cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurasiah
Contact Email
riwayat@usk.ac.id
Phone
+6285360082823
Journal Mail Official
riwayat@usk.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk. Hasan Krueng Kalee, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 26143917     EISSN : 27755037     DOI : https://doi.org/10.24815/
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
The journal publishes writings on (1) History education, (2) History of Education,(3) Social Sciences Education, (4) Sociology Education, (5) Philosophy of history, (6) Historiography, (7) Humanities, and (8) Education.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 1,681 Documents
 164   165   166   167   168 
Ai, Ethics, and Law: Who is Responsible? Martinelli, Imelda; Limmartin, Tesalonika Valerie; Daya, Priscilla Angelia; Safrico, Hierico Misael; Patricia, Meilody
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50498

Abstract

In Indonesian law, only humans and legal entities are recognized as legal subjects. The development of AI capable of independent thought and action raises new issues when its actions cause harm, because AI is not yet recognized as a legal subject. As a result, civil liability for AI actions remains unclear and creates a legal vacuum. This study aims to analyze the relationship between AI, ethics, and law in the context of liability for actions generated by artificial intelligence systems. The research method is normative with a comparative approach, comparing legal policies in several countries that have begun to formulate a legal framework for AI, such as the European Union, the United States, Japan, and South Korea. The results of the study show that Indonesia needs to immediately establish specific regulations governing the legal status and responsibility of AI in the realm of civil law. This law is expected to provide legal certainty, protect the rights of the people, and create a balance between technological progress and the principles of legal justice
Simbol Tujuh Ajaran Moral Masyarakat Wolio Keraton Buton: Kearifan Lokal sebagai Cerminan Pancasila Jasrudin, Jasrudin; Sopiandy, Dede; Hariyadi, Slamet; Ramly, Amisbah; Bambang Murdiansyah, Eko; Rahmat, Alibin
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50009

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis nilai di era globalisasi yang berimplikasi pada melemahnya solidaritas dan kesadaran kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara sering dipahami sebatas dokumen formal, padahal nilai-nilainya telah lama hidup dalam kearifan lokal Nusantara. Salah satu contohnya adalah simbol tujuh ajaran moral masyarakat Wolio yang tersimpan di Keraton Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan antara ajaran moral Wolio dengan sila-sila Pancasila, serta menggali relevansinya bagi penguatan identitas kebangsaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografis. Data diperoleh melalui observasi langsung di Keraton Buton, dokumentasi simbol ajaran moral, wawancara dengan tokoh adat dan pengelola keraton, serta studi literatur. Analisis dilakukan melalui reduksi data, interpretasi makna sosial- budaya, dan pemetaan nilai Wolio dengan sila Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh ajaran moral Wolio: po ma maasiaka, po pia piara, po angka angkataka, po mae-maeaaka, po binci-bincika kuli, man arafah nafsahu wakad arafah rabbahu, dan bolimo karo somanamo lipu memiliki kesesuaian yang kuat dengan sila-sila Pancasila. Nilai kasih sayang, kepedulian, penghormatan, keadilan, religiusitas, dan patriotisme yang terkandung di dalamnya menegaskan bahwa Pancasila berakar dari budaya lokal. Kesimpulan penelitian ini adalah simbol tujuh ajaran moral Wolio berfungsi tidak hanya sebagai artefak budaya, tetapi juga sebagai cerminan nilai Pancasila yang relevan untuk memperkuat kesadaran kebangsaan. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal serta pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan identitas nasional.
Perempuan sebagai Pahlawan: Rekonstruksi Peran dan Pemetaan Digital Pahlawan Perempuan Indonesia Bashori, Muzakki; Safitri, Rahma Danisa Eka; Witasari, Nina; Samsudin, Aji; Cahyono, Rizki Aldi; Rohman, Muhammad Mujibur
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50974

Abstract

Hingga 2025, pahlawan perempuan di Indonesia masih kurang dari 9% dari total pahlawan nasional, menunjukkan adanya bias yang menekankan peran maskulin, seperti keterlibatan dalam pertempuran fisik. Padahal, perempuan Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan melalui jalur lain, termasuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, diplomasi, dan gerakan sosial yang juga berdampak luas. Ketimpangan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memperluas pemahaman publik mengenai peran perempuan dalam sejarah bangsa. Penelitian ini bertujuan memetakan pahlawan perempuan secara digital, memperluas akses publik terhadap informasi kontribusi mereka, serta mengidentifikasi tokoh-tokoh yang belum mendapatkan pengakuan resmi. Metode penelitian menggabungkan pendekatan sejarah yaitu dimulai dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan Multimedia Development Life Cycle (MDLC) untuk mengembangkan peta digital interaktif berdasarkan wilayah asal dan bentuk kontribusi. Hasil penelitian berupa narasi sejarah deskriptif dan produk digital edukatif yang diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi sejarah, tetapi juga memperluas apresiasi publik dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan pengakuan atas jasa pahlawan perempuan.
Evaluation of Chicken Eggshell Biocoagulant Application in Domestic Wastewater Treatment Dellarosa, Luvy; Andhini, Marliza; Ratnawati, Beata; Tunggadewi, Andini Tribuana; Pramitadevi, Yudith Vega; Suri, Wiranda Intan; Jannah, Nurul; Hidiya, Miesriany; Wahdi, Emil; Prasetya, Dimas Ardi; Saputra, Septian Fauzi Dwi; Budiharto, Ivone Wulandari
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50969

Abstract

The increasing population in Bogor City, especially in the Tanah Baru area, leads to an increase in the volume of domestic wastewater and municipal waste such as chicken eggshells. Chicken eggshells have the potential to be used as an environmentally friendly biocoagulant to reduce pollutant load, but their effectiveness on domestic wastewater still needs to be studied. This study aims to analyze the effect of adding chicken eggshell biocoagulant on changes in pH, TDS, and conductivity parameters of domestic wastewater and compare it with the conventional coagulant polyaluminum chloride (PAC). The methods used include preparing chicken eggshell powder through washing, drying, grinding, sieving, and chemical activation, then applying it to wastewater samples at a dosage of 50 g/500 mL and comparing it with PAC at a dosage of 1 mL/500 mL using the jar test. The results show that adding chicken eggshell biocoagulant did not significantly reduce pollutant load, even causing an increase in TDS and conductivity, while PAC was able to improve wastewater quality with much lower increases in TDS and conductivity, and the pH remained within the quality standard range. These findings indicate that chemically, chicken eggshells are more suitable for use as an adsorbent or support material in coagulation systems than as the primary coagulant in domestic wastewater treatment.
Integrasi Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Teks Eksposisi untuk Mendukung Pendidikan Ekonomi Hijau di Sekolah Menengah Pertama Partawan, I Komang Sugi; Darmayanti, Ida Ayu Made; Meirawati, Desak Ketut
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50956

Abstract

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan mengidentifikasi peran kearifan lokal dalam pembelajaran teks eksposisi Bahasa Indonesia serta mengembangkan strategi pengajaran yang mengintegrasikan kearifan lokal dan ekonomi hijau guna membentuk kesadaran ekologis peserta didik di SMP. Penelitian dilakukan di Bali, dengan subjek penelitian guru dan siswa, serta menggunakan teknik triangulasi data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi perangkat ajar dan kebijakan sekolah. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaa secara bertahap melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal yang mengandung nilai ekologis dalam pembelajaran teks eksposisi berpotensi meningkatkan kesadaran ekologis siswa dan mendukung prinsip ekonomi hijau. Produk penelitian meliputi modul pembelajaran, pedoman pengajaran berbasis kearifan lokal dan ekonomi hijau, serta laporan implementasi pembelajaran yang dapat diterapkan di SMP. Penelitian ini juga menghasilkan publikasi ilmiah yang membahas integrasi kearifan lokal dalam pendidikan ekonomi hijau dan literasi lingkungan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan materi dan strategi pembelajaran yang berkelanjutan serta membentuk karakter siswa yang peduli terhadap pelestarian alam.
Fragmentasi Hukum dalam Pengaturan Perizinan Pertambangan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Pemohon IUP melalui Sistem Minerba One Data Indonesia Giovanni, Yohanes Jeriko; Sitabuana, Tundjung Herning
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50856

Abstract

Fragmentasi hukum dalam pengaturan perizinan pertambangan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan perizinan melalui Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). Studi ini menganalisis bentuk-bentuk fragmentasi hukum yang muncul pada berbagai tingkat regulasimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, PP Nomor 96 Tahun 2021, hingga Keputusan Menteri ESDM Nomor 297.K/MB.01/MEM.B/2023serta dampaknya terhadap kepastian hukum pemohon Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa disharmonisasi norma, ketidaksinkronan persyaratan administratif, tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah, serta divergensi antara dokumen hukum dan database MODI telah menciptakan hambatan struktural dalam proses perizinan. Pemohon seringkali menghadapi situasi di mana permohonan tidak diproses atau tertunda akibat adanya perbedaan standar verifikasi, keterbatasan integrasi data, serta persyaratan teknis tambahan yang tidak sejalan dengan norma yang lebih tinggi. Ketidakmampuan MODI untuk mengeksekusi putusan PTUN tertentu karena persyaratan amar yang ditentukan secara sepihak dalam Keputusan Menteri dan juga memperlihatkan bentuk fragmentasi remedial yang mengurangi perlindungan hukum pemohon. Penelitian ini menegaskan bahwa fragmentasi hukum tidak hanya mengganggu efektivitas sistem digital perizinan, tetapi juga menurunkan kepastian hukum dan kepercayaan pelaku usaha terhadap tata kelola pertambangan. Harmonisasi regulasi dan penyederhanaan prosedur menjadi langkah mendesak untuk memastikan bahwa digitalisasi perizinan benar-benar menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Hak Khusus Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Latifa, Nur Alia; Hutabarat, Rugun Romaida
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50851

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak khusus narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan di Indonesia melalui pendekatan hukum normatif komparasi. Tujuan utama adalah untuk menganalisis norma hukum yang mengatur hak-hak khusus bagi narapidana hamil, seperti hak kesehatan, perawatan prenatal, dan perlindungan dari diskriminasi, serta membandingkannya dengan standar internasional dan praktik di yurisdiksi lain khususnya Inggris dan Jerman. Metode penelitian menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dari undang-undang nasional misalnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, konvensi internasional seperti Konvensi Hak-Hak Perempuan (CEDAW), serta literatur hukum dan putusan pengadilan, diikuti dengan interpretasi hukum untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia mengakui hak-hak dasar narapidana hamil, implementasinya masih terbatas dibandingkan dengan standar internasional, terutama dalam hal akses layanan kesehatan reproduksi dan rehabilitasi. Kesimpulan menekankan perlunya reformasi hukum dan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak narapidana hamil, guna memastikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia.
Urgensi Pembiayaan Pengobatan dalam Pemenuhan Pemulihan Kerugian Konsumen Korban Produk Obat Sirup yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Yohen, Samantha Maria; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50850

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembiayaan pengobatan dalam pemenuhan pemulihan kerugian konsumen korban produk obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut (Acute Kidney Injury/AKI) di Indonesia. Kasus keracunan massal akibat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup anak telah menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius, termasuk kerusakan ginjal permanen, kebutuhan terapi dialisis jangka panjang, dan tingginya angka kematian. Beban biaya perawatan yang meliputi perawatan darurat, rawat inap intensif, terapi lanjutan, serta rehabilitasi medis dan psikologis memerlukan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman pelaku, melainkan melalui pemenuhan biaya pengobatan sebagai hak fundamental korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis efektivitas mekanisme restitusi sebagai instrumen pemulihan dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan implementasi di lapangan, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN.Tng yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengobatan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme restitusi dan pembentukan skema dana kompensasi nasional untuk menjamin kepastian pemulihan, serta mendorong penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada kebutuhan korban secara komprehensif.
Analisis Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan kepada Pelaku dan Anak Korban (Studi Putusan Putusan Nomor 206/PID.SUS/2025/PN KAG) Liberty, Gavriel; Firmansyah, Hery
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50826

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan Restorative Justice dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 206/Pid.Sus/2025/PN Kag. Terdakwa M. Romi Rinaldi bin Haril Edward terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena melakukan hubungan dengan anak di bawah umur yang menyebabkan kehamilan. Meskipun ancaman pidananya berat, hakim menjatuhkan pidana bersyarat setelah mempertimbangkan adanya perdamaian dan rencana pernikahan antara terdakwa dan korban. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menemukan bahwa pengadilan telah menerapkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dengan menekankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan korban. Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari retributif menuju pemulihan (restorative), serta menjadi contoh nyata penerapan keadilan yang humanis dalam perkara perlindungan anak.
Hak Konsumen untuk Mendapatkan Informasi dan Keamanan Produk atas Beredarnya Skincare Tanpa Izin Edar Desi, Desi; Kurnia, Ida
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50820

Abstract

Peredaran skincare tanpa izin edar kini semakin mudah ditemukan, terutama di media sosial. Banyak konsumen yang tergiur oleh klaim hasil cepat dan harga murah tanpa menyadari risiko dibaliknya. Padahal hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan keamanan dari produk yang telah digunakan telah diatur dalam hukum indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana hak tersebut benarbenar terpenuhi dalam kasus penggunaan skincare ilegal. Hasil penelitian ini menunjukan kurangnya literasi konsumen, lemahnya pengawasan digital, dan serta maraknya pelaku usaha yang mengabaikan apa saja hak dan kewajiban pelaku usaha serta hak dan kewajiban konsumen.Kata kunci: Hak konsumen, Izin Edar, Keamanan Produk

Page 166 of 169 | Total Record : 1681

 164   165   166   167   168 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): January, Inproggress.... Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings learning Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education Vol 7, No 3 (2024): July, Educational and Social Issue Vol 7, No 2 (2024): April, The Election and Political History Vol 7, No 1 (2024): Januari, History of Education, and Social Science Vol 6, No 4 (2023): Educational, Historical Studies and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law Vol 6, No 1 (2023): Economic History, Education Media, and Humanities Vol 5, No 2 (2022): Agustus 2022, History, Learning Strategy, Economic History and Social Knowledge Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media Vol 4, No 2 (2021): Agustus 2021, Local Wisdom and Learning During COVID-19 Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Agustus, 2020, History of Education, Humanities and Culture Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities Vol 2, No 2 (2019): Agustus, 2019, Customs, Culture and Development research Vol 2, No 1 (2019): Februari, 2019, Educatio, History and Sociology Vol 1, No 2 (2018): Agustus, 2018, Cultural Heritage, Theology, Handover of Culture Vol 1, No 1 (2018): Februari, 2018, Correlation Research, Model Application and Pure History More Issue