cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,681 Documents
 163   164   165   166   167 
Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek terhadap Merek Terkenal di Indonesia Dewi, Kumala; Lie, Gunardi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50923

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek terhadap merek terkenal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum nasional. Fenomena pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak, atau dikenal sebagai bad faith registration, telah menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang kerap menimbulkan sengketa dalam praktik kekayaan intelektual. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur mekanisme perlindungan bagi pemilik merek terkenal, implementasi prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi pembuktian niat tidak baik maupun konsistensi penerapan oleh otoritas administratif dan peradilan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menilai sejauh mana prinsip good faith dijalankan dalam sistem first to file yang dianut Indonesia. Analisis dilakukan secara deduktif dan kualitatif dengan menyoroti hubungan antara prinsip moralitas hukum dan kepastian hukum dalam pendaftaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai norma etis, tetapi juga sebagai dasar hukum yang menentukan keabsahan suatu pendaftaran. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan niat menjiplak, meniru, atau membonceng reputasi merek terkenal harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas kejujuran dan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, tindakan administratif berupa penolakan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta upaya hukum berupa pembatalan melalui Pengadilan Niaga merupakan bentuk konkrit perlindungan hukum represif bagi pemilik merek terkenal.
Perubahan Status Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Melampaui Batas Waktu Perjanjian Kelvianto, Carmella; Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50922

Abstract

Penelitian ini mengkaji perubahan status hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang digunakan melampaui batas waktu perjanjian dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. PKWT pada dasarnya dirancang untuk pekerjaan yang bersifat sementara dan tidak tetap, namun dalam praktiknya sering disalahgunakan oleh pengusaha dengan memperpanjang kontrak secara berulang guna menghindari kewajiban hukum seperti pesangon, jaminan sosial, serta hak-hak pekerja lainnya. Penyimpangan tersebut menimbulkan ketimpangan hubungan industrial dan mengakibatkan perubahan status kontrak menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara otomatis menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, melalui analisis kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah mempertegas batas waktu maksimal PKWT selama lima tahun, praktik di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum ketenagakerjaan. Perubahan status PKWT menjadi PKWTT memiliki implikasi yuridis terhadap keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK), karena pekerja yang secara hukum berstatus PKWTT berhak atas perlindungan penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menyebabkan PHK dinyatakan tidak sah dan mewajibkan pengusaha memberikan kompensasi penuh kepada pekerja.
Keabsahan Klausul Non Kompetisi dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Win, Han; Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50912

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai dinamika penerapan klausul non-kompetisi dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dengan titik fokus pada persoalan keabsahan dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Klausul non-kompetisi sering digunakan oleh perusahaan sebagai mekanisme hukum untuk menjaga kerahasiaan strategi bisnis, melindungi informasi sensitif, dan mempertahankan daya saing. Namun, dalam praktiknya, klausul ini kerap menjadi sumber ketimpangan karena posisi tawar pekerja yang lebih lemah, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak konstitusional atas kebebasan memilih pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif dan kualitatif, guna memahami secara komprehensif batas-batas penerapan klausul non-kompetisi menurut hukum positif Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, ditemukan bahwa keabsahan suatu klausul non-kompetisi hanya dapat diakui apabila memenuhi unsur-unsur penting dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya objek yang pasti, tujuan atau causa yang sah, serta penerapan prinsip proporsionalitas dalam penyusunannya. Prinsip proporsionalitas menjadi faktor utama yang menentukan validitas klausul ini. Secara ideal, klausul non-kompetisi hanya dapat diberlakukan untuk jangka waktu tertentu paling lama dua tahun bagi jabatan eksekutif dan satu tahun bagi pekerja tingkat menengah dengan ruang lingkup wilayah yang terbatas pada area operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan kompensasi yang layak, minimal sebesar lima puluh persen dari gaji pokok, selama masa berlakunya larangan. Apabila salah satu unsur tersebut diabaikan, klausul non-kompetisi berpotensi dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan, karena dianggap melanggar asas keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja.
Perlindungan Hukum bagi Investor atas Pelanggaran Lock-up period (Studi Kasus PT. Bersama Zatta Jaya Tbk) Widjaja, Jason Marcellino; Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50900

Abstract

Pasar modal memiliki peran utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi antara investor dan emiten. Kepercayaan publik terhadap pasar modal hanya dapat terwujud apabila prinsip keterbukaan, keadilan, dan perlindumgan inevstor dijalankan secara konsisten. Salah satu instrumen hukum yang bertujuan melindungi investor adalah lock-up period, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ini masih terjadi , seperti pada kasus PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), di mana pemegang saham utama menjual sahamnya selama masa lock-up period masih berlaku. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tindakan berupa Pengumuman Unusual Market Activity (UMA) dan suspensi perdaganagan, namun belum terdapat sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara Das Sollen (yang diinginkan) dan Das Sein (kenyataannya), serta lemahnya efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera terhadap pelanggar. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan peran OJK dalam penegakan hukum pasar modal agar perlindungan investor dapat terlaksana secara optimal dan men jaga stabilitas kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia.
Green Human Resource Management (Green HRM) in the Era of Digital Transformation and Future Research Potential: A Bibliometric Analysis (20152025) Sipayung, Maurits Sahata
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50853

Abstract

This study aims to map the development and research trends of Green Human Resource Management (GHRM) in the context of digital transformation and sustainability using a bibliometric analysis approach of 1,219 scientific articles published between 2015 and 2025. Data were collected from Scopus, Google Scholar, and CrossRef and analyzed using VOSviewer to identify publication trends, dominant keywords, author collaboration networks, and main thematic clusters. The results indicate a significant rise in publications since 2020, driven by growing global attention to the Sustainable Development Goals (SDGs) and accelerated organizational digitalization. Cluster analysis revealed five major research themes: organizational sustainability and green performance context, green values and behavioral drivers, psychological climate and innovation, green HRM practices and sustainability, and green HRM, CSR, and responsible leadership. Furthermore, seven future research directions are proposed, including the integration of GHRM with Artificial Intelligence, Big Data Analytics, and sector-specific applications such as SMEs, forestry, mining, and tourism. This study concludes that GHRM plays a strategic role in advancing global sustainability agendas in the Industry 5.0 era, where the synergy between digital innovation, green HR policies, and SDG-oriented strategies will become the foundation for sustainable organizational performance.
Peran BPOM dalam Melindungi Konsumen atas Kosmetik Tanpa Izin Edar Hartono, Ernita Dewy; Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50854

Abstract

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat dalam untuk memenuhi kegiatan keseharian. Untuk mengedarkan kosmetik di Indonesia, diwajibkan untuk memiliki izin edar dari BPOM, hal ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari bahaya bahan yang terdapat pada kandungan kosmetik. Tujuan dalam menulis artikel ilmiah ini adalah untuk memahami regulasi tentang pengedaran kosmetik di Indonesia serta peran BPOM dalam melindungi konsumen dari kosmetik yang memiliki kemungkinan akan membahayakan bagi diri konsumen. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai pengedaran kosmetik di Indoensia, yakni Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1176 tahun 2010, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024. Dalam rangka melindungi konsumen, BPOM berperan dalam menguatkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen guna menjamin kalau kosmetik yang diedar telah aman digunakan serta aktif melakukan sosialisasi agar konsumen lebih waspada dalam memilih produk.
Legal Analysis of PPP Regulations on Investor Flexibility in Undertaking Corporate Actions: A Case Study of the Trans Papua Road PPP Project (JayapuraWamena Section) Adi Satria, Kun Hartawan; Rifai, Anis
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50275

Abstract

Public-Private Partnership (PPP) schemes, known in Indonesia as Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), have become a strategic solution for infrastructure development, yet they still face regulatory challenges, particularly regarding investor flexibility in undertaking corporate actions. This study examines the legal aspects of KPBU regulations on investor flexibility through a case study of the Trans Papua Road Project, JayapuraWamena section. The research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach, analyzing KPBU regulations, project contract provisions, and international comparative practices. The findings indicate that KPBU regulations provide legal certainty and a risk-sharing framework but continue to restrict investor flexibility due to rigid contractual obligations and mandatory approvals from the government contracting agency (PJPK). The Trans Papua case demonstrates that while contractual clauses ensure legal certainty, they also limit corporate maneuverability. This study recommends harmonizing KPBU regulations with corporate law to strengthen legal certainty while accommodating greater investor flexibility.
Representation of Empathy and Digital Politeness in Interpersonal Communication within Disaster-Related Volunteer Communities on Facebook Hasibuan, Effiati Juliana; Lasahido, Nurrahmi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50848

Abstract

The increasing use of social media as a space for interpersonal communication in the volunteer community requires empathy and digital courtesy to maintain the effectiveness of group interaction and solidarity. This study aims to analyze how these characters are represented in communication between members of the Indonesian Disaster Care Forum (FPBI) on Facebook, focusing on patterns of empathetic expression, digital politeness practices, and interaction dynamics formed in online conversation spaces. This study used a qualitative approach with discourse analysis and netnography methods, involving observation of communication activities on community pages for three months, as well as in-depth interviews with 10 active informants. Data was collected through documentation of members' comments, uploads, and responses, then analyzed using thematic categorization techniques to identify emerging character values. The results showed that empathy was represented through supportive language, positive emotional responses, and verbal solidarity in emergency situations, while digital politeness was reflected in the use of respectful diction, ethical conflict negotiation patterns, and adherence to societal norms. In conclusion, this study confirms that the character of empathy and digital politeness plays a strategic role in strengthening the social cohesion and effectiveness of volunteer coordination in the digital space, and contributes theoretically to the study of social media-based interpersonal communication while offering practical implications for managing volunteer communities to remain adaptive, humanistic, and responsive in the digital ecosystem.
Manajemen Pelatihan Program Pemagangan ke Jepang di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sakura Purwodadi Kabupaten Grobogan Rifai, Ahmad; Fakhruddin, Fakhruddin
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50824

Abstract

This study aims to analyze learning management in preparatory training for apprenticeships in Japan at LPK Sakura Purwodadi, covering the functions of planning, implementation, and evaluation. The background of this study stems from the need to improve the quality of Indonesian workers through competency-based training, particularly in facing the demands of Japanese industry, which prioritizes discipline, language skills, and work ethic. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation analyzed using the Miles and Huberman model. The results of the study show that training planning is carried out through needs analysis, intensive coordination with Japanese partners, and collaborative curriculum development by instructors according to the ADDIE model. The implementation of training integrates Japanese language learning, work culture, communication simulations, and discipline coaching, in line with the concept of transfer of training and andragogy principles. Training evaluation was conducted periodically through weekly monitoring, competency assessments, and feedback from participants and Japanese partners, reflecting the Kirkpatrick evaluation model. The research conclusion confirms that training management at LPK Sakura has been systematic, relevant to industry needs, and capable of shaping the competencies and character of participants who are ready to work in Japan.
Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Generasi Z di Bank X Dameria, Theresia Elisabeth; Dwianto, Agung Surya
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50664

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja generasi Z di Bank X. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan metode survei melalui penyaluran kuesioner kepada karyawan generasi Z yang telah bekerja minimal satu tahun. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel kepemimpinan dan motivasi kerja, dengan menggunakan skala Likert lima poin. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dan inferensial, termasuk uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, uji t, uji F, dan perhitungan koefisien penentuan menggunakan SPSS versi terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja Generasi Z di Bank X, dengan nilai signifikansi 0,020 (0,05). Nilai koefisien regresi 0,280 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemimpinan akan meningkatkan motivasi kerja sebesar 0,280 unit. Nilai R-Square 0,154 menunjukkan bahwa kepemimpinan menjelaskan 15,4% dari variasi motivasi kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompensasi, peluang pengembangan diri, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan, ruang untuk berekspresi, dan dukungan pengembangan diri bagi Generasi Z, yang pada gilirannya dapat meningkatkan moral dan keterlibatan kerja.

Page 165 of 169 | Total Record : 1681

 163   164   165   166   167 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue