cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 131   132   133   134   135 
Model Problem-Based Learning dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah di Madrasah Aliyah Raudah; Khadijah; Widya Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3345

Abstract

Pembelajaran Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah memiliki urgensi dalam membentuk pemahaman siswa terhadap hukum Islam yang mengatur tata kelola masyarakat dan sistem ekonomi syariah. Perbankan syariah sebagai bagian dari siyasah maliyah menjadi salah satu implementasi pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Namun proses pembelajaran fikih saat ini masih cenderung berorientasi pada hafalan sehingga belum sepenuhnya mampu menghubungkan konsep hukum syariah dengan persoalan ekonomi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) dalam meningkatkan literasi hukum syariah dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam memahami perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan ( penelitian kepustakaan ) melalui proses identifikasi, analisis, dan sintesis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Problem-Based Learning (PBL) pada pembelajaran Fikih Siyasah bidang perbankan syariah mampu meningkatkan kemampuan analitis peserta didik dalam menilai kepatuhan produk syariah keuangan modern, memperkuat motivasi dan partisipasi aktif dalam proses belajar, serta menjadikan pembelajaran lebih aplikatif dan kontekstual sesuai perkembangan muamalah kontemporer. Dengan demikian, PBL dapat direkomendasikan sebagai alternatif model pembelajaran yang potensial untuk Fikih Siyasah di Madrasah Aliyah karena mampu menghubungkan teori fikih dengan praktik muamalah kontemporer serta meningkatkan relevansi dan literasi perbankan syariah di kalangan peserta didik.
Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Tanah Waris: (Studi Putusan No.8/Pdt.G/2024/PN.Mgg) Rahmasari, Fani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Sertifikat Kepemilikan (SHM) dalam sengketa tanah warisan tak terbagi berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G / 2024 / PT.Mgg. Perselisihan tersebut muncul karena dikeluarkannya surat keterangan kepemilikan atas nama salah satu ahli waris yang semata-mata berdasarkan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dianggap cacat secara formal. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antara pihak-pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris. Dalam Keputusan Nomor 8 / Pdt.G / 2024 / PN Mgg, majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan (SHM) Nomor 1555 atas nama Rusmini sah dan mengikat secara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Sertifikat Kepemilikan (SHM) memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai bukti tertulis dalam sistem pendaftaran tanah. Keabsahan formal sertifikat tidak secara otomatis memberikan kepastian hukum penuh kepada pemegang SHM dalam kepemilikan fisik ketika tanah tersebut masih dikuasai secara ilegal oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa putusan tersebut tidak menyatakan penyitaan jaminan dan penyerahan benda tersebut kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, pemulihan penuh hak kepada pemegang sertifikat belum dilakukan. Penelitian ini menunjukkan lemahnya pejabat dalam proses administrasi, khususnya dalam verifikasi dokumen, yang berujung pada perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, tindakan preventif dan represif perlu diperkuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat properti dengan itikad baik.
Lavender Marriage Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah Ririn Muktamiroh; Isroqunnajah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3348

Abstract

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena lavemder marriage, pernikahan heteroseksual yang dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual, yang menimbulkan persoalan etis, sosial, dan hukum dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dalam konteks fiqh, praktik ini memunculkan pertanyaan penting mengenai keabsahan akad, kejujuran niat, dan kesesuaiannya dengan tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis lavender marriage melalui pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya terkait lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, lavender marriage mengandung unsur tadlis (penipuan) yang merusak prinsip kejujuran dan keterbukaan, serta berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, ketidakstabilan keluarga, kerusakan garis keturunan, dan hilangnya martabat pasangan. Karena mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahah, praktik ini dinilai bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak dapat dibenarkan secara moral maupun syar‘i. Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh kontemporer perlu merespons fenomena sosial modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental maqāṣid al-syarī‘ah untuk menjaga integritas institusi pernikahan dalam masyarakat Muslim.
Pertanggungjawaban Direksi UMKM Berbentuk Perseroan Perorangan Ketika Terjadi Pailit Fikran Tomayahu; Mutia Cherawaty Thalib; Mohammad Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3352

Abstract

Perseroan Perorangan sebagai entitas badan hukum baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja 2023 diharapkan mampu memperkuat sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kemudahan pendirian, akses pembiayaan, dan perlindungan hukum. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban direksi dan tata kelola Perseroan Perorangan belum diatur secara komprehensif, sehingga menimbulkan problematika ketika badan usaha ini berhadapan dengan rezim kepailitan berdasarkan Undang-Undang KPKPU. Ketiadaan norma eksplisit mengenai batas tanggung jawab direksi, potensi pencampuran harta pribadi dan perusahaan, serta ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja, UU PT, dan UU KPKPU menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan pailit terhadap Perseroan Perorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban direksi, kompatibilitas regulasi, dan batas perlindungan hukum bagi pemilik tunggal dalam konteks kepailitan. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui telaah perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum, penelitian ini menemukan bahwa karakter unik Perseroan Perorangan menuntut penegasan regulatif, khususnya terkait penerapan prinsip limited liability dan kriteria piercing the corporate veil. Kajian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma serta penataan ulang mekanisme pertanggungjawaban guna menjamin kepastian hukum bagi UMK dalam menghadapi risiko gagal bayar.
Determinasi Nilai Perusahaan Sektor Energi: Analisis Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Belanja Modal di Bursa Efek Indonesia Chiyasa Nur Fitriani; Henny Wirianata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, struktur modal, dan capital expenditure terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Profitabilitas diproksikan menggunakan Net Profit Margin (NPM), struktur modal menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), dan capital expenditure diukur berdasarkan belanja modal perusahaan. Nilai perusahaan dinilai menggunakan rasio Price to Book Value (PBV). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi BEI serta laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan total 20 perusahaan dan 60 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan capital expenditure dan NPM berpengaruh positif namun tidak signifikan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan, investor, dan peneliti selanjutnya dalam memahami faktor yang memengaruhi nilai perusahaan pada sektor energi.
Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Personal Branding dan Pengembangan Karier Gen Z: (Studi Kasus Akun @meisyasallwa) Thresia Sungkono; Decky Cipta Indrashwara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Meisya Sallwa memanfaatkan media sosial Instagram dalam membangun personal branding dan mendukung pengembangan kariernya sebagai representasi GenZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri atas lima pengikut akun @meisyasallwa sebagai partisipan utama dan satu praktisi komunikasi sebagai narasumber ahli yang memberikan penilaian profesional serta perspektif akademik terhadap kredibilitas dan kesan awal (first impression) personal branding Meisya Sallwa. Data tambahan diperoleh melalui observasi konten dan dokumentasi akun Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meisya Sallwa secara konsisten memanfaatkan fitur-fitur Instagram seperti feeds, reels, stories, dan channel sebagai inovasi komunikasi yang efektif untuk memperkuat citra diri. Berdasarkan teori Difusi Inovasi Rogers, Meisya menunjukkan karakter early adopter yang adaptif terhadap perkembangan platform. Penerapan 8 Laws of Personal Branding Montoya tercermin pada Hukum Spesialisasi, Hukum Diferensiasi, Hukum Visibilitas, dan Hukum Nama Baik, yang membangun citra profesional, kredibel, serta inspiratif di mata audiens. Strategi personal branding yang kuat tersebut turut membuka peluang kolaborasi dengan berbagai merek dan memperkuat reputasi kariernya. Penelitian ini menegaskan bahwa personal branding yang konsisten, positif, dan autentik di media sosial berperan penting dalam pengembangan karier Gen Z.
Analisis Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Novia Safitri; Ahmad Zazili; Elly Nurlaili; Kasmawati; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3363

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesesuaian Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Pekon Ampai di Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan hukum positif Indonesia melalui pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, tetapi secara administratif tidak sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, Permendagri Nomor 42 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pasar pekon merupakan aset desa yang wajib dikelola oleh pemerintah pekon atau BUMDes. Secara faktual, Pihak Kedua bersedia menyerahkan bangunan apabila Pihak Pertama memenuhi seluruh kewajiban pembayaran dan denda keterlambatan, namun kewajiban tersebut belum dipenuhi sehingga terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian juga tidak berjalan optimal, termasuk tidak terpenuhinya pembagian hasil dan ketidakjelasan kewajiban pembayaran sampai berakhirnya masa perjanjian. Penyelesaian sengketa masih terbatas pada musyawarah internal tanpa langkah hukum formal. Dengan demikian, perjanjian ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum positif dan mengandung persoalan wanprestasi yang belum terselesaikan.  
Kesenjangan Perlindungan Hukum Dana Pensiun Bagi Pekerja Formal dan Informal Januari, Chornilia Shilvi Putri; Louisa Aulia Azzahra; Joy, Anggi Kristiana; Putriana, Arla
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3369

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesenjangan perlindungan hukum dana pensiun antara pekerja formal dan pekerja informal di Indonesia, serta mengidentifikasi Solusi untuk mengatasi disparitas tersebut. Kebutuhan akan perlindungan hari tua yang esensial dihadapkan pada realitas bahwa akses terhadap jaminan pensiun, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan system BPJS Ketenagakerjaan masih berorientasi kuat pada model hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal yang tidak memiliki pemberi kerja tetap dan kontrak yang jelas berada dalam posisi rentan dengan perlindungan yang minimal dan sukarela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji UU Dana Pensiun, UU SJSN, dan peraturan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dana pensiun bagi pekerja formal dan informal menurut UU Dana Pensiun menciptakan diskriminasi structural. UU Dana Pensiun secara implisit mengandalkan peran pemberi kerja, sehingga pekerja formal memiliki basis normatif yang kuat dan akses terjamin, sementara pekerja informal tidak diakomodasi secara eksplisit sehingga menjadikan partisipasi mereka bergantung pada inisiatif individu. Kesenjangan ini mengindikasikan ketidakharmonisan antara UU Dana Pensiun yang eksklusif dengan prinsip universalitas SJSN.
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian oleh Anak Azmi Akmalia Syifa; Dona Raisa Monica; Erna Dewi; Firganefi; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3371

Abstract

Penelitian ini membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh anak, dengan menekankan dua pendekatan utama yaitu upaya penal dan non-penal. Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan kekerasan yang bersifat mematikan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap peran kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum. Melalui metode penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa upaya penal kepolisian telah dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi upaya tersebut masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas ramah anak, dan pengaruh kelompok sebaya. Sementara itu, upaya non-penal seperti penyuluhan hukum, patroli preventif, pembinaan remaja, dan kerja sama lintas sektor menjadi langkah penting dalam mencegah anak terlibat tindak kekerasan, meskipun efektivitasnya masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengawasan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan oleh anak memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan kekuatan hukum, edukasi, dan kolaborasi sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.
Peran Ragam Bahasa Remaja dalam Pembetukan Pola Komunikasi di Sekolah Nuraeni, Siti Amelia; Rubi Alfarizi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3372

Abstract

Penelitian ini berfokus pada peran ragam bahasa remaja dalam pembentukan pola komunikasi di sekolah. Bahasa merupakan instrumen sentral dalam kehidupan sosial, berfungsi sebagai sarana komunikasi, pembentuk relasi, identitas, dan pola interaksi. Fenomena ragam bahasa remaja di lingkungan sekolah, yang mencakup bahasa gaul, singkatan, akronim, dan istilah populer dari media sosial, dikaji bukan sebagai penyimpangan bahasa baku, melainkan sebagai variasi bahasa yang dipengaruhi faktor sosial, usia, dan teknologi digital. Ragam bahasa ini memiliki fungsi sosial untuk membangun solidaritas kelompok, memperkuat identitas sebaya, dan menciptakan kedekatan. Studi literatur kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ragam bahasa remaja digunakan dalam interaksi sehari- hari dan bagaimana penggunaannya memengaruhi pola komunikasi antarsiswa serta siswa dengan guru. Hasilnya menunjukkan bahwa ragam bahasa remaja berperan penting dalam membentuk pola komunikasi yang akrab dan egaliter di antara siswa, namun sekaligus berpotensi menciptakan kesenjangan komunikasi dengan guru akibat perbedaan register formal dan informal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pedagogis yang mampu membimbing siswa dalam menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai konteks formal dan informal sebagai bagian dari kompetensi komunikatif

Page 133 of 178 | Total Record : 1773

 131   132   133   134   135 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue