cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 132   133   134   135   136 
Analysis Of Performance Measurement Using Balanced Scorecard In Cooperative Business Entities Mohammad Mostaf Fauzil Mufti; Ayi Ahadiat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3376

Abstract

Pengukuran kinerja memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan organisasi koperasi. Koperasi memerlukan alat evaluasi yang komprehensif dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan selaras dengan tujuan organisasi serta kebutuhan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja koperasi menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini berfokus pada tiga koperasi, yaitu Koperasi Wanita Anggrek Bulan, Koperasi Produsen Nelayan Kalaju (Pulau Pasaran), dan Koperasi Karya Sehat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kinerja koperasi. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung, serta sumber sekunder yang meliputi laporan keuangan, dokumen resmi, dan publikasi pemerintah yang relevan. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard, yaitu keuangan, anggota (pelanggan), proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keseluruhan ketiga koperasi berada pada kategori cukup. Meskipun aktivitas operasional dasar telah berjalan dengan baik, masih ditemukan kelemahan dalam efisiensi keuangan, kapasitas inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan kinerja antar koperasi mencerminkan variasi kemampuan manajerial dan fokus strategis. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan kerangka manajemen kinerja yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.
Pengaruh Penggunaan Model Contextual Teaching And Learning (CTL) Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Keteladanan Nabi Musa AS Rahmi, Lutfiyah; Muhammad Irwan Padli Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3382

Abstract

Metode guru tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Efek lingkungan sosial mengungkapkan bahwa siswa kesulitan menjelaskan masalah, kurang cenderung menyuarakan pendapat mereka, jarang memberikan saran ataupun mengajukan pertanyaan, dan kurang memiliki keterampilan berpikir kritis. Studi ini menggunakan desain kuasi-eksperimen dan bersifat kuantitatif. Sampel penelitian ini terdiri dari empat puluh siswa. Sampel terdiri dari dua puluh siswa kelas VI A (kelompok eksperimen) serta dua puluh siswa kelas VI B (kelompok kontrol). Rumus Kolmogorov-Smirnov, pengujian homogenitas, dan pengujian hipotesis semuanya digunakan dalam analisis data. Kesimpulan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual (CTL) menghasilkan pengaruh besar. Dengan taraf Sig.. dua sisi senilai 0,001 dan nilai alfa penelitian senilai 5% atau 0,05, nilai kelompok eksperimen menunjukkan bahwa model pembelajaran kontekstual memengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa terkait materi keteladanan Nabi Musa (AS) di UPT SDN 17 Simpang Gambus. Taraf Sig.. dua sisi lebih besar dari nilai alfa (0,001 kurang dari 0,05).
Pengaruh Ulasan Pelanggan di Media Sosial terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z Nita Deanah; Sri vandayuli Riorini; Rinda Maidita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3389

Abstract

Generasi Z merupakan kelompok konsumen yang sangat bergantung pada media sosial sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan pembelian. Sebagai digital natives, mereka menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap ulasan pelanggan dibandingkan iklan tradisional, sehingga Electronic Word of Mouth (e-WOM) menjadi faktor yang berpengaruh kuat dalam perilaku belanja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-WOM terhadap keputusan pembelian Generasi Z melalui tiga dimensi utama, yaitu credibility, quality of information, dan relevance. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori kausalitas. Data dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 204 orang pengguna media sosial Generasi Z di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan PLS-SEM melalui software SmartPLS 4.0, meliputi uji validitas, reliabilitas, evaluasi model, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian Generasi Z. Dimensi kualitas informasi menjadi faktor paling dominan dalam memperkuat keyakinan konsumen, diikuti oleh kredibilitas dan relevansi ulasan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa ulasan pelanggan memainkan peran strategis dalam proses pengambilan keputusan, terutama karena sifatnya yang dianggap lebih autentik dan relevan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan ulasan pelanggan dan strategi komunikasi digital untuk meningkatkan efektivitas pemasaran kepada Generasi Z.
Refleksi Hukum atas Pelaksanaan Pasal 231 KUHAP: Upaya Realisasi Perlindungan Hak Korban Tabrak Lari di Polresta Gorontalo Kota Rosela Ismail Musa; Suwitno Yutye Imran; Karlin Z. Mamu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3390

