cover
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Articles 1,681 Documents
Kedudukan Hukum dan Tanggung Gugat Penjamin Perorangan (Borgtocht) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Pengikatan Jaminan Kebendaan (Studi Putusan No. 752/PDT.G/2023/PN JKT.SEL) Putra, Matthew Yohanes; Djajaputra, Gunawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan tanggung gugat penjamin perorangan (borgtocht) dalam sengketa kredit macet di mana tidak dilakukan pengikatan jaminan kebendaan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dalam praktik perbankan atau utang-piutang, ketiadaan pengikatan jaminan kebendaan menimbulkan risiko hukum tersendiri bagi kreditur dan mengubah beban tanggung jawab kepada penjamin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian penanggungan (borgtocht) memiliki sifat accessoir yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok, namun validitasnya tidak serta-merta gugur akibat tidak adanya APHT. Dalam Putusan No. 752/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, Majelis Hakim menilai bahwa ketiadaan APHT tidak menghapuskan kewajiban penjamin untuk melunasi utang debitur utama yang telah melakukan wanprestasi. Namun, hal ini berdampak pada hilangnya hak preferensi kreditur terhadap objek jaminan, sehingga kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Selain itu, penelitian ini juga menelaah pelepasan hak istimewa (privilege of excussion) yang mengakibatkan penjamin dapat digugat secara langsung tanpa perlu menyita harta debitur utama terlebih dahulu, meskipun jaminan kebendaan tidak diikat sempurna.
Peran Algoritma dalam Mengonstruksi Keputusan Konsumen melalui Komunikasi di Media Sosial Yulita, Tiffany; Sitorus, Fitzerald Kennedy
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50981

Abstract

The development of Big Data, algorithms, and artificial intelligence (AI) has transformed communication on social media from human-to-human interactions to processes mediated by technological systems. This paper aims to analyze how algorithms shape consumer decisions through digital communication processes and assess the extent to which these decisions can be considered autonomous choices. Using the Model of Interpersonal Communication, this study outlines how algorithms take over communicative functions such as source-receiver, encoding-decoding, message construction, channel selection, and the emergence of noise originating from system limitations. The analysis is deepened through the perspective of Actor-Network Theory, which positions algorithms as non-human actors that mediate and direct the flow of information in digital social networks. The results of the study show that algorithms not only regulate message distribution but also shape preferences, perceptions, and consumption decisions through data-driven personalization, thus making user autonomy relative because choices are made within a decision space curated by the platform's logic. These findings provide theoretical contributions to the development of algorithmic communication studies as well as practical implications for the transparency of recommendation systems and the improvement of digital literacy in the social media era.
Pengaruh Lingkungan Kampus terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Ulimaz, Almira; Ayu, Laras; Supit, Deisye; Wijaya, Sean Michael Owen; Suryawan, M Alit
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50961

Abstract

Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan tinggi adalah prestasi akademik mahasiswa. Prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi belajar, minat, dan kemampuan intelektual, tetapi juga oleh faktor eksternal, salah satunya yaitu lingkungan kampus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kampus terhadap prestasi akademik mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di universitas yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yakni sebanyak 150 responden. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan SPSS. Hasil penelitian ini telah menemukan bahwa lingkungan kampus berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan kampus baik dari segi fisik, sosial, maupun akademik maka semakin tinggi pula prestasi akademik yang dicapai oleh mahasiswa.
Development of a Learning Video for the Pias 6 Skirt Pattern for Grade X Students of the Fashion Design Skills Program at MAN 3 Tulungagung Ayu, Wa Ode Nika; Yuniati, Mita; Marniati, Marniati
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50960

Abstract

This study aims to determine the level of feasibility and effectiveness of video media for learning the 6-pias skirt pattern as a learning medium in the Fashion Design Skills Program for Class X. This study uses the Research and Development (RD) method with the ADDIE development model which includes five stages,namely Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. The validators of this study consisted of three media experts and three material experts who were competent in their fields and the trial was conducted on twenty-seven students. The data collection method used the observation method. The research instrument used a questionnaire sheet. The data analysis used was quantitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the results of the validation of the material experts obtainedThe average value is 4.50 with a percentage of 90%, and media experts obtained an average value of 4.13 with a percentage of 88.6%, so that the overall average feasibility result is 4.31 with a percentage of 88.2% which is included in the "very feasible" category. The trial on 27 students resulted in a percentage of 91% and cognitive learning outcomes of 90 and psychomotor 87, where all students achieved 100% learning completion. Thus, this learning video media is declared very feasible and effective to be used as a learning medium in the pattern making subject.
Tinjauan Hukum Perlindungan Ide Bisnis Digital melalui Perkara Gojek dan Nadiem Makarim Ngui, Steven; Kansil, Christine S.T
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51056

Abstract

Perkembangan pesat dalam teknologi digital telah membuka peluang besar dalam sektor bisnis, terutama yang berbasis aplikasi. Salah satu contoh nyata transformasi ini adalah Gojek, yang berkembang dari layanan ojek online menjadi superapp yang menyediakan berbagai layanan. Namun, di balik kesuksesan tersebut, muncul permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta terhadap ide bisnis yang masih bersifat abstrak dan belum terwujud dalam bentuk fisik. Kasus sengketa hak cipta antara Hasan Azhari dan Gojek mengangkat isu penting tentang perlindungan hak cipta atas konsep bisnis yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Azhari mengklaim sebagai pencipta pertama dari model bisnis ojek online yang digunakan oleh Gojek, namun klaim ini ditolak oleh pengadilan karena hak cipta hanya berlaku pada karya yang sudah terwujud dalam bentuk fisik sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Azhari memiliki ide bisnis, ia tidak dapat membuktikan bahwa konsep tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang dilindungi hukum. Perbedaan antara hak cipta dan hak paten juga menjadi hal yang penting dalam kasus ini, di mana hak cipta melindungi ekspresi ide yang terwujud, sedangkan hak paten lebih relevan untuk melindungi metode bisnis yang dapat dipraktikkan. Penelitian ini menyarankan agar regulasi hak cipta di Indonesia diperbarui untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi yang semakin cepat. Pembaruan regulasi hak cipta yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri digital sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas di Indonesia.
Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Profesi Dokter dengan Perusahaan di Sektor Pelayanan Kesehatan Purnomo, Ferdinand Brandon; Kurnia, Ida
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50948

Abstract

Artikel ini membahas bentuk, konstruksi hukum, serta regulasi perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan di Indonesia. Perjanjian kerjasama ini memiliki karakter khusus karena menggabungkan aspek hukum perdata dengan standar profesi dan etika kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara dokter dan perusahaan dapat berbentuk hubungan kerja atau hubungan kontraktual, yang masing-masing menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Meskipun mengikuti prinsip hukum perjanjian, seperti asas pacta sunt servanda dan syarat sahnya perjanjian, keberlakuannya harus sesuai dengan peraturan kesehatan, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara dokter dan perusahaan dapat terjadi, sehingga pengaturan regulasi dan pengawasan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan untuk menjaga independensi profesi dokter dan kualitas pelayanan medis. Kesimpulannya, perjanjian kerjasama yang efektif harus menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi, dan pelayanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.
Perlindungan Hak Ahli Waris melalui Ketentuan Legitime Poertie dalam KUH Perdata Iskandar, Jevine; Hadiati, Mia
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50938

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi ketentuan legitime poertie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai mekanisme perlindungan hak ahli waris, serta menjelaskan bagaimana ketentuan tersebut membatasi kebebasan testator dalam menentukan pembagian harta waris. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi literatur terhadap doktrin, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitime poertie merupakan bagian mutlak yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama ahli waris dalam garis lurus, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak mereka yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris. Keberadaan legitime poertie berfungsi menjaga keadilan distributif, kepastian hukum, dan stabilitas keluarga dalam pembagian harta peninggalan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kebebasan pewaris dalam membuat hibah maupun wasiat dibatasi oleh ketentuan legitime poertie, sehingga setiap tindakan pewaris yang berpotensi mengurangi bagian mutlak ahli waris dapat dibatalkan atau dikurangi melalui mekanisme inkorting. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia mengakui kebebasan individual pewaris, namun tetap memberikan perlindungan kuat bagi ahli waris inti guna menghindari ketidakadilan dan potensi konflik keluarga. Dengan demikian, legitime poertie berperan sebagai instrumen penting dalam menyeimbangkan kebebasan testator dengan perlindungan hak ahli waris dalam sistem hukum waris perdata.
Rehabilitasi sebagai Upaya Pemulihan Trauma bagi Perempuan Disabilitasi Korban Kekerasan Seksual Simanjuntak, Irene Gracia; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50937

Abstract

Kekerasan seksual di Inonesia masih menunjukan angka yang tinggi, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas menimbulkan dampak yang berat dan membuthkan rehabilitasi yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode normative untuk mengkaji pengaturan hak rehabilitasi dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang- Undang Penyandang Disabilitas, dan aturan terkait kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskupun landasan hukum sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal karena terbatasnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional serta koordinasi layanan yang belum terpadu. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan layanan rehabilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
Pertanggungjawaban Hukum Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Konstruksi Pasca Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Suharto, Aziz; Sadino, Sadino
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50928

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pengaturan dan pelaksanaan hak serta kewajiban konsumen dalam perjanjian konstruksi yang mengalami wanprestasi. Undang-undang ini membawa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya dalam hal pembagian tanggung jawab antara pengguna jasa (konsumen) dan penyedia jasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, posisi konsumen tidak lagi hanya sebagai pihak penerima hasil pekerjaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab atas kelengkapan administratif, perizinan, dan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70A UU Jasa Konstruksi. Dalam hal terjadi wanprestasi, tanggung jawab hukum konsumen dapat dimintakan berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata apabila kelalaian berasal dari pihak pengguna jasa. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi kini lebih fleksibel melalui musyawarah dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Jasa Konstruksi hasil perubahan. Kesimpulannya, penerapan Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat prinsip keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, serta tanggung jawab bersama antara konsumen dan penyedia jasa dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi di Indonesia.
Perlindungan Hak Anak Angkat dalam Hak Waris Gultom, Jeremia Toga Parulian; Hidayat, Yusup
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam sistem pewarisan di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak warisnya apabila terjadi sengketa antara anak kandung dan anak angkat. Pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutus hubungan darah dengan orang tua kandung. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah, namun tetap dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah atau wasiat (Pasal 832 dan 957 KUHPerdata). Dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah sebesar maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Adapun hukum adat di beberapa daerah mengakui anak angkat sebagai ahli waris sejauh tidak bertentangan dengan hukum nasional. Perlindungan hukum terhadap anak angkat dilakukan melalui pengaturan normatif, penetapan pengadilan, dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak angkat dalam memperoleh hak ekonominya melalui warisan.

Filter by Year

2018 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue