cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 153 Documents
 12   13   14   15   16 
Search results for , issue "Vol 3 No 5 (2025): 2025" : 153 Documents clear
Tinjauan Yuridis Mengenai Ganti Rugi Atas Tanah Bersertipikat Yang Belum Dilakukan Peralihan Hak : Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps Ni Nyoman Tri Devita Suari; Dewa Ayu Putri Sukadana; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2355

Abstract

Putusan PN Denpasar Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dps. menunjukkan bagaimana permasalahan pengadaan tanah publik dapat memicu sengketa ganti rugi akibat ketidakkonsistenan data kepemilikan properti, yang menjadi pendorong penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta isu hukum yang dipertimbangkan hakim ketika menangani pihak-pihak yang tidak tercantum dalam daftar nominatif. Penelitian ini mengkaji dokumen hukum penting, termasuk peraturan dan putusan pengadilan, dengan memakai metode penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan mekanisme pengadaan tanah telah diatur secara jelas melewati tahapan merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, menyerahkan hasil, di mana ganti rugi hanya dapat diberikan kepada pihak yang sah secara hukum dan terdaftar dalam daftar nominatif. Dalam perkara tersebut, hakim menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah dengan sertipikat sah, sehingga tidak berhak menerima ganti rugi. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, validitas administrasi pertanahan, dan perlindungan hak masyarakat melalui sertifikasi tanah
Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI) Gayatri, Annisa Zerlina Cindy; Sari, Nuzulia Kumala; Halif, Halif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2361

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang status Artificial Intelligence (AI) dalam UU No. 28 Tahun 2014. Peneltian ini bertujuan untuk menentukan status hukum dan tanggungjawab AI. Ketika AI mengambil karya berlisensi kemudian memodifikasi karya tersebut dan menghasilkan karya baru tanpa adanya campur tangan manusia, maka menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta yang karyanya diambil oleh AI. Ketika pemilik hak cipta akan mengajukan gugatan maka kepada siapa dia harus menggugat karena AI disini bertindak dengan sendirinya. Selain itu, karya yang dihasilkan murni oleh AI status hukumnya belum jelas sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa AI hanyalah alat dan bukan subjek hukum. Regulasi di Indonesia masih lemah terhadap AI praktik data scraping dan penggunaan karya berhak cipta sebagai training data, UU Hak Cipta bahkan regulasi Indonesia belum sama sekali mengatur tentang AI. Selain itu, aturan tentang status karya AI masih belum diatur dalam regulasi apakah karya tersebut menjadi domain publik atau diberi lisensi khsuus. Atas kekosongan hukum di atas, tentu menimbulkan celah hukum dan keresahan di masyarakat sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan masih belum tercapai
Hubungan Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Agresif Pada Siswa di SMP Negeri 2 Panyabungan Sutan Pandapotan Lubis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2362

Abstract

Kekerasan Penelitian bertujuan melihat pengaruh lingkungan keluarga terhadap munculnya perilaku agresif siswa SMP Negeri 2 Panyabungan. Sampel dalam penelitian adalah siswa yang memiliki perilaku agresif dan bersekolah di SMP Negeri 2 Panyabungan berjumlah 60 orang. emiliki perilaku agresif dan bersekolah di SMP Negeri 2 Panyabungan berjumlah 60 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Hasil penelitian menggunakan teknik korelasi product moment (????????????) 0, 148 dengan p=0,000. Sebaliknya semakin rendah lingkungan keluarga, maka semakin rendah perilaku agresifnya.. Sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui pengaruh lingkungan keluarga tergolong tinggi dengan nilai mean hipotetik sebesar 77,5 dan mean empiriknya sebesar 101.48. Selanjutnya perilaku agresif dapat disimpulkan memperoleh hasil tinggi dengan nilai hipotetik sebesar 75 dan nilai empiriknya sebesar 106.83). Lingkungan keluarga berkontribusi sebesar 22% terhadap munculnya perilaku agresif
Mengapa ASEAN Perlu Memperkuat Mekanisme Pengawasan Pekerja Migran Ezra Valentino Gibran Haryanto Putra; Komang Satria Wibawa Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2363

Abstract

Pekerja migran merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi kawasan ASEAN melalui kontribusi remitansi dan peran mereka di sektor domestik, manufaktur, maupun agrikultur. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai permasalahan, terutama diskriminasi, jam kerja panjang, gaji yang tidak dibayar, penyitaan dokumen, hingga kesulitan mengakses mekanisme hukum. Instrumen hukum yang ada, baik internasional seperti Konvensi ILO maupun regional seperti ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2017), masih bersifat lemah karena tidak mengikat dan tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional dan regional, serta data empiris terkait kontribusi dan kerentanan pekerja migran. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi pekerja migran dengan perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, ASEAN perlu memperkuat mekanisme pengawasan pekerja migran agar sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional, menjamin keadilan sosial, serta mendukung integrasi ekonomi kawasan
Menguak Konflik Hukum: Regulasi Hak Milik dengan Penguasaan Lahan Sempadan di Kawasan Danau Limboto Salman Farishi; Nirwan Junus; Dolot Alhasni Bakung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2364

Abstract

Penetapan garis sempadan danau sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem perairan seringkali berbenturan dengan kepentingan pemilik lahan yang telah mengantongi sertifikat hak milik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 di kawasan sempadan Danau Limboto, khususnya terkait pengaruh regulasi tersebut terhadap hak atas tanah bersertifikat, pembatasan pemanfaatan lahan, larangan penerbitan sertifikat baru, serta ketidakpastian mekanisme ganti rugi. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dengan mengombinasikan data primer melalui wawancara mendalam terhadap aparat kelurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat terdampak dan data sekunder berupa dokumen peraturan, kebijakan, serta literatur hukum pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak milik yang diterbitkan sebelum penetapan garis sempadan tetap diakui secara hukum, pemilik lahan mengalami pembatasan ketat dalam pemanfaatan tanah, yang memicu konflik sosial dan hambatan administratif. Selain itu, implementasi regulasi dihadapkan pada tantangan berupa ketidaksinkronan data spasial dan ketiadaan mekanisme kompensasi yang jelas dan adil. Temuan ini mengindikasikan perlunya harmonisasi kebijakan antarsektor, sosialisasi yang lebih masif, penegakan hukum yang proporsional, serta penyusunan skema ganti rugi yang transparan dan partisipatif guna menyeimbangkan kepentingan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak kepemilikan tanah.
Pendidikan Inklusif: Studi Penegasan Status Anak Binaan Sebagai Anak Berkebutuhan Khusus Syahezi Syam; Herry Fernandes Butar Butar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2365

Abstract

Penelitian ini bertujuan menegaskan status Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai bagian dari Anak Berkebutuhan Khusus dalam perspektif pendidikan inklusif. Latar belakangnya berangkat dari fakta bahwa Anak Binaan sering mengalami kerentanan berlapis meliputi faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan kultural yang menghambat akses dan partisipasi pendidikan mereka. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur mendalam terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dokumen organisasi internasional, serta kajian akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional belum secara eksplisit memasukkan Anak Binaan sebagai ABK, secara substantif mereka memenuhi karakteristik yang sejalan dengan definisi internasional. LPKA di berbagai daerah di Indonesia telah mengadopsi pendidikan sesuai standar inklusif meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini merekomendasikan pengakuan formal Anak Binaan sebagai ABK dalam kebijakan pendidikan untuk memastikan pemenuhan hak belajar yang setara, adaptif, dan transformatif demi mendukung rehabilitasi serta reintegrasi sosial mereka.
Perlindungan Hukum Terhadap Upah Karyawan PMI Kabupaten Lebak Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Safari, Safari; Robby Nurtresna; Mabsuti, Mabsuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2368