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 231 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) as a legal basis for protecting the rights of victims in hit-and-run crimes within the jurisdiction of the Gorontalo City Police (Polresta Gorontalo Kota). Normatively, Article 231 KUHAP grants victims or their heirs the right to file a compensation claim integrated into the criminal case process; however, its practical enforcement faces various obstacles. This research employs an empirical legal method using a juridical-sociological approach by examining the implementation of the legal provisions through interviews with law enforcement officers and crime victims, as well as analysis of primary and secondary legal sources. The findings indicate that the enforcement of Article 231 KUHAP in Gorontalo City is not yet optimal due to juridical, structural, and cultural constraints. These include the absence of clear technical guidelines, limited human resources and inter-institutional coordination, and the low legal awareness among victims and the public. To optimize victim protection, the study recommends strengthening legal socialization, enhancing law enforcement capacity, building coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and applying restorative justice principles as an alternative approach. Therefore, the implementation of Article 231 KUHAP should be directed toward a criminal justice system oriented to comprehensive and humane victim recovery.
Ketika Hilirisasi Menjadi Beban: Analisis Kritis Implementasi Kewajiban IUP Nikel di Era Downstreaming Indonesia Mohammad Rachmad Attamimi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3391

Abstract

Penelitian ini menganalisis konflik hukum dalam kewajiban hilirisasi nikel berdasarkan Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 yang menciptakan disharmoni kebijakan sistematis antara kewenangan pemerintah pusat dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban pembangunan smelter bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menghasilkan beban regulasi tidak proporsional, memicu penurunan izin baru 25% (BKPM 2025), sengketa royalti di Sulawesi Tengah dan Halmahera, serta pelanggaran lingkungan seperti pencemaran Danau Tiu Morowali akibat lemahnya penegakan tanggung jawab mutlak Pasal 88 UU Minerba. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), mengkaji sumber hukum primer meliputi UU Minerba, Perpres No. 55/2020, Peraturan Menteri ESDM, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa doktrin hukum dan laporan pemerintah. Penelitian mengidentifikasi tiga permasalahan kritis: ambiguitas normatif Pasal 103-170 mengenai kewajiban hilirisasi; konflik vertikal kewenangan pusat-daerah yang menimbulkan biaya transaksi dan ketidakpastian investasi; serta dampak lingkungan-HAM yang melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Temuan mengungkap bahwa absennya ketentuan force majeure terhadap volatilitas harga nikel dan ketidakselarasan dengan UU Cipta Kerja menciptakan ketimpangan struktural antara korporasi besar dan IUP kecil-menengah, dengan proyeksi penurunan kontribusi PDB 2% (Bank Dunia 2025). Penelitian merekomendasikan pembentukan Nickel Downstreaming Authority sebagai lembaga tunggal dengan sanksi bertingkat, harmonisasi RKAB 2026 melalui grace period proporsional, dan integrasi prinsip SDGs 8-12 untuk mentransformasi hilirisasi dari beban regulasi menjadi tata kelola nilai berkelanjutan yang selaras dengan keadilan ekonomi konstitusional.
Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer Tara, Nurmalia; Firmansyah, Heri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3392

Abstract

Tawkil wali merupakan salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan akad nikah yang memungkinkan wali untuk mewakilkan kewenangannya kepada orang lain. Dalam konteks perkawinan kontemporer, praktik tawkil wali menghadapi berbagai problematika, baik dari aspek syar'i maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika tawkil wali dalam perkawinan kontemporer, kedudukan hukumnya dalam perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia, serta solusi yang dapat ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika tawkil wali meliputi: ketidakpahaman masyarakat tentang syarat dan rukun tawkil, penyalahgunaan wewenang oleh wakil wali, ketidakjelasan status wali dalam kondisi tertentu, dan benturan antara hukum adat dengan hukum Islam. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi hukum perkawinan Islam, penguatan peran KUA, dan harmonisasi hukum positif dengan syariat Islam.
Stimulasi Empati Melalui Kegiatan Mendongeng Pada Anak Usia Dini Madyan; Eko Gunawan Putra; Khairun Nisa Nabila; Rinda Emelia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3393

Abstract

Pembelajaran empati melalui mendongeng pada anak usia dini tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman emosional dan sosial mereka, tetapi juga memperkuat keterampilan interpersonal yang sangat diperlukan untuk kehidupan mereka kelak. Dengan mendongeng anak-anak dapat mengembangkan kecerdasan emosional, mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan teman sebayanya, serta memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai sosial. Tujuan dari penulisan ini yaitu menjelaskan bagaimana kemampuan empati anak usia dini berkembang melalui aktivitas interaktif yang menyenangkan serta meningkatkan keterampilan sosial dan emosional anak dengan permainan bahasa yang merangsang pemahaman perasaan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penelitian-penelitian sebelumnya dan untuk mendukung argumentasi yang didasarkan pada literatur yang valid. Dengan peran serta orang tua dan pendidik dalam memilih cerita yang tepat dan mendiskusikannya dengan anak, proses pembelajaran ini akan lebih efektif dalam membentuk karakter empatik yang akan berguna sepanjang hidup anak. mendongeng merupakan metode yang sangat efektif dalam mengembangkan empati pada anak usia dini. Melalui cerita, anak-anak tidak hanya dapat belajar mengenali dan memahami perasaan orang lain, tetapi juga dilatih untuk meresponsnya dengan cara yang penuh perhatian. Dengan adanya diskusi dan bimbingan dari orang tua atau pendidik, proses ini dapat memperkuat kemampuan sosial dan emosional anak.
Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia Dewi Tiarawati; Gunawan Hadi Purwanto; Asri Elies Alamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3395

Abstract

Indonesia menghadapi permasalahan fragmentasi pengelolaan aset negara, rendahnya efisiensi investasi, serta persaingan global yang semakin meningkatkan kebutuhan akan lembaga pengelola investasi yang profesional. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Danantara dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Danantara didorong oleh ketidakefisienan pengelolaan aset BUMN, kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta upaya meningkatkan daya saing investasi internasional. Namun, Danantara juga menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, kekaburan norma hukum, keterbatasan transparansi, dan isu akuntabilitas terkait risiko kerugian investasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan moral hazard dalam pengelolaan aset negara. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta prinsip tata kelola yang baik agar Danantara dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel.
Akuntansi Mudharabah pada Keuangan Syariah Indonesia: Menjembatani Teori, Praktik, dan Tantangan Implementasi Wilda Ningsih; Haidar Hafizh Alramdhani; Arif Maulana; Fajrin Ramadhani; Mukhlishotul Jannah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3397

Abstract

Meskipun aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp960,82 triliun pada Q1 2025, pembiayaan mudharabah hanya berkontribusi 6–8%, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara prinsip fiqh muamalah serta PSAK 105 dengan praktik di bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kajian ini bertujuan menganalisis keselarasan teori antara fiqh dan PSAK 105, mengeksplorasi praktik empiris, mengidentifikasi tantangan implementasi utama, serta mengusulkan solusi untuk menghidupkan kembali mudharabah sebagai instrumen inti keuangan syariah yang inklusif. Tinjauan literatur sistematis dengan analisis tematik dan triangulasi sumber dilakukan dengan memanfaatkan jurnal akademik, laporan regulasi, dan literatur fiqh terbitan utamanya tahun 2018–2025. Prinsip fiqh dan PSAK 105 selaras secara fundamental pada profit-and-loss sharing (PLS), namun implementasi terhambat oleh deviasi kontrak, masalah agensi, biaya monitoring tinggi, keterbatasan kompetensi SDM, serta lambatnya adopsi teknologi digital seperti blockchain dan fintech syariah. Diperlukan pedoman regulasi terkoordinasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi multistakeholder untuk menutup kesenjangan tersebut
Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pendebetan Rekening Nasabah Secara Sepihak: Analisis Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK Carissa Selena, Dyandra; Sepriyadi Adhan; Moh. Wendy Trijaya; Yennie Agustin MR; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3398

Abstract

Praktik pendebetan rekening secara sepihak oleh bank berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait perlindungan hak nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan. Salah satu sengketa tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK yang memutus gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan pendebetan rekening oleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta menilai kesesuaian pertimbangan hukum yang digunakan dengan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim berpendapat tindakan pendebetan rekening yang dilakukan oleh bank tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada perjanjian elektronik yang sah dan mengikat antara bank dan nasabah. Pertimbangan hakim menegaskan penerapan asas pacta sunt servanda serta menempatkan perjanjian sebagai dasar utama hubungan hukum para pihak. Putusan ini memperjelas posisi hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan berbasis perjanjian elektronik.

Page 134 of 178 | Total Record : 1773

 132   133   134   135   136 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue