cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 130   131   132   133   134 
Pengaruh Brand Ambassador Twice Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Scarlett Di Shopee Alya Nurhaliza, Siti; Rachmansyah, Arief
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3319

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana brand ambassador Twice serta mutu produk memengaruhi keputusan konsumen saat membeli produk Scarlett Whitening di platform Shopee. Latar belakang studi ini adalah perkembangan pesat dalam strategi pemasaran digital, di mana citra selebriti dan pandangan mengenai mutu produk sangat penting dalam membentuk keputusan beli, terutama di kalangan generasi milenial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kedua variabel independen, yaitu brand ambassador dan mutu produk, “terhadap keputusan pembelian. Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif melalui penelitian survei dengan kuesioner yang menggunakan skala Likert, yang melibatkan 117 peserta yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka dalam membeli produk Scarlett Whitening di Shopee.  Untuk menganalisis data, diterapkan teknik Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS4.  Temuan dari dari studi ini mengindikasikan bahwa kualitas barang berpengaruh yang secara signifikan terhadap pilihan untuk membeli dan menjadi faktor utama yang memotivasi pembeli untuk melakukan transaksi. Di sisi lain, brand ambassador tidak memberikan pengaruh langsung terhadap keputusan beli, walaupun berperan dalam memperkuat kesan dan daya tarik produk. Temuan  hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya lebih fokus pada peningkatan mutu produk untuk menjaga minat beli konsumen.
Pengaturan dan Perlindungan Hukum Aset Kripto sebagai Objek Jaminan dalam Kajian Hukum Jaminan Ariza Fachrur Razak; Berlian Suryo Putra Hia; Sudrajat; Tika Julaika; Jerry Indrawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3320

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan serta bentuk perlindungan hukum terhadap aset kripto sebagai objek jaminan dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Aset kripto sebagai aset keuangan digital memiliki karakteristik tidak berwujud, berbasis teknologi blockchain, dan bernilai ekonomi, sehingga berpotensi digunakan sebagai objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum aset kripto sebagai objek jaminan dapat ditelusuri melalui regulasi sektor perdagangan berjangka, keuangan digital, serta hukum perdata, khususnya konsep benda tidak berwujud dan jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto diberikan melalui perlindungan preventif dan represif, baik melalui perjanjian, pengamanan teknologi, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, pengaturan jaminan aset kripto masih tersebar dan belum terintegrasi secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi agar perlindungan hukum bagi pemegang jaminan aset kripto dapat terwujud secara optimal.
Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan Tampubolon, Sari Sania; Abdul Rahman Maulana Siregar; Trilestaria Simbolon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3321

Abstract

Penemuan hukum dan penalaran hukum merupakan dua pilar utama dalam proses peradilan yang menentukan kualitas serta keadilan suatu putusan hakim. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, penemuan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara mekanis, tetapi sebagai proses aktif hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia serta menganalisis sejauh mana penemuan dan penalaran hukum berpengaruh terhadap kualitas serta keadilan putusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menemukan bahwa penemuan hukum dilakukan melalui berbagai metode seperti interpretasi, konstruksi hukum, dan argumentasi yang bertumpu pada asas-asas keadilan substantif. Selain itu, penalaran hukum yang sistematis, logis, dan berlandaskan asas proporsionalitas terbukti memengaruhi kualitas putusan, baik dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan. Dengan demikian, kualitas penalaran dan kecakapan hakim dalam menemukan hukum menjadi faktor esensial dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga berkeadilan secara substantif.
Inkonsistensi Regulasi Pembatasan Transfer Devisa Hasil Ekspor pada Sektor Sumber Daya Alam Wiratama; Widhayani Dian Pawestri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3322

Abstract

Penelitian ini membahas inkonsistensi antara Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanaman Modal Berbasis Sumber Daya Alam dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya dalam konteks prinsip free transfer of profit (kebebasan transfer keuntungan). Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi investor asing dalam rezim hukum investasi internasional, namun mengalami pembatasan melalui ketentuan nasional yang berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi aturan yang timbul antara peraturan nasional dengan prinsip hukum internasional, serta untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap Pemerintah Indonesia apabila terjadi sengketa investasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan free transfer of profit dalam PP 8/2025 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan investor asing sebagaimana diatur dalam perjanjian investasi internasional, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional yang mempertimbangkan kepastian hukum dan kedaulatan negara sebagai tuan rumah (host state) dalam menghadapi tuntutan investor asing.
Pengaruh Tax Planning, Leverage, dan Modal Kerja terhadap Kinerja Keuangan Periode 2022–2024 M. Mutsaqoful Fikri; Viriany
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3323

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh strategi keuangan yang meliputi tax planning, leverage, dan modal kerja terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024, yang ditandai dengan volatilitas harga komoditas dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan auditan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang menghasilkan sampel sebanyak 27 perusahaan dengan total 81 observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) yang diolah menggunakan perangkat lunak EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, tax planning, leverage, dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun, hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tax planning, leverage, dan modal kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROE). Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode pengamatan, kinerja keuangan perusahaan sektor energi lebih didominasi oleh faktor eksternal makroekonomi dibandingkan efisiensi strategi keuangan internal.
Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI JAKARTA Erlin Lawata; Nabila Myke Fitriya; Azkalia Dewi Anggraeni; Daffa Fauzan Syuhada; Athallah Bintang Ramadhan; Evi Satispi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3328

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta implementasinya di Provinsi DKI Jakarta. Melalui metode studi literatur dan pendekatan systematic literature review (SLR), penelitian mengkaji kebijakan efisiensi dari perspektif tahapan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi anggaran didorong oleh tekanan fiskal nasional, meningkatnya beban subsidi, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan prioritas. Pemerintah pusat merespons melalui penerbitan Inpres tentang efisiensi belanja yang kemudian diterjemahkan oleh DKI Jakarta dalam bentuk pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan seremonial, serta pergeseran alokasi menuju sektor prioritas. Meskipun terdapat indikasi peningkatan disiplin belanja dan pengendalian kegiatan non-produktif, efektivitas implementasi belum optimal karena beberapa kendala seperti tingginya SiLPA, tantangan koordinasi OPD, serta kebutuhan layanan publik di kota metropolitan. Dengan evaluasi yang lebih ketat dan peningkatan tata kelola, kebijakan efisiensi berpotensi memperkuat kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.
Kebijakan Pemblokiran Kartu ATM Rekening Dormant di Indonesia: (Analisis Implementasi dan Efisiensi) Farrel Putra Ramadhan; Nida An’hovia; Cahya Nur Rohmah; Siti Iffa Kamila; Destra Yogi Arifin; Evi Satispi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan pemblokiran kartu ATM pada rekening yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut serta merumuskan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitik melalui studi pustaka terhadap artikel-artikel ilmiah terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berhasil menurunkan risiko penipuan, meningkatkan kualitas dana pihak ketiga, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini masih kurang efektif karena rendahnya literasi keuangan nasabah. Selain itu, prosedur reaktivasi yang dilakukan pihak bank cukup rumit, minimnya pemanfaatan teknologi digital, pengawasan internal yang belum optimal, serta kecenderungan perbankan syariah yang masih berorientasi pada profit sehingga kurang selaras dengan tujuan perlindungan harta dan pemberdayaan masyarakat menurut maqasid syariah. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi kebijakan berada pada tingkat sedang dan masih banyak hambatan yang menjadi penyebab kebijakan ini belum mencapai titik optimal, maka dapat dilakukan lima langkah perbaikan, yaitu penguatan edukasi kepada nasabah dan pemasaran digital, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk pemantauan secara langsung, penyederhanaan mekanisme reaktivasi, pemberian kelonggaran periode tidak aktif bagi kelompok rentan, serta peningkatan koordinasi para stakeholder seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
The Effect of Attitude Toward Entreprenurship Education and Environmental Factors on Continuance of Entrepreneurship Engagement Bintang Nadhiva Balqis; Keumala Hayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3330

Abstract

The growing concern over educated unemployment in Indonesia has strengthened the role of entrepreneurship education as an alternative career pathway for university students. Yet many students who successfully initiate ventures during entrepreneurship programs struggle to sustain their entrepreneurial involvement afterward. This study aims to examine how Attitude Toward Entrepreneurship Education (ATEE) and Environmental Factors (EF) influence the Continuance of Entrepreneurship Engagement (CEE) among participants of the Wadhwani Ignite Program at Universitas Lampung. A quantitative approach was applied through a structured questionnaire distributed to 219 valid respondents, followed by validity, reliability, classical assumption testing, and multiple regression analysis. The findings show that both ATEE and EF significantly affect CEE, with EF demonstrating a stronger and more consistent influence. Students reported meaningful learning experiences and increased motivation from the program, yet many discontinued their ventures due to limited access to funding, mentoring gaps, and the absence of long-term institutional support. Descriptive results also reveal a gap between students’ desire to pursue entrepreneurship and their confidence in sustaining the businesses initiated during the program. The regression model explains 30.7% of the variation in CEE, underscoring that while educational attitudes contribute to entrepreneurial persistence, environmental support becomes the decisive factor in sustaining student ventures. These results highlight the need for universities to reinforce entrepreneurial ecosystems beyond classroom instruction.
The Influence of Role Model and Social Media on Alertness to Business Ideas Among Gen Z Mohammad Yuki Fairuuz; Keumala Hayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3331

Abstract

This study examines how role models and social media influence alertness to business ideas among Generation Z in Bandar Lampung. Alertness to Business Ideas (ABI) is an early-stage entrepreneurial capability that enables individuals to notice, interpret, and evaluate information that may develop into potential opportunities. This research aims to determine whether exposure to role models and engagement with social media significantly strengthen ABI among young individuals. A quantitative approach was used, involving 150 valid responses collected from Generation Z participants. Data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability testing, and multiple linear regression with a Bootstrap resampling procedure of 5000 iterations. The findings show that respondents reported high perceptions of role models, strong social media engagement, and high levels of alertness to business ideas. The regression results indicate that both role models and social media have a significant positive effect on ABI, with role models demonstrating the stronger influence. The model explains 45.6 percent of the variance in ABI. These findings suggest that role models and social media both play important roles in shaping alertness to business ideas among youth. The study implies that strengthening students’ exposure to entrepreneurial role models and enhancing access to informative digital content may further develop their ability to notice, interpret, and evaluate potential business opportunities.
Implikasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa terhadap Hak Atas Tanah: (Studi Kasus PT Adikarya Gemilang dan Kampung Way Tawar) Ditavarsya, Riega; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Ahmad Zazili; Made Widhiyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3343

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi penetapan dan penegasan batas desa terhadap hak atas tanah masyarakat di Kabupaten Way Kanan, dengan fokus pada konflik yang muncul setelah diterbitkannya Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang batas desa di Kecamatan Pakuan Ratu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghimpun data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegasan batas baru telah mengganggu hubungan sosial yang telah lama terbentuk, memicu klaim sepihak atas tanah, serta menimbulkan ketidaksinkronan antara peta administratif dan dokumen agraria yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Pergeseran batas menyebabkan sebagian tanah yang secara sertifikat HGU dikuasai PT Adikarya Gemilang masuk ke wilayah administratif Kampung Way Tawar, sehingga memunculkan tindakan penguasaan fisik dan perbedaan persepsi antara batas administratif dan batas hak atas tanah. Secara hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas administrasi tidak memiliki kewenangan untuk menghapus, mengalihkan, atau memodifikasi hak atas tanah sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 45 Tahun 2026. Namun, kurangnya pengetahuan dan mengesampingkan hukum oleh masyarakat mengenai pergeseran batas menyebabkan konflik, klaim ganda, dan potensi pelanggaran hak atas tanah.

Page 132 of 178 | Total Record : 1773

 130   131   132   133   134 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue