cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,681 Documents
 161   162   163   164   165 
Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Yasin, Yusuf Muhammad; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51050

Abstract

Penelitian ini membahas kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menekankan perbedaan antara bentuk kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Permasalahan muncul karena penganiayaan yang berakhir pada kematian seringkali tidak didasari niat untuk membunuh, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengidentifikasi apakah pelaku sekadar bermaksud melakukan kekerasan atau juga menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis doktrinal dan kajian yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan delik yang berada pada posisi antara, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan penganiayaan namun dengan akibat kematian yang tidak selalu dikehendaki. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, menunjukkan bahwa hakim menggunakan indikator objektif seperti jenis alat, lokasi luka, intensitas serangan, serta kondisi psikis pelaku dan korban untuk menentukan bentuk kesalahan. Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas dalam penilaian kesalahan akibat tidak adanya pedoman baku dalam membedakan dolus eventualis dan culpa lata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pembuktian dan harmonisasi penalaran yuridis agar penerapan kualifikasi kesalahan dalam kasus penganiayaan fatal lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.
Analisis Perbandingan Tingkat Kerusakan Jalan pada Perkerasan Lentur Jalan Pala Raya 27 Kota Tegal Divasaputri, Nashwa Adelia; Hadi, Suprapto; Nugroho, Toriq Rizky; Suryana, Diar; Arizki, Ivania Syilfa
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51049

Abstract

Road infrastructure is a vital component supporting economic and social development, yet pavement deterioration remains a significant challenge requiring systematic and accurate evaluation methods. This research evaluates the pavement condition of Pala Raya 27 Road in Tegal City by comparing three assessment methods: Surface Distress Index (SDI), Pavement Condition Index (PCI), and Bina Marga method. The study was conducted on a 1,500-meter local road section divided into nine 100-meter segments. Data collection involved visual inspection and measurement of pavement distresses including cracking, potholes, and rutting. Research findings indicate that the SDI method yielded an average value of 35.8 (Good condition) with two segments classified as lightly damaged. The PCI method produced an average value of 71.9 (Very Good condition) with 66.7% of segments in very good to good condition and 22.2% in fair condition. The Bina Marga method resulted in an average Road Condition Value (RCV) of 0.76 (Very Good condition) with 77.8% of segments in excellent condition. Notably, all three methods consistently identified segments 0+500-0+700 as critical areas requiring maintenance priority, despite differences in severity classification. The SDI method demonstrated highest sensitivity to pothole distress, while PCI provided more balanced assessment considering both severity and density. The Bina Marga method offered moderate evaluation adapted to local Indonesian conditions. This comparative analysis validates the consistency of the three methods while revealing their distinct characteristics and provides valuable guidance for pavement management decision-making. The research recommends that local residential roads like Pala Raya 27 utilize the Bina Marga or SDI methods due to their practical and economical procedures, while arteries or collector roads benefit from the more comprehensive PCI method. Immediate maintenance is recommended for critical segments to prevent further deterioration
Masalah Kesehatan Pekerja Migran Indonesia: Scoping Review Agustiansyah, Tri Aan; Jais, Suriadi; Sukarni, Sukarni
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51039

Abstract

Latar belakang: Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan akibat kondisi kerja yang berat, lingkungan tinggal yang kurang memadai, serta keterbatasan akses kesehatan di negara penempatan.Tujuan: Review ini bertujuan untuk memetakan bukti empiris mengenai masalah kesehatan yang dialami PMI, termasuk faktor risiko apa saja yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan dan hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Metode: Scoping review dilakukan berdasarkan kerangka Arksey OMalley dan panduan PRISMA-ScR. Pencarian literatur dilakukan pada basis data PubMed, Scopus, dan ScienceDirect dengan batasan publikasi 10 tahun terakhir (2015-2025).Hasil: Masalah kesehatan PMI meliputi: (1) cedera akibat kerja seperti Low Back Pain (LBP), (2) gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stress dan depresi, (3) penyakit infeksi seperti HIV, (4) penyakit tidak menular seperti Hipertensi dan Hiperkolesterolemia, (5) Kekerasan Fisik dan diskriminasi, (6) kurang pengetahuan tentang gaya hidup sehat dan tentang berbagai macam penyakit (7) hambatan struktural dalam mengakses layanan kesehatan serta (8) perlindungan Asuransi Kesehatan di negara tujuan. Kesimpulan: PMI menghadapi beban kesehatan signifikan yang dipengaruhi faktor pekerjaan, lingkungan, regulasi, dan aspek sosial. Perlu strategi kebijakan yang komprehensif, peningkatan edukasi pra-keberangkatan, serta penguatan sistem perlindungan kesehatan.
Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Legal Officer dalam Perseroan terbatas (Studi Kasus Perkara Nomor: 1370 K/PID/2025) Permana, Yoga Matofani; Rifai, Anis
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan jabatan legal (legal officer) dalam struktur Perseroan Terbatas serta bentuk pertanggungjawaban pidananya ketika terlibat dalam tindak pidana korporasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legal officer merupakan bagian dari pelaksana fungsi hukum dan kepatuhan di bawah kewenangan Direksi, meskipun kedudukannya tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugas, legal officer wajib bertindak profesional, beritikad baik, dan memastikan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Studi kasus terhadap Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 34/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Jo. Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 69/PID/2025/PT DKI Jo. Perkara Mahkamah Agung Nomor: 1370 K/PID/2025 dimana dalam perkara tersebut, legal counsel EEES yang didalam amar putusan menyatakan turut serta melakukan penggelapan atas pendapatan Participating Interest (PI) milik PT Energi Maju Abadi (EMA), menunjukkan bahwa jabatan legal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pendapat hukum, dokumen, atau instrumen legal yang dibuatnya berfungsi sebagai sarana terjadinya tindak pidana korporasi. Berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016 dan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, individu dalam korporasi dapat dipidana apabila memiliki peran substantif, pengaruh signifikan, atau kendali fungsional dalam proses terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai pemberi sarana atau penggerak tindakan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap jabatan legal melekat secara pribadi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau itikad buruk serta berkontribusi pada terjadinya tindak pidana korporasi.
Analisis Yuridis Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Viktimologi (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg) Rifel, Madeline; Rahaditya, R
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50135

Abstract

Seorang anak masuk ke dalam kategori mereka yang kepada dirinya sendiri belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya, hak anak dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh terutama orang tua dan setiap bagian dari masyarakat, dan melalui produk legislasi berupa Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahun 2021 yang lalu di Kota Bandung, seorang guru berjenis kelamin laki-laki bernama Herry Wirawan dengan alias Heri bin Dede ditahan oleh penyidik atas laporan kekerasan seksual terhadap tiga belas santriwati yang dilakukan oleh pelaku secara berulang. Sebagaimana ketentuan yang telah dikodifikasi berdasarkan dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak serta hukum positif lain yang relevan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengesahkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dengan pidana mati, pidana kurungan seumur hidup, pengumuman identitas, kebiri kimia. Berdasarkan teori viktimologi, diidentifikasi bahwa anak-anak korban termasuk ke dalam Unrelated victims, yaitu korban yang secara pribadi tidak memiliki hubungan dengan pelaku dan Biologically weak victims karena statusnya yang masih berada di bawah umur. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi wujud nyata komitmen negara dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Hendaknya dilakukan sosialiasi dan publikasi kepada masyarakat mengenai sanksi dari tindak pidana pemerkosaan anak serta edukasi terhadap anak untuk melatih kemampuan anak dalam mengenali dan mengidentifikasi bahaya kekerasan seksual sebagai upaya preventif dan represif untuk menekan angka pertumbuhan kasus pemerkosaan terhadap anak.
Penggunaan Doktrin Business Judgement Rule dalam Hukum Perusahaan di Indonesia Graciella, Eunike; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51022

Abstract

Doktrin Business Judgement Rule menjadi penting karena memberikan ruang perlindungan hukum bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis berdasarkan itikad baik, pertimbangan yang rasional, serta bebas dari konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia serta menilai kebutuhan pembaharuan pengaturannya, baik pada korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, melalui analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai perubahan regulasi BUMN, serta beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip BJR sesungguhnya telah tercermin secara implisit dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, meskipun penerapannya belum seragam akibat perbedaan penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur good faith dan due care. Oleh karena itu diperlukan aturan pelaksana yang lebih tegas untuk memastikan adanya parameter perlindungan yang konsisten bagi direksi, sehingga keputusan bisnis yang wajar tidak berubah menjadi dasar kriminalisasi. Penguatan penerapan BJR secara proporsional diyakini berpotensi mendorong tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel, meningkatkan keberanian manajerial dalam pengambilan risiko yang terukur, serta menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih sehat di Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak Susanto, Hugo Feris Tri; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51021

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap proses hukum. Meski berbagai aturan telah disusun, seperti UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA, kenyataan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan semakin kompleks. Anak masih menjadi kelompok yang sangat rentan, khususnya karena pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan dan literatur relevan untuk menjawab dua fokus utama, yaitu pengaturan hukum terkait perlindungan anak dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya cukup komprehensif, namun implementasinya belum optimal. Masih terdapat kelemahan dalam pendampingan anak, mekanisme hukum yang belum sepenuhnya ramah anak, serta pelayanan pemulihan yang belum merata. Analisis juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan hukum agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru dan tetap mendukung pemulihan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, sistem perlindungan anak perlu diperkuat, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga melalui peningkatan profesionalitas aparat, mekanisme pendampingan yang lebih responsif, serta kebijakan yang konsisten berpihak pada kesejahteraan anak.
Upaya Penanggulan Berbasis Akar Penyebab Overkapasitas pada Lapas Kelas IIA di Kerobokan Bali Mahabar, Regina Victoria Rambu Ngana; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51020

Abstract

Overkapasitas pada Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali merupakan persoalan kompleks yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi warga binaan dan kemampuan institusi pemasyarakatan menyediakan ruang pembinaan yang layak. Data menunjukkan peningkatan signifikan jumlah penghuni dari tahun 2022 hingga 2025, sementara kapasitas riil lapas menurun akibat proses pembangunan blok baru yang mengharuskan pengosongan beberapa area hunian. Kondisi ini tidak hanya menciptakan kesenjangan antara kapasitas administratif dan kapasitas fungsional, tetapi juga berdampak pada efektivitas layanan pembinaan, kesehatan, keamanan, serta pemenuhan hak dasar warga binaan. Penelitian ini menelaah akar penyebab overkapasitas yang tidak semata bersumber pada aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan, tingginya tingkat penahanan pra-persidangan, serta kurang optimalnya implementasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan data resmi Lapas Kerobokan. Analisis menunjukkan bahwa upaya penanggulangan overkapasitas yang bersifat fisik dan administratif belum memadai karena tidak menyentuh faktor struktural. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan, harmonisasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan instrumen integrasi agar penanganan overkapasitas bersifat berkelanjutan.
Tindakan Union Busting Menurut Hukum Ketenagakerjaan Valerie, Athalia De; Rasji, Rasji
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51001

Abstract

Hak untuk berserikat merupakan hak fundamental pekerja yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktik ketenagakerjaan hak tersebut sering terancam oleh praktik union busting, yaitu segala bentuk tindakan pengusaha yang bertujuan melemahkan, menghambat, atau menghancurkan serikat pekerja. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap praktik union busting dalam pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menelaah norma hukum positif serta efektivitas penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif untuk melindungi kebebasan berserikat dan mengkriminalisasi tindakan union busting. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum sering tidak efektif akibat lemahnya pembuktian, tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, dan minimnya pemahaman terhadap hak berserikat. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pelaporan pidana atas praktik union busting, penyelesaian melalui bipartit dan tripartit, serta gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Selain itu, sanksi administratif perlu dioptimalkan sebagai mekanisme pencegahan dan pengawasan. Penegakan hukum yang terpadu antara jalur pidana, administratif, dan perdata menjadi kunci untuk menjamin perlindungan hak berserikat, memperkuat posisi tawar pekerja, serta menciptakan hubungan industrial yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.
Implementation of Video Tutorials on Creating Party Dress Designs to Improve Learning Outcomes of Phase E Students at SMKN 1 Baureno Idris, Najwa Kanaya; Marniati, Marniati
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50998

Abstract

This study aims to determine the application of video tutorial media on the material of designing party dresses. The quantitative descriptive method with the Classroom Action Research (CAR) approach was implemented in two cycles. The research population was all students of SMK Negeri 1 Baureno, while the research sample was 21 students of class X-1 Fashion Design. Data collection techniques used questionnaires, cognitive test results, and student psychomotor practice results. The results showed that video tutorials help students learn independently, can be repeated at any time, and present clear work steps to facilitate understanding. In addition, the use of video tutorials also increases student learning motivation and activeness because the visual presentation of the material makes the learning process more interesting and easy to follow. In conclusion, the application of video tutorial media in learning to design party dresses is effective and improves student learning outcomes.

Page 163 of 169 | Total Record : 1681

 161   162   163   164   165 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue