cover
Contact Name
Intan Nurkumalawati
Contact Email
journaljaidpoltekim@gmail.com
Phone
+62217540121
Journal Mail Official
journaljaidpoltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Administration and International Development
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : -     EISSN : 28087135     DOI : https://doi.org/10.52617/jaid
JAID: Journal of Administration and International Development is an national journal published by Immigration Administration Study Program, Immigration Polytechnic, Indonesia. It covers all areas of migration studies. Its global readership includes migration studies public administration, international relation, international development, sustainable development goals, human rights issues, and remittance. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Articles 72 Documents
MEMBANGUN LAYANAN IMIGRASI YANG BERINTEGRITAS: ANALISIS LITERATUR TENTANG ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT: BUILDING IMMIGRATION SERVICES WITH INTEGRITY: AN ANALYSIS OF THE LITERATURE ON PUBLIC SERVICE ETHICS AND PUBLIC SATISFACTION Yahya, Muhammad Ilham; Purnomo, Agung Sulistyo; Maulidia, Hanifa
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.708

Abstract

Abstrac Public service ethics plays an important role in improving the quality of immigration services in Indonesia. This study aims to analyze the relationship between the application of service ethics and the level of satisfaction of immigration service applicants. Using a literature study method with a qualitative approach, data was collected from various scientific sources. The results of the analysis show that each of the principles of fairness, transparency, accountability, and empathy contribute significantly to increasing public satisfaction. Although technology based innovations have been implemented, the ethical behaviour of employees remains a key factor in shaping the service experience. The main barriers to ethics implementation include rigid bureaucratic culture and weak public oversight. Therefore, strengthening regulations, ethics based training and community engagement are important strategies in building immigration services with integrity. Keywords: Public Service Ethics, Applicant Satisfaction, Immigration Services, Bureaucratic Reform, Good Governance Abstrak Etika pelayanan publik memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan etika pelayanan dan tingkat kepuasan pemohon layanan imigrasi. Menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan empati berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Meskipun inovasi berbasis teknologi telah diterapkan, perilaku etis pegawai tetap menjadi faktor kunci dalam membentuk pengalaman layanan. Hambatan utama dalam implementasi etika diantaranya budaya birokrasi yang kaku dan lemahnya pengawasan publik. oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan berbasis etika, dan pelibatan masyarakat menjadi strategi penting dalam membangun layanan imigrasi yang berintegritas. Kata Kunci: Etika Pelayanan Publik, Kepuasan Pemohon, Layanan Keimigrasian, Reformasi Birokrasi, Good Governance
IMPLEMENTASI IMMIGRATION LOUNGE KANTOR IMIGRASI KELAS I DALAM MENINGKAKAN KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN PASPOR RI: IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION LOUNGE AT CLASS I IMMIGRATION OFFICE IN IMPROVING THE QUALITY OF INDONESIAN PASSPORT ISSUANCE SERVICES Andini, Fasya Davina; Mulyawan, Budy; Jannah, Rahmawati Nurul
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.709

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Immigration Lounge pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Paspor Republik Indonesia. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh adanya permasalahan dalam aspek pelayanan keimigrasian, seperti inkonsistensi dalam prosedur layanan, keterbatasan sarana dan prasarana seperti mesin cetak paspor, serta kurangnya dukungan teknologi berupa server yang optimal. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan paspor kurang efisien dan tidak maksimal dalam memenuhi ekspektasi masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Immi Lounge mampu berperan dalam memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, dan studi dokumentasi internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Immi Lounge di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi telah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari meningkatnya tingkat kepuasan pemohon paspor dan efisiensi proses layanan. Namun, masih terdapat hambatan signifikan, seperti ketiadaan mesin cetak paspor di lokasi Immi Lounge, keterbatasan sumber daya manusia, tidak tersedianya server independen, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Dengan demikian, dibutuhkan komitmen dan langkah strategis dari Kantor Imigrasi dan instansi terkait untuk melakukan pembenahan, seperti peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penyediaan peralatan cetak paspor yang memadai, serta pelatihan SDM yang berkelanjutan. Harapannya, Immigration Lounge dapat berfungsi secara maksimal sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan keimigrasian yang berkualitas, cepat, dan profesional.
ANALISIS TRANSPARANSI PROSES PERMOHONAN PASPOR DALAM M-PASPOR DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE BAGI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI: TRANSPARENCY ANALYSIS OF THE PASSPORT APPLICATION PROCESS IN M-PASSPORT BY IMPLEMENTING GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES FOR THE DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION Siagian, Imelda Maria; Jannah, Rahmawati Nurul; Febrianto, Arief
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.710

Abstract

Penelitian ini membahas transparansi dalam pelayanan publik melalui penerapan aplikasi M-Paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Meskipun aplikasi ini telah menjadi langkah maju dalam mendukung prinsip good governance, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Selain itu, aplikasi M-Paspor belum menyediakan fitur pelacakan proses permohonan paspor secara real-time, yang menyebabkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan imigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengembangan fitur pelacakan dan notifikasi otomatis dalam aplikasi guna meningkatkan transparansi, efisiensi birokrasi, serta kepuasan publik secara keseluruhan. Peningkatan ini juga mendukung upaya reformasi birokrasi digital yang tengah dilakukan oleh pemerintah.
TRANSFORMASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM ERA DIGITAL: STUDI KASUS SISTEM E-VISA DI INDONESIA: TRANSFORMATION OF IMMIGRATION POLICY IN THE DIGITAL ERA: A CASE STUDY OF THE E-VISA SYSTEM IN INDONESIA Mas’adi, Daffa Raihan Arya; Bawono, Sri Kuncoro; Ryanindityo, Mochammad
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.713

Abstract

Abstract. : Digital transformation in immigration policy is the main focus in increasing the efficiency and transparency of public services in Indonesia. One significant innovation is the implementation of the e-Visa system, which allows applicants to apply for visas online without the need for face-to-face interaction. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze the implementation of the e-Visa system in Indonesia. Data was collected through literature studies, analysis of official documents, as well as in-depth interviews with immigration officials and e-Visa service users. The analysis was carried out thematically to identify the benefits, challenges and impacts of digitalization on immigration, tourism and investment. The research results show that e-Visa is able to speed up the administration process, increase tourism competitiveness, and reduce complex bureaucracy. However, the main challenges include issues of data security, technological infrastructure readiness, and community digital literacy. To optimize the implementation of e-Visa, strong regulations are needed, improving cyber security systems, as well as collaboration between the government and the private sector in providing digital infrastructure. Keywords: e-Visa, Immigration Digitalization, Policy Transformation, Public Services, Data Security, E-Government, Case Studies Abstrak. Transformasi digital dalam kebijakan keimigrasian menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di Indonesia. Salah satu inovasi signifikan adalah implementasi sistem e-Visa, yang memungkinkan pemohon mengajukan visa secara daring tanpa perlu interaksi tatap muka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem e-Visa di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi dan pengguna layanan e-Visa. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta dampak digitalisasi terhadap keimigrasian, pariwisata, dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Visa mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan daya saing pariwisata, serta mengurangi birokrasi yang kompleks. Namun, tantangan utama meliputi isu keamanan data, kesiapan infrastruktur teknologi, serta literasi digital masyarakat. Untuk mengoptimalkan implementasi e-Visa, diperlukan regulasi yang kuat, peningkatan sistem keamanan siber, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur digital. Kata Kunci: e-Visa, Digitalisasi Keimigrasian, Transformasi Kebijakan, Layanan Publik, Keamanan Data, E-Government, Studi Kasus
ANALISIS HUMAN SECURITY: PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK GAJI PEKERJA MIGRAN PROSEDURAL DAN NONPROSEDURAL: HUMAN SECURITY ANALYSIS: THE COLLABORATIVE ROLE OF UPT P2TK DISNAKERTRANS EAST JAVA WITH THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN TACKLING VIOLATIONS OF SALARY RIGHTS OF PROCEDURAL A Annafiurrahman, Annafiurrahman; Moh. Fathoni Hakim
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.719

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran kolaboratif antara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani pelanggaran hak gaji terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang ditempatkan secara prosedural maupun nonprosedural. Permasalahan yang dihadapi meliputi tidak dibayarnya upah, pemotongan sepihak, hingga kerja paksa tanpa kompensasi, yang merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dan ancaman terhadap kesejahteraan PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK berperan sebagai simpul pelaporan awal, yang kemudian mengoordinasikan penanganan dengan BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam kasus lintas negara. Kasus PMI prosedural lebih mudah ditangani karena adanya jalur diplomatik dan data yang lengkap, sedangkan kasus nonprosedural mengalami hambatan signifikan terkait dokumen dan yurisdiksi. Studi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antarlembaga berkontribusi terhadap upaya diplomasi perlindungan warga negara dan menekankan pentingnya penguatan tata kelola migrasi berbasis data, pencegahan jalur ilegal, serta peningkatan kapasitas institusi daerah dalam sistem perlindungan nasional yang responsif. Kata kunci: Pekerja Migran, UPT P2TK, Pelanggaran Gaji, Penempatan Nonprosedural, Hubungan Internasional, Perlindungan Negara.
PENERAPAN TEORI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM PELAYANAN KEIMIGRASIAN BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) ASAL CHINA DI INDONESIA: APPLICATION OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION THEORY IN IMMIGRATION SERVICES FOR CHINESE FOREIGN NATIONALS IN INDONESIA Pratama, Wili; Wirdhiningsih, Virra; Maulidia, Hanifa
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.726

Abstract

Globalisasi telah meningkatkan intensitas interaksi lintas budaya, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti keimigrasian. Indonesia, sebagai negara tujuan mobilitas internasional, mencatat peningkatan signifikan jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) asal China, yang pada Maret 2025 mencapai 131.155 orang, dengan 83.079 visa diterbitkan. Kondisi ini menuntut respons pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai budaya pengguna layanan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji peran teori komunikasi lintas budaya dalam meningkatkan efektivitas pelayanan keimigrasian terhadap komunitas berbahasa Mandarin. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur, artikel ini menganalisis dimensi-dimensi budaya seperti hierarki sosial, kolektivisme, serta preferensi jangka panjang yang lazim pada masyarakat China, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pola komunikasi serta ekspektasi mereka dalam proses pelayanan visa. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan dalam mengakomodasi perbedaan budaya dapat berdampak pada ketidakpuasan pengguna, sementara adaptasi komunikasi yang sesuai mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan terhadap institusi imigrasi. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip komunikasi lintas budaya menjadi strategi penting dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang inklusif dan profesional. Kata Kunci: Pelayanan Keimigrasian, Budaya WNA China, Komunikasi Lintas Budaya
EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI UDARA: KAJIAN LITERATUR: IMMIGRATION INSPECTION AT INDONESIAN AIRPORT CHECKPOINTS: A LITERATURE-BASED EVALUATION Taradong, Andre Mellanio; Purnomo, Agung Sulistyo; Nurkumalawati, Intan
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.736

Abstract

Abstrak. Pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara merupakan instrumen vital dalam menjaga kedaulatan negara dan mengendalikan perlintasan orang lintas batas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi pusat arus keluar masuk internasional, optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian menjadi hal yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI udara Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga resmi, serta hasil studi akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka regulatif pelaksanaan pemeriksaan telah tersedia secara memadai, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural, teknologis, dan kelembagaan. Permasalahan mencakup belum optimalnya pendekatan pemeriksaan berbasis risiko, ketimpangan infrastruktur antarbandara, dan rendahnya integrasi data antarlembaga. Di sisi lain, efektivitas pemeriksaan juga dipengaruhi oleh kompetensi petugas, kualitas pelayanan publik, serta sistem evaluasi internal yang belum konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan SDM, pembaruan teknologi informasi, serta penyeragaman standar pelayanan di seluruh TPI udara. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual untuk pengembangan kebijakan dan perbaikan tata kelola keimigrasian di Indonesia. Kata Kunci: Pemeriksaan Keimigrasian, TPI udara, Efektivitas Pelayanan
UPAYA UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM PELINDUNGAN HUMAN SECURITY POST-MORTEM BAGI PMI NON-PROSEDURAL: STUDI KASUS PENANGANAN JENAZAH PMI DI JEPANG TAHUN 2024: EFFORTS BY THE EAST JAVA UPT P2TK IN POST-MORTEM HUMAN SECURITY PROTECTION FOR NON-PROCEDURAL PMI: CASE STUDY ON THE HANDLING OF PMI DEATHS IN JAPAN IN 2024 Sabil, Rafil Ibnu; Moh. Fathoni Hakim
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.757

Abstract

This research explores the efforts of UPT P2TK East Java in providing Human Security Post-Mortem protection for undocumented Indonesian Migrant Workers (PMI) who died in Japan in 2024. The rising number of non-procedural PMI working illegally abroad presents significant challenges, particularly when they pass away in destination countries—raising complex issues of post-mortem rights and dignity. This study focuses on a case involving the repatriation of a deceased undocumented PMI from East Java who had overstayed in Japan, analyzing how UPT P2TK facilitated the return of the body, managed administrative procedures, and supported the victim’s family. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through document analysis, interviews, and literature review. The concept of Human Security Post-Mortem serves as the analytical framework to evaluate the state’s role, through UPT P2TK, in ensuring the protection of human dignity after death, especially in the context of irregular migration. The findings indicate that UPT P2TK played a significant role in body identification, document processing, and inter-agency coordination. However, challenges remain, particularly regarding the absence of specific regulations and limited emergency funding. This study underlines the urgent need to develop a more structured and responsive post-mortem protection system to fully uphold human security—extending not only during life but also beyond death. Keywords: UPT P2TK, Human Security, Post-Mortem, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural, Corpses
PERAN STRATEGIS ATASE PERHUBUNGAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA (KJRI) JEDDAH DALAM IMPLEMENTASI KERJASAMA TRANSPORTASI DAN LOGISTIK INDONESIA – ARAB SAUDI DALAM KONTEKS MoU BILLATERAL: THE STRATEGIC ROLE OF THE TRANSPORTATION ATTACHE AT THE CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (KJRI) IN JEDDAH IN THE IMPLEMENTATION OF INDONESIA–SAUDI ARABIA TRANSPORTATION AND LOGISTICS COOPERATION WITHIN THE CONTEXT OF A BILATERAL MOU Madalia Faza; Zaky Ismail
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.760

Abstract

Dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas jemaah haji dan umrah serta peningkatan hubungan perdagangan kedua negara, kerja sama dalam bidang transportasi dan logistik antara Indonesia dan Arab Saudi terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Atase Perhubungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dalam pelaksanaan kerja sama transportasi dan logistik Indonesia–Arab Saudi, mengidentifikasi masalah teknis dan diplomatik, dan menjelaskan bagaimana peran ini penting untuk memastikan implementasi kesepakatan kerja sama yang dituangkan dalam berbagai nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara. Metode kualitatif deskriptif digunakan, dan data dikumpulkan melalui observasi langsung selama magang, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Atase Perhubungan berpartisipasi secara aktif dalam koordinasi teknis penerbangan haji dengan Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, pengawasan transportasi darat dengan perusahaan lokal Arab Saudi, dan memfasilitasi pengakuan sertifikasi pelaut Indonesia berdasarkan standar STCW. Namun, kerja sama ini masih menghadapi masalah seperti slot penerbangan yang terbatas, kemacetan lalu lintas selama musim haji, dan kualitas armada transportasi darat yang dimiliki Garuda Indonesia. Secara keseluruhan, kerja sama ini telah terbukti cukup berhasil dalam memastikan bahwa ibadah haji dan umrah berlangsung dengan lancar, memberikan kesempatan kerja bagi pelaut Indonesia, dan memperpendek rantai pasokan logistik bilateral. Peran Atase Perhubungan menunjukkan betapa pentingnya diplomasi teknis untuk menjalankan diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri.
ANALISIS TUMPANG TINDIH REGULASI DALAM PENETAPAN AREA KEWENANGAN IMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: ANALYSIS FOR THE OVERLAPPING REGULATIONS IN DETERMINING IMMIGRATION AUTHORITY AREAS IN INDONESIA BORDERS Parulian, Sandy Christian; Ryanindityo, Mochamad; Widayat, Wisnu
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.762

Abstract

The management of immigration authority in Indonesia's border areas faces significant challenges due to overlapping regulations among government agencies, which undermines the effectiveness of surveillance and law enforcement. The urgency of this issue lies in the need for integrated policies to safeguard national sovereignty and security. This study aims to analyze the causes, impacts, and potential solutions to regulatory overlaps in defining immigration jurisdiction in border regions. A qualitative research method was employed, using a case study approach involving in-depth interviews with key informants, document analysis, and thematic analysis based on Edwards III’s policy implementation theory. The findings reveal regulatory disharmony, weak institutional coordination, and limited resources that hinder the effective implementation of immigration policies. This study contributes to the literature on border governance by emphasizing the necessity for regulatory harmonization and cross-sectoral synergy. It concludes that responsive and adaptive policy reform is essential to strengthen Indonesia’s national immigration system. Future research is recommended to broaden the geographical scope and apply a multidisciplinary approach to capture the complexity of border governance more comprehensively.