of 70 | Total Record : 696

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 11 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 6 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 5 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 6 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 5 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora More Issue