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian penerapan sistem pengupahan di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lebak dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan upah karyawan PMI Kabupaten Lebak serta meninjau perlindungan hukumnya berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris, menggabungkan kajian dokumen hukum dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengupahan di PMI Kabupaten Lebak masih jauh di bawah standar upah minimum dan belum memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran hukum, serta belum adanya kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat konsep tentang pentingnya perlindungan hukum fungsional, ekonomi, sosial, dan teknis bagi pekerja. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sehingga diperlukan pengawasan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya reformasi kelembagaan dan penguatan regulasi ketenagakerjaan di sektor organisasi sosial
Strategi Pemasaran Sandal Hotel pada Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Vikri, Vikri; Budi Priyatmono; Ali Muhammad; Umar Anwar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2369

Abstract

Lapas Padang membina kemandirian narapidana melalui produksi sandal hotel, namun penjualannya rendah karena lemahnya pemasaran, minim branding, dan stigma negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran sandal hotel yang diproduksi oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemasarannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk sandal hotel Lapas Padang memiliki kualitas yang baik. Penetapan harga dilakukan secara detail, sehingga harga jual kompetitif. Pemasaran saat ini masih didominasi secara offline melalui rekomendasi mulut ke mulut, dan belum memanfaatkan platform digital. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran promosi, kesulitan negosiasi harga, dan stigma negatif masyarakat terhadap produk narapidana. Stigma negatif ini diperparah oleh minimnya edukasi dan sosialisasi tentang program pembinaan kemandirian narapidana serta manfaat sosial dan ekonomi dari produk mereka. Untuk mengatasi hal ini, program "PROKANA" diusulkan, yang berfokus pada digital marketing melalui Instagram dan TikTok dan storytelling untuk menonjolkan nilai sosial produk, serta membangun kemitraan strategis. harapannya dapat meningkatkan penjualan, mengubah persepsi dan memberikan keterampilan kepada narapidana
Peranan Advokat Pada Tingkat Penyidikan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu Pedro Syahputra Jaya; Rochman, Rochman; Himawan Ahmad Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan advokat pada tingkat penyidikan serta pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polresta Bengkulu. Pendekatan penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Bengkulu, para advokat, serta anak pelaku yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran advokat dalam proses penyidikan memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi anak, membantu menjamin hak-hak tersangka anak, serta memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu, biaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendampingan hukum bagi anak. Kesimpulan bahwa advokat berperan sebagai pelindung, pendamping hukum, sekaligus jembatan komunikasi antara anak, keluarga, dan penyidik. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh advokat di tingkat penyidikan telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu peningkatan dari sisi ketersediaan advokat dan dukungan pemerintah agar hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dapat terlindungi secara optimal
Efektivitas Patroli Aparat Kepolisian Sebagai Upaya Pencegahan Balap Liar di Wilayah Hukum Polresta Kota Bengkulu Satriady Vergino Setiawan; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2371

Abstract

Balap liar adalah aktivitas adu kecepatan kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan tanpa mengikuti aturan resmi dari Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan berlangsung di jalan umum, bukan di lintasan balap yang legal. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana efektivitas patroli aparat kepolisian sebagai upaya pencegahan balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal) dan objek penelitiannya adalah hukum dan masyarakat serta merujuk pada penelitian deskriptif, dalam penelitian terdapat dua jenis data, yaitu data primer (field research) dan data sekunder (library research). Subjek penelitian adalah 3 (tiga) orang Bagian Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota. Hasil penelitian yang diperoleh dari ke 3 (tiga) Satuan Polisi lalu Lintas Polresta Kota diketahui bahwa Efektivitas patroli aparat kepolisian  dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada setiap pelanggar yang terbukti bersalah  akan di jatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada Pasal 115 UU LLAJ, larangan bagi pengemudi untuk mengemudi secara membahayakan, mengganggu konsentrasi, atau menggunakan kendaraan tidak sesuai fungsinya. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas aksi balap liar di wilayah hukum Polresta Kota Bengkulu yaitu kendala penegak hukum/sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana, sulitnya jangkauan internet, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat

Page 14 of 16 | Total Record : 153

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